Kapolda Aceh Silaturahmi dengan Ketua DPRA, Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas dan Dukung Pembangunan Daerah

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., melaksanakan silaturahmi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, di Ruang Kerja Ketua DPRA, Banda Aceh, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan DPRA dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mendukung pembangunan di Provinsi Aceh.Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Irwasda Polda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, Dirreskrimum Polda Aceh, dan Dirreskrimsus Polda Aceh.

Kedatangan Kapolda Aceh disambut langsung oleh Ketua DPRA Zulfadhli yang didampingi Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III DPRA. Turut hadir Sekretaris DPR Aceh, Sekretaris Komisi IV DPRA, Ketua Fraksi Partai NasDem, Ketua Fraksi Partai Golkar, Ketua Fraksi PKB, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ketua Fraksi Gerindra–PKS, serta Ketua Fraksi PPP–PAS Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa silaturahmi tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Aceh untuk terus membangun komunikasi yang baik dan memperkuat hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan di Aceh.”Pertemuan ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan kelembagaan, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat kolaborasi antara Polda Aceh dan DPRA dalam mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh,” ujar Joko.

Menurutnya, sinergi yang kuat antara kepolisian dan lembaga legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah, sekaligus menjaga iklim yang aman bagi masyarakat maupun dunia usaha.”Dengan komunikasi dan koordinasi yang semakin baik, diharapkan Polda Aceh dan DPRA dapat terus bersinergi dalam menghadapi berbagai tantangan, menjaga stabilitas Kamtibmas, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan demi Aceh yang aman, damai, dan sejahtera,” tutup Joko.

𝗪𝗮𝗴𝘂𝗯 𝗔𝗰𝗲𝗵 𝗕𝗮𝗵𝗮𝘀 𝗜𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗠𝗼𝗨 𝗛𝗲𝗹𝘀𝗶𝗻𝗸𝗶 𝗯𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗮 𝗦𝗲𝗸𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮

JAKARTA ( Inforakyataceh ) Menindaklanjuti undangan Sekretariat Negara Republik Indonesia, Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, didampingi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin, serta Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi, menghadiri pertemuan di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Rombongan Pemerintah Aceh diterima oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan konstruktif sebagai bagian dari koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam membahas sejumlah agenda strategis terkait implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.

Ketua BRA, Jamaluddin, mengatakan salah satu fokus pembahasan adalah implementasi butir 3.2.5 MoU Helsinki yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahanan politik (tapol), narapidana politik (napol), masyarakat korban konflik, serta korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.Menurut Jamaluddin, pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh yang telah terjalin selama lebih dari dua dekade sejak penandatanganan MoU Helsinki.

Selain membahas implementasi MoU Helsinki, pertemuan tersebut juga menjadi forum koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk mendorong penyelesaian berbagai agenda yang masih menjadi amanat kesepakatan damai.Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Negara yang terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dalam mengawal implementasi butir-butir MoU Helsinki.

Menurutnya, sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat perdamaian yang telah terbangun sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh.Pertemuan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk terus menjaga komunikasi, memperkuat koordinasi, serta mengawal implementasi MoU Helsinki secara menyeluruh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi IX DPR RI Serap Aspirasi di Aceh, Sekda Usul Daerah Diberi Kewenangan Kelola Jaminan Kesehatan Sendiri

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, Rabu (22/7/2026).

Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh itu, Pemerintah Aceh mengusulkan adanya regulasi yang memungkinkan daerah membentuk badan jaminan kesehatan sendiri agar pengelolaan anggaran kesehatan lebih efisien.Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir menjadi perwakilan utama Pemerintah Aceh dalam pertemuan tersebut.

Ia menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi Aceh, terutama terkait pembiayaan jaminan kesehatan di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah.Nasir mengatakan, Pemerintah Aceh pada tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp550 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, angka tersebut cukup besar bagi keuangan daerah yang saat ini mengalami penurunan.”Kami berharap ada skema dari pemerintah pusat untuk membantu Aceh. Sejak 2010, sekitar Rp9 triliun sudah digelontorkan untuk jaminan kesehatan,” kata Nasir.

Ia berharap pemerintah pusat dapat melakukan perubahan regulasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional agar tidak sepenuhnya dimonopoli oleh BPJS Kesehatan.

Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang untuk membentuk badan jaminan kesehatan sendiri.”Kalau ada regulasi baru, provinsi bisa membentuk badan jaminan kesehatan sendiri sehingga anggaran yang selama ini dikeluarkan bisa lebih hemat dan sebagian dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lainnya,” ujarnya.

Selain Sekda Aceh, paparan Pemerintah Aceh juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, dan Direktur RSUDZA yang memaparkan berbagai capaian dan tantangan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Muhammad Yahya Zaini itu turut dihadiri sejumlah mitra kerja Komisi IX di Aceh, di antaranya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Gizi Nasional, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).Masing-masing pimpinan lembaga memaparkan program kerja yang telah dijalankan di Aceh beserta berbagai kendala yang dihadapi.

Muhammad Yahya Zaini mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi dan mendapatkan gambaran utuh mengenai pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh.”Kami ingin mengetahui bagaimana pelayanan Pemerintah Aceh, khususnya di bidang kesehatan dan tenaga kerja,” ujar Yahya.

Muhammad Yahya mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang tetap memberikan perhatian besar terhadap pelayanan kesehatan masyarakat meski pendapatan daerah melalui transfer ke daerah (TKD) mengalami penurunan.

Namun demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya angka kematian bayi yang masih berada di atas target, belum optimalnya pemanfaatan rumah sakit regional, hingga penguatan upaya penurunan stunting.

Yahya mengatakan Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan sesuai kemampuan pemerintah pusat guna memperkuat fungsi rumah sakit regional di Aceh.Komisi IX juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus campak yang masih terjadi di sejumlah daerah di Aceh akibat rendahnya cakupan imunisasi.

Berdasarkan data yang dipaparkan, sebanyak 93,5 persen kasus campak terjadi pada anak yang belum menerima imunisasi campak.”Ini patut menjadi perhatian Kementerian Kesehatan dan semua pihak,” kata Yahya.

Selain itu, cakupan imunisasi rubella di Aceh juga masih berada di bawah target nasional dengan angka baru mencapai 39,9 persen.Di bidang ketenagakerjaan, Muhammad Yahya mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Aceh dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.”Melalui kunjungan ini kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh terkait persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh sehingga menjadi bahan bagi kami dalam merumuskan dukungan kebijakan di tingkat pusat,” pungkasnya.[]

Mualem Instruksikan Rumah Sakit Tetap Layani Warga, RSUDZA Beri Contoh Nyata

Banda Aceh (Inforakyataceh ) Minggu 10-5-2026 Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) tetap membantu warga yang butuh layanan kesehatan setelah berlakunya Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). “Administrasi diurus, pelayanan diberikan walau belum selesai pengurusan jaminan kesehatannya, apakah JKA, BPJS mandiri ,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi,

Nurlis menyampaikan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memang mengintruksikan seluruh rumah sakit pemerintah tetap melayani warga yang butuh pertolongan kesehatannya. “Sejauh ini RSUDZA telah melaksanakannya dengan baik,” katanya.

Mengenai aktivitas RSUZA tersebut, kata Nurlis, disampaikan setelah melihat sendiri pelayanan di RSUZA. Selain itu juga hasil dari berdiskusi dengan pihak manajemen RSUZA, yaitu Direktur Muazar, Wakil Direktur Administrasi dan Umum Teuku Hendra Faisal, Wakil Direktur Pelayanan Novita, dan Plt Wakil Direktur Penunjang M Fuad.

Berdasarkan data yang diperoleh Nurlis, RSUDZA menerima warga yang membutuhkan pertolongan setiap hari rata-rata antara 1500-2000 pasien. “Di antaranya terdapat 100-150 pasien Unit Gawat Darurat. “Semuanya dilayani dengan baik, tanpa terkendala Desil,” kata Nurlis. Angka itu diluar pasien yang rawat-inap.

Sejauh ini, kata Nurlis, selama masa transisi Pergub, RSUDZA banyak membantu mengurusi administrasi pasien Jaminan Kesahatan Nasional (JKN), yaitu dari Desil 1 sampai Desil 5 yang tidak aktif. “RSUDZA mengurus administrasinya. Begitu dilaporkan ke Dinas Kesehatan Aceh, langsung berubah Jaminan Kesehatan pasien masuk ke JKA,” kata Nurlis.

Sampai Minggu (10 Mei 2026), kata Nurlis, data migrasi dari Desil JKN ke JKA tercatat 33 pasien. Selain itu, Nurlis menambahkan, terdapat juga kesalahan data, yaitu pasien dari golongan miskin yang datanya masuk ke golongan sejahtera. “RSUDZA mengurus administrasi mereka, terutama pasien pasien dengan penyakit Katastropik untuk di aktifkan kembali JKA nya”

Selama menunggu proses administrasi perubahan Desil untuk kejelasan jaminan kesehatan pasien, kata Nurlis, RSUDZA tetap melayani mereka dengan baik dan obat-obatan diberikan. “Bahkan termasuk obat kemoterapi yang harganya mahal mencapai dua juta rupiah, tetap diberikan walaupun jaminan kesehatan nya masih dalam proses pengurusan perubahan Desil,” katanya. Sampai dengan hari jum’at tanggal 8 Mei 2026 hal tersebut terjadi pada 22 pasien yang berkunjung ke RSUDZA.

Nurlis menambahkan bahwa tidak benar ada pasien yang diabaikan karena Pergub JKA. Misalnya mengenai isu yang beredar tentang seorang anak yang tidak dilayani, pasien kanker yang ditelantarkan, dan penarik becak yang tidak diberikan obat.

“Anak tersebut tetap dilayani dengan baik. Mengenai penarik becak itu, bapak itu keliru mengenai resep obat. Ia mengira harus beli di apotek di luar RSUDZA, padahal resep itu untuk mengambil obat di dalam RSUDZA,” kata Nurlis. “Mengenai pasien kanker, RSUDZA tetap memberikan kemoterapi yang harganya mahal mencapai Rp 2 juta, walaupun belum selesai pengurusan jaminan kesehatan nya karena proses perubahan Desil ”[]

FISIP USK Resmikan Laboratorium Siniar untuk Dukung Kompetensi Mahasiswa di Era Digital

BANDA ACEH (Inforakyataceh) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (FISIP USK) resmi menghadirkan Laboratorium Siniar (podcast) sebagai sarana pembelajaran berbasis praktik di era digital.Peresmian laboratorium tersebut dilaksanakan pada Senin (20/4/2026) di lingkungan FISIP USK, Banda Aceh.

Kehadiran fasilitas ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang didukung melalui Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mifa Bersaudara Tahun 2025.Laboratorium siniar ini menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan kompetensi komunikasi yang terus berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi.

Fasilitas tersebut dirancang sebagai ruang kreatif bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan produksi konten audio, memperkuat kemampuan komunikasi publik, serta memahami dinamika industri media digital secara langsung.

Dengan dukungan peralatan yang representatif, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP USK, Rahmat Saleh, S.Sos., M.Comn., menegaskan bahwa keberadaan laboratorium ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu lulusan.

“Laboratorium ini diharapkan menjadi wadah pembelajaran yang aplikatif, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang siap digunakan di dunia kerja,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa penguasaan media digital, termasuk siniar, menjadi salah satu kompetensi penting bagi lulusan ilmu komunikasi di era saat ini.Dengan hadirnya Laboratorium Siniar ini, FISIP USK optimistis dapat mencetak lulusan yang lebih adaptif, kreatif, dan siap bersaing di industri media dan komunikasi modern.

Tinjau Pospam Ops Ketupat Seulawah Ulee Lheue, Kapolda Aceh Pastikan Arus Balik Lebaran Lancar dan Masyarakat Terlayani dengan Baik

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M. M, memastikan arus mudik dan arus balik pasca-Lebaran berjalan aman dan lancar serta masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik.

Hal itu disampaikannya saat meninjau Pos Pengamanan Operasi Ketupat Seulawah 2026 di Pelabuhan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh, Selasa, 24 Maret 2026.

Dalam peninjauan tersebut, jenderal asal Tangse itu ingin memastikan kesiapan personel serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang akan menyeberang ke Sabang melalui Pelabuhan Ulee Lheue, dalam momentum arus mudik-balik dan libur Lebaran.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk otoritas pelabuhan, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama pada arus balik pasca-Lebaran, termasuk pelayanan bagi masyarakat yang akan berwisata ke Sabang.

“Yang paling penting adalah memastikan arus balik lancar dan aman serta masyarakat terlayani dengan baik, termasuk bagi masyarakat yang akan berwisata ke Sabang dalam momentum lebaran ini,” ujar abituren Akabri 1991 itu.

Kapolda Aceh juga mengingatkan potensi lonjakan wisatawan ke Sabang pasca-Lebaran yang kerap terjadi secara tiba-tiba. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kendala di lapangan, seperti keterbatasan transportasi maupun akomodasi.

“Kita juga perlu mengantisipasi agar tidak terjadi chaos akibat lonjakan wisatawan. Jangan sampai masyarakat sudah sampai di sana, tetapi tidak mendapatkan kendaraan atau penginapan. Hal seperti ini bisa menimbulkan masalah di lapangan,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang akan berlibur ke Sabang untuk mempersiapkan perjalanan dengan matang, termasuk memastikan ketersediaan tiket penyeberangan dan tempat penginapan sebelum berangkat.

Masyarakat juga dapat menghubungi call center 110 yang siap melayani 24 jam secara gratis. Ini adalah jalur cepat bagi masyarakat untuk melaporkan setiap bentuk kejadian atau gangguan kamtibmas yang membutuhkan penanganan segera.

“Akomodasi dan transportasi ke Sabang sangat terbatas. Untuk itu, kami mengimbau masyarakat agar memastikan semuanya terlebih dahulu, minimal sehari sebelum keberangkatan. Jangan langsung berangkat tanpa persiapan karena dapat membebani diri sendiri. Kami akan terus melakukan pemantauan, termasuk rencana kunjungan lanjutan ke Sabang untuk meyakinkan masyarakat serta memastikan seluruh pelayanan berjalan optimal,” tuturnya.

Kapolda Aceh juga berharap seluruh rangkaian pengamanan dan pelayanan selama masa mudik dan arus balik Lebaran dapat berjalan aman dan lancar, sehingga masyarakat dapat merasakan perjalanan yang nyaman dan tertib.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Polda Aceh Mengajak Masyarakat Tenang, Pertamina : Pastikan Stok BBM Di Aceh Aman

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Kamis 5-3-2026 Polda Aceh mengajak masyarakat Aceh untuk tetap tenang terkait isu-isu negatif tentang stok BBM di Provinsi Aceh.

Polda Aceh memastikan stok BBM di Aceh dalam kondisi aman, sesuai pernyataan resmi yang dikeluarkan pihak PT Pertamina, ucap Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S. I. K.

Ia menjelaskan kondisi BBM di Aceh Aman mengutip keterangan resmi dari Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga, Misbah Bukhori, menjelaskan bahwa angka 20 hari merupakan cadangan operasional BBM, bukan menunjukkan keterbatasan pasokan. Menurutnya, kapasitas penyimpanan yang tersedia sebenarnya dapat menampung pasokan BBM hingga sekitar 25 sampai 26 hari.

“Dua puluh hari yang dimaksud adalah cadangannya. Secara storage kita bisa menampung hingga 25 sampai 26 hari. Angka 20 hari ini sebenarnya memang sudah dari dulu begitu,” kata Misbah dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Kamis 5 Maret 2026, kutip Kabid Humas.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan (Panic Buying). Ketersediaan pasokan dipastikan aman dan proses distribusi berlangsung normal, sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan saja, jelas Kabid Humas lagi mengutip keterangan Misbah Bukhori.

Dalam konteks itu, Polda Aceh mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan penimbunan memanfaatkan momen ini untuk mencari keuntungan secara pribadi dan dapat merugikan orang lainnya.Bila menemukan ada penimbunan dan bisa menimbulkan kelangkaan BBM di Aceh, maka Polda Aceh akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku, tutup Kabid Humas.

Polda Aceh Mengajak Masyarakat Tenang, Pertamina : Pastikan Stok BBM Di Aceh Aman

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Kamis 5-3-2026 Polda Aceh mengajak masyarakat Aceh untuk tetap tenang terkait isu-isu negatif tentang stok BBM di Provinsi Aceh.

Polda Aceh memastikan stok BBM di Aceh dalam kondisi aman, sesuai pernyataan resmi yang dikeluarkan pihak PT Pertamina, ucap Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S. I. K.

Ia menjelaskan kondisi BBM di Aceh Aman mengutip keterangan resmi dari Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga, Misbah Bukhori, menjelaskan bahwa angka 20 hari merupakan cadangan operasional BBM, bukan menunjukkan keterbatasan pasokan. Menurutnya, kapasitas penyimpanan yang tersedia sebenarnya dapat menampung pasokan BBM hingga sekitar 25 sampai 26 hari.

“Dua puluh hari yang dimaksud adalah cadangannya. Secara storage kita bisa menampung hingga 25 sampai 26 hari. Angka 20 hari ini sebenarnya memang sudah dari dulu begitu,” kata Misbah dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Kamis 5 Maret 2026, kutip Kabid Humas.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan (Panic Buying). Ketersediaan pasokan dipastikan aman dan proses distribusi berlangsung normal, sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan saja, jelas Kabid Humas lagi mengutip keterangan Misbah Bukhori.

Dalam konteks itu, Polda Aceh mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan penimbunan memanfaatkan momen ini untuk mencari keuntungan secara pribadi dan dapat merugikan orang lainnya.Bila menemukan ada penimbunan dan bisa menimbulkan kelangkaan BBM di Aceh, maka Polda Aceh akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku, tutup Kabid Humas.

Polda Aceh Mengajak Masyarakat Tenang, Pertamina : Pastikan Stok BBM Di Aceh Aman

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Kamis 5-3-2026 Polda Aceh mengajak masyarakat Aceh untuk tetap tenang terkait isu-isu negatif tentang stok BBM di Provinsi Aceh.

Polda Aceh memastikan stok BBM di Aceh dalam kondisi aman, sesuai pernyataan resmi yang dikeluarkan pihak PT Pertamina, ucap Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S. I. K.

Ia menjelaskan kondisi BBM di Aceh Aman mengutip keterangan resmi dari Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga, Misbah Bukhori, menjelaskan bahwa angka 20 hari merupakan cadangan operasional BBM, bukan menunjukkan keterbatasan pasokan. Menurutnya, kapasitas penyimpanan yang tersedia sebenarnya dapat menampung pasokan BBM hingga sekitar 25 sampai 26 hari.

“Dua puluh hari yang dimaksud adalah cadangannya. Secara storage kita bisa menampung hingga 25 sampai 26 hari. Angka 20 hari ini sebenarnya memang sudah dari dulu begitu,” kata Misbah dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Kamis 5 Maret 2026, kutip Kabid Humas.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan (Panic Buying). Ketersediaan pasokan dipastikan aman dan proses distribusi berlangsung normal, sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan saja, jelas Kabid Humas lagi mengutip keterangan Misbah Bukhori.

Dalam konteks itu, Polda Aceh mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan penimbunan memanfaatkan momen ini untuk mencari keuntungan secara pribadi dan dapat merugikan orang lainnya.Bila menemukan ada penimbunan dan bisa menimbulkan kelangkaan BBM di Aceh, maka Polda Aceh akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku, tutup Kabid Humas.