Skandal Kuota Haji Terbongkar, KPK Seret Mantan Menag Yaqut ke Meja Tersangka

Jakarta | Jumat, 9 Januari 2026( Aceh dalam berita.com)— Tabir gelap pengelolaan kuota haji akhirnya tersibak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia.

Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (9/1/2026). KPK menegaskan langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengantongi bukti yang dinilai cukup kuat.

“Kami pastikan proses ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Fitroh.

Kasus ini menyentak publik lantaran menyangkut ibadah umat Islam yang selama ini selalu dibungkus dengan dalih pelayanan dan amanah. Namun di balik itu, KPK menduga terjadi permainan kuota yang berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penetapan tersangka, meski belum membuka secara gamblang konstruksi perkara maupun kemungkinan menyeret aktor lain. “Penyidikan masih berjalan,” katanya singkat.

Kuota Tambahan Diduga Disulap, Regulasi Dilanggar

Perkara ini bermula dari kuota haji tambahan 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Alih-alih dikelola sesuai aturan, penyidik KPK menduga kuota tersebut dibagi tidak sesuai undang-undang.

Padahal, Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 dengan tegas mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan itu justru dibagi rata 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus—sebuah kebijakan yang kini disorot tajam penyidik.

KPK menduga pembagian menyimpang tersebut membuka ruang keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk biro perjalanan haji, sekaligus memangkas hak jemaah reguler yang telah antre bertahun-tahun.

Lingkaran Dalam Ikut Terseret

Tak hanya Yaqut, KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kuota haji.

Sebelumnya, KPK juga telah mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro haji Maktour—menandakan perkara ini tidak berdiri sendiri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana berat.

Ujian Moral Pengelolaan Ibadah

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi negara, khususnya Kementerian Agama. Ibadah haji yang semestinya dijaga kesuciannya justru diduga dijadikan ladang transaksi kekuasaan dan kepentingan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK:

apakah kasus ini akan berhenti pada dua nama, atau justru membuka borok sistemik pengelolaan haji yang selama ini tertutup rapat.

Polisi Bersama Masyarakat: Kapolda Aceh Turun ke Jalan Atur Arus Lalu Lintas di Simpang Mesra

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan didampingi Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar turun langsung mengatur arus lalu lintas melalui kegiatan Strong Point di Simpang Mesra, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Senin, 16 November 2026.

Di sela-sela kegiatan, Kapolda Aceh menyempatkan diri menyapa seorang siswa sekolah dasar yang hendak berangkat ke sekolah dengan bersepeda. Ia memastikan siswa tersebut dapat menyeberang jalan dengan aman. Kepedulian ini menunjukkan bahwa kehadiran polisi di jalan raya bukan sekadar mengatur arus kendaraan, tetapi juga memberikan perlindungan dan membantu masyarakat, khususnya anak-anak.

Kehadiran personel kepolisian di lapangan sangat penting untuk memastikan aktivitas dan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar. Melalui pengaturan lalu lintas, personel juga diharapkan dapat memberikan bantuan secara langsung kepada pengguna jalan yang membutuhkan, termasuk anak-anak sekolah.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, kegiatan Strong Point merupakan bagian dari upaya Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung program prioritas Kapolri.

Menurutnya, penempatan personel di titik-titik rawan kepadatan bertujuan mengurai kemacetan, mencegah kecelakaan, serta memberikan pelayanan yang cepat dan humanis kepada pengguna jalan.

Kegiatan tersebut juga mencerminkan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang dicanangkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Semangat ini menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat.

Karena itu, kesadaran mematuhi aturan lalu lintas, saling menghormati sesama pengguna jalan, serta peduli terhadap keselamatan bersama menjadi bagian penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

“Polisi hadir bukan hanya untuk mengatur lalu lintas, tetapi juga membantu dan melindungi masyarakat. Kami ingin setiap warga, termasuk anak-anak yang berangkat ke sekolah, merasa aman saat beraktivitas. Melalui kepedulian dan kerja sama, semangat Polisi Bersama Masyarakat dapat diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujar Joko.

BSI Aktifkan Posko Resilience di Aceh, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi

POSKO RESILIENCE BSI ACEH – SEVP Operation BSI Ana Nurul Khayati (kiri) meninjau sistem pemantauan kondisi wilayah saat aktivasi Posko Resilience BSI di Aceh, Jumat (13/11/2026). Posko tersebut menjadi pusat koordinasi dan komunikasi krisis untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi sekaligus menjaga keberlangsungan operasional dan layanan perbankan.

ACEH ( Inforakyataceh ) 16 November 2026 – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengaktifkan Posko Resilience di Aceh untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi sekaligus menjaga keberlangsungan operasional dan layanan perbankan.

Posko tersebut diaktifkan oleh SEVP Operation BSI Ana Nurul Khayati pada Jumat (13/11/2026), bertepatan dengan rangkaian kegiatan Operational Excellence BSI di Aceh.

Langkah ini sejalan dengan penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi oleh Gubernur Aceh melalui Keputusan Nomor 300.2/875/2026 yang berlaku sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

“Posko Resilience merupakan wujud kesiapsiagaan BSI dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kami ingin memastikan koordinasi, respons darurat, serta keberlangsungan operasional dan layanan perbankan tetap berjalan apabila terjadi gangguan,” ujar Ana.

Posko Resilience berfungsi sebagai pusat koordinasi dan komunikasi krisis, pemantauan kondisi wilayah, serta pengendalian kesiapan operasional. Posko ini dilengkapi perangkat komunikasi dan sumber energi alternatif, seperti Starlink, power station, panel surya, serta peralatan penyelamatan untuk mendukung operasional apabila jaringan utama atau infrastruktur terdampak.

BSI juga memperkuat kemampuan karyawan melalui pelatihan emergency response, water rescue, simulasi keadaan darurat, dan penggunaan peralatan keselamatan. Pelatihan tersebut telah dilaksanakan di tiga area di Aceh, yakni Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh, dengan melibatkan sebanyak 300 peserta.

Sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan tersebut, BSI Regional I Aceh telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Basarnas, dan PJPUR Aceh. Koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan langkah kesiapan dan mendukung respons penanggulangan bencana secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi apabila terjadi kondisi darurat.

“Ketahanan operasional harus dibangun secara menyeluruh, mencakup kesiapan sumber daya manusia, prosedur darurat, fasilitas, teknologi, serta koordinasi dengan seluruh unit kerja dan mitra terkait,” kata Ana.

Selain di Aceh, BSI telah meresmikan Posko Resilience di Medan, Padang, dan Jabodetabek sebagai bagian dari penguatan sistem ketahanan operasional perusahaan secara bertahap.

“BSI berkomitmen memberikan respons yang cepat dan terkoordinasi untuk melindungi insan BSI serta memastikan layanan kepada nasabah dan masyarakat tetap terjaga dalam berbagai kondisi,” tutup Ana.

Pj Sekda Aceh Pimpin Upacara HKN ke-62, Sejumlah Kabupaten dan Kader Kesehatan Raih Penghargaan

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, memimpin upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di halaman Kantor Dinas Kesehatan Aceh, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Taufik membacakan amanat Menteri Kesehatan RI yang menekankan pentingnya transformasi kesehatan nasional dengan mengutamakan pencegahan penyakit dan menjaga masyarakat tetap sehat, bukan sekadar mengobati ketika sakit.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Program ini juga mendeteksi lebih dari delapan juta warga yang mengalami hipertensi atau diabetes, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih dini.

Selain itu, pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyakit, termasuk Tuberkulosis (TB), melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, penguatan rumah sakit rujukan, serta perluasan jaminan kesehatan.

Menkes menyampaikan, keberhasilan transformasi kesehatan tidak hanya diukur dari pembangunan fasilitas dan jumlah masyarakat yang diperiksa, tetapi dari semakin banyaknya masyarakat yang hidup sehat, produktif, dan berkualitas.

“Keberhasilan transformasi kesehatan bukan sekadar diukur dari fasilitas yang dibangun atau masyarakat yang diperiksa, melainkan dari semakin banyaknya rakyat yang hidup sehat, produktif, dan berkualitas,” demikian kutipan amanat Menkes yang dibacakan Taufik.

Sejumlah Kabupaten dan Kader Terima Penghargaan

Pada rangkaian peringatan HKN ke-62 tersebut, juga diserahkan penghargaan kepada sejumlah kader Posyandu, Puskesmas, serta pemerintah kabupaten/kota di Aceh atas capaian di bidang kesehatan.

Untuk kategori Posyandu Berprestasi, penghargaan diberikan kepada Anniyah dari Puskesmas Jangka, Gampong Alue U, Kabupaten Bireuen. Sementara penghargaan Kader Posyandu Berprestasi diberikan kepada Nursaimah dari Gampong Meuse, Kabupaten Bireuen.

Adapun penerima penghargaan lainnya berdasarkan kategori, yaitu:

  1. Cakupan yang Dilayani CKG
    • Terbaik I: Dinas Kesehatan Kota Langsa.
    • Terbaik II: Dinas Kesehatan Kota Sabang.
    • Terbaik III: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.
  2. Penemuan Kasus TBC Tertinggi
    • Terbaik I: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
    • Terbaik II: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.
    • Terbaik III: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
  3. Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Tertinggi
    • Terbaik I: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.
    • Terbaik II: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar.
    • Terbaik III: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.
  4. Investigasi Kontak Kasus TBC Tertinggi
    • Terbaik I: Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
    • Terbaik II: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.
    • Terbaik III: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar.
  5. Pelaporan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
    • Terbaik I: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
    • Terbaik II: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
    • Terbaik III: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.
  6. Tingkat Keaktifan dan Kepatuhan Pencatatan Smile TK Kabupaten/Kota
    • Terbaik I: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
    • Terbaik II: Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
    • Terbaik III: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.
  7. Tingkat Keaktifan dan Kepatuhan Pencatatan Smile TK Puskesmas
    • Terbaik I: Puskesmas Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
    • Terbaik II: Puskesmas Jaya Baru, Kota Banda Aceh.
    • Terbaik III: Puskesmas Gandapura, Kabupaten Bireuen. []

Pj. Sekda Aceh Terima Kunjungan Deputi Pencegahan BNPB, Bahas Penguatan Mitigasi Bencana

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menerima kunjungan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, beserta rombongan di Ruang Rapat Sekda Aceh, Rabu (11/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas kondisi kebencanaan terkini di Aceh, khususnya terkait kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Salah satu perhatian utama adalah bencana banjir yang dalam beberapa waktu terakhir kerap melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak turut membahas pentingnya memperkuat langkah mitigasi dan pencegahan bencana sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan. Penanganan bencana, menurut pembahasan tersebut, tidak hanya berfokus pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga harus didukung oleh langkah antisipasi dan kesiapan sejak dini.

Penguatan mitigasi dinilai penting agar pemerintah dan masyarakat memiliki pemahaman serta kesiapan yang memadai dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Dengan demikian, langkah penanganan dapat dilakukan secara lebih terencana, terkoordinasi, dan tidak semata-mata bersifat reaktif ketika situasi darurat terjadi.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi kedaruratan serta peluang kerja sama antara Pemerintah Aceh dan BNPB, terutama dalam memperkuat upaya pencegahan, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas daerah.

Melalui koordinasi dan kerja sama tersebut, diharapkan upaya penanggulangan bencana di Aceh dapat semakin diperkuat, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan saat terjadi bencana. Hal ini menjadi penting mengingat Aceh merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerawanan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk banjir.

Mualem Minta Realisasi APBA dan TKD 2026 Dikebut, Jangan Sampai Dana Dikembalikan ke Pusat

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem meminta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 serta memastikan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) berjalan maksimal.

Arahan tersebut disampaikan Mualem secara virtual saat mengikuti rapat pimpinan bersama para Kepala SKPA di Ruang P2K APBA, Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/11/2026).

Mualem menegaskan, seluruh anggaran yang telah dialokasikan harus dikejar realisasinya dan diawasi secara serius. Ia mengingatkan agar tidak ada anggaran yang tersisa hingga akhirnya harus dikembalikan ke pemerintah pusat.

“Jangan sampai uangnya kita kembalikan. Harus kita kejar dan awasi. Ditekan terus, dikejar terus,” tegas Mualem.

Ia juga meminta agar sejumlah program hibah, pembangunan masjid, dan dayah dipersiapkan dengan baik, terutama dari sisi regulasi, sehingga pelaksanaannya tidak terkendala aturan.

Mualem secara khusus meminta Staf khususnya Taqwallah terus berkomunikasi dengan dinas-dinas yang realisasi anggarannya masih minim. Ia turut mengingatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), rumah sakit, serta Badan Dayah agar memastikan program berjalan sesuai sasaran.

“Saya harap semuanya lancar dan tidak ada masalah,” ujarnya.

Terkait dana TKD, Mualem meminta agar pemanfaatannya dioptimalkan, termasuk memperbanyak belanja pembangunan jembatan Bailey yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Ia menyebutkan, kebutuhan jembatan Bailey cukup tinggi di tengah masyarakat sehingga program tersebut perlu mendapat perhatian dalam percepatan belanja daerah.

“Jangan sampai uang TKD dikembalikan lagi ke pusat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mualem juga mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dapat dicairkan pada 2027.

Permintaan tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya memastikan dukungan anggaran bagi Aceh tetap tersedia untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat.[]

Peringati Hari Pahlawan, Pj. Sekda Aceh Serahkan Bungong Jaroe kepada Keluarga Pahlawan Nasional

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menyerahkan bungong jaroe (cenderamata) kepada keluarga pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026, yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (10/11/2026).

Penyerahan bungong jaroe tersebut merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi Pemerintah Aceh kepada keluarga dan ahli waris para pahlawan nasional serta pejuang kemerdekaan atas jasa dan pengorbanan mereka dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sebelumnya, Pj. Sekda Aceh juga mengikuti upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan yang dilanjutkan dengan upacara peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Blang Padang. Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2026 di Aceh.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda menyampaikan bahwa menghormati jasa para pahlawan tidak cukup hanya melalui seremoni peringatan saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk pengabdian nyata. Menurutnya, semangat kepahlawanan tersebut perlu diteruskan melalui upaya mendorong pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pendidikan, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.

“Menghormati jasa pahlawan bukan hanya sekadar mengenang perjuangan mereka, tetapi juga melanjutkan cita-cita luhur melalui pengabdian nyata bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan keluarga Pahlawan Nasional Teuku Umar, T. Nasruddin, menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan adalah momentum untuk kembali merenungkan besarnya perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan yang sama, ia turut menyampaikan sejumlah harapan dan aspirasi keluarga pahlawan serta pejuang kemerdekaan kepada Pemerintah Aceh.

Adapun keluarga pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan yang menerima bungong jaroe, yaitu:

  1. T. Nasruddin, ahli waris Pahlawan Nasional Teuku Umar;
  2. T.M. Daud, ahli waris Cut Nyak Dhien;
  3. Muhammad, ahli waris Tgk. Chik Di Tiro;
  4. T. Ardiansyah, ahli waris Cut Meutia;
  5. Cut Meurah Silfia, ahli waris Laksamana Malahayati;
  6. Cut Hachirna Fatiah, ahli waris Teuku Nyak Arif;
  7. Teuku Iskandar Syah, ahli waris Mr. Muhammad Hasan;
  8. Teuku Zainul Arifin Panglima Polem, ahli waris Sultan Iskandar Muda;
  9. Kolonel Purn. HM Djafar Karim sebagai pembela kemerdekaan Republik Indonesia
  10. Letkol Purn. Sadino sebagai pembela kemerdekaan Republik Indonesia.

Melalui momentum Hari Pahlawan ini, Pemerintah Aceh mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian sosial, serta meneruskan semangat perjuangan melalui karya dan pengabdian nyata demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, bermartabat, dan sejahtera.[]

Pimpin Apel Gabungan November 2026, Illiza Tekankan Peningkatan Kinerja dan Kebersihan Kota

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, memimpin langsung Apel Gabungan Bulan November 2026 yang berlangsung di halaman Balai Kota Banda Aceh, Senin (9/11/2026).

Apel tersebut diikuti Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala BPS Kota Banda Aceh, para mukim, keuchik, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam arahannya, Illiza menyampaikan rasa syukur atas sejumlah penghargaan bergengsi yang berhasil diraih Kota Banda Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

Penghargaan tersebut di antaranya IMT-GT Green City Award kategori Silver pada September, ESG NOW Awards 2026 dari Republika pada Oktober, serta ADINKES Award 2026 yang diterima langsung di Bandung pada awal November.

Selain itu, Baitul Mal Kota Banda Aceh juga berhasil meraih Grand BAZNAS Awards 2026 sebagai BAZNAS Kota Terbaik.

“Semua penghargaan ini tentu patut kita syukuri. Tetapi saya ingin mengingatkan, jangan cepat berpuas diri. Penghargaan harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Illiza.

Dalam kesempatan tersebut, Illiza turut menyoroti persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah di Banda Aceh. Ia menyebutkan, volume sampah di ibu kota provinsi Aceh itu mencapai 250 hingga 260 ton setiap harinya.

Untuk itu, ia menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK) bersama jajaran camat dan keuchik agar lebih masif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari rumah.

Mengingat penilaian Adipura masih berlangsung hingga 12 November, Illiza juga meminta seluruh OPD menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing.

Menurutnya, kebersihan harus menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penilaian.

Terlebih, Banda Aceh akan menjadi tuan rumah City Sanitation Summit (CSS) XXIV pada 17-19 November 2026 yang diselenggarakan oleh AKKOPSI.

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Banda Aceh untuk memperkenalkan praktik baik dalam tata kelola sanitasi perkotaan, di antaranya pengolahan air limbah Gampong Jawa dan Waste Collecting Point di Alue Deah Teungoh.

Pada kesempatan yang sama, Illiza secara simbolis menyerahkan sejumlah penghargaan tingkat provinsi untuk program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). Penghargaan tersebut diraih Gampong Lampulo sebagai Juara I, Gampong Ie Masen Ulee Kareng sebagai Juara III, serta Gampong Alue Deah Teungoh sebagai Juara Harapan II.

Penghargaan bidang pembangunan keluarga dan kependudukan juga diserahkan kepada Kampung KB Cemara Gampong Ulee Lheue, Gampong Doy, Gampong Lamjame, dan Gampong Punge Blang Cut.

Sementara itu, apresiasi khusus diberikan kepada Gampong Panteriek yang dinobatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Desa Percontohan Antikorupsi Tahun 2026.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja aparatur, Illiza turut menyerahkan apresiasi kepada 11 ASN berprestasi pada Triwulan II Tahun 2026. Masing-masing penerima memperoleh piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp5 juta.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada 25 personel Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) yang telah menyelesaikan pendidikan militer Komponen Cadangan (Komcad) di Rindam Iskandar Muda.

Menutup arahannya, Illiza memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pelaksanaan anggaran Tahun 2026 yang kini telah memasuki bulan-bulan terakhir.

Ia meminta seluruh kepala OPD segera mengevaluasi realisasi kegiatan, mengidentifikasi kendala, serta memastikan seluruh program dapat diselesaikan sesuai target.

“Waktu efektif pelaksanaan kegiatan tinggal sekitar satu bulan lebih. Saya minta seluruh Kepala OPD segera mengecek kembali kegiatan masing-masing. Mana yang sudah berjalan, mana yang belum, dan apa kendalanya. Jangan menunggu sampai Desember baru sibuk menyelesaikan administrasi,” pungkasnya. (Riz)

Illiza Buka Pentas GSMS Banda Aceh 2026, Libatkan 626 Siswa dari 51 Sekolah

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, secara resmi membuka Pentas Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) Kota Banda Aceh Tahun 2026 di Taman Budaya Aceh, Sabtu (8/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para siswa SD dan SMP terpilih untuk menampilkan hasil pembelajaran seni dan budaya yang telah mereka ikuti melalui program GSMS yang digagas Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut, mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah, seniman pelatih, guru pendamping hingga para peserta didik.

“Apa yang kita saksikan hari ini bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ada latihan, ada kerja keras, ada keberanian, dan tentu ada bimbingan dari para seniman serta guru-guru yang mendampingi,” ujar Illiza.

Ia menjelaskan, GSMS merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh yang bertujuan memperkuat pendidikan seni dan budaya di lingkungan sekolah.

Program ini melibatkan para seniman, komunitas, serta pegiat budaya untuk memberikan pembelajaran seni secara langsung kepada siswa SD dan SMP.

Menurut Illiza, melalui program tersebut, anak-anak diharapkan semakin mengenal dan mencintai seni budaya sekaligus memiliki ruang untuk mengembangkan bakat dan kreativitas.

“Sekolah juga harus menjadi ruang bagi anak-anak untuk berekspresi, berkreasi, berinovasi, dan mengenal kekayaan budaya daerahnya,” katanya.

Illiza menyebutkan, program GSMS telah dilaksanakan sejak 2025 dengan melibatkan 40 sekolah, terdiri atas 30 SD dan 10 SMP, serta diikuti sebanyak 448 siswa.

Pada 2026, program tersebut diperluas menjadi 51 sekolah SD dan SMP dengan jumlah peserta mencapai 626 siswa. Mereka mendapatkan pembelajaran seni secara langsung dari 26 seniman dan pelatih.

Setiap sekolah memperoleh pembelajaran sebanyak 20 kali pertemuan. Dengan demikian, para peserta telah melalui proses belajar dan latihan sebelum menampilkan hasil karya mereka di atas panggung.

Pada pentas tersebut, para siswa menampilkan berbagai kesenian, di antaranya Tari Ranup Lampuan, Ratoh Jaroe, Likok Pulo, Rapa’i Geleng, Rateb Meuseukat, baca puisi, pantomim, dan hikayat.

Illiza berharap para peserta tidak hanya mampu menguasai gerakan atau menghafal materi, tetapi juga memahami nilai, sejarah, serta cerita yang terkandung dalam setiap kesenian yang dipelajari.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program GSMS agar tidak berhenti setelah pelaksanaan pentas. Sekolah-sekolah yang telah mengikuti program tersebut diharapkan dapat melakukan regenerasi dengan melibatkan lebih banyak siswa.

“Anak-anak yang sudah belajar dapat mengajarkan kembali kepada teman-temannya. Dengan begitu, semakin banyak siswa yang mengenal dan mampu melanjutkan kesenian yang telah dipelajari,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Illiza berpesan kepada seluruh peserta agar tampil percaya diri dan menikmati setiap proses penampilan.

“Hari ini adalah panggung kalian. Tampilkan yang terbaik. Jangan takut salah. Jangan takut tampil. Nikmati prosesnya dan berikan apresiasi kepada teman-teman yang tampil,” pesannya.

Ia menegaskan, tidak semua anak harus menjadi seniman. Namun, setiap anak perlu memiliki keberanian untuk berekspresi, kreativitas untuk berkarya, serta rasa bangga terhadap budaya daerahnya.

“Tidak semua anak harus menjadi seniman. Tetapi setiap anak perlu memiliki keberanian untuk berekspresi, kreativitas untuk berkarya, dan rasa bangga terhadap budaya daerahnya,” tutup Illiza. (*)

BSI Regional Aceh Gelar Lelang Serentak 2026

“Langkah Emas Menuju Aset Impian”, Lebih dari 300 Aset Agunan Ditawarkan kepada Masyarakat

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) 10 November 2026 – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Region I Aceh menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki aset properti melalui program Lelang Serentak BSI Aceh 2026 bertema “Langkah Emas Menuju Aset Impian”. Program yang berlangsung pada 10–30 November 2026 ini menawarkan lebih dari 300 objek aset agunan yang tersebar di berbagai wilayah Aceh.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Group Head Retail Collection, Restructuring & Recovery Group BSI, Immadha Handy Kusuma, didampingi Regional CEO BSI Region I Aceh, Imsak Ramadhan; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh, Rachmat Kurniawan; serta RCR Manager RO I Aceh, Hendra Purnawan.

Dalam sambutannya, Immadha Handy Kusuma menyampaikan bahwa pelaksanaan Lelang Serentak merupakan salah satu bentuk komitmen BSI dalam memberikan akses dan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh aset impian melalui mekanisme lelang yang resmi, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Melalui Lelang Serentak BSI Aceh 2026, kami ingin menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki rumah, ruko, tanah, maupun aset properti lainnya dengan harga yang kompetitif. Kami berharap program ini dapat menjadi langkah emas bagi masyarakat dalam mewujudkan aset impian sekaligus membuka peluang investasi yang bernilai ekonomis,” ujar Immadha.

Sementara itu, Regional CEO BSI Region I Aceh, Imsak Ramadhan, mengatakan bahwa lebih dari 300 objek aset yang ditawarkan dalam program ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Aceh, sehingga memberikan alternatif pilihan aset bagi masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

“BSI berkomitmen untuk terus memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Seluruh informasi mengenai objek lelang, termasuk lokasi dan ketentuan lelang, dapat diperoleh melalui kantor cabang BSI terdekat maupun unit Area Recovery BSI di masing-masing wilayah. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan tetap memperhatikan persyaratan dan prosedur lelang yang berlaku,” ungkap Imsak.

Pelaksanaan Lelang Serentak BSI Aceh 2026 juga mendapat dukungan dari DJKN Aceh sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan lelang. Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses lelang berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, BSI berharap dapat mengoptimalkan penyelesaian aset agunan sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui tersedianya berbagai pilihan aset properti. Selain itu, program ini diharapkan turut mendorong aktivitas ekonomi daerah, membuka peluang investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh.

Masyarakat yang berminat dapat melihat informasi dan daftar objek lelang melalui portal resmi lelang.go.id atau memperoleh informasi lebih lanjut dengan menghubungi kantor cabang BSI terdekat.

Pj. Sekda Aceh Ikuti Rakor Pelibatan Pihak Ketiga dalam Pembersihan Sedimentasi Sungai

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelibatan Pihak Ketiga dalam Upaya Pembersihan Sedimentasi Sungai bersama sejumlah kementerian dan instansi terkait melalui sambungan Zoom, Senin (9/11/2026).

Taufik mengikuti rapat dari Ruang Rapat Sekda Aceh. Turut mendampingi, para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta kepala biro terkait.

Sementara itu, para peserta dari kementerian dan lembaga terkait mengikuti rapat dari kantor masing-masing.

Rapat dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, yang juga bertugas sebagai Kepala Posko Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera.

Dalam penjelasannya, Safrizal menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan menyikapi terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi sungai yang mengalami kerusakan dan pendangkalan akibat sedimentasi, sehingga berpotensi mengurangi kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan debit air.

Menurutnya, kondisi sungai yang mengalami sedimentasi membutuhkan penanganan secara terencana dan terukur. Karena itu, diperlukan upaya percepatan pembersihan sedimentasi dengan membuka peluang pelibatan pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Rakor tersebut secara khusus membahas mekanisme dan tata kelola pelibatan pihak ketiga agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya pembersihan sedimentasi benar-benar berorientasi pada kepentingan penanggulangan bencana dan pemulihan fungsi sungai, bukan justru menimbulkan persoalan baru.

Pelibatan pihak ketiga diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan sedimentasi, termasuk melalui dukungan sumber daya, peralatan, dan kemampuan teknis yang dibutuhkan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan, serta ketentuan pemanfaatan material hasil pembersihan sungai.

Pemerintah Aceh melalui perangkat daerah terkait turut mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan dampak bencana dan pemulihan infrastruktur sumber daya air di Aceh. []