Skandal Kuota Haji Terbongkar, KPK Seret Mantan Menag Yaqut ke Meja Tersangka

Jakarta | Jumat, 9 Januari 2026( Aceh dalam berita.com)— Tabir gelap pengelolaan kuota haji akhirnya tersibak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia.

Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (9/1/2026). KPK menegaskan langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengantongi bukti yang dinilai cukup kuat.

“Kami pastikan proses ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Fitroh.

Kasus ini menyentak publik lantaran menyangkut ibadah umat Islam yang selama ini selalu dibungkus dengan dalih pelayanan dan amanah. Namun di balik itu, KPK menduga terjadi permainan kuota yang berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penetapan tersangka, meski belum membuka secara gamblang konstruksi perkara maupun kemungkinan menyeret aktor lain. “Penyidikan masih berjalan,” katanya singkat.

Kuota Tambahan Diduga Disulap, Regulasi Dilanggar

Perkara ini bermula dari kuota haji tambahan 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Alih-alih dikelola sesuai aturan, penyidik KPK menduga kuota tersebut dibagi tidak sesuai undang-undang.

Padahal, Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 dengan tegas mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan itu justru dibagi rata 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus—sebuah kebijakan yang kini disorot tajam penyidik.

KPK menduga pembagian menyimpang tersebut membuka ruang keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk biro perjalanan haji, sekaligus memangkas hak jemaah reguler yang telah antre bertahun-tahun.

Lingkaran Dalam Ikut Terseret

Tak hanya Yaqut, KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kuota haji.

Sebelumnya, KPK juga telah mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro haji Maktour—menandakan perkara ini tidak berdiri sendiri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana berat.

Ujian Moral Pengelolaan Ibadah

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi negara, khususnya Kementerian Agama. Ibadah haji yang semestinya dijaga kesuciannya justru diduga dijadikan ladang transaksi kekuasaan dan kepentingan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK:

apakah kasus ini akan berhenti pada dua nama, atau justru membuka borok sistemik pengelolaan haji yang selama ini tertutup rapat.

Nilam Resmi Masuk Sistem Resi Gudang, Gubernur Mualem Instruksikan Percepat Hilirisasi

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Upaya Pemerintah Aceh mempercepat hilirisasi nilam membuahkan hasil. Kementerian Perdagangan RI resmi menetapkan minyak nilam sebagai komoditas yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang (SRG).

Menindaklanjuti ketetapan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) langsung menginstruksikan tim ekonomi Pemerintah Aceh untuk mempercepat hilirisasi nilam di daerah.

“Payung hukumnya sudah ada, sekarang tinggal dilaksanakan saja. Ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani nilam,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026).

Payung hukum yang dimaksud tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 2055 Tahun 2026 tentang Perubahan Barang yang Dapat Disimpan di Gudang SRG.

Aturan itu diteken Menteri Perdagangan, Budi Santoso, di Jakarta pada 26 Oktober 2026 dan langsung berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Nurlis mengatakan, Gubernur Mualem menyambut baik lahirnya keputusan tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat.

“Bapak Gubernur Mualem mengapresiasi Menteri Perdagangan Budi Santoso. Terbitnya Kepmendag 2055 Tahun 2026 ini adalah terobosan penting. Aturan ini memperkuat langkah Pemerintah Aceh dalam menyiapkan ekosistem SRG untuk menstabilkan harga nilam,” ujar Nurlis.

Selain kepada pemerintah pusat, Mualem juga mengapresiasi kerja keras tim ekonomi Pemerintah Aceh yang mengawal lahirnya aturan yang menguntungkan petani ini.

Nurlis menjelaskan bahwa usulan tersebut berawal dari rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, di Kantor Gubernur Aceh pada 22 Juli 2026.

Rapat tersebut melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, pihak perbankan, serta PT Razma Agro Jaya selaku pelaku usaha sekaligus pemrakarsa pengusulan minyak nilam sebagai salah satu komoditas dalam Sistem Resi Gudang (SRG) di Aceh.

Rapat itu memutuskan langkah strategis untuk mengusulkan minyak nilam masuk ke dalam skema SRG, sekaligus memperkuat industri pengolahan dan akses pasar. Ikhtiar tersebut kini tuntas dengan terbitnya Kepmendag Nomor 2055 Tahun 2026.

Lewat keputusan baru itu, minyak nilam resmi tercatat sebagai komoditas urutan ke-31 dalam sistem resi gudang nasional.

“Minyak nilam kini bersanding dengan komoditas unggulan Aceh lainnya yang sudah lebih dulu masuk daftar SRG. Mulai dari kopi, kakao, pala, pinang, cengkeh, hingga ikan kayu,” kata Nurlis.

Menurut Nurlis, masuknya nilam ke dalam SRG langsung menjawab persoalan klasik tata niaga di Aceh. Selama ini, petani dan penyuling selalu terpukul saat harga pasar tiba-tiba jatuh. Posisi tawar mereka lemah di hadapan tengkulak.

“Kini petani punya instrumen tunda jual yang sah. Saat harga anjlok, minyak nilam tidak perlu buru-buru dijual. Barang bisa disimpan dulu di gudang SRG dengan mutu yang terjaga. Bukti resi gudangnya bisa diagunkan ke bank untuk modal kerja. Saat harga kembali membaik, barulah barang dilepas ke pasar,” Nurlis menegaskan.

Ia menjelaskan, aturan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (3) Permendag Nomor 14 Tahun 2026 ini memiliki empat tujuan utama. Yakni mendukung produktivitas, menjaga kualitas, menstabilkan harga jual, serta meningkatkan nilai ekonomi minyak nilam—baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

“Dengan skema ini, posisi tawar petani makin kuat dan industri hilir nilam Aceh lebih berdaya saing di pasar nasional maupun global,” kata Nurlis.

Agar manfaat tersebut segera dirasakan masyarakat, Gubernur Mualem meminta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait langsung bergerak menyiapkan sarana pendukung di lapangan.

“Bapak Gubernur meminta dinas terkait segera berkoordinasi dengan Bappebti, perbankan, pengelola gudang, serta pemerintah kabupaten/kota sentra nilam. Infrastruktur dan kelembagaan harus segera siap. Kita ingin petani nilam Aceh secepatnya merasakan dampak nyata dari kebijakan ini,” tutur Nurlis.

Sebagai langkah konkret pertama, Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Aceh akan meluncurkan (launching) operasional SRG Minyak Nilam di Kabupaten Aceh Jaya pada akhir tahun 2026.

“Peluncuran di Aceh Jaya ini menjadi titik awal penerapan SRG minyak nilam di Aceh. Operasionalnya akan didukung kesiapan gudang, standardisasi mutu, kelembagaan petani, dan akses pembiayaan perbankan,” kata Nurlis.

Ia menegaskan, penetapan minyak nilam sebagai komoditas SRG merupakan hasil nyata sinergi antara Pemerintah Aceh, pelaku usaha nilam, dan Kementerian Perdagangan dalam memperkuat tata niaga serta mempercepat hilirisasi.

“Implementasinya di Aceh Jaya nanti diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan stabilitas harga, peningkatan nilai tambah, dan kesejahteraan petani nilam Aceh,” ujar Nurlis. []

Pemkab Aceh Besar Gelar Retret 234 Keuchik, Perkuat Kepemimpinan Pemerintahan Gampong

Aceh Besar ( Inforakyataceh ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) akan menggelar kegiatan retret bagi 234 keuchik yang dilantik pada 2025. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Jantho pada 8 hingga 11 November 2026.

Kegiatan retret ini merupakan gagasan Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris bersama Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil setelah keduanya mengikuti retret nasional kepala daerah yang diselenggarakan pada Februari 2025.

Kepala DPMG Aceh Besar, Jakfar, SP, M.Si, mengatakan bahwa pengalaman mengikuti retret nasional menjadi inspirasi bagi Bupati dan Wakil Bupati untuk menghadirkan kegiatan serupa bagi para keuchik di Aceh Besar.

“Bapak Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris dan Bapak Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil termasuk kepala daerah yang berkesempatan mengikuti kegiatan retret kepala daerah se-Indonesia. Berawal dari pengalaman tersebut, beliau berdua menilai kegiatan seperti ini sangat bermanfaat jika dilaksanakan di Aceh Besar,” ujar Jakfar di Kota Jantho, Jumat (6/11/2026).

Menurut Jakfar, retret tersebut mengusung tema Memperkuat Kepemimpinan Keuchik untuk Mewujudkan Pemerintahan Gampong yang Profesional, Akuntabel, Responsif, Mandiri, dan Berdaya Saing.

Ia menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan pembekalan kepada para keuchik, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi serta pertukaran informasi terkait pembangunan antarpimpinan pemerintahan gampong.

Selain itu, retret diharapkan mampu menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan program yang dilaksanakan oleh masing-masing gampong, sekaligus memperkuat integritas dan kapasitas kepemimpinan para keuchik.

“Keuchik sebagai pimpinan pemerintahan gampong merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, penguatan kapasitas kepemimpinan mereka menjadi sangat penting,” jelasnya.

Jakfar menambahkan, kegiatan tersebut akan dipusatkan di Kota Jantho dan dibuka secara resmi oleh Bupati Aceh Besar pada 8 November 2026. Retret dijadwalkan berlangsung hingga 11 November 2026 dengan melibatkan 234 keuchik yang dilantik pada 2025.

Terkait materi pembekalan, Jakfar menyebutkan terdapat sejumlah fokus utama yang akan diberikan kepada para peserta. Materi tersebut meliputi visi dan misi pemerintahan Kabupaten Aceh Besar di bawah kepemimpinan H. Muharram Idris dan Drs. H. Syukri A. Jalil, serta pemahaman mengenai arah kebijakan dan pembangunan daerah.

Selain itu, peserta juga akan mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan keuangan gampong atau dana desa, pencegahan korupsi, keamanan dan ketertiban, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Materi pembekalan akan disampaikan oleh sejumlah narasumber dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar serta instansi vertikal terkait. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi bekal bagi para keuchik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat,” pungkas Jakfar. (**)

Pendataan Pendaftaran kendaraan Terus Di Lakukan Oleh Samsat kota Banda Aceh,

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ( Samsat ) kota Banda Aceh mulai lakukan pendataan dan pendaftaran terhadap roda empat yang beroperasi maupun berada di wilayah kota Banda Aceh.
Pendataan tersebut dilakukan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi.

Dalam hal ini Samsat kota Banda Aceh, bahwa pemungutan pajak kendaraan roda telah kembali diberlakukan.

Per 2 Januari telah diaktifkan kembali atau ditetapkan kembali pemungutan pajak roda empat bagi seluruh pemilik nya.

Pihak Samsat kota Banda Aceh telah mengundang perusahaan yang beroperasi di wilayah nya untuk mengikuti proses pendataan di kantor Samsat kota Banda Aceh.
Respon mereka positif dan akan segera melaksanakan pembayaran kendaraan roda empat milik nya sesuai data yang sudah mereka berikan kepada kami.

Samsat kota Banda Aceh akan terus melakukan pendataan terhadap seluruh kendaraan yang ada di wilayah kota Banda Aceh.

Dirlantas Polda Aceh Paparkan Operasi Patuh Seulawah 2026, Libatkan 716 Personel

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Aceh Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas melalui Operasi Patuh Seulawah 2026.

Ajakan tersebut disampaikan Deden saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif Banda Aceh Menyapa yang diselenggarakan RRI Banda Aceh di Zoom Studio Programa 1 RRI Banda Aceh, Rabu (28/10/2026). Dalam kegiatan itu, Deden mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan.

Dialog tersebut mengangkat tema “Operasi Patuh Seulawah 2026 Sasar Pelanggaran Lalu Lintas”.

Dalam kesempatan itu, Deden menjelaskan bahwa Operasi Patuh Seulawah 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi ini menyasar berbagai pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Menurutnya, operasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum, tetapi juga bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, mengurangi fatalitas korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara secara tertib dan aman.

“Tujuan utama operasi ini bukan semata-mata melakukan penindakan, tetapi membangun kesadaran masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas. Keselamatan harus menjadi kebutuhan bersama, bukan hanya karena ada petugas di jalan,” ujarnya.

Operasi Patuh Seulawah 2026 diawali dengan apel gelar pasukan di Lapangan Utama Mapolda Aceh. Sebanyak 716 personel dikerahkan, terdiri atas 130 personel Polda Aceh dan 586 personel dari polres serta polresta jajaran.

Dalam pelaksanaannya, petugas memprioritaskan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran berisiko tinggi, seperti tidak menggunakan helm standar dan sabuk pengaman, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, melawan arus, balap liar, serta mengendarai kendaraan bermotor di bawah umur.

Selain itu, penggunaan knalpot yang tidak sesuai ketentuan dan pelanggaran dimensi serta muatan kendaraan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) juga menjadi sasaran operasi.

Deden menyebutkan, penindakan dilakukan melalui sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) maupun tilang manual sesuai kebutuhan di lapangan. Untuk pelanggaran tertentu, petugas juga mengedepankan edukasi dan teguran secara humanis dengan mempertimbangkan tingkat risiko serta ketentuan yang berlaku.

Ia turut mengungkapkan kondisi kecelakaan lalu lintas di Aceh. Berdasarkan data sementara periode Januari hingga akhir Oktober 2026, tercatat lebih dari 2.800 kejadian kecelakaan dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai lebih dari 560 orang.

Menurutnya, angka tersebut menjadi peringatan bahwa keselamatan berlalu lintas masih membutuhkan perhatian serius. Kecepatan berlebihan, berkendara dalam kondisi mengantuk, serta pengendara di bawah umur merupakan sejumlah faktor risiko yang harus dicegah.

Deden mengimbau masyarakat yang merasa lelah atau mengantuk agar segera berhenti di tempat aman untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Memaksakan diri berkendara dalam kondisi tidak prima dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Selain penegakan hukum, Operasi Patuh Seulawah 2026 juga mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Pendekatan operasi tersebut diarahkan dengan komposisi 20 persen penindakan dan 80 persen sosialisasi serta edukasi.

Polda Aceh juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan, mengevaluasi kebutuhan rambu dan fasilitas jalan, serta meningkatkan pemeriksaan keselamatan kendaraan angkutan umum dan barang melalui kegiatan ramp check.

Deden turut mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan apabila menemukan perilaku berkendara yang membahayakan. Sementara itu, aktivitas balap liar, termasuk yang menjadi perhatian di kawasan Ulee Lheue, akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto menegaskan bahwa keberhasilan Operasi Patuh Seulawah 2026 membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Ia mengatakan, budaya tertib berlalu lintas harus dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti menggunakan helm berstandar, mengenakan sabuk pengaman, melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, serta menghormati hak pengguna jalan lainnya.

“Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kepatuhan terhadap aturan sebagai kebiasaan, bukan semata-mata karena takut ditilang. Dengan disiplin dan kepedulian terhadap sesama pengguna jalan, kita dapat mencegah kecelakaan dan melindungi lebih banyak nyawa,” ujar Joko.

Wagub Aceh Optimis PBB Kembali Rebut Kursi DPRA dan DPRK pada Pemilu 2029

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah (Dek Fadh), menyatakan optimistis Partai Bulan Bintang (PBB) akan kembali meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) pada Pemilu 2029.

Optimis tersebut disampaikan Dek Fadh saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Aceh periode yang sama 2025–2030 sekaligus Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PBB Aceh, di Azana Oasis Hotel, Banda Aceh, Kamis (5/11/2026).

Dalam kepengurusan baru tersebut, Mismaruddin dipercaya sebagai Ketua DPW PBB Aceh, sedangkan Bahrul Ulum menjabat Sekretaris Wilayah DPW PBB Aceh.

Dalam sambutannya, Dek Fadh mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus baru PBB Aceh. Ia meyakini kepemimpinan baru tersebut mampu membawa PBB kembali berkembang dan memperkuat posisi politiknya di Aceh.

“Kami ingin selalu berjalan bersama. Kami yakin pada 2029 PBB akan terus bersama kami. Minimal satu daerah pemilihan (dapil) satu kursi dari PBB,” kata Dek Fadh.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh siap memberi dukungan kepada PBB untuk menghadapi kontestasi politik 2029. Menurutnya, kepengurusan baru harus mampu menjadi momentum kebangkitan partai tersebut di Aceh.

“Kami di Pemerintah Aceh siap memberi amunisi kepada PBB untuk 2029. Pada intinya saya yakin, nakhoda baru PBB ini akan membawa partai semakin besar di Aceh,” ujarnya.

Dek Fadh secara khusus berharap PBB dapat kembali memperoleh kepercayaan masyarakat dan menduduki kursi legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Saya yakin PBB akan menduduki kembali kursi DPRA dan kursi DPRK di Aceh,” tegasnya.

Pelantikan pengurus DPW PBB Aceh dilakukan oleh
Penjabat Ketua Umum DPP PBB, Yuri Kemal Fadhlullah SH MH.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan DPP PBB.

Hadir juga Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam dan Anggota DPRA Ilmiza Saaduddin Djamal, serta jajaran pengurus dan kader PBB.

Pelantikan dan Rakerwil ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan kepengurusan PBB Aceh dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.[]

WAGUB ACEH DAMPINGI MENDAGRI TINJAU DAMPAK BENCANA BANJIR DI PIDIE JAYA

PIDIE JAYA ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E.,(Dek Fadh) mendampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dalam kunjungan kerja meninjau kondisi pascabencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Selasa (3/11/2026).

Kunjungan tersebut diawali dengan kegiatan konferensi pers serta penyerahan bantuan secara simbolis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial di Pendopo Bupati Pidie Jaya.

Selanjutnya, Mendagri bersama Wagub Aceh dan rombongan meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir untuk melihat langsung kondisi infrastruktur serta kerusakan yang dialami masyarakat.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua. Di lokasi tersebut, rombongan melihat kondisi tanggul yang jebol sepanjang kurang lebih 150 meter pascabanjir sekaligus menyerahkan bantuan bencana kepada masyarakat terdampak.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke kawasan persawahan di Gampong Beuringen yang mengalami kerusakan berat akibat banjir. Rombongan melihat langsung kondisi lahan pertanian masyarakat yang terdampak bencana.

Agenda berikutnya berlangsung di Sungai Krueng Jeulanga-Ulim, Gampong Alue Ketapang, Kecamatan Bandar Dua. Di lokasi ini, rombongan meninjau kondisi sungai dan kawasan sekitarnya yang turut terdampak banjir.

Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam rangkaian kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Aceh untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan dampak bencana, khususnya percepatan pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRA Zulfadhli, Bupati Pidie Jaya, Bupati Bireuen, Bupati Aceh Utara serta Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial, Masriyani Mansyur, S.E., M.M.

Mualem Silaturahmi dengan Kapolri, Apresiasi Pemberantasan Narkoba di Aceh

JAKARTA ( Inforakyataceh ) Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) melakukan silaturahmi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si.di kediaman Kapolri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Irsyadi. Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh.

Sejumlah hal strategis turut dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya keberlanjutan perdamaian Aceh, perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta upaya bersama dalam menjaga kondisi Aceh agar tetap aman, damai, dan kondusif.

Pada kesempatan itu, Mualem juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri atas langkah penindakan terhadap kasus narkoba di Aceh. Menurutnya, upaya pemberantasan narkoba merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda Aceh, dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Polri dalam melakukan penindakan terhadap peredaran narkoba di Aceh. Pemerintah Aceh mendukung penuh upaya Polri dalam memberantas narkoba. Ini merupakan persoalan serius yang harus kita tangani bersama demi menyelamatkan generasi muda dan masa depan Aceh,” ujar Mualem.

Mualem juga menegaskan pentingnya menjaga perdamaian Aceh yang telah terbangun selama ini. Ia berharap seluruh pihak dapat terus menjaga suasana damai serta memperkuat kebersamaan agar stabilitas keamanan dan ketertiban di Aceh tetap terpelihara.

“Perdamaian Aceh harus terus kita jaga bersama. Kita ingin Aceh tetap aman, damai, dan kondusif. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Aceh, Polri, TNI, dan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk menjaga situasi ini,” tambahnya.

Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan hubungan dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Polri semakin kuat dalam mendukung pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta menjaga keberlanjutan perdamaian dan stabilitas di Aceh.

Mualem–Dek Fadh Dorong Pusat Tuntaskan Tiga Persoalan Strategis Aceh: Dana Otsus, Bendera Aceh, dan Lapangan Blang Padang

JAKARTA ( Inforakyataceh ) Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah (Dek Fadh) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).

Pertemuan tingkat tinggi ini fokus membahas evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), kepastian status tanah wakaf Lapangan Blang Padang, serta penyelesaian persoalan Bendera Aceh.

Dalam pertemuan di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polkam itu, Mualem dan Dek Fadh turut didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.

Rakor dipimpin langsung oleh Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, bersama Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Mendagri Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Di hadapan jajaran menteri, Mualem meminta Pemerintah Pusat segera mengambil langkah konkret atas ketiga agenda strategis yang menyangkut kekhususan Aceh tersebut. Menurutnya, komunikasi dan sinergi yang solid antara pusat dan daerah sangat krusial untuk menghadirkan kepastian bagi masyarakat Aceh.

“Kami memohon agar pembahasan terkait Dana Otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun Bendera Aceh segera dituntaskan. Harapan kami, semua persoalan ini tidak terus berlarut-larut ke depannya,” tegas Mualem.

Merespons hal itu, Menko Polkam Dudung Abdurachman memastikan Pemerintah Pusat berkomitmen penuh untuk mengawal penyelesaian berbagai tuntutan tersebut. Terkait Lapangan Blang Padang, Dudung menegaskan negara akan hadir memberikan kepastian hukum atas status tanah wakaf dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.

Pemerintah Pusat juga menyepakati pentingnya menjaga keberlanjutan Dana Otsus sebagai instrumen vital penopang pembangunan Aceh di masa mendatang. “Komitmen menjaga kelanjutan Dana Otsus Aceh untuk pembangunan ke depan akan terus kita kawal,” kata Dudung.

Mengenai Bendera Aceh, Dudung menyebut pemerintah akan mengedepankan ruang dialog yang konstruktif bersama Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna merumuskan solusi terbaik. “Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas,” tambahnya.

Rakor ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Melalui koordinasi yang intensif, pelaksanaan kekhususan Aceh diharapkan berjalan selaras dengan ketentuan hukum dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir mendampingi Mualem dan Dek Fadh dalam rapat tersebut jajaran Forkopimda Aceh dan pejabat terkait, antara lain Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadli, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, Ketua Komisi I DPRA Muharuddin, Pj. Sekda Aceh Taufik, S.T., M.Si., Panitera Mahkamah Syariah Aceh Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M., Kepala BPN Aceh Dr. Ir. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M., QCRO serta sejumlah pejabat lainnya.[]

BSI Perluas Sinergi dengan Muhammadiyah, Sasar 164 Kampus dan 50.000 UMKM

Jakarta ( Inforakyataceh ) Rabu 28 Oktober 2026 PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperluas sinergi dengan Muhammadiyah untuk mengembangkan layanan perbankan syariah bagi ekosistem 164 perguruan tinggi dan 50.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini juga membuka peluang penyediaan layanan kustodian bagi Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah dengan potensi penempatan dana mencapai Rp700 miliar.

Perluasan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan tiga kerja sama dalam rangkaian BSI International Expo 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Sabtu (24/10).

Ketiga mitra tersebut adalah Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah, Lembaga Pengembang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LP UMKM) PP Muhammadiyah, serta Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk menghubungkan kebutuhan layanan keuangan di sektor pendidikan, pengembangan usaha, dan pengelolaan dana institusi dalam ekosistem Muhammadiyah.

“BSI ingin hadir lebih dari sekadar sebagai penyedia layanan perbankan. Kami ingin menjadi mitra strategis Muhammadiyah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi, mulai dari kampus, pengembangan talenta, pemberdayaan UMKM hingga pengelolaan dana institusi. Dengan kekuatan jaringan Muhammadiyah di seluruh Indonesia, kami optimistis kolaborasi ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang semakin luas bagi umat,” ujar Erwan.

Pada sektor pendidikan, BSI menyasar pengembangan layanan di 164 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA). Kerja sama ini mencakup pengembangan layanan digital untuk kebutuhan kampus serta solusi perbankan syariah terintegrasi bagi sivitas akademika.

Pengembangan layanan diarahkan untuk mengoptimalkan transaksi dalam ekosistem kampus melalui pemanfaatan layanan digital BSI. Sinergi tersebut juga diharapkan memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah serta mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Pada sektor UMKM, kerja sama menyasar 50.000 pelaku usaha binaan LP UMKM PP Muhammadiyah di seluruh Indonesia. BSI melihat potensi bisnis dalam ekosistem tersebut mencapai Rp2,5 triliun.

Ruang lingkup kolaborasi meliputi literasi keuangan, pengembangan transaksi terintegrasi, pembiayaan modal kerja, serta pemanfaatan layanan transaksi dan investasi BSI. Dukungan ini diharapkan memperluas akses UMKM terhadap layanan keuangan formal sekaligus meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha.

Sementara itu, kerja sama dengan Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah membuka peluang pemanfaatan layanan kustodian syariah BSI untuk mendukung administrasi dan pengelolaan aset investasi. Potensi dana yang akan ditempatkan melalui layanan tersebut mencapai Rp700 miliar.

Kolaborasi ini sekaligus memperkuat layanan perbankan syariah BSI bagi nasabah institusi. Dengan mengintegrasikan layanan keuangan dalam ekosistem Muhammadiyah, BSI berupaya membangun kemitraan yang tidak hanya berfokus pada transaksi perbankan, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha, penguatan kelembagaan, dan perluasan literasi keuangan syariah.

BSI Luncurkan BEWIZE Gold, Cash Management Pertama dari Bank Bullion dengan Layanan Emas Institusi

Jakarta ( Inforakyataceh ) Selasa 27 Oktober 2026. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) kembali menghadirkan inovasi layanan digital melalui peluncuran BEWIZE Gold, layanan emas bagi perusahaan dan institusi yang terintegrasi dalam platform cash management BEWIZE by BSI. Inovasi ini menegaskan posisi BSI sebagai pelopor layanan cash management di Indonesia yang menghadirkan fasilitas transaksi dan pengelolaan emas institusi dalam satu ekosistem digital.

Kehadiran BEWIZE Gold menjadi langkah strategis BSI dalam memperluas ekosistem bullion sekaligus memberikan alternatif bagi perusahaan untuk melakukan diversifikasi aset dan lindung nilai jangka panjang melalui emas. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, emas semakin relevan sebagai salah satu pilihan investasi untuk mendukung pengelolaan keuangan perusahaan secara berkelanjutan.

Melalui BEWIZE Gold, nasabah korporasi dapat melakukan pembukaan rekening emas secara online, pembelian dan penjualan emas, transfer emas, hingga transfer emas massal (bulk transfer) yang didukung pemantauan portofolio secara real-time dan sistem otorisasi berjenjang. Seluruh layanan tersebut terintegrasi dengan ekosistem cash management BSI, sehingga memudahkan perusahaan mengelola transaksi keuangan dan aset emas melalui satu platform.

Tidak hanya untuk kebutuhan investasi dan treasury perusahaan, BEWIZE Gold juga membuka peluang pemanfaatan emas sebagai bagian dari program kesejahteraan karyawan. Melalui fitur transfer emas massal, perusahaan dapat mendistribusikan emas sebagai bonus, penghargaan, maupun apresiasi kinerja karyawan secara lebih praktis dan terpusat.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menyampaikan bahwa peluncuran BEWIZE Gold merupakan bentuk komitmen BSI dalam menghadirkan solusi keuangan syariah yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha. “BEWIZE Gold menjadi terobosan baru dalam layanan cash management dengan mengintegrasikan transaksi emas bagi nasabah institusi. Kami ingin memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mengelola aset sekaligus memanfaatkan emas sebagai alternatif investasi dan program kesejahteraan karyawan. Melalui inovasi ini, BSI berkomitmen memperluas akses layanan emas serta mendorong budaya investasi jangka panjang,” ujarnya.

Sebagai bagian dari pengembangan layanan, BSI turut menghadirkan program khusus berupa harga spesial untuk pembelian emas minimum 2 kilogram serta cashback biaya administrasi rekening emas selama tiga bulan pertama bagi 100 nasabah pertama, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku hingga 31 Desember 2026. info lebih lanjut www.bankbsi.co.id

Melalui BEWIZE Gold, BSI optimistis dapat memperkuat ekosistem bullion nasional, memperluas penetrasi layanan emas di segmen korporasi, sekaligus menghadirkan solusi pengelolaan keuangan dan emas yang semakin terintegrasi bagi dunia usaha.