Skandal Kuota Haji Terbongkar, KPK Seret Mantan Menag Yaqut ke Meja Tersangka

Jakarta | Jumat, 9 Januari 2026( Aceh dalam berita.com)— Tabir gelap pengelolaan kuota haji akhirnya tersibak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia.

Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (9/1/2026). KPK menegaskan langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengantongi bukti yang dinilai cukup kuat.

“Kami pastikan proses ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Fitroh.

Kasus ini menyentak publik lantaran menyangkut ibadah umat Islam yang selama ini selalu dibungkus dengan dalih pelayanan dan amanah. Namun di balik itu, KPK menduga terjadi permainan kuota yang berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penetapan tersangka, meski belum membuka secara gamblang konstruksi perkara maupun kemungkinan menyeret aktor lain. “Penyidikan masih berjalan,” katanya singkat.

Kuota Tambahan Diduga Disulap, Regulasi Dilanggar

Perkara ini bermula dari kuota haji tambahan 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Alih-alih dikelola sesuai aturan, penyidik KPK menduga kuota tersebut dibagi tidak sesuai undang-undang.

Padahal, Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 dengan tegas mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan itu justru dibagi rata 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus—sebuah kebijakan yang kini disorot tajam penyidik.

KPK menduga pembagian menyimpang tersebut membuka ruang keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk biro perjalanan haji, sekaligus memangkas hak jemaah reguler yang telah antre bertahun-tahun.

Lingkaran Dalam Ikut Terseret

Tak hanya Yaqut, KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kuota haji.

Sebelumnya, KPK juga telah mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro haji Maktour—menandakan perkara ini tidak berdiri sendiri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana berat.

Ujian Moral Pengelolaan Ibadah

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi negara, khususnya Kementerian Agama. Ibadah haji yang semestinya dijaga kesuciannya justru diduga dijadikan ladang transaksi kekuasaan dan kepentingan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK:

apakah kasus ini akan berhenti pada dua nama, atau justru membuka borok sistemik pengelolaan haji yang selama ini tertutup rapat.

Irwansyah Soroti Maraknya Narkoba dan Judi Online yang Ancam Generasi Muda

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Penggunaan narkoba telah memberi dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari rusaknya keutuhan rumah tangga hingga meningkatnya kriminalitas.

Oleh karena itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mendorong kolaborasi bersama dalam pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba, khususnya di Banda Aceh.Hal itu disampaikan Irwansyah ST di sela-sela kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Banda Aceh, Rabu (29/7/2026).

Ia menegaskan, seluruh pihak harus terlibat dalam persoalan ini karena sudah mengancam kehidupan bermasyarakat.

Ia juga mendorong penguatan peran pemerintah gampong dalam upaya memberantas peredaran narkoba.“Dampak penyalahgunaan narkoba sangat besar, mulai dari rusaknya keutuhan rumah tangga hingga meningkatnya angka kriminalitas di Banda Aceh ini,” ujar politisi muda PKS tersebut.

Ia mengungkapkan, modus peredaran narkoba kerap dimulai dengan pemberian secara gratis untuk memancing rasa candu. Setelah pengguna mengalami kecanduan, mereka terpaksa membeli dan akhirnya mencari uang dengan berbagai cara.“Akhirnya, para pengguna akan berupaya mencari uang untuk membeli barang tersebut. Apa pun akan dilakukan, termasuk melakukan tindak criminal,” ujar Irwansyah.

Ia sangat menyayangkan karena kebanyakan pelaku yang selama ini terungkap berasal dari kalangan anak muda, yang seharusnya sedang membangun masa depan yang cerah.“Fenomena kriminalitas yang mulai marak di Kota Banda Aceh saat ini bisa jadi dipicu oleh pengguna narkoba. Rata-rata kita melihat pelakunya masih berusia muda,” sebut Irwansyah.

Ia juga menyoroti sejumlah aksi kriminalitas pencurian yang terjadi di Banda Aceh. Barang-barang yang disasar pun membuat miris, mulai dari celengan milik masjid, meteran PDAM, hingga mesin pompa air.Di balik aksi kriminalitas itu, Irwansyah menilai merupakan dorongan dari faktor narkoba dan judi online.

Ia juga menyoroti kecanduan anak muda terhadap judi online yang kian marak.Menurutnya, dalam menghadapi persoalan tersebut, peran keluarga sangat penting. Sebab, keluarga merupakan benteng yang kuat dalam membentuk perilaku dan karakter anak-anak.

Ia menilai komunikasi yang kuat dalam mendidik anak harus terus dijaga. “Begitu juga peran gampong harus sangatbaktif. Ketika ada kumpul-kumpul anak muda sampai larut malam, ini perlu diawasi,” ujarnya.

Mengutip data Badan Narkotika Nasional (BNN), Irwansyah menyebut pada tahun 2025 terdapat 116 kasus peredaran narkoba di Banda Aceh.“Itu hanyalah angka peredaran, lalu berapa jumlah penggunanya? Makanya masyarakat harus ada gerakan bersama untuk melawan ini agar generasi muda kita selamat,” ujarnya.

“Narkoba ini musuh kita bersama yang harus kita berantas sampai ke akar-akarnya,” tutup Irwansyah. (*)

Illiza Masuk Nominasi Penerima Apresiasi Swara Cantika 2026

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal masuk dalam nominasi penerima Apresiasi Swara Cantika 2026 yang diselenggarakan oleh PT Tempo Inti Media Tbk.

Orang nomor satu di Kota Banda Aceh itu nantinya juga menjadi salah satu pemimpin perempuan yang ikut dalam Wawancara Eksklusif Apresiasi Swara Cantika 2026.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh, Muhammad Zubir saat memenuhi undangan dari PT Tempo Inti Media Tbk di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Senin (27/07/2026).

Zubir mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada perempuan-perempuan pemimpin yang telah menghadirkan inovasi, menginspirasi masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa melaluikepemimpinan yang berdampak.“Ini merupakan program dari Cantika bagian dari Tempo.

Mereka melihat rekam jejak dan kontribusi Wali Kota Banda Aceh dalammendorong pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Zubir.

Direktur Pemasaran dan Penjualan di PT Tempo Inti Media Tbk, Ade Liesnasari menilai Illiza Sa’aduddin Djamal menjadi salah satu pemimpin perempuan yang memiliki banyak terobosan dalam membangun daerahnya.“Kita melihatnya dari idenya, yang kedua kreativitas, yang ketiga bagaimana perempuan-perempuan saat ini tuh punya prestasi di bidangnya masing-masing. Nah salah satunya ibu wali, punya banyak terobosan dalam membangun daerah,” katanya. (Rid)

Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tinjau Proses Seleksi JPT

KOTA JANTHO ( Inforakyataceh ) Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Aceh Besar hari ini Rabu (29/7/2026) berakhir, setelah dibuka sejak 11 Juni 2026.Guna melihat dari dekat proses rekrutman atau seleksi calon Pimpinan Organisai Perangkat Daerah (OPD) Aceh Besar ini, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris dan Drs. H. Syukri A. Jalil melakukan peninjauan langsung ke lokasi seleksi.

Pada kunjungan ini Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar menyaksikan tahapan presentasi dan wawancara pada hari terakhir seleksi terbuka JPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun 2026, berlangsung Di Ruang Rapat PDAM Tirta Mountala, Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Rabu (29/7/2026).

Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menyampaikan, maksud peninjauan ini ingin melihat dari dekat model atau proses seleksi JPT ini.”Alhamdulillah hari ini kami dengan Wakil Bupati Aceh Besar Bapak Drs. H. Syukri A. Jalil dapat mengunjungi proses terakhir dari rekrutmen atau seleksi JPT untuk usulan kepala dinas.

Kehadiran kami ingin melihat langsung proses ini, kami ingin lihat modelnya bagaimana?. Jadi kami lihat sudah sangat bagus, adanya keterbukaan antar peserta dengan Tim Pansel”, ujar Bupati yang akrab disapa Syech Muharram.

Menurut Syech Muharram, seleksi ini untuk melahirkan pimpinan OPD Aceh Besar yang betul-betul memiliki keahliannya. “Jadi seleksi ini sengaja kami laksanakan, kami ingin betul-betul lahir pimpinan-pimpinan OPD yang memang betul-betul ahlinya”, ujarnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa berdasarkan laporan Tm Panitia Seleksi banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) Aceh Besar yang tampil, memiliki visi misi dan antusias untuk mengikuti rekrutman ini.”Jadi dengan pelaksaan seleksi ini, kami perlu melihat bakat dari para ASN di Aceh Besar yang sudah banyak tampil dan memiliki syarat. Menurut laporan panitia atau Tim Panitia Pelaksana banyak yang punya visi misi dan antusias menjadi kepala dinas”, ujarnya.

Menurut Bupati, JPT ini sudah dibuka sejak 11 Juni 2026 dan setelah dua kali perpanjangan ditutup pada 9 Juli 2026.”Dari 12 dinas yang kita buka, 2 dinas yang belum mencukupi syarat, karena pesertanya hanya tiga orang, jadi masih kurang.

Jadi pesertanya minimal harus empat calon baru bisa diuji kopetensinnya atau diseleksi. Sepuluh dinas yang sudah selesai seleksi, yaituDinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Arsip, Sekretaris Dewan, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan/Perikanan dan Badan Kesbangpol”, tuturnya.

Syech Muharram berharap dati sepuluh dinas yang sudah selesai seleksi dapat segera diusulkan ke BKN dan selanjutnya dapat dilantik menjadi kepala OPD definitif.”Mudah mudahan dalam waktu dekat Tim Pansel sudah dapat menyimpulkan dan menyerahkan kepada Bupati dan kami akan bermuyawarah dengan Wakil Bupati, kemudian pihaknya akan mengusulkan ke BKN.Insya Allah kita berharap minggu depan dapat kita lantik.

Sekarang banyak dinas dinas di Aceh Besar yang belum definitif. Kita berharap nantinya mereka dapat bekerja dengan stafnya untuk mengasilkan layanan terbaik untuk masyarakat”, pungkasnya.(**)

Jalankan Amanah Mualem, Sekda Aceh Silaturahmi dengan Kapolda Aceh

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan, menerima kunjungan resmi silaturahim Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, beserta para Asisten dan Kepala Biro di lingkup Sekretariat Daerah Aceh di ruang kerjanya di markas Polda Aceh, Banda Aceh, Selasa (28 Juli 2026).

“Kunjungan tersebut adalah bagian dari kegiatan Pemerintah Aceh dalam menggalang kerjasama untuk membangun Aceh,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), di Banda Aceh, Rabu (29 Juli 2026).Ampon Man menjelaskan, bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah mengarahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, agar menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun Aceh.

Jadi, kata Ampon Man, kunjungan Sekda Nasir bersama para Asisten dan Kepala Biro Sekretariat Daerah (Setda) Aceh sebagai wujud dari amanah Gubernur Mualem. “Polda Aceh adalah mitra strategis yang saling bersinergi untuk membangun Aceh,” kata Ampon Man.

Dalam pertemuan itu, kata Ampon Man, Kapolda Aceh beserta jajaran menyatakan kesiapannya bersinergi dengan Pemerintah Aceh. “Dukungan dan kerja sama lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan stabilitas keamanan, kelancaran pembangunan, serta pelayanan publik yang semakin baik di Aceh,” katanyaAmpon menjelaskan bahwa Sekda Nasir mengapresiasi sambutan dan komitmen Kapolda Aceh beserta jajaran dalam berkolaborasi yang erat dengan Pemerintah Aceh untuk membangun Aceh. “Sinergi antarlembaga sangat penting untuk menyukseskan berbagai program strategis yang tengah dijalankan Pemerintah Aceh,” kata Ampon Man.

Ampon Man menjelaskan silaturahmi tersebut menjadi ruang memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. “Ini menjadi penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan secara optimal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.“Dengan semangat kolaborasi yang terus diperkuat, Pemerintah Aceh dan Polda Aceh berkomitmen untuk bersama-sama menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh.”[]

𝗪𝗮𝗴𝘂𝗯 𝗔𝗰𝗲𝗵 𝗦𝗮𝗳𝗮𝗿𝗶 𝗸𝗲 𝗦𝗲𝗷𝘂𝗺𝗹𝗮𝗵 𝗗𝗮𝘆𝗮𝗵, 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗦𝗶𝗹𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗵𝗺𝗶 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗨𝗹𝗮𝗺𝗮

PIDIE JAYA ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE melaksanakan safari silaturahmi ke sejumlah dayah di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen, Rabu (29/7/2026), sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan Pemerintah Aceh dengan ulama dan lembaga pendidikan Islam.

Dalam rangkaian safari tersebut, Wakil Gubernur Aceh turut didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, S.STP., M.Si.Rangkaian safari diawali dengan silaturahmi bersama Pimpinan Ma’had Aly Darul Munawarah Kuta Krueng, Dr. H. Anwar Usman, S.Pd.I., M.M. (Abiya Kuta Krueng), di Kabupaten Pidie Jaya.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai wujud mempererat ukhuwah antara umara dan ulama.Selain mempererat silaturahmi, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk bertukar pandangan mengenai penguatan peran dayah dalam membina generasi muda yang berakhlak, berilmu, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan Aceh.

Usai dari Kabupaten Pidie Jaya, Wakil Gubernur Aceh melanjutkan safari ke Lembaga Pendidikan Islami (LPI) Dayah Tauthiatuth Thullab (D.T.B) di Gampong Arongan, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. Kehadiran Wagub Aceh beserta rombongan disambut langsung oleh Pimpinan Dayah, Tgk. H. Sofyan Mahdi (Abon Arongan), serta para santri.

Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan silaturahmi bersama keluarga besar dayah dan menghadiri pelepasan alumni Ikatan Alumni Dayah Arongan (IKADA) yang akan menunaikan ibadah umrah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas peran Dayah Tauthiatuth Thullab dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, serta berkontribusi bagi pembangunan Aceh.

Menurutnya, dayah merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga syariat Islam, memperkuat pendidikan keagamaan, serta membentuk karakter generasi muda Aceh.

Selain bersilaturahmi, Wagub Aceh juga meninjau sejumlah fasilitas pendidikan yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan sarana dan prasarana yang akan mendukung peningkatan kualitas proses belajar mengajar di lingkungan dayah.

Rangkaian safari tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Aceh untuk terus memperkuat silaturahmi dengan para ulama dan pimpinan dayah sebagai mitra strategis dalam pembangunan Aceh.

Melalui komunikasi dan sinergi yang terus terjalin, Pemerintah Aceh berharap penguatan pendidikan dayah dapat berjalan seiring dengan upaya membangun sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Sekda Aceh Buka Bimtek Penilaian Maladministrasi, Dorong Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Bimbingan Teknis Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (29/7).

Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.Lebih lanjut, M. Nasir juga menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kualitas pemerintahan.

Ia menekankan, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program dan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.Karena itu, lanjutnya, setiap aparatur dituntut menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekadar objek administrasi.

Sekda mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik mandat sehingga pemerintah pada hakikatnya bertugas melayani masyarakat.”Konsep new public service mengajarkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani rakyat.

Rakyat adalah pemilik mandat, sehingga seluruh transformasi administrasi publik harus terus kita ikuti agar pelayanan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianti, memaparkan hasil penilaian Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh, khususnya Biro Organisasi serta pemerintah kabupaten/kota, atas capaian penilaian tahun 2024 yang menunjukkan semakin banyak daerah berhasil meraih zona hijau dengan kategori nilai tertinggi.

Menurut Dian, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendukung terwujudnya Aceh yang mulia dan bermartabat.

Ia menegaskan bahwa hasil penilaian bukan sekadar angka, melainkan menjadi dasar (baseline) bagi seluruh penyelenggara pelayanan untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr. A. Murtala, M.Si, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh, Dr. Ir. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, S.H., M.M., serta para kepala biro di lingkungan Setda Aceh. []

Dinas Pertanian Aceh Besar Targetkan Vaksinasi PMK untuk 50 Ekor Sapi di Ingin Jaya

KOTA JANTHO (Inforakyataceh) Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terus menggencarkan upaya pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan melaksanakan vaksinasi terhadap ternak sapi di Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (28/7/2026).

Pada kegiatan tersebut, sebanyak 50 ekor sapi ditargetkan menerima vaksin PMK disertai pemberian vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh ternak.

Kegiatan vaksinasi melibatkan petugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Koordinator Puskeswan Bukloh, mahasiswa koas Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala (USK), serta mendapat dukungan dari para peternak di wilayah Kecamatan Ingin Jaya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar, Imam Munandar STP melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Uzir SPt MSi mengatakan, target vaksinasi kali ini memang tidak terlalu banyak, namun diharapkan seluruh sasaran dapat tercapai sebagai bagian dari upaya mencegah penyebaran PMK di Aceh Besar.

“Kami bersama Koordinator Puskeswan Kecamatan Ingin Jaya melaksanakan vaksinasi PMK dengan melibatkan mahasiswa koas Universitas Syiah Kuala. Target vaksinasi sekitar 50 ekor sapi dan kami berharap seluruh target tersebut dapat tercapai,” ujar Uzir.

Selain vaksinasi, petugas juga memberikan vitamin kepada ternak sebagai langkah menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas sapi. Program tersebut akan terus dilaksanakan secara bertahap sesuai ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanian Aceh Besar.

Uzir turut mengapresiasi dukungan pemerintah kecamatan, aparatur gampong, peternak, dan mahasiswa koas yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi PMK sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Ketua DPRK Banda Aceh Ajak Warga Tingkatkan Kewaspadaan Usai Kebakaran di Lamteumen Timur

BANDA ACEH (Inforakyataceh) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST, menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas musibah kebakaran yang melanda kawasan Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Minggu (26/7/2026).”Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kembali terjadi kebakaran di Kota Banda Aceh, tepatnya di Jalan Teuku Umar,” ujar Irwansyah.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Irwansyah menyampaikan doa dan rasa empati kepada seluruh warga yang terdampak musibah.

Ia berharap para korban diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan tersebut.”Menyikapi musibah kebakaran yang baru saja kembali melanda kota kita, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk meningkatkan kewaspadaan dini di lingkungan masing-masing,” katanya.

Irwansyah menilai kondisi cuaca di Banda Aceh yang sedang berada pada puncak musim kemarau membuat potensi terjadinya kebakaran semakin tinggi. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan listrik maupun sumber api yang dapat memicu kebakaran.

Menurutnya, kewaspadaan bersama menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di berbagai wilayah Kota Banda Aceh.Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus memperkuat sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran.

Ia mendorong agar armada pemadam kebakaran selalu dalam kondisi siap siaga, mampu bergerak cepat saat terjadi musibah, serta memperluas edukasi mitigasi bencana hingga ke tingkat gampong.”Mari bersama-sama kita jaga Banda Aceh agar aman dan terhindar dari marabahaya. Bersama kita waspada, bersama kita saling menjaga,” tutup Irwansyah.

Ketua DPRK Banda Aceh Minta Disdikbud Selamatkan 20 Anak Deah Raya yang Terancam Putus Sekolah

BANDA ACEH (Inforakyataceh) Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Banda Aceh segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan sekitar 20 anak Gampong Deah Raya yang terancam putus sekolah karena belum memperoleh sekolah setelah proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Permintaan tersebut disampaikan Irwansyah saat menerima audiensi Keuchik Gampong Deah Raya, Samsul Bahri, bersama Tuha Peut Bin Hasyim di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).

Dalam pertemuan itu, Samsul Bahri mengungkapkan bahwa puluhan anak di gampongnya belum diterima di sekolah mana pun. Selama ini, anak-anak Deah Raya harus bersekolah di luar wilayahnya karena hingga kini kampung tersebut belum memiliki sekolah dasar.

Menanggapi hal itu, Irwansyah menegaskan tidak boleh ada anak di Banda Aceh yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena tidak mendapatkan sekolah.”Jangan ada anak-anak Banda Aceh yang putus sekolah. Pak Kadis harus mengakomodir mereka yang belum mendapatkan sekolah ini dengan secepatnya,” tegas Irwansyah.

Ia menyarankan Disdikbud mengarahkan para siswa tersebut ke sekolah-sekolah terdekat seperti di Alue Naga, Tibang, maupun Lamdingin agar mereka dapat segera mengikuti proses belajar mengajar meski tahun ajaran baru telah berjalan.

Selain solusi jangka pendek, Irwansyah juga mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh membangun sekolah di Gampong Deah Raya.

Menurutnya, kawasan pesisir tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat seiring berkembangnya permukiman baru sehingga kebutuhan akan fasilitas pendidikan semakin mendesak.Irwansyah turut menyoroti pengelolaan aset milik Pemko Banda Aceh.

Ia menilai lahan yang sejak awal dihibahkan untuk kepentingan pendidikan seharusnya tetap digunakan sesuai peruntukannya dan tidak dialihkan untuk fungsi lain.

Ia juga meminta pemerintah kota meningkatkan koordinasi dan keterbukaan informasi, termasuk melibatkan pemerintah gampong dalam setiap pembahasan terkait pemanfaatan aset yang berada di wilayah mereka.”Sangat disayangkan jika pengalihan lahan dilakukan tanpa melibatkan keuchik dan perangkat gampong sebagai tuan rumah tempat aset tersebut berada.

Hal seperti ini tidak boleh terulang,” ujarnya.Dalam audiensi tersebut, Keuchik Gampong Deah Raya menjelaskan bahwa di wilayahnya terdapat lahan bekas SD Negeri 99 yang telah terbengkalai sejak sekolah tersebut hancur akibat tsunami 2004.

Sekolah yang berdiri sejak 1986 itu tidak lagi dibangun kembali karena saat itu jumlah penduduk dinilai masih sedikit.Namun kini, kondisi telah berubah. Jumlah penduduk terus meningkat, sementara lahan bekas sekolah yang merupakan aset Pemko Banda Aceh justru dipinjam-pakaikan untuk peruntukan lain.”Kami tidak pernah diberi tahu.

Tiba-tiba ada proyek dibangun di atas lahan bekas sekolah itu tanpa pemberitahuan kepada pihak gampong,” kata Samsul Bahri.Anggota DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan bahwa aset yang diperuntukkan bagi pendidikan harus tetap digunakan sesuai fungsi awalnya.

Menurutnya, kebutuhan pendidikan masyarakat harus menjadi prioritas sehingga lahan sekolah tidak layak dialihkan untuk kepentingan lain.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, memastikan pihaknya segera membuka satu rombongan belajar (rombel) baru di SD Negeri 58 Alue Naga sebagai solusi sementara.

Ia menyatakan seluruh anak Deah Raya yang sebelumnya belum mendapatkan sekolah akan dapat mengikuti proses pembelajaran pada tahun ajaran ini.Terkait pembangunan sekolah di kawasan pesisir, Sulaiman menjelaskan bahwa lokasi bekas sekolah tersebut sebelumnya telah masuk dalam perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan.

Bahkan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan SMP di kawasan itu kepada pemerintah pusat agar akses pendidikan masyarakat pesisir semakin mudah.Namun, rencana tersebut kini menghadapi kendala karena lahan yang sebelumnya dipersiapkan untuk pembangunan sekolah sudah tidak lagi tersedia. (*)

Ketua DPRK Banda Aceh Usul Bentuk Komite Penanggulangan AIDS, Soroti 43 Kasus Baru HIV Tahun 2026

BANDA ACEH (Inforakyataceh) Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mengusulkan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS di Kota Banda Aceh sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan HIV/AIDS.

Komite tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan upaya pencegahan, edukasi, sosialisasi, hingga penanganan kasus secara lebih efektif.Usulan itu disampaikan Irwansyah usai mengikuti pertemuan bersama Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh di ruang rapat pimpinan DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Adinkes memaparkan perkembangan terkini kasus HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC) di Banda Aceh.Irwansyah menegaskan, persoalan HIV/AIDS tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja.

Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dunia usaha, hingga masyarakat agar penanganan dapat berjalan maksimal.”Saya mendorong agar segera dibentuk Komite Penanggulangan AIDS.

Dengan adanya komite ini, persoalan HIV/AIDS dapat dikendalikan, dikelola, dan ditangani melalui kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya.Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, sejak 2008 hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 918 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh.

Dari jumlah itu, sebanyak 226 penderita merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan sisanya berasal dari daerah lain yang berdomisili atau menjalani pengobatan di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.

Sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026, tercatat 43 kasus baru HIV/AIDS. Selain itu, sebanyak 140 pasien dilaporkan telah meninggal dunia.

Menanggapi harapan Adinkes terkait dukungan DPRK terhadap program penanggulangan HIV/AIDS dan TBC, Irwansyah menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan melalui penganggaran maupun fasilitasi berbagai program.

Ia juga mengusulkan agar DPRK Banda Aceh memfasilitasi pertemuan dengan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, dan lembaga di Banda Aceh untuk menyamakan langkah dalam mendukung kegiatan skrining, edukasi, dan pencegahan HIV/AIDS.Sementara itu, perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini memprioritaskan program penanganan HIV/AIDS dan TBC melalui sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan, serta penggalangan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Pengurus Adinkes Aceh yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr. Rayhan, menyebutkan kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh sudah berada pada tingkat yang memerlukan perhatian serius. Ia mengungkapkan bahwa salah satu faktor risiko terbesar berasal dari hubungan seksual sesama laki-laki (MSM).

Saat ini, Banda Aceh memiliki 21 layanan pengobatan HIV/AIDS dari total 115 layanan yang tersedia di seluruh Aceh. Layanan tersebut tersebar di sejumlah rumah sakit dan puskesmas, di antaranya RSUD dr. Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa, dan Puskesmas Meuraxa.

Selain HIV/AIDS, Adinkes juga menyoroti tingginya kasus tuberkulosis (TBC). Media Yulizar menjelaskan, apabila terdapat satu penderita TBC dalam satu rumah, seluruh anggota keluarga perlu menjalani pemeriksaan dan pengobatan sesuai ketentuan guna mencegah penularan.

Menurutnya, kegiatan skrining di lingkungan masyarakat, instansi pemerintah, maupun perusahaan perlu terus diperluas agar kasus TBC dapat ditemukan lebih dini dan segera ditangani.Dalam kesempatan tersebut, Adinkes turut meminta dukungan DPRK Banda Aceh untuk membantu penyediaan anggaran kegiatan skrining, sosialisasi, edukasi, serta kampanye pencegahan HIV/AIDS dan TBC.

Mereka juga berharap perusahaan-perusahaan dapat berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung upaya pencegahan penyakit tersebut bagi karyawan beserta keluarganya.

Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, turut mendukung pembentukan komite tersebut. Menurutnya, penemuan 43 kasus baru HIV/AIDS sepanjang tahun ini menjadi sinyal bahwa diperlukan langkah yang lebih terkoordinasi.Ia mengingatkan bahwa Aceh sebelumnya pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang aktif menjalankan berbagai program.

Karena itu, ia menilai pembentukan komite khusus di Banda Aceh dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan menekan angka penyebaran HIV/AIDS maupun TBC di Kota Banda Aceh. (*)