Skandal Kuota Haji Terbongkar, KPK Seret Mantan Menag Yaqut ke Meja Tersangka

Jakarta | Jumat, 9 Januari 2026( Aceh dalam berita.com)— Tabir gelap pengelolaan kuota haji akhirnya tersibak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia.

Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (9/1/2026). KPK menegaskan langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengantongi bukti yang dinilai cukup kuat.

“Kami pastikan proses ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Fitroh.

Kasus ini menyentak publik lantaran menyangkut ibadah umat Islam yang selama ini selalu dibungkus dengan dalih pelayanan dan amanah. Namun di balik itu, KPK menduga terjadi permainan kuota yang berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penetapan tersangka, meski belum membuka secara gamblang konstruksi perkara maupun kemungkinan menyeret aktor lain. “Penyidikan masih berjalan,” katanya singkat.

Kuota Tambahan Diduga Disulap, Regulasi Dilanggar

Perkara ini bermula dari kuota haji tambahan 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Alih-alih dikelola sesuai aturan, penyidik KPK menduga kuota tersebut dibagi tidak sesuai undang-undang.

Padahal, Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 dengan tegas mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan itu justru dibagi rata 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus—sebuah kebijakan yang kini disorot tajam penyidik.

KPK menduga pembagian menyimpang tersebut membuka ruang keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk biro perjalanan haji, sekaligus memangkas hak jemaah reguler yang telah antre bertahun-tahun.

Lingkaran Dalam Ikut Terseret

Tak hanya Yaqut, KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kuota haji.

Sebelumnya, KPK juga telah mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro haji Maktour—menandakan perkara ini tidak berdiri sendiri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana berat.

Ujian Moral Pengelolaan Ibadah

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi negara, khususnya Kementerian Agama. Ibadah haji yang semestinya dijaga kesuciannya justru diduga dijadikan ladang transaksi kekuasaan dan kepentingan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK:

apakah kasus ini akan berhenti pada dua nama, atau justru membuka borok sistemik pengelolaan haji yang selama ini tertutup rapat.

Bupati Aceh Besar Minta Perhatian Pusat untuk Pemulihan Sektor Pertanian Pascabencana

BANDA ACEH – Bupati Aceh Besar H Muharram Idris (Syech Muharram) meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Besar yang terdampak bencana, terutama kerusakan jaringan irigasi dan lahan persawahan.

Permintaan tersebut disampaikan Syech Muharram saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh Tahun 2026, dengan pembahasan penanganan sektor pertanian, sistem pengairan dan daerah aliran sungai, di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).

Menurut Syech Muharram, perhatian terhadap Aceh Besar dalam penanganan pascabencana perlu ditingkatkan. Sebab, meskipun dampak bencana di Aceh Besar tidak menyebabkan kerusakan terhadap bangunan, namun sejumlah fasilitas pendukung pertanian, khususnya irigasi, ikut mengalami kerusakan.

“Walaupun Aceh Besar bencananya tidak merusak bangunan, rumah masyarakat, akan tapi fasilitas irigasi rusak,” kata Syech Muharram.Bupati Syech Muharram menegaskan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Aceh Besar merupakan salah satu daerah dengan kawasan pertanian produktif yang cukup luas.

Dari sekitar 22.000 hektare lahan pertanian produktif, sekitar 55 persen di antaranya memiliki jaringan irigasi, sementara sisanya 45 persen merupakan lahan sawah yang mengandalkan tadah hujan.

Bupati Syech Muharram menilai, kerusakan maupun gangguan pada sistem pengairan akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan produksi pertanian, terlebih saat daerah tersebut menghadapi kondisi kekeringan.

Syech Muharram menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar baru saja menetapkan status siaga kekeringan. Kondisi tersebut berdampak terhadap lahan persawahan dengan luas lebih dari 2.000 hektare yang tersebar di 19 dari 23 kecamatan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Aceh Besar telah melakukan berbagai langkah, termasuk memanfaatkan bantuan mesin pompa air dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian.“Baru saja kami menetapkan status siaga kekeringan di Aceh Besar. Ada sawah terdampak kekeringan dengan luas mencapai lebih dari 2.000 hektare di 19 kecamatan dari 23 kecamatan,” katanya.

Selain persoalan kekeringan, Syech Muharram juga mengungkapkan, Pemkab Aceh Besar saat ini telah menetapkan status siaga bencana angin kencang dengan jumlah kasus terdampak yang tercatat hingga kemarin yakni Kamis 6 Agustus 2026 sore mencapai 20 kasus meliputi pohon tumbang yang menutup badan jalan, menimpa jaringan listrik, serta kerusakan atap rumah dan bangunan milik warga dan sejumlah dayah di Aceh Besar akibat terjangan angin.Pada kesempatan itu, Bupati Aceh Besar juga menyampaikan persoalan lain yang dihadapi masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni tingginya harga semen di Aceh.

Syech Muharram menyebutkan harga semen di Aceh saat ini dapat mencapai sekitar Rp120.000 per sak. Kondisi tersebut dinilai memberatkan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan dan rehabilitasi pascabencana.Menurutnya, persoalan harga semen perlu mendapat perhatian pemerintah pusat karena semen tersebut diproduksi di Aceh.

Syech Muharram berharap distribusi dan kebijakan harga dapat dievaluasi sehingga masyarakat Aceh tidak harus membeli semen dengan harga lebih tinggi dibandingkan daerah lain.“Kita punya semen, produksinya di daerah kita, biaya transportasi juga lebih rendah, tetapi harganya justru lebih mahal dibandingkan Medan. Seakan-akan Medan menjadi anak kandung, sementara Aceh menjadi anak tiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syech Muharram berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap Aceh Besar, terutama dalam pemulihan infrastruktur pertanian dan sistem pengairan.

Ia menilai dukungan anggaran sangat penting agar sektor pertanian tetap produktif sekaligus membantu pemerintah daerah menghadapi ancaman kekeringan yang kini mulai berdampak pada sejumlah wilayah.“Dengan anggaran yang digelontorkan ke Aceh yang begitu besar, tolong perhatikan juga Aceh Besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, pelaksanaan FGD tersebut dipandu langsung oleh Kepala Posko Satgas Wilayah Aceh Dr Safrizal ZA MSi, yang menekankan pentingnya memperkuat koordinasi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya pada sektor pertanian, sistem pengairan dan daerah aliran sungai.

“Koordinasi menjadi hal yang sangat penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penanganan harus dilakukan secara terpadu agar setiap persoalan, terutama yang berkaitan dengan pertanian, irigasi dan sungai, dapat ditangani secara tepat dan cepat,” imbuh Safrizal.(*)

Rp 2,5 Triliun Dana Kementan untuk Bencana, Pemerintah Aceh kelola Rp 9,7 Miliar

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menggelar konferensi pers di ruang kerjanya, Jumat (7/8), didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman dan Nurlis Effendi.

Konferensi pers tersebut digelar untuk memberikan penjelasan terkait pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Jakarta mengenai dukungan anggaran Kementerian Pertanian RI bagi penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh.‎‎M. Nasir menjelaskan, total dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian mencapai Rp2,5 triliun yang diperuntukkan bagi pemulihan sektor pertanian, khususnya sawah dan perkebunan yang terdampak bencana hidrometeorologi.‎‎

Ia merinci, dari total anggaran tersebut, Rp515 miliar berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah yang terdiri atas alokasi untuk Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp9,7 miliar dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp505,3 miliar. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran tersebut telah mencapai 50,3 persen.‎‎

Sekda menegaskan, dana pada Satker Daerah tidak ditempatkan pada kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, melainkan berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan.‎‎Sementara itu, sekitar Rp2 triliun lainnya berada pada Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan, termasuk benih padi, jagung, serta bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet.

‎‎Menurut M. Nasir, bantuan senilai Rp2 triliun tersebut disalurkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk program dan barang yang langsung diterima oleh para penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Saat ini, pelaksanaannya masih berada pada tahapan pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan proses pembibitan, sedangkan sebagian alat dan mesin pertanian telah diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota.‎‎

Berdasarkan data yang dipaparkan, bencana hidrometeorologi telah menyebabkan 57.485 hektare sawah terdampak, terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang.‎‎Saat ini, upaya optimalisasi lahan dan rehabilitasi untuk lahan rusak ringan hingga rusak sedang telah berjalan dengan cakupan 40.852 hektare.‎‎

Di sektor perkebunan, luas lahan yang terdampak mencapai 60.438 hektare. Dari jumlah tersebut, proses pemulihan sedang berlangsung pada 40.418 hektare, yang meliputi tahapan pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan. Program tersebut dilaksanakan melalui Satker Pusat dan Balai Kementerian Pertanian di Medan.‎‎

Melalui konferensi pers tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Pertanian, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai skema dan pelaksanaan anggaran penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh. []

Meriahkan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Polda Aceh Gelar Lomba Memasak Nasi Goreng dan Aneka Minuman

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polda Aceh menggelar lomba memasak bertajuk “Dirgahayu Republik Indonesia, Lomba Memasak Polda Aceh: Nasi Goreng dan Aneka Minuman Hari Kemerdekaan” di Meuligoe Tribrata Polda Aceh, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., serta dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., Irwasda Polda Aceh, para Pejabat Utama (PJU), dan personel dari 26 satuan kerja (Satker) di lingkungan Polda Aceh.Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa lomba memasak merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan mempererat kebersamaan, meningkatkan kekompakan, serta memperkuat soliditas antarpersonel melalui suasana yang penuh semangat dan kreativitas.”Lomba ini mengusung tema Dirgahayu Republik Indonesia, Lomba Memasak Polda Aceh: Nasi Goreng dan Aneka Minuman Hari Kemerdekaan. Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh semangat kebersamaan, kreativitas, serta partisipasi aktif seluruh personel dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Joko.

Dalam perlombaan tersebut, masing-masing tim diberikan waktu selama 40 menit untuk menyiapkan menu nasi goreng beserta aneka minuman. Hasil masakan kemudian dinilai berdasarkan lima kategori, yakni penampilan dan penyajian, kreativitas dan inovasi, kebersihan dan kerapian, kerja sama serta kekompakan tim, dan dekorasi meja.

Proses penilaian dilakukan oleh Chef Endar dari Indonesia Chef Association (ICA) bersama Kapolda Aceh, Wakapolda Aceh, dan Irwasda Polda Aceh yang turut bertindak sebagai tim penilai.Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Biro SDM berhasil meraih Juara I dengan nilai 547. Posisi Juara II diraih Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh dengan nilai 535, disusul Biro Operasi (Biro Ops) sebagai Juara III dengan nilai 528. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) meraih Juara Harapan I dengan nilai 523 dan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) memperoleh Juara Harapan II dengan nilai 520.

Selain perlombaan memasak, kegiatan juga dimeriahkan dengan hiburan musik dan penampilan sejumlah lagu yang menghibur peserta maupun tamu undangan. Suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan mewarnai jalannya kegiatan hingga selesai.

Kabid Humas menambahkan, melalui kegiatan tersebut Polda Aceh berharap semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan upacara bendera, tetapi juga melalui berbagai kegiatan positif yang mampu memperkuat solidaritas, meningkatkan kekompakan, serta menumbuhkan rasa kebersamaan di antara seluruh personel dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.

‎Tumbuhkan Cinta Tanah Air, Kapolres Pidie Bagikan Bendera Merah Putih kepada Pengguna Jalan

Sigli ( Inforakyataceh ) Dalam rangka menyemarakkan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, S.I.K., M.I.K., memimpin langsung kegiatan pembagian Bendera Merah Putih kepada para pengendara roda dua dan roda empat di wilayah Kabupaten Pidie. Kamis, 6/8/2026.‎‎

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih yang bertujuan menumbuhkan semangat Nasionalisme serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.‎‎Didampingi para Pejabat Utama Polres Pidie, Kapolres menyapa para pengguna jalan sekaligus menyerahkan Bendera Merah Putih secara langsung. Para pengendara menyambut kegiatan ini dengan antusias dan mengapresiasi kepedulian Polres Pidie dalam mengajak masyarakat memeriahkan peringatan kemerdekaan.‎‎

Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, S.I.K, M.I.K mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih di rumah, tempat usaha, maupun kendaraan sebagai simbol persatuan, semangat kebangsaan, dan penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.‎‎”Kami berharap melalui kegiatan ini semangat cinta tanah air semakin tumbuh di tengah masyarakat. Mari bersama-sama kita semarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai wujud rasa bangga menjadi bangsa Indonesia,” ujar Kapolres.‎‎

Melalui kegiatan ini, Polres Pidie tidak hanya mengajak masyarakat memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga mempererat kedekatan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga persatuan, keamanan, serta ketertiban di Kabupaten Pidie.‎‎

‎‎Kapolres Pidie Pererat Silaturahmi dengan Pimpinan HUDA Pidie, Ajak Jaga Damai Aceh dan Semarakkan HUT RI ke-81

‎Sigli ( Inforakyataceh ) Dalam rangka menyambut Peringatan Hari Damai Aceh 15 Agustus 2026 sekaligus mempererat sinergi dengan tokoh agama, Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, S.I.K, M.I.K, melaksanakan silaturahmi dengan Pimpinan Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Pidie, Waled Hadi (Abdul Hadi), di Dayah Dhiaul Falah Assamadiyah, Gampong Jadan, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Rabu (5/8/2026).
‎
‎Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut turut dihadiri Kabag Log Polres Pidie Kompol Hefi Bachri, S.H, M.H, Kapolsek Mutiara Ipda Mahdi, S.H., staf Bag Log Polres Pidie, serta personel Polsek Mutiara.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, AKBP Jaka Mulyana, S.I.K, M.I.K, menyampaikan bahwa silaturahmi dengan para ulama merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi dan memperkuat kolaborasi antara Polri dengan masyarakat, khususnya tokoh agama yang memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan keamanan di Kabupaten Pidie.
‎
‎Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang peringatan Hari Damai Aceh.
‎
‎Selain itu, ia mengimbau agar masyarakat bersama-sama mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan dan semangat nasionalisme dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81. Tutur AKBP Jaka Mulyana.
‎
‎Pimpinan HUDA Pidie menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi perhatian Polres Pidie terhadap ulama dan dayah. Diharapkan, hubungan yang harmonis antara Polri dan tokoh agama dapat terus terjalin sehingga mampu menciptakan suasana yang damai, sejuk, dan kondusif di tengah masyarakat.
‎
‎Kegiatan silaturahmi berakhir dalam keadaan aman, tertib, dan penuh kehangatan, mencerminkan kuatnya sinergi antara Polri dan para ulama dalam menjaga persatuan serta kedamaian di Kabupaten Pidie.

Quick Response Brimob Polda Aceh Tangani Kebakaran Hutan di Lembah Seulawah

Aceh Besar ( Inforakyataceh ) Personel Brimob Polda Aceh dari Kompi 2 Batalyon A Pelopor bergerak cepat merespons terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gampong Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan penanganan kebakaran dipimpin langsung oleh Komandan Kompi 2 Batalyon A Pelopor, AKP Heri Juniardi, S.E., bersama puluhan personel Brimob yang diterjunkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman serta mencegah meluasnya api.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa pengerahan personel merupakan bentuk quick response Polda Aceh dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah tersebut.”Puluhan personel Kompi 2 Batalyon A Pelopor diterjunkan ke lokasi untuk melaksanakan quick response penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Joko.

Dalam pelaksanaannya, Brimob Polda Aceh juga berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar serta didukung satu unit mobil pemadam kebakaran guna mempercepat proses pemadaman api.

Kegiatan pemadaman tersebut berlangsung mulai pukul 15.10 WIB hingga selesai. Sinergi lintas instansi juga diharapkan mampu mengendalikan kebakaran sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Polda Aceh mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena melanggar aturan hukum serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif, pungkas Joko.

Kapolda Aceh Terima Silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Ruang Kerja Kapolda Aceh, Mapolda Aceh, Kamis (30/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Karoops Polda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, serta Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Aceh.

Sementara itu, Ketua Badan Reintegrasi Aceh hadir bersama Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dan Kabag Umum Badan Reintegrasi Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa silaturahmi tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) guna mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah Aceh.”Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara Polda Aceh dengan Badan Reintegrasi Aceh dalam mendukung berbagai program strategis yang berkaitan dengan reintegrasi dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Joko.

Ia menjelaskan, Polda Aceh bersama Badan Reintegrasi Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program reintegrasi, pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian berbagai isu strategis di Aceh.

Menurut Joko, komitmen tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.”Melalui sinergi yang semakin kuat antara Polda Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh, diharapkan situasi kamtibmas yang kondusif dapat terus terpelihara sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mendukung keberhasilan pembangunan di Aceh,” pungkas Joko.

.Wagub Aceh Ikuti RDPU Komisi II DPR RI Bahas Remunerasi Kepala Daerah hingga Peningkatan PAD*

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama pemerintah daerah se-Indonesia melalui konferensi video dari ruang kerja Wakil Gubernur Aceh, Kamis (30/7/2026).‎‎

Rapat tersebut dipimpin Komisi II DPR RI dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri.

‎‎Selain itu, rapat juga diikuti mereka dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta sejumlah gubernur/wakil gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.‎‎

Sementara itu Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, di antaranya para asisten Sekda Aceh serta kepala biro terkait.‎‎

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).‎‎

Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan masukan bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai prinsip keadilan, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan.

Nasabah Bullion BSI Melonjak 700%, Fee-Based Income Bisnis Emas Naik 712%

BSI ( Inforakyataceh ) Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tingginya minat masyarakat terhadap aset safe haven, bisnis emas PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatatkan pertumbuhan yang semakin kuat.

Hingga Juni 2026, BSI telah memperdagangkan 8,06 ton emas melalui layanan bullion bank dengan jumlah nasabah yang menembus lebih dari 1,3 juta orang. Sejak awal tahun 2026, jumlah nasabah bullion meningkat 700% YoY, sekaligus mendorong pertumbuhan fee-based income (FBI) bisnis emas hingga 712% secara tahunan (year-on-year).

Kinerja tersebut memperlihatkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi jangka panjang. Momentum ini semakin menguat sejak BSI menjadi bank emas (bullion bank) pertama di Indonesia, yang menghadirkan ekosistem bisnis emas terintegrasi mulai dari Cicil Emas, Gadai Emas, hingga layanan bullion bank.

Kemudahan akses menjadi salah satu faktor utama meningkatnya minat masyarakat. Melalui aplikasi BYOND by BSI, masyarakat kini dapat mulai memiliki emas mulai dari Rp50 ribu, sehingga investasi emas menjadi lebih inklusif, mudah dijangkau, aman, dan praktis.

Nasabah dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan emas secara real-time selama 24/7 kapan pun dan di mana pun. Transformasi digital tersebut memperluas akses investasi bagi masyarakat dari berbagai segmen tanpa harus datang ke kantor cabang.Selain memperkuat layanan digital, BSI juga terus mengakselerasi penetrasi pasar emas fisik melalui BSI Gold.

Saat ini, BSI Gold telah hadir di toko emas resmi rekanan BSI yang berlokasi di sentra emas nasional. Kehadiran tersebut menjadi langkah awal perluasan jaringan distribusi BSI Gold, yang ke depan diarahkan untuk menjangkau toko-toko emas di berbagai wilayah Indonesia agar semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Direktur Finance & Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho mengatakan, di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan dan perilaku masyarakat yang cenderung lebih selektif dalam berinvestasi, emas semakin menjadi pilihan untuk menjaga nilai aset. “Melalui layanan bullion, kami ingin menghadirkan investasi emas yang semakin mudah, aman, dan terjangkau sehingga masyarakat dapat mulai langkah emasnya dalam membangun aset jangka panjang,” ujar Cahyo.

Menurutnya, pertumbuhan bisnis bullion tidak hanya memperkuat posisi BSI sebagai bank dengan layanan ekosistem emas syariah nasional, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan pendapatan berbasis fee yang semakin signifikan bagi perseroan.

Layanan bullion melengkapi ekosistem emas BSI yang sebelumnya telah menghadirkan layanan cicil emas dan gadai emas serta penjualan BSI Emas. Secara total, outstanding gadai emas dan cicil emas mencapai Rp30,5 triliun per periode Juni 2026 dengan pertumbuhan 80,50%. Hingga Juli 2026, kontribusi bisnis emas telah mendorong fee-based income mencapai sekitar Rp2,10 triliun, atau tumbuh 100% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

BSI optimistis prospek bisnis emas akan terus menguat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi investasi dan melindungi nilai kekayaan, sekaligus edukasi langkah emas untuk mencapai impian masa depan seperti keinginan berhaji, memiliki rumah, atau perencanaan keuangan lainnya. Dengan ekosistem bullion yang semakin lengkap, BSI menargetkan bisnis emas menjadi salah satu mesin pertumbuhan utama sekaligus memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Kapolda Aceh Terima Silaturahmi PT PLN UID Aceh, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas dan Keandalan Listrik

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi jajaran PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh di Ruang Kerja Kapolda Aceh, Mapolda Aceh, pada Rabu (29/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Karoops Polda Aceh, Dirpamobvit Polda Aceh, Dirsamapta Polda Aceh, Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Aceh, serta Kayanma Polda Aceh.

Sementara itu, rombongan PT PLN UID Aceh dipimpin oleh General Manager PT PLN UID Aceh dan turut dihadiri Senior Manager Niaga, Senior Manager Distribusi, Senior Manager Keuangan dan Umum, Senior Manager Perencanaan, serta Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN UID Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan PT PLN UID Aceh dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, sekaligus menjamin keandalan pelayanan ketenagalistrikan di seluruh wilayah Aceh.”Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kerja sama antara Polda Aceh dan PT PLN UID Aceh, sehingga koordinasi dalam mendukung keamanan objek vital nasional maupun pelayanan kelistrikan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara optimal,” ujar Joko.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Polda Aceh berkomitmen untuk terus mendukung operasional PT PLN UID Aceh melalui langkah-langkah pengamanan, pertukaran informasi, serta koordinasi yang berkelanjutan.

Menurutnya, sinergi yang semakin kuat antara kedua institusi diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan listrik di Aceh, mendukung pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan keamanan objek vital ketenagalistrikan tetap terjaga, pelayanan listrik semakin andal, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara maksimal,” pungkas Kabid Humas.