Skandal Kuota Haji Terbongkar, KPK Seret Mantan Menag Yaqut ke Meja Tersangka

Jakarta | Jumat, 9 Januari 2026( Aceh dalam berita.com)— Tabir gelap pengelolaan kuota haji akhirnya tersibak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia.

Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (9/1/2026). KPK menegaskan langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengantongi bukti yang dinilai cukup kuat.

“Kami pastikan proses ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Fitroh.

Kasus ini menyentak publik lantaran menyangkut ibadah umat Islam yang selama ini selalu dibungkus dengan dalih pelayanan dan amanah. Namun di balik itu, KPK menduga terjadi permainan kuota yang berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penetapan tersangka, meski belum membuka secara gamblang konstruksi perkara maupun kemungkinan menyeret aktor lain. “Penyidikan masih berjalan,” katanya singkat.

Kuota Tambahan Diduga Disulap, Regulasi Dilanggar

Perkara ini bermula dari kuota haji tambahan 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Alih-alih dikelola sesuai aturan, penyidik KPK menduga kuota tersebut dibagi tidak sesuai undang-undang.

Padahal, Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 dengan tegas mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan itu justru dibagi rata 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus—sebuah kebijakan yang kini disorot tajam penyidik.

KPK menduga pembagian menyimpang tersebut membuka ruang keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk biro perjalanan haji, sekaligus memangkas hak jemaah reguler yang telah antre bertahun-tahun.

Lingkaran Dalam Ikut Terseret

Tak hanya Yaqut, KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kuota haji.

Sebelumnya, KPK juga telah mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro haji Maktour—menandakan perkara ini tidak berdiri sendiri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana berat.

Ujian Moral Pengelolaan Ibadah

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi negara, khususnya Kementerian Agama. Ibadah haji yang semestinya dijaga kesuciannya justru diduga dijadikan ladang transaksi kekuasaan dan kepentingan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK:

apakah kasus ini akan berhenti pada dua nama, atau justru membuka borok sistemik pengelolaan haji yang selama ini tertutup rapat.

Pj. Sekda Aceh Ikuti Rakor Pelibatan Pihak Ketiga dalam Pembersihan Sedimentasi Sungai

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelibatan Pihak Ketiga dalam Upaya Pembersihan Sedimentasi Sungai bersama sejumlah kementerian dan instansi terkait melalui sambungan Zoom, Senin (9/11/2026).

Taufik mengikuti rapat dari Ruang Rapat Sekda Aceh. Turut mendampingi, para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta kepala biro terkait.

Sementara itu, para peserta dari kementerian dan lembaga terkait mengikuti rapat dari kantor masing-masing.

Rapat dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, yang juga bertugas sebagai Kepala Posko Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera.

Dalam penjelasannya, Safrizal menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan menyikapi terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi sungai yang mengalami kerusakan dan pendangkalan akibat sedimentasi, sehingga berpotensi mengurangi kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan debit air.

Menurutnya, kondisi sungai yang mengalami sedimentasi membutuhkan penanganan secara terencana dan terukur. Karena itu, diperlukan upaya percepatan pembersihan sedimentasi dengan membuka peluang pelibatan pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Rakor tersebut secara khusus membahas mekanisme dan tata kelola pelibatan pihak ketiga agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya pembersihan sedimentasi benar-benar berorientasi pada kepentingan penanggulangan bencana dan pemulihan fungsi sungai, bukan justru menimbulkan persoalan baru.

Pelibatan pihak ketiga diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan sedimentasi, termasuk melalui dukungan sumber daya, peralatan, dan kemampuan teknis yang dibutuhkan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan, serta ketentuan pemanfaatan material hasil pembersihan sungai.

Pemerintah Aceh melalui perangkat daerah terkait turut mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan dampak bencana dan pemulihan infrastruktur sumber daya air di Aceh. []

Pemerintah Aceh dan Komnas HAM Bahas Penanganan Bentrokan Warga dan Aparat di Pidie

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bertemu dengan pemangku kebijakan Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026), untuk membahas penanganan bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada 4 November 2026.

Pertemuan tersebut membahas langkah penanganan pascaperistiwa yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, termasuk upaya mendorong investigasi, kepastian hukum, serta pemulihan hak-hak korban.

Dalam pertemuan tersebut, dari pihak Pemerintah Aceh dihadiri Pj Sekda Aceh Taufik, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Syakir, Kepala Biro Hukum, Amrizal J Prang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Sementara dari Komnas HAM RI hadir Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh, Cut Ernawati, serta anggota Komnas HAM Aceh, Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani.

Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengatakan peristiwa tersebut tidak bisa dilihat sebagai kejadian tunggal. Menurutnya, terdapat latar belakang sosial, hukum, dan politik yang menjadi bagian dari akar persoalan hingga terjadinya insiden pada 4 November lalu.

Karena itu, Anis menekankan pentingnya keseriusan dalam memperjuangkan keadilan dan memastikan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang menjadi korban.

Ia menyebutkan, ada dua hal utama yang perlu didorong Pemerintah Aceh, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh dan investigasi terhadap peristiwa bentrokan tersebut.

“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.

Selain investigasi, Anis juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemulihan para korban. Menurutnya, Pemerintah Aceh harus memiliki posisi yang jelas dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut, mengingat peristiwa itu telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Ia mengatakan, keluarga korban saat ini menunggu adanya penyelesaian melalui jalur hukum. Karena itu, Pemerintah Aceh diharapkan tidak hanya memantau perkembangan kasus, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mendorong investigasi.

“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.

Anis menegaskan, pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, ia berharap Pemerintah Aceh lebih memperkuat koordinasi dalam memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi, termasuk hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, menyampaikan bahwa berbagai saran dan masukan dari Komnas HAM akan menjadi perhatian Pemerintah Aceh.

Ia mengatakan, pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan peristiwa tersebut dan menyampaikan hasil pertemuan kepada pimpinan daerah.

“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkas Taufik. []

Aksi Aliansi Rakyat Pidie Melawan Berakhir Damai, Seluruh Petisi Disepakati dan Ditandatangani DPRK

PIDIE ( Inforakyataceh ) Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Rakyat Pidie Melawan di Gedung DPRK Pidie, Jalan Tgk. Chik Ditiro, Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Jumat (6/11/2026), berlangsung aman dan kondusif. Setelah melalui dialog dan negosiasi, seluruh tuntutan yang tertuang dalam petisi massa aksi akhirnya disepakati dan ditandatangani pimpinan DPRK Pidie.

Aksi yang diikuti sekitar 150 orang dari kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait sejumlah persoalan, khususnya peristiwa bentrokan di Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

Sebelum mendatangi Gedung DPRK Pidie, massa terlebih dahulu berkumpul di depan Gedung PCC Pidie. Selanjutnya, mereka melakukan konvoi melintasi kawasan Kota Sigli dan menyampaikan orasi di Tugu Aneuk Mulieng, sebelum bergerak menuju Mes Pemda Pidie dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke Gedung DPRK.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pembentukan tim investigasi independen, pengusutan hukum terhadap peristiwa bentrokan, pemenuhan hak korban dan keluarga korban, serta komitmen nyata pemerintah dalam menjaga perdamaian Aceh.

Massa juga menyuarakan tuntutan pertanggungjawaban kepada sejumlah unsur pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, S.H., bersama Wakil Ketua I Teuku Zulkarnaini, S.P., serta seluruh anggota DPRK Pidie melakukan dialog dan negosiasi dengan perwakilan massa aksi.

Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, S.I.K., M.I.K., didampingi Wakapolres Kompol Firdaus Jufrida, S.T., M.Si., turut memantau langsung jalannya aksi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

Pengamanan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personel Polres Pidie, Dalmas Dit Samapta Polda Aceh, serta Brimob Polda Aceh. Sementara itu, personel Satlantas Polres Pidie melakukan pengawalan konvoi dan pengaturan arus lalu lintas agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar.

Setelah melalui proses dialog dan negosiasi, sekitar pukul 19.25 WIB, seluruh isi petisi akhirnya disepakati dan ditandatangani oleh Ketua DPRK Pidie bersama Wakil Ketua I dengan persetujuan seluruh anggota DPRK Pidie. Kedua pihak juga membuat video pernyataan sebagai dokumentasi atas kesepakatan tersebut.

Sekitar pukul 19.45 WIB, massa aksi meninggalkan Gedung DPRK Pidie dan membubarkan diri secara tertib.

Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi, pihak DPRK Pidie, serta personel pengamanan yang telah bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Ia menegaskan bahwa Polri menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum serta berkomitmen memberikan pengamanan secara profesional dan humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif.

“Penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, mengedepankan dialog, serta bersama-sama merawat perdamaian dan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Pidie,” pesannya.

Keberhasilan pengamanan aksi tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Pidie dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus memastikan penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

Polri hadir untuk melayani masyarakat, mengawal aspirasi, dan menjaga kedamaian.

Nilam Resmi Masuk Sistem Resi Gudang, Gubernur Mualem Instruksikan Percepat Hilirisasi

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Upaya Pemerintah Aceh mempercepat hilirisasi nilam membuahkan hasil. Kementerian Perdagangan RI resmi menetapkan minyak nilam sebagai komoditas yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang (SRG).

Menindaklanjuti ketetapan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) langsung menginstruksikan tim ekonomi Pemerintah Aceh untuk mempercepat hilirisasi nilam di daerah.

“Payung hukumnya sudah ada, sekarang tinggal dilaksanakan saja. Ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani nilam,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026).

Payung hukum yang dimaksud tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 2055 Tahun 2026 tentang Perubahan Barang yang Dapat Disimpan di Gudang SRG.

Aturan itu diteken Menteri Perdagangan, Budi Santoso, di Jakarta pada 26 Oktober 2026 dan langsung berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Nurlis mengatakan, Gubernur Mualem menyambut baik lahirnya keputusan tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat.

“Bapak Gubernur Mualem mengapresiasi Menteri Perdagangan Budi Santoso. Terbitnya Kepmendag 2055 Tahun 2026 ini adalah terobosan penting. Aturan ini memperkuat langkah Pemerintah Aceh dalam menyiapkan ekosistem SRG untuk menstabilkan harga nilam,” ujar Nurlis.

Selain kepada pemerintah pusat, Mualem juga mengapresiasi kerja keras tim ekonomi Pemerintah Aceh yang mengawal lahirnya aturan yang menguntungkan petani ini.

Nurlis menjelaskan bahwa usulan tersebut berawal dari rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, di Kantor Gubernur Aceh pada 22 Juli 2026.

Rapat tersebut melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, pihak perbankan, serta PT Razma Agro Jaya selaku pelaku usaha sekaligus pemrakarsa pengusulan minyak nilam sebagai salah satu komoditas dalam Sistem Resi Gudang (SRG) di Aceh.

Rapat itu memutuskan langkah strategis untuk mengusulkan minyak nilam masuk ke dalam skema SRG, sekaligus memperkuat industri pengolahan dan akses pasar. Ikhtiar tersebut kini tuntas dengan terbitnya Kepmendag Nomor 2055 Tahun 2026.

Lewat keputusan baru itu, minyak nilam resmi tercatat sebagai komoditas urutan ke-31 dalam sistem resi gudang nasional.

“Minyak nilam kini bersanding dengan komoditas unggulan Aceh lainnya yang sudah lebih dulu masuk daftar SRG. Mulai dari kopi, kakao, pala, pinang, cengkeh, hingga ikan kayu,” kata Nurlis.

Menurut Nurlis, masuknya nilam ke dalam SRG langsung menjawab persoalan klasik tata niaga di Aceh. Selama ini, petani dan penyuling selalu terpukul saat harga pasar tiba-tiba jatuh. Posisi tawar mereka lemah di hadapan tengkulak.

“Kini petani punya instrumen tunda jual yang sah. Saat harga anjlok, minyak nilam tidak perlu buru-buru dijual. Barang bisa disimpan dulu di gudang SRG dengan mutu yang terjaga. Bukti resi gudangnya bisa diagunkan ke bank untuk modal kerja. Saat harga kembali membaik, barulah barang dilepas ke pasar,” Nurlis menegaskan.

Ia menjelaskan, aturan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (3) Permendag Nomor 14 Tahun 2026 ini memiliki empat tujuan utama. Yakni mendukung produktivitas, menjaga kualitas, menstabilkan harga jual, serta meningkatkan nilai ekonomi minyak nilam—baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

“Dengan skema ini, posisi tawar petani makin kuat dan industri hilir nilam Aceh lebih berdaya saing di pasar nasional maupun global,” kata Nurlis.

Agar manfaat tersebut segera dirasakan masyarakat, Gubernur Mualem meminta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait langsung bergerak menyiapkan sarana pendukung di lapangan.

“Bapak Gubernur meminta dinas terkait segera berkoordinasi dengan Bappebti, perbankan, pengelola gudang, serta pemerintah kabupaten/kota sentra nilam. Infrastruktur dan kelembagaan harus segera siap. Kita ingin petani nilam Aceh secepatnya merasakan dampak nyata dari kebijakan ini,” tutur Nurlis.

Sebagai langkah konkret pertama, Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Aceh akan meluncurkan (launching) operasional SRG Minyak Nilam di Kabupaten Aceh Jaya pada akhir tahun 2026.

“Peluncuran di Aceh Jaya ini menjadi titik awal penerapan SRG minyak nilam di Aceh. Operasionalnya akan didukung kesiapan gudang, standardisasi mutu, kelembagaan petani, dan akses pembiayaan perbankan,” kata Nurlis.

Ia menegaskan, penetapan minyak nilam sebagai komoditas SRG merupakan hasil nyata sinergi antara Pemerintah Aceh, pelaku usaha nilam, dan Kementerian Perdagangan dalam memperkuat tata niaga serta mempercepat hilirisasi.

“Implementasinya di Aceh Jaya nanti diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan stabilitas harga, peningkatan nilai tambah, dan kesejahteraan petani nilam Aceh,” ujar Nurlis. []

Pemkab Aceh Besar Gelar Retret 234 Keuchik, Perkuat Kepemimpinan Pemerintahan Gampong

Aceh Besar ( Inforakyataceh ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) akan menggelar kegiatan retret bagi 234 keuchik yang dilantik pada 2025. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Jantho pada 8 hingga 11 November 2026.

Kegiatan retret ini merupakan gagasan Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris bersama Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil setelah keduanya mengikuti retret nasional kepala daerah yang diselenggarakan pada Februari 2025.

Kepala DPMG Aceh Besar, Jakfar, SP, M.Si, mengatakan bahwa pengalaman mengikuti retret nasional menjadi inspirasi bagi Bupati dan Wakil Bupati untuk menghadirkan kegiatan serupa bagi para keuchik di Aceh Besar.

“Bapak Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris dan Bapak Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil termasuk kepala daerah yang berkesempatan mengikuti kegiatan retret kepala daerah se-Indonesia. Berawal dari pengalaman tersebut, beliau berdua menilai kegiatan seperti ini sangat bermanfaat jika dilaksanakan di Aceh Besar,” ujar Jakfar di Kota Jantho, Jumat (6/11/2026).

Menurut Jakfar, retret tersebut mengusung tema Memperkuat Kepemimpinan Keuchik untuk Mewujudkan Pemerintahan Gampong yang Profesional, Akuntabel, Responsif, Mandiri, dan Berdaya Saing.

Ia menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan pembekalan kepada para keuchik, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi serta pertukaran informasi terkait pembangunan antarpimpinan pemerintahan gampong.

Selain itu, retret diharapkan mampu menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan program yang dilaksanakan oleh masing-masing gampong, sekaligus memperkuat integritas dan kapasitas kepemimpinan para keuchik.

“Keuchik sebagai pimpinan pemerintahan gampong merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, penguatan kapasitas kepemimpinan mereka menjadi sangat penting,” jelasnya.

Jakfar menambahkan, kegiatan tersebut akan dipusatkan di Kota Jantho dan dibuka secara resmi oleh Bupati Aceh Besar pada 8 November 2026. Retret dijadwalkan berlangsung hingga 11 November 2026 dengan melibatkan 234 keuchik yang dilantik pada 2025.

Terkait materi pembekalan, Jakfar menyebutkan terdapat sejumlah fokus utama yang akan diberikan kepada para peserta. Materi tersebut meliputi visi dan misi pemerintahan Kabupaten Aceh Besar di bawah kepemimpinan H. Muharram Idris dan Drs. H. Syukri A. Jalil, serta pemahaman mengenai arah kebijakan dan pembangunan daerah.

Selain itu, peserta juga akan mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan keuangan gampong atau dana desa, pencegahan korupsi, keamanan dan ketertiban, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Materi pembekalan akan disampaikan oleh sejumlah narasumber dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar serta instansi vertikal terkait. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi bekal bagi para keuchik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat,” pungkas Jakfar. (**)

Pendataan Pendaftaran kendaraan Terus Di Lakukan Oleh Samsat kota Banda Aceh,

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ( Samsat ) kota Banda Aceh mulai lakukan pendataan dan pendaftaran terhadap roda empat yang beroperasi maupun berada di wilayah kota Banda Aceh.
Pendataan tersebut dilakukan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi.

Dalam hal ini Samsat kota Banda Aceh, bahwa pemungutan pajak kendaraan roda telah kembali diberlakukan.

Per 2 Januari telah diaktifkan kembali atau ditetapkan kembali pemungutan pajak roda empat bagi seluruh pemilik nya.

Pihak Samsat kota Banda Aceh telah mengundang perusahaan yang beroperasi di wilayah nya untuk mengikuti proses pendataan di kantor Samsat kota Banda Aceh.
Respon mereka positif dan akan segera melaksanakan pembayaran kendaraan roda empat milik nya sesuai data yang sudah mereka berikan kepada kami.

Samsat kota Banda Aceh akan terus melakukan pendataan terhadap seluruh kendaraan yang ada di wilayah kota Banda Aceh.

Dirlantas Polda Aceh Paparkan Operasi Patuh Seulawah 2026, Libatkan 716 Personel

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Aceh Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas melalui Operasi Patuh Seulawah 2026.

Ajakan tersebut disampaikan Deden saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif Banda Aceh Menyapa yang diselenggarakan RRI Banda Aceh di Zoom Studio Programa 1 RRI Banda Aceh, Rabu (28/10/2026). Dalam kegiatan itu, Deden mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan.

Dialog tersebut mengangkat tema “Operasi Patuh Seulawah 2026 Sasar Pelanggaran Lalu Lintas”.

Dalam kesempatan itu, Deden menjelaskan bahwa Operasi Patuh Seulawah 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi ini menyasar berbagai pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Menurutnya, operasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum, tetapi juga bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, mengurangi fatalitas korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara secara tertib dan aman.

“Tujuan utama operasi ini bukan semata-mata melakukan penindakan, tetapi membangun kesadaran masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas. Keselamatan harus menjadi kebutuhan bersama, bukan hanya karena ada petugas di jalan,” ujarnya.

Operasi Patuh Seulawah 2026 diawali dengan apel gelar pasukan di Lapangan Utama Mapolda Aceh. Sebanyak 716 personel dikerahkan, terdiri atas 130 personel Polda Aceh dan 586 personel dari polres serta polresta jajaran.

Dalam pelaksanaannya, petugas memprioritaskan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran berisiko tinggi, seperti tidak menggunakan helm standar dan sabuk pengaman, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, melawan arus, balap liar, serta mengendarai kendaraan bermotor di bawah umur.

Selain itu, penggunaan knalpot yang tidak sesuai ketentuan dan pelanggaran dimensi serta muatan kendaraan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) juga menjadi sasaran operasi.

Deden menyebutkan, penindakan dilakukan melalui sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) maupun tilang manual sesuai kebutuhan di lapangan. Untuk pelanggaran tertentu, petugas juga mengedepankan edukasi dan teguran secara humanis dengan mempertimbangkan tingkat risiko serta ketentuan yang berlaku.

Ia turut mengungkapkan kondisi kecelakaan lalu lintas di Aceh. Berdasarkan data sementara periode Januari hingga akhir Oktober 2026, tercatat lebih dari 2.800 kejadian kecelakaan dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai lebih dari 560 orang.

Menurutnya, angka tersebut menjadi peringatan bahwa keselamatan berlalu lintas masih membutuhkan perhatian serius. Kecepatan berlebihan, berkendara dalam kondisi mengantuk, serta pengendara di bawah umur merupakan sejumlah faktor risiko yang harus dicegah.

Deden mengimbau masyarakat yang merasa lelah atau mengantuk agar segera berhenti di tempat aman untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Memaksakan diri berkendara dalam kondisi tidak prima dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Selain penegakan hukum, Operasi Patuh Seulawah 2026 juga mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Pendekatan operasi tersebut diarahkan dengan komposisi 20 persen penindakan dan 80 persen sosialisasi serta edukasi.

Polda Aceh juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan, mengevaluasi kebutuhan rambu dan fasilitas jalan, serta meningkatkan pemeriksaan keselamatan kendaraan angkutan umum dan barang melalui kegiatan ramp check.

Deden turut mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan apabila menemukan perilaku berkendara yang membahayakan. Sementara itu, aktivitas balap liar, termasuk yang menjadi perhatian di kawasan Ulee Lheue, akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto menegaskan bahwa keberhasilan Operasi Patuh Seulawah 2026 membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Ia mengatakan, budaya tertib berlalu lintas harus dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti menggunakan helm berstandar, mengenakan sabuk pengaman, melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, serta menghormati hak pengguna jalan lainnya.

“Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kepatuhan terhadap aturan sebagai kebiasaan, bukan semata-mata karena takut ditilang. Dengan disiplin dan kepedulian terhadap sesama pengguna jalan, kita dapat mencegah kecelakaan dan melindungi lebih banyak nyawa,” ujar Joko.

Wagub Aceh Optimis PBB Kembali Rebut Kursi DPRA dan DPRK pada Pemilu 2029

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah (Dek Fadh), menyatakan optimistis Partai Bulan Bintang (PBB) akan kembali meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) pada Pemilu 2029.

Optimis tersebut disampaikan Dek Fadh saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Aceh periode yang sama 2025–2030 sekaligus Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PBB Aceh, di Azana Oasis Hotel, Banda Aceh, Kamis (5/11/2026).

Dalam kepengurusan baru tersebut, Mismaruddin dipercaya sebagai Ketua DPW PBB Aceh, sedangkan Bahrul Ulum menjabat Sekretaris Wilayah DPW PBB Aceh.

Dalam sambutannya, Dek Fadh mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus baru PBB Aceh. Ia meyakini kepemimpinan baru tersebut mampu membawa PBB kembali berkembang dan memperkuat posisi politiknya di Aceh.

“Kami ingin selalu berjalan bersama. Kami yakin pada 2029 PBB akan terus bersama kami. Minimal satu daerah pemilihan (dapil) satu kursi dari PBB,” kata Dek Fadh.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh siap memberi dukungan kepada PBB untuk menghadapi kontestasi politik 2029. Menurutnya, kepengurusan baru harus mampu menjadi momentum kebangkitan partai tersebut di Aceh.

“Kami di Pemerintah Aceh siap memberi amunisi kepada PBB untuk 2029. Pada intinya saya yakin, nakhoda baru PBB ini akan membawa partai semakin besar di Aceh,” ujarnya.

Dek Fadh secara khusus berharap PBB dapat kembali memperoleh kepercayaan masyarakat dan menduduki kursi legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Saya yakin PBB akan menduduki kembali kursi DPRA dan kursi DPRK di Aceh,” tegasnya.

Pelantikan pengurus DPW PBB Aceh dilakukan oleh
Penjabat Ketua Umum DPP PBB, Yuri Kemal Fadhlullah SH MH.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan DPP PBB.

Hadir juga Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam dan Anggota DPRA Ilmiza Saaduddin Djamal, serta jajaran pengurus dan kader PBB.

Pelantikan dan Rakerwil ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan kepengurusan PBB Aceh dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.[]

WAGUB ACEH DAMPINGI MENDAGRI TINJAU DAMPAK BENCANA BANJIR DI PIDIE JAYA

PIDIE JAYA ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E.,(Dek Fadh) mendampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dalam kunjungan kerja meninjau kondisi pascabencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Selasa (3/11/2026).

Kunjungan tersebut diawali dengan kegiatan konferensi pers serta penyerahan bantuan secara simbolis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial di Pendopo Bupati Pidie Jaya.

Selanjutnya, Mendagri bersama Wagub Aceh dan rombongan meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir untuk melihat langsung kondisi infrastruktur serta kerusakan yang dialami masyarakat.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua. Di lokasi tersebut, rombongan melihat kondisi tanggul yang jebol sepanjang kurang lebih 150 meter pascabanjir sekaligus menyerahkan bantuan bencana kepada masyarakat terdampak.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke kawasan persawahan di Gampong Beuringen yang mengalami kerusakan berat akibat banjir. Rombongan melihat langsung kondisi lahan pertanian masyarakat yang terdampak bencana.

Agenda berikutnya berlangsung di Sungai Krueng Jeulanga-Ulim, Gampong Alue Ketapang, Kecamatan Bandar Dua. Di lokasi ini, rombongan meninjau kondisi sungai dan kawasan sekitarnya yang turut terdampak banjir.

Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam rangkaian kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Aceh untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan dampak bencana, khususnya percepatan pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRA Zulfadhli, Bupati Pidie Jaya, Bupati Bireuen, Bupati Aceh Utara serta Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial, Masriyani Mansyur, S.E., M.M.

Mualem Silaturahmi dengan Kapolri, Apresiasi Pemberantasan Narkoba di Aceh

JAKARTA ( Inforakyataceh ) Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) melakukan silaturahmi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si.di kediaman Kapolri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Irsyadi. Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh.

Sejumlah hal strategis turut dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya keberlanjutan perdamaian Aceh, perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta upaya bersama dalam menjaga kondisi Aceh agar tetap aman, damai, dan kondusif.

Pada kesempatan itu, Mualem juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri atas langkah penindakan terhadap kasus narkoba di Aceh. Menurutnya, upaya pemberantasan narkoba merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda Aceh, dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Polri dalam melakukan penindakan terhadap peredaran narkoba di Aceh. Pemerintah Aceh mendukung penuh upaya Polri dalam memberantas narkoba. Ini merupakan persoalan serius yang harus kita tangani bersama demi menyelamatkan generasi muda dan masa depan Aceh,” ujar Mualem.

Mualem juga menegaskan pentingnya menjaga perdamaian Aceh yang telah terbangun selama ini. Ia berharap seluruh pihak dapat terus menjaga suasana damai serta memperkuat kebersamaan agar stabilitas keamanan dan ketertiban di Aceh tetap terpelihara.

“Perdamaian Aceh harus terus kita jaga bersama. Kita ingin Aceh tetap aman, damai, dan kondusif. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Aceh, Polri, TNI, dan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk menjaga situasi ini,” tambahnya.

Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan hubungan dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Polri semakin kuat dalam mendukung pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta menjaga keberlanjutan perdamaian dan stabilitas di Aceh.