Skandal Kuota Haji Terbongkar, KPK Seret Mantan Menag Yaqut ke Meja Tersangka

Jakarta | Jumat, 9 Januari 2026( Aceh dalam berita.com)— Tabir gelap pengelolaan kuota haji akhirnya tersibak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia.

Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (9/1/2026). KPK menegaskan langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengantongi bukti yang dinilai cukup kuat.

“Kami pastikan proses ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Fitroh.

Kasus ini menyentak publik lantaran menyangkut ibadah umat Islam yang selama ini selalu dibungkus dengan dalih pelayanan dan amanah. Namun di balik itu, KPK menduga terjadi permainan kuota yang berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penetapan tersangka, meski belum membuka secara gamblang konstruksi perkara maupun kemungkinan menyeret aktor lain. “Penyidikan masih berjalan,” katanya singkat.

Kuota Tambahan Diduga Disulap, Regulasi Dilanggar

Perkara ini bermula dari kuota haji tambahan 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Alih-alih dikelola sesuai aturan, penyidik KPK menduga kuota tersebut dibagi tidak sesuai undang-undang.

Padahal, Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 dengan tegas mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan itu justru dibagi rata 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus—sebuah kebijakan yang kini disorot tajam penyidik.

KPK menduga pembagian menyimpang tersebut membuka ruang keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk biro perjalanan haji, sekaligus memangkas hak jemaah reguler yang telah antre bertahun-tahun.

Lingkaran Dalam Ikut Terseret

Tak hanya Yaqut, KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kuota haji.

Sebelumnya, KPK juga telah mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro haji Maktour—menandakan perkara ini tidak berdiri sendiri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana berat.

Ujian Moral Pengelolaan Ibadah

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi negara, khususnya Kementerian Agama. Ibadah haji yang semestinya dijaga kesuciannya justru diduga dijadikan ladang transaksi kekuasaan dan kepentingan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK:

apakah kasus ini akan berhenti pada dua nama, atau justru membuka borok sistemik pengelolaan haji yang selama ini tertutup rapat.

Plt. Sekda Aceh Hadiri Rapat Paripurna DPRA

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 dengan agenda Peresmian Pengangkatan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRA dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sisa masa jabatan 2024-2029, di Gedung Utama DPRA, Kamis (8/10/2026).

Kehadiran Plt. Sekda Aceh pada kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Aceh dan DPRA dalam mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan agenda kelembagaan di Aceh. Rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh para Asisten Sekda Aceh, Staf Ahli Gubernur Aceh, para Kepala Biro, serta jajaran SKPA terkait.

Dalam rapat tersebut, dilakukan peresmian pengangkatan Zaini Bakri sebagai Anggota DPRA melalui mekanisme PAW, menggantikan Mawardi Basyah untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024-2029.

Kegiatan tersebut berlandaskan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-2242 Tahun 2026 sekaligus merupakan bagian dari proses kelembagaan DPRA untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui momentum tersebut, Pemerintah Aceh berkomitmen mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA dalam menjalankan peran kelembagaan, termasuk dalam pembahasan berbagai agenda pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan Aceh. []

Plt. Sekda Aceh Ikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan PORA XV Aceh Jaya

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si., didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr. A. Murtala, M.Si., mengikuti rapat terkait persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh (PORA) XV Aceh Jaya. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Rabu (7/10).

Dalam rapat tersebut, Taufik menyampaikan bahwa penyelenggaraan PORA XV merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dipersiapkan secara serius. Ia mendorong agar penyesuaian jadwal PORA XV dapat segera ditetapkan, dengan tetap memperhatikan seluruh tahapan penyelenggaraan dan kesiapan di lapangan.

Taufik menilai, kepastian jadwal penting untuk memastikan PORA XV dapat terlaksana sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) berikutnya. Ia turut mengapresiasi progres persiapan yang telah berjalan sekaligus mendorong agar berbagai kebutuhan yang masih belum terselesaikan segera ditindaklanjuti, terutama terkait pendanaan dan kesiapan infrastruktur.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Terkait pendanaan dan persiapan infrastruktur perlu segera kita kejar, mengingat waktu persiapan yang semakin singkat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, T. Banta Nuzullah, turut menyampaikan perkembangan persiapan PORA XV, terutama terkait kesiapan venue dan kebutuhan pendukung pertandingan. Ia juga memaparkan sejumlah agenda olahraga nasional yang perlu menjadi pertimbangan dalam penetapan waktu pelaksanaan PORA XV.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., menegaskan keseriusan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mempersiapkan penyelenggaraan PORA XV. Ia juga berharap dukungan optimal dari Pemerintah Aceh agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal.

Melalui agenda tersebut, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan pihak terkait dalam menindaklanjuti kebutuhan penyelenggaraan PORA XV, sehingga seluruh tahapan dapat berjalan sesuai rencana dan pelaksanaan PORA dapat dipersiapkan secara optimal. []

Aceh Tak Mau Lagi Hanya Jual Bahan Mentah, AEDF 2026 Siapkan Roadmap Investasi 20 Tahun

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Pemerintah Aceh mendorong perubahan arah pembangunan ekonomi dari sekadar mengandalkan penjualan komoditas mentah menuju hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut dinilai penting agar kekayaan sumber daya Aceh mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah sendiri.

Hal itu disampaikan Plt Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, dalam Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 yang digelar PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda di Hermes Hotel Banda Aceh, Selasa (6/10/2026).

AEDF 2026 mengusung tema “Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh.”

Taufik mengatakan Aceh memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, energi, pariwisata hingga berbagai komoditas unggulan. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi daerah.

“Jangan sampai sumber daya Aceh keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara nilai tambah dan lapangan kerja tercipta di daerah lain,” kata Taufik.

Menurutnya, pertanian, perkebunan, perikanan, energi, dan sumber daya lainnya harus semakin banyak diolah di Aceh sehingga manfaat ekonominya lebih besar dirasakan masyarakat.

Taufik berharap AEDF tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan peta jalan konkret, peluang investasi yang jelas, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, kesiapan infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan dan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama PT PEMA Perseroda, Faisal Ilyas, mengatakan Aceh memiliki potensi sumber daya yang besar, namun belum seluruhnya memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kita punya laut yang luas, namun nilai tambah laut kita dinikmati orang luar Aceh. Kita memiliki komoditas pertanian dan perkebunan, tetapi yang kita jual barang mentah,” ujar Faisal.

Menurutnya, tantangan Aceh adalah mengubah potensi tersebut menjadi nilai tambah melalui investasi dan industrialisasi.

“Lewat forum ini kita akan membuat roadmap apa yang akan kita lakukan 10 hingga 20 tahun ke depan,” katanya.

Faisal menyebut PEMA memiliki tanggung jawab besar sebagai instrumen ekonomi daerah. Secara akumulatif, PEMA telah menyetorkan dividen Rp128 miliar kepada Pemerintah Aceh.

Ke depan, PEMA ingin meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Aceh di tengah kondisi fiskal daerah dan pengurangan transfer dari pemerintah pusat.

Enam Kerja Sama Ditandatangani
Selain forum diskusi, AEDF 2026 juga menjadi momentum penandatanganan sejumlah kerja sama investasi dan pengembangan industri.

Kerja sama pertama dilakukan dengan Tigallapan Investama untuk joint study potensi pengembangan energi terbarukan.

Selanjutnya, kerja sama strategis dilakukan dengan Kedah Agro Ausin Berhad, mencakup pengembangan agroindustri, perdagangan, agrowisata, logistik, teknologi, peternakan dan sumber daya manusia.

Kemudian, Citaglobal terlibat dalam joint study potensi pengembangan energi dan bahan bakar berkelanjutan.
Kerja sama berikutnya dilakukan dengan PT Banda Sentra Nasional (BSNS) untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Aceh.

Sementara dengan PT Indo Surya Galvalume (ISG) dilakukan penandatanganan MoU sekaligus soft launching pabrik baja ringan, serta MoU dan soft launching tenant hebel dan bata precast.

Rangkaian kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong Aceh memasuki era industrialisasi baru dengan mengoptimalkan sumber daya daerah dan menarik investasi yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.[]

Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, Ditlantas Polda Aceh Perkuat Komitmen Pelayanan Humanis

LAMTEUMEN (Inforakyataceh), Selasa 22 September 2026 Rasa syukur dan semangat pengabdian mewarnai peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 Tahun 2026. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh menggelar doa bersama dan syukuran di Aula Pesat Gatra Ditlantas Polda Aceh.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat komitmen jajaran Ditlantas Polda Aceh dalam memberikan pelayanan yang semakin humanis dan profesional kepada masyarakat.

Kegiatan diawali dengan doa bersama yang diikuti Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol Deden Supriyatna Imhar, para Kasubdit, seluruh personel Ditlantas Polda Aceh, serta sejumlah tamu undangan.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Dirlantas Polda Aceh sebagai simbol rasa syukur atas pengabdian jajaran lalu lintas sekaligus mempererat tali kebersamaan dan kekeluargaan.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan, peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara menjadi momentum bagi jajaran lalu lintas untuk bersyukur, melakukan evaluasi terhadap pengabdian yang telah dijalankan, serta memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Ini momentum untuk bersyukur, mengevaluasi pengabdian, dan memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan lalu lintas yang semakin humanis dan profesional,” ujar Joko.

Menurut Joko, dinamika mobilitas masyarakat yang terus berkembang menuntut jajaran lalu lintas untuk senantiasa beradaptasi dan meningkatkan kompetensi.

Hal tersebut diperlukan agar personel mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain memberikan pelayanan, kehadiran personel lalu lintas di tengah masyarakat juga diharapkan mampu memberikan rasa aman serta menunjukkan kepedulian kepada setiap pengguna jalan.

Melalui momentum Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, Ditlantas Polda Aceh meneguhkan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga kehadiran polisi lalu lintas semakin dekat, humanis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

‎Plt. Sekda Aceh Hadiri Upacara HUT ke-81 TNI di Banda Aceh

‎BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufiq, ST., M.Si., menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digelar di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Senin (5/10/2026).
‎
‎Upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kasdam IM) Brigjen TNI Dwi Sasongko selaku inspektur upacara tersebut berlangsung khidmat dan sederhana.
‎
‎Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, peringatan kali ini tidak dimeriahkan dengan defile pasukan, pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista), maupun atraksi personel.
‎
‎Kasdam IM Brigjen TNI Dwi Sasongko menjelaskan bahwa kesederhanaan prosesi upacara tahun ini merupakan bentuk penyesuaian atas instruksi pimpinan.
‎
‎Hal ini disebabkan fokus utama prajurit yang saat ini masih dialokasikan untuk misi kemanusiaan dan penanganan bencana di berbagai wilayah di Aceh.
‎
‎Kasdam mengatakan, personel gabungan dari jajaran Kodam Iskandar Muda, TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) hingga kini terus dikerahkan di lapangan untuk membantu proses rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di daerah-daerah terdampak.
‎
‎Kehadiran Plt. Sekda Aceh dalam agenda ini menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus memperkuat sinergi dengan jajaran TNI, termasuk dalam mendukung upaya penanggulangan bencana dan pemulihan daerah demi kesejahteraan masyarakat Aceh. []
‎

Samsat Batoh Banda Aceh Ingatkan Warga Tertib Bayar Pajak Kendaraan

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Banda Aceh atau Samsat Batoh terus memberikan berbagai layanan administrasi kendaraan bermotor bagi masyarakat.

Berbagai layanan tersebut meliputi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), perpanjangan STNK lima tahunan, pencetakan STNK, hingga penggantian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengurus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), khususnya untuk proses perubahan kepemilikan kendaraan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Dalam pelayanan PKB, Samsat Batoh melayani pembayaran pajak kendaraan tahunan maupun lima tahunan. Untuk pembayaran pajak lima tahunan, kendaraan wajib menjalani pemeriksaan fisik sebagai bagian dari proses penerbitan STNK dan TNKB baru.

Masyarakat juga diwajibkan membayarkan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala UPTD/Samsat Banda Aceh, Rahmat Syahreza, S.STP, mengimbau masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak kendaraan dan segera mengurus administrasi sebelum masa berlaku pajak maupun STNK berakhir.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan Samsat dengan tertib dan tidak menunggu sampai jatuh tempo. Dengan membayar pajak tepat waktu dan melengkapi administrasi kendaraan, masyarakat turut mendukung tertib administrasi kendaraan bermotor,” ujarnya, 7 September 2026.

Rahmat juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan seluruh dokumen persyaratan telah dipersiapkan sebelum datang ke Samsat, sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan.

“Persyaratan yang lengkap tentu akan memudahkan dan mempercepat proses pelayanan. Kami berupaya memberikan pelayanan yang mudah, transparan dan sebaik mungkin kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Rahmat, kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas dan kepatuhan terhadap peraturan.

Dengan berbagai layanan yang tersedia, Samsat Batoh diharapkan dapat terus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor.

Masyarakat juga diimbau memastikan kendaraan yang digunakan memiliki dokumen lengkap dan sah serta melakukan pembayaran pajak sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Adapun layanan utama Samsat Batoh meliputi pembayaran PKB tahunan dan lima tahunan, pengesahan dan pencetakan STNK, penggantian pelat nomor, BBNKB, serta pembayaran SWDKLLJ.

Plt Sekda Aceh Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Kantor PWI Aceh

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh di Kantor PWI Aceh, Sabtu (3/10/2026).

Kehadiran Taufik menjadi bagian dari silaturahmi Pemerintah Aceh bersama insan pers dalam momentum peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan organisasi kewartawanan di Aceh.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diisi dengan tausiah dan doa bersama.

Taufik menyampaikan bahwa momentum Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat nilai-nilai keteladanan, persaudaraan, dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, Ketua PWI Aceh bersama jajaran pengurus dan anggota turut mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Peringatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan.[]

Kapolda Aceh Terima Silaturahmi Tim Kejagung RI

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di ruang kerjanya, Mapolda Aceh, Kamis, 1 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum di Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Polda Aceh dan Kejaksaan Agung RI.

“Silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum,” kata Joko.

Ia menambahkan, komunikasi dan koordinasi yang baik antarlembaga penegak hukum penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Polda Aceh terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh mitra penegak hukum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan humanis,” ujarnya.

Wagub Aceh Dek Fadh Hadiri Haul ke-38 Abu Tanoh Mirah di Bireuen

BIREUEN ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, (Dek Fadh) menghadiri peringatan Haul ke-38 Abu H. Abdullah Hanafie atau yang lebih dikenal dengan Abu Tanoh Mirah, di Kompleks Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Kamis (1/10/2026).

Peringatan haul tersebut turut dihadiri Abon Arongan serta sejumlah ulama kharismatik Aceh. Kegiatan berlangsung dalam suasana khidmat dan diikuti oleh masyarakat serta para santri.

Haul Abu Tanoh Mirah menjadi momentum untuk mengenang kembali sosok ulama yang memiliki peran dalam pendidikan dan pengembangan syiar Islam di Aceh.

Keteladanan dan pengabdian beliau terus dikenang oleh masyarakat dan menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan pendidikan dayah di Aceh.

Kehadiran Dek Fadh pada kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan Pemerintah Aceh terhadap ulama dan tradisi keilmuan Islam yang telah tumbuh serta berkembang di tengah masyarakat Aceh.

Peringatan haul diisi dengan rangkaian kegiatan keagamaan dan doa bersama untuk mengenang jasa serta mendoakan Abu H. Abdullah Hanafie, sekaligus memperkuat silaturahmi antara ulama, pemerintah, santri, dan masyarakat.

Plt Sekda Aceh Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis (1/10/2026).

Rangkaian upacara diawali penghormatan umum kepada inspektur upacara, laporan komandan upacara, mengheningkan cipta, pembacaan Teks Pancasila, serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, dilakukan pembacaan Naskah Ikrar dan Naskah Doa sebelum rangkaian upacara ditutup dengan laporan komandan upacara dan penghormatan umum kepada inspektur upacara.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Dalam kesempatan tersebut, Taufik mengingatkan jajaran Pemerintah Aceh agar nilai-nilai Pancasila tidak berhenti pada seremoni, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Pancasila harus menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Taufik.

Peringatan ini menjadi momentum bagi jajaran pemerintah untuk kembali meneguhkan komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara sekaligus memperkuat persatuan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Aceh.[]