Skandal Kuota Haji Terbongkar, KPK Seret Mantan Menag Yaqut ke Meja Tersangka

Jakarta | Jumat, 9 Januari 2026( Aceh dalam berita.com)— Tabir gelap pengelolaan kuota haji akhirnya tersibak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia.

Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (9/1/2026). KPK menegaskan langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengantongi bukti yang dinilai cukup kuat.

“Kami pastikan proses ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Fitroh.

Kasus ini menyentak publik lantaran menyangkut ibadah umat Islam yang selama ini selalu dibungkus dengan dalih pelayanan dan amanah. Namun di balik itu, KPK menduga terjadi permainan kuota yang berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penetapan tersangka, meski belum membuka secara gamblang konstruksi perkara maupun kemungkinan menyeret aktor lain. “Penyidikan masih berjalan,” katanya singkat.

Kuota Tambahan Diduga Disulap, Regulasi Dilanggar

Perkara ini bermula dari kuota haji tambahan 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Alih-alih dikelola sesuai aturan, penyidik KPK menduga kuota tersebut dibagi tidak sesuai undang-undang.

Padahal, Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 dengan tegas mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan itu justru dibagi rata 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus—sebuah kebijakan yang kini disorot tajam penyidik.

KPK menduga pembagian menyimpang tersebut membuka ruang keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk biro perjalanan haji, sekaligus memangkas hak jemaah reguler yang telah antre bertahun-tahun.

Lingkaran Dalam Ikut Terseret

Tak hanya Yaqut, KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kuota haji.

Sebelumnya, KPK juga telah mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro haji Maktour—menandakan perkara ini tidak berdiri sendiri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana berat.

Ujian Moral Pengelolaan Ibadah

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi negara, khususnya Kementerian Agama. Ibadah haji yang semestinya dijaga kesuciannya justru diduga dijadikan ladang transaksi kekuasaan dan kepentingan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK:

apakah kasus ini akan berhenti pada dua nama, atau justru membuka borok sistemik pengelolaan haji yang selama ini tertutup rapat.

Mengenal Sosok Ipda Hamnil, Danup Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-81 di Aceh Selatan

Tapaktuan ( Inforakyataceh ) Upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Lapangan Naga, Aceh Selatan, berlangsung khidmat, Senin, 17 Agustus 2026.

Di balik jalannya upacara yang tertib dan khidmat itu, terdapat sosok Komandan Upacara (Danup) yang mencuri perhatian karena memegang peran penting dalam memastikan seluruh rangkaian prosesi berjalan sesuai rencana. Sosok tersebut adalah Ipda Hamnil, S.H., M.H., CPM.Dari informasi yang berhasil dihimpun redaksi, Ipda Hamnil saat ini menjabat sebagai Pamapta 2 SPKT Polres Aceh Selatan Polda Aceh.

Ia merupakan lulusan Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Brimob tahun 2006 dan mengawali kariernya di Satbrimobda Polda Aceh pada 2006 hingga 2013.Setelah beberapa tahun mengabdi di pasukan baret biru, perjalanan kariernya berlanjut di bidang lalu lintas. Pada 2013, ia dipercaya sebagai Bintara Umum SIBPKB Subditregident Ditlantas Polda Aceh.

Di bidang tersebut, Hamnil tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan pengembangan, antara lain pelatihan penerbitan BPKB dan STNK serta pendidikan pengembangan personel bidang kepemilikan kendaraan bermotor.Namun, yang sangat membanggakan, Ipda Hamnil juga merupakan satu-satunya personel di Polda Aceh yang dipercaya sebagai Tenaga Pendidik (Gadik) Korlantas Polri di bidang Registrasi dan Identifikasi (Regident).

Pengalaman di berbagai bidang kepolisian itu kemudian menjadi bekal bagi Hamnil untuk mengikuti Sekolah Inspektur Polisi (SIP) tahun 2025. Setelah lulus dengan nama resimen Citta Dharma Laksita (CDL), ia ditempatkan di Polres Aceh Selatan hingga kini.Perjalanan pengabdiannya juga dihiasi sejumlah penghargaan.

Hamnil tercatat menerima Satyalancana Pengabdian 8 Tahun pada 2014 dan Satyalancana Pengabdian 16 Tahun pada 2022. Ia juga pernah menerima penghargaan dari Presiden pada 2016 sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya.Di luar pendidikan kepolisian, Ipda Hamnil juga memiliki latar belakang akademik yang cukup mentereng. Ia lulusan Sarjana Hukum Universitas Abulyatama, Banda Aceh, pada 2022.

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Sumatera Utara dan menyelesaikannya pada 2025.Ia juga memiliki sertifikasi profesi Certified Professional Mediator (CPM), yang memperkuat kapasitasnya dalam membangun komunikasi, menyelesaikan persoalan, dan mencari jalan keluar melalui pendekatan mediasi.Perjalanan karier hingga dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih HUT ke-81 Kemerdekaan RI di daerah kelahirannya menjadi bagian dari proses panjang pengabdian seorang anggota Polri.

Bagi Hamnil, setiap penugasan memiliki makna dan tanggung jawab tersendiri.Pria kelahiran Aceh Selatan, 17 April 1987, itu menilai penunjukan dirinya untuk memimpin upacara hari kemerdekaan di daerah kelahirannya bukan sekadar tugas kedinasan, tetapi juga sebuah kehormatan dan tanggung jawab moral untuk memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakatnya.“Menjadi Komandan Upacara pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan suatu kehormatan bagi saya, terlebih saya diberikan kepercayaan untuk memimpin upacara di daerah kelahiran saya,” ujar Hamnil usai upacara.

Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya, termasuk dukungan dari Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadhliansah beserta seluruh jajaran. Kepercayaan tersebut, kata dia, menjadi motivasi untuk menjalankan setiap tugas dengan penuh disiplin, ketenangan, dan tanggung jawab.“Kini tanggung jawab ini bukan lagi sekadar membawa nama Polres, melainkan membawa kehormatan bagi Kabupaten Aceh Selatan.

Karena itu, sebagai putra daerah, saya telah berusaha memberikan yang terbaik dalam prosesi paling sakral pada peringatan Hari Kemerdekaan ini,” jawabnya singkat dan tegas.

4.833 Narapidana dan Anak Binaan di Aceh Terima Remisi HUT ke-81 Kemerdekaan RI*

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Sebanyak 4.833 narapidana dan anak binaan pemasyarakatan di Aceh memperoleh Remisi Umum dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026.‎‎

Penyerahan remisi secara simbolis dilakukan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (dek Fadh) kepada sejumlah penerima dalam seremoni yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (17/8/2026).‎‎

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Aceh, terdapat 4.849 orang yang diusulkan memperoleh Remisi Umum pada tahun ini.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.833 orang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Remisi Umum, sementara 16 orang tidak mendapatkan SK remisi.‎‎Dari 4.833 penerima remisi, sebanyak 4.806 merupakan narapidana dewasa dan 27 orang merupakan anak binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).‎‎

Remisi yang diberikan terbagi dalam dua kategori, yakni Remisi Umum I (RU I) dan Remisi Umum II (RU II). Sebanyak 4.808 orang menerima RU I, sedangkan 25 orang menerima RU II yang membuat penerimanya langsung bebas.‎‎Untuk RU I, sebanyak 525 orang memperoleh remisi satu bulan, 1.006 orang memperoleh remisi dua bulan, 1.379 orang memperoleh remisi tiga bulan, 796 orang memperoleh remisi empat bulan, 721 orang memperoleh remisi lima bulan, dan 381 orang memperoleh remisi enam bulan.‎‎Sementara itu, penerima RU II terdiri atas tujuh orang yang memperoleh remisi satu bulan, lima orang memperoleh remisi dua bulan, delapan orang memperoleh remisi tiga bulan, tiga orang memperoleh remisi empat bulan, dan dua orang memperoleh remisi lima bulan.

‎‎Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia pada pemberian Remisi Umum bagi narapidana dan Pengurangan Masa Pidana Umum bagi Anak Binaan.‎‎Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa momentum peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan untuk meneguhkan komitmen dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

‎‎Dalam sistem pemasyarakatan, komitmen tersebut diwujudkan melalui penegakan hukum yang berkeadilan, perlakuan yang manusiawi, serta pemberian kesempatan kepada warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi di tengah masyarakat.‎‎”Pemberian remisi merupakan penghargaan atas keberhasilan warga binaan dalam menjalani proses pembinaan sekaligus menjadi bagian dari proses reintegrasi sosial,” ujar Fadhlullah membacakan sambutan Menteri.‎‎

Pada 2026, Pemerintah memberikan Remisi Umum kepada 173.706 narapidana dan Pengurangan Masa Pidana kepada 1.085 Anak Binaan di seluruh Indonesia.‎‎Kepada para penerima remisi, Menteri menyampaikan ucapan selamat dan meminta agar kesempatan tersebut dijadikan motivasi untuk terus mengikuti pembinaan, meningkatkan keterampilan, menjaga disiplin, serta tidak mengulangi tindak pidana.‎‎Sementara kepada Anak Binaan, Menteri berpesan agar mereka terus belajar, membangun cita-cita, menghormati orang tua dan guru, serta mempersiapkan masa depan sebagai generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia.‎‎

Dalam sambutan tersebut Fadhlullah juga menyampaikan apresiasi Menteri kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan dan meminta agar integritas, profesionalisme, serta kualitas pelayanan terus dijaga.‎‎Ia menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap narkotika, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, maupun pelanggaran hukum dan etik.‎‎Untuk itu, seluruh pihak diajak untuk bersama-sama membangun Sistem Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, humanis, dan berintegritas demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur menuju Indonesia Emas 2045. []

*Sekda Aceh Apresiasi Paskibraka 2026, Tekankan Semangat Pengabdian Generasi Muda*

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, M.PA, menghadiri temu ramah dan jamuan makan malam bersama anggota Paskibraka Provinsi Aceh Tahun 2026 di Restoran Pendopo Meuligoe Gubernur Aceh, Senin malam (17/8/2026).

Acara tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh; Kepala Dinas Pendidikan Aceh; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh; serta jajaran Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Aceh.

Temu ramah dan jamuan makan malam tersebut menjadi momentum kebersamaan sekaligus bentuk apresiasi Pemerintah Aceh kepada para anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Atas nama Pemerintah Aceh, Sekda menyampaikan selamat dan terima kasih kepada seluruh anggota Paskibraka Aceh 2026 yang telah melaksanakan tugas dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan kehormatan.Sekda menyampaikan bahwa menjadi Paskibraka bukan sekadar menjalankan tugas dalam sebuah upacara.

Di balik setiap langkah dan gerakan, terdapat tanggung jawab untuk menjaga kehormatan Sang Merah Putih sekaligus membawa nama baik keluarga, sekolah, dan Provinsi Aceh.Untuk sampai pada tahap tersebut, para Paskibraka telah melalui proses yang tidak ringan, mulai dari latihan yang melelahkan, menjaga kedisiplinan, hingga menghadapi berbagai tantangan dengan kesabaran dan kekompakan.

Dalam suasana ramah tamah tersebut, Sekda mengajak para Paskibraka menikmati kebersamaan sekaligus menjadikan pengalaman selama bertugas sebagai bekal berharga untuk perjalanan mereka di masa mendatang.“Teruslah belajar, jaga akhlak dan pergaulan, hormati orang tua dan guru, serta tumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat,” pesan Sekda.

Sekda berharap dari barisan Paskibraka Aceh lahir generasi muda yang memiliki integritas, keberanian, kedisiplinan, dan semangat pengabdian, serta menjadi pemimpin yang berilmu, rendah hati, mencintai Aceh, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan kebangsaan.

Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua, pelatih, pamong, pengurus DPPI, serta seluruh panitia yang telah memberikan doa, perhatian, dan kerja keras dalam mendampingi para anggota Paskibraka.“Tugas mungkin telah selesai, tetapi semangat pengabdian baru saja dimulai,” ujar Sekda.🇮🇩 Dirgahayu Republik Indonesia!

Personel Polres Simeulue Kibarkan Bendera Merah Putih di Bawah Laut pada Hari Kemerdekaan

Simeulue ( Inforakyataceh ) Personel Polres Simeulue bersama personel Pos SAR dan LSM Ecosistem Impact mengibarkan Bendera Merah Putih di bawah laut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin, 17 Agustus 2026.

Pengibaran Bendera Merah Putih tersebut berlangsung di perairan Simeulue, tepatnya pada titik koordinat 2°32’02″N 96°23’11″E. Kegiatan yang dipimpin Kapolsek Teluk Dalam Ipda Wardika Saputra ini menjadi simbol nasionalisme sekaligus bentuk kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kapolres Simeulue AKBP Hendry Ferdinand Kennedy mengatakan, pengibaran Bendera Merah Putih di bawah laut bukan sekadar kegiatan untuk memperingati hari kemerdekaan, tetapi juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga laut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.”Ini merupakan wujud rasa nasionalisme sekaligus memperkuat simbol kedaulatan Indonesia sebagai bangsa maritim. Laut bukan hanya bagian dari wilayah negara, tetapi juga memiliki potensi besar yang harus kita jaga dan lestarikan bersama,” kata Hendry.

Selain itu, kata Hendry, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari dukungan terhadap Program ASRI yang dicanangkan Presiden RI, dengan semangat membangun lingkungan yang bersih, sehat, lestari, dan berkelanjutan, sekaligus sebagai upaya menjaga ekosistem laut serta kelestarian terumbu karang.”Pengibaran Bendera Merah Putih di bawah laut ini merupakan wujud dukungan terhadap Program ASRI Presiden RI, sekaligus menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik di daratan maupun lautan,” tutupnya.

BSI Kibarkan Merah Putih 81 Meter, Titipkan Semangat Bangkit untuk Aceh Tamiang

Aceh Tamiang ( Inforakyataceh ) 17 Agustus 2026 PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) turut mengambil peran dalam program Relawan Bakti BUMN (RBB) 2026 di Aceh Tamiang bertema “Menyemai Harapan di Tanah Tamiang”. Bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, BSI bersama relawan, santri, dan masyarakat mengikuti upacara di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, ditandai dengan pengibaran bendera Merah Putih sepanjang 81 meter sebagai simbol persatuan dan semangat untuk terus bangkit.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh pimpinan serta guru pesantren, para santri, tokoh masyarakat dan agama, serta relawan yang datang dari berbagai daerah. Kebersamaan ini menjadi gambaran semangat gotong royong dalam mengisi kemerdekaan.

Totok Sudiarto, Area Manager Lhokseumawe BSI, yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan, kehadiran RBB bukan sekadar menjalankan kegiatan, tetapi menjadi bagian dari upaya mengisi kemerdekaan melalui pengabdian.

“Kehadiran Relawan Bakti BUMN bukan sekadar menjalankan sebuah kegiatan, tetapi merupakan bagian dari ikhtiar untuk mengisi kemerdekaan melalui pengabdian. Kami datang membawa tenaga dan bantuan, tetapi sesungguhnya kami juga datang untuk belajar dari masyarakat Aceh Tamiang tentang keteguhan, gotong royong, dan keberanian untuk bangkit,” ujar Totok.

Semangat bangkit tersebut menjadi semakin bermakna mengingat Aceh Tamiang pernah menghadapi banjir pada November 2025 yang turut berdampak pada lingkungan pesantren. Dari pengalaman tersebut, masyarakat menunjukkan ketangguhan dan solidaritas untuk kembali bangkit.

“Kemerdekaan bukan berarti kita terbebas dari ujian. Kemerdekaan adalah ketika kita tidak membiarkan ujian mematikan harapan. Karena itu, melalui kegiatan ini kami ingin terus menyalakan semangat untuk bangkit dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat Aceh Tamiang,” lanjut Totok.

Kegiatan RBB 2026 di Aceh Tamiang ini diikuti oleh para peserta dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Taspen (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), Perum Bulog, PT Reska Multi Usaha, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), serta BSI melalui keikutsertaan para Digital Ranger BSI. Kehadiran lintas BUMN tersebut menjadi wujud semangat kolaborasi dan gotong royong dalam menjalankan pengabdian di Aceh Tamiang.

Bagi BSI, keterlibatan dalam RBB 2026 di Aceh Tamiang tidak hanya sebagai relawan, tetapi juga sebagai bagian dari penanggung jawab rangkaian kegiatan. Kehadiran ini menjadi wujud komitmen BSI untuk terus hadir lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan manfaat melalui semangat kolaborasi dan pengabdian.

Rangkaian kegiatan selanjutnya akan diisi dengan program sosial, lingkungan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat hingga 19 Agustus 2026.

Melalui partisipasi dalam program Relawan Bakti BUMN 2026 di Aceh Tamiang ini, BSI terus memperkuat perannya sebagai Sahabat Finansial, Sosial, dan Spiritual, sekaligus menerjemahkan semangat kemerdekaan ke dalam aksi nyata bagi masyarakat.

Kapolda Aceh Ikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengikuti apel kehormatan dan renungan suci yang digelar di Taman Makam Pahlawan (TMP) Banda Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Minggu malam, 16 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut dimulai tepat pukul 00.00 WIB dan merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto menjelaskan, apel kehormatan dan renungan suci merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengabdikan diri serta mengorbankan jiwa dan raga demi membela Tanah Air.

“Penghormatan ini bukan hanya ditujukan kepada para pahlawan yang dimakamkan di TMP, tetapi juga kepada mereka yang tidak dikenal nama maupun tempat pemakamannya, yang telah gugur dalam perjuangan di seluruh pelosok negeri,” ujar Joko.

Apel kehormatan dan renungan suci tersebut dipimpin Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo. Dalam kesempatan itu, Pangdam bersama seluruh peserta apel turut mendoakan agar arwah para pahlawan mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa.“Hormat yang sebesar-besarnya atas keridaan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi kepada nusa dan bangsa. Semoga mendapat tempat terbaik di sisi-Nya,” ucap Joko Krisdiyanto, sebagaimana doa yang dipanjatkan dalam apel tersebut.

Pimpin Upacara HUT RI ke-81, Wagub Aceh Serukan Jaga Perdamaian dan Wujudkan Aceh Sejahtera

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (dek Fadh) menyerukan kepada seluruh rakyat Aceh untuk menjaga perdamaian dan bahu-membahu mewujudkan Aceh yang sejahtera. Pesan itu disampaikan Fadhlullah usai memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Senin (17/8/2026).

“Kepada seluruh rakyat Aceh, mari kita jaga perdamaian dan bahu-membahu wujudkan Aceh sejahtera,” kata Fadhlullah kepada wartawan usai upacara.Ia menegaskan, keamanan dan kenyamanan merupakan hal utama yang harus dijaga agar masyarakat Aceh dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang, termasuk dalam menjalankan ibadah.“Keamanan dan kenyamanan adalah utama, agar masyarakat Aceh tenang melakukan aktivitas, terutama beribadah,” ujarnya.

Sebelumnya, Fadhlullah bertindak sebagai inspektur upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang dipusatkan di Lapangan Blang Padang. Ia juga memimpin pembacaan Pancasila dalam rangkaian upacara tersebut.Pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dipimpin Ketua DPR Aceh Zulfadli, sedangkan pembacaan doa dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh Azhari.

Upacara dipimpin Komandan Upacara Letnan Kolonel Infanteri Dana Pranata, yang juga menjabat Komandan Batalyon Infanteri 112/Dharma Jaya.Prosesi pengibaran bendera Merah Putih dilakukan oleh Paskibraka Aceh. Pembawa baki bendera adalah Kasyfa Zayyan Latjuba, siswi SMA Negeri 11 Banda Aceh.Tiga pengibar bendera yakni M Alahza Kusuma dari SMA Negeri 1 Aceh Barat, Rizky Maulana Alsyukhran dari SMA Negeri 1 Tapaktuan, dan Fatur Rachman dari SMA Negeri 1 Langsa.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam upacara tersebut, di antaranya Pangdam Iskandar Muda Joko Hadi Susilo, Kapolda Aceh Ruddi Setiawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, serta Ketua TP PKK Aceh Marlina Muzakir.Usai upacara, Wagub dan seluruh peserta upacara lainnya melanjutkan agenda selanjutnya, yaitu mengikuti secara virtual dari Anjong Mon Mata komplek meuligoe Gubernur Aceh upacara peringatan detik detik proklamasi Kemerdekaan RI yang dilaksanakan di Istana Negara IKN dan Istana Merdeka Jakarta.[]

Rapat Forkompimda Aceh Bahas Dinamika Kerusuhan pada Hari Damai Aceh

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Dinamika kerusuhan yang diwarnai penaikan Bendera Bintang Bulan pada Hari Damai Aceh menjadi fokus diskusi dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Minggu (16 Agustus 2026).

Rapat Forkopimda ini dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), yang sebelumnya telah mendapat arahan dari Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. “Arahannya terutama segera melaksanakan rapat Forkopimda dan mencari akar masalah dan solusi terhadap peristiwa menonjol yaitu kerusahan yang terjadi di Aceh,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.

Peristiwa yang menonjol terjadi di Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh, pada Sabtu (15 Agustus 2026). Di sini terjadi penurunan Bendera Merah Putih dan penaikan Bendera Bintang Bulan. Sedangkan di Pendopo Gubernur yang tak jauh dari Masjid Raya Baiturrahman, terjadi perusakan Lambang Negara Burung Garuda, penurunan Bendera Merah Putih, dan penaikan Bendera Bintang Bulan.Nurlis menjelaskan Wagub Dek Fadh membuka rapat yang berlangsung sekitar dua jam. Rapat Forkopimda dihadiri seluruh unsur Forkopimda tersebut, menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Di antaranya adalah menjaga Aceh tetap aman, damai dan kondusif. “Semua pihak diminta menahan diri mencegah aksi serupa dan mengutamakan pendekatan persuasive,” kata Nurlis. “Menguatkan komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan eksponen masyarakat.”Selain itu, Nurlis menambahkan, semua pihak diminta membangun satu narasi komunikasi publik yang menenangkan dan menyejukkan, melalui himbauan. “Juga menegaskan bahwa perdamaian Aceh adalah fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik kedepan,” kata Nurlis.

Sedangkan terhadap persoalan bendera, Pemerintah Aceh dan DPRA akan melakukan konsultasi ke Mendagri untuk adanya kepastian hukum.Selain itu, Wagub mengimbau semua pihak di Aceh untuk sama-sama menciptakan keamanan dan kenyamanan di Aceh. “Berbagai persoalan yang menjadi pemicu kerusuhan kemarin sudah kami bahas, dan kami carikan solusinya yang terbaik untuk rakyat Aceh,” kata Wagub Dek Fadh di Banda Aceh, Minggu (16 Agustus 2026).[]

Sekda Aceh Terima Lencana Melati, Penghargaan Tertinggi Gerakan Pramuka

Jakarta ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, menerima Lencana Melati, salah satu penghargaan tertinggi Gerakan Pramuka, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kiprahnya dalam mendukung perkembangan Gerakan Pramuka. Penghargaan tersebut dianugerahkan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, pada Upacara Hari Pramuka ke-65 Tahun 2026 yang berlangsung di Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (14/8).

Dalam kesempatan tersebut, M. Nasir menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diperoleh. Ia menyampaikan, Lencana Melati bukan sekadar penghargaan pribadi, melainkan juga dorongan untuk terus berbuat bagi kemajuan Pramuka di Aceh.

Menurutnya, penghargaan itu turut mencerminkan apresiasi terhadap kerja kolektif seluruh unsur Gerakan Pramuka di Aceh dalam membina generasi muda.“Alhamdulillah, ini menjadi semangat bagi kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi Gerakan Pramuka, khususnya di Aceh.

Pramuka harus terus hadir membentuk generasi muda yang berkarakter, tangguh, disiplin, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat,” ujarnya.Penganugerahan Lencana Melati tersebut tidak terlepas dari kiprah M. Nasir dalam mendukung kegiatan dan pengembangan Gerakan Pramuka di Aceh. Saat ini, M. Nasir diketahui mengemban amanah sebagai Sekretaris Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Aceh, setelah sebelumnya ia juga dipercaya sebagai Wakil Bendahara Kwartir Daerah (Kwarda) Aceh selama dua periode.

Dalam prosesi penerimaan penghargaan, M. Nasir turut didampingi Ketua Harian Kwarda Aceh dan Sekretaris Kwarda Aceh, Darmawan. Penghargaan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama untuk memajukan Gerakan Pramuka di Aceh, terutama dalam membina generasi muda agar tumbuh sebagai pribadi yang berkualitas, berkarakter, dan memiliki semangat pengabdian. []

Kapolri: 895 Jembatan Merah Putih Presisi Berikan Manfaat bagi 2 Juta Masyarakat

Jakarta ( Inforakyataceh ) Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. melaporkan capaian pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi dalam acara peresmian Jembatan TNI-Polri dan sumber air bersih oleh Presiden Republik Indonesia, Kamis (13/8/2026).

Kapolri menyampaikan bahwa Polri telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda. Dari jumlah tersebut, 874 jembatan telah selesai, 17 jembatan masih dalam tahap pembangunan, dan 4 jembatan dalam tahap perencanaan.“874 jembatan yang telah selesai dibangun memiliki total panjang 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa, dan memberikan manfaat bagi 2 juta orang, mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum,” ujar Kapolri.

Kapolri menuturkan, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perdesaan.“Kami berharap pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi tentunya dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat melalui kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan, kemudian juga tentunya akses bagi para pelajar yang akan menuju ke sekolah, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan,” kata Kapolri.

Khusus di wilayah Banten, Polri telah membangun dan merevitalisasi 145 jembatan dengan total panjang sekitar 3 kilometer. Infrastruktur tersebut menghubungkan 203 desa dan memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu jiwa. Capaian tersebut menjadikan Polda Banten sebagai wilayah dengan jumlah pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi terbanyak dibandingkan Polda lainnya.Selain Banten, pembangunan juga dilaksanakan di berbagai wilayah, antara lain Polda Jawa Barat sebanyak 137 jembatan, Polda Riau 110 jembatan, Polda Jawa Tengah 86 jembatan, dan Polda Sumatera Selatan 81 jembatan.

Pembangunan juga terus dilakukan di Polda-Polda lainnya dengan rata-rata 20 hingga 30 jembatan di setiap wilayah.Tak hanya pembangunan reguler, Polri turut membangun 39 jembatan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya merupakan Jembatan Bailey, yakni empat unit di Provinsi Aceh dan dua unit di Provinsi Sumatera Barat.

Pembangunan tersebut ditujukan untuk memulihkan akses masyarakat, memperlancar mobilitas, serta menghubungkan kembali wilayah yang terdampak bencana.Peresmian secara khusus dipusatkan di Jembatan Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Bayah Barat dengan Desa Darmasari dan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 8.000 jiwa.

Dalam kegiatan tersebut, Polri juga memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat, di antaranya 7.500 paket sembako, 1.000 paket tas pelajar, 140 buah kacamata gratis, layanan SIM gratis, serta bakti kesehatan.Kapolri menegaskan, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan membersamai masyarakat, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar dan membuka akses bagi masyarakat di berbagai wilayah.“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus terus bersama-sama berada di tengah-tengah rakyat, serta memahami dan mengerti apa yang menjadi masalah di masyarakat,” ujar Kapolri.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang memberikan semangat kepada seluruh personel TNI-Polri untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan nasional.Menutup sambutannya, Kapolri menyatakan Polri akan terus berkomitmen menjalankan arahan Presiden agar institusi kepolisian senantiasa dekat dengan masyarakat.“Polri kita lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi polisi rakyat. Semoga amanah dan pesan dari Bapak betul-betul bisa kita laksanakan dan kita bisa memberikan pengabdian terbaik agar terciptanya Polri untuk masyarakat,” pungkas Kapolri.