Skandal Kuota Haji Terbongkar, KPK Seret Mantan Menag Yaqut ke Meja Tersangka

Jakarta | Jumat, 9 Januari 2026( Aceh dalam berita.com)— Tabir gelap pengelolaan kuota haji akhirnya tersibak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia.

Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (9/1/2026). KPK menegaskan langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengantongi bukti yang dinilai cukup kuat.

“Kami pastikan proses ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Fitroh.

Kasus ini menyentak publik lantaran menyangkut ibadah umat Islam yang selama ini selalu dibungkus dengan dalih pelayanan dan amanah. Namun di balik itu, KPK menduga terjadi permainan kuota yang berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penetapan tersangka, meski belum membuka secara gamblang konstruksi perkara maupun kemungkinan menyeret aktor lain. “Penyidikan masih berjalan,” katanya singkat.

Kuota Tambahan Diduga Disulap, Regulasi Dilanggar

Perkara ini bermula dari kuota haji tambahan 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Alih-alih dikelola sesuai aturan, penyidik KPK menduga kuota tersebut dibagi tidak sesuai undang-undang.

Padahal, Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 dengan tegas mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan itu justru dibagi rata 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus—sebuah kebijakan yang kini disorot tajam penyidik.

KPK menduga pembagian menyimpang tersebut membuka ruang keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk biro perjalanan haji, sekaligus memangkas hak jemaah reguler yang telah antre bertahun-tahun.

Lingkaran Dalam Ikut Terseret

Tak hanya Yaqut, KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kuota haji.

Sebelumnya, KPK juga telah mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro haji Maktour—menandakan perkara ini tidak berdiri sendiri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana berat.

Ujian Moral Pengelolaan Ibadah

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi negara, khususnya Kementerian Agama. Ibadah haji yang semestinya dijaga kesuciannya justru diduga dijadikan ladang transaksi kekuasaan dan kepentingan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK:

apakah kasus ini akan berhenti pada dua nama, atau justru membuka borok sistemik pengelolaan haji yang selama ini tertutup rapat.

Kak Na dan Satu Cup Eskrim untuk Para Siswa Tangguh Bireuen

BIREUEN ( Inforakyataceh ) Ada saja cara Marlina Muzakir untuk menghadirkan keceriaan untuk para bocah. Sesaat sebelum meninggalkan MIN 9 Bireuen usai menyalurkan bantuan tas dan alat tulis serta seragam sekolah, Kak Na mentraktir satu cup Eskrim untuk masing-masing siswa.Pemandangan penuh keceriaan tersebut berlangsung di halaman depan MIN 9 Bireuen, tepatnya di Gampong Dayah Masjid Kecamatan Kuta Blang, Selasa (11/8/2026).

“Siapa mau eskrim?” Tanya Kak Na kepada para siswa, sontak saja jawaban “Saya, saya, saya bunda,” riuh reda menjawab pertanyaan dari first lady Aceh itu.“Yok, Bunda traktir tapi antri yang tertib ya,” ucap Kak Na mengingatkan para siswa.Untuk diketahui bersama.

Kehadiran istri Gubernur Aceh itu ke Kota Juang adalah untuk menyerahkan bantuan paket alat sekolah, seragam sekolah serta paket makanan olahan serba ikan untuk siswa PAUD RA Darussunnah dan siswa MIN 9 Bireuen.Pada kesempatan tersebut, Kak Na mengajak para guru dan siswa untuk bersyukur, karena proses belajar mengajar di MIN 9 sudah mulai normal dan seluruh kelas sudah bisa dimanfaatkan seperti sedia kala.

“Mari kita syukuri keadaan saat ini yang telah mulai normal, karena di beberapa Gampong lain di wilayah terdampak, sebahagian besar masih harus belajar di sekolah darurat, yang diselenggarakan seadanya di Masjid Gampong maupun di tenda-tenda,” ucap Kak Na.

“Tetap semangat belajar ya anak-anak bunda semua, selalu patuhi orang tua ananda dan hormati para guru. Jangan lupa do’akan teman-teman kalian di lokasi terimbas bencana lainnya di Aceh, agar bisa segera bersekolah secara normal seperti yang ananda rasakan sekarang. Tetap jadi Aceh yang hebat dan tangguh ya anak-anak bunda semua,” imbau Kak Na.

Untuk diketahui bersama, MIN 9 Bireuen merupakan salah satu sekolah ini terimbas banjir, yang terjadi pada penghujung Oktober 2025 lalu.Pada kunjungan tersebut, Kak Na turut didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bireuen Sadriah Mukhlis serta sejumlah tamu undangan lainnya. []

Masuk Grand Final LCC Empat Pilar MPR-RI, Sekda Nasir: Siswa SMA 2 Banda Aceh Wajib Masuk Karantina

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, menerima kedatangan 10 siswa SMA 2 Banda Aceh pemenang Lomba Cerdas-Cermat Empat Pilar MPR-RI 2026 tingkat Provinsi Aceh di ruang rapat Setda Aceh, Banda Aceh, Selasa (11 Agustus 2026). “Selamat ya. Persiapkan diri dengan baik untuk meraih yang terbaik pada tingkat nasional,” kata Sekda Nasir.

Para siswa tersebut adalah Aslan Sagusta Putra, Muhammad Zaghlul Rizky Hasibuan, Fasya Elfariez, Recha Anggreani Fauzan, Misha Fathia, Syalsa Billa Azira T, Selsy Adilla Azira T, Naila, Anjani Sakhi Azaria Syahla, dan Annora Sasikirana. Mereka menuju Grand Final Lomba Cerdas-Cermat Empat Pilar MPR-RI 2026 tingkat nasional bersama 38 SMA lain dari berbagai provinsi di Indonesia.

Para siswa itu datang ke kantor Gubernur Aceh didampingi Kepala Sekolah SMA 2 Banda Aceh, Dr Herlina Dewi, bersama sejumlah guru. Mereka difasilitasi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, dan Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni.

Hadir juga para dewan juri cerdas-cermat Empat Pilar tingkat Provinsi Aceh, Prof. Dr. Syafrizal Abbas, Dr. M Yasir Putra Utama, dan Dr Nurlis Effendi.Kepada Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala SMA 2 Banda Aceh, Sekda Nasir berpesan agar 10 siswa tersebut dikarantina untuk mempersiapkan diri ke tingkat nasional.

“Mereka harus digembleng dan masuk karantina. Carikan tempat yang bagus, sediakan semua kebutuhan mereka. Jangan sampai kelelahan, istirahat yang cukup, dan jangan sakit,” pesan Sekda Nasir.

Sekda Nasir menjamin mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan tersebut. “Nanti saya dan Pak Kadis Pendidikan Aceh (Murthalamuddin) yang mencari anggarannya. Jadi soal biaya nggak perlu khawatir dan tak perlu dipikirkan. Biar kami yang sediakan,” katanya. “Mereka wajib masuk Training Center selama seminggu.

Kita punya waktu 10 hari. Selama kompetisi, mereka harus disiapkan. Tidak ada kompetisi tanpa persiapan. Jadi harus disiapkan sehingga kompetitif. Nanti masuk final tingkat nasional, kami datang untuk menyaksikan dan memberi semangat.”Kadis Pendidikan Aceh Murthalamuddin menyampaikan terimakasihnya kepada Sekda Nasir yang telah memberi apresiasi untuk siswa-siswa SMA 2 Banda Aceh tersebut. “Kami, di Dinas Pendidikan Aceh tentu wajib menjalankan amanah Pak Sekda.

Bagaimana pun para siswa ini perlu diberi perhatian yang terbaik agar mereka dapat berkompetisi dengan bagus,” katanya.Mendapat apresiasi seperti itu, Kepala SMA 2 Banda Aceh Herlina Dewi sangat bersyukur. “Baru kali ini kami mendapat apresiasi seperti ini. Kami akan berusaha keras untuk dapat berkompetisi dengan baik nanti,” katanya.[]

Bupati Aceh Besar Hadiri Pelantikan PAW Anggota DPRK H Abdul Razak

KOTA JANTHO ( Inforakyataceh ) Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris bersama Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil menghadiri Rapat Paripurna DPRK Aceh Besar dengan agenda Pengucapan Sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Besar Sisa Masa Jabatan Tahun 2024–2029 atas nama H Abdul Razak. Prosesi tersebut berlangsung khidmat di Ruang Rapat Paripurna DPRK Aceh Besar, Senin (10/8/2026).

Dalam rapat paripurna tersebut, H. Abdul Razak dari Partai Amanat Nasional (PAN) resmi dilantik sebagai Anggota DPRK Aceh Besar Pengganti Antar waktu menggantikan almarhum Ahmad Zainuri, S.T., yang meninggal dunia pada 11 April 2026. Pengangkatan H. Abdul Razak tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.1.4.2/655/2026 tanggal 3 Agustus 2026 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menyampaikan ucapan selamat kepada H. Abdul Razak atas amanah baru yang diemban.

Ia berharap anggota DPRK yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas serta membangun sinergi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.“Selamat kepada Saudara H. Abdul Razak yang telah mengucapkan sumpah sebagai Anggota DPRK Aceh Besar Pengganti Antar waktu. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Mari kita terus memperkuat kerja sama dan saling mengisi antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Muharram Idris.

Bupati juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas dedikasi almarhum Ahmad Zainuri selama menjalankan tugas sebagai Anggota DPRK Aceh Besar. Menurutnya, almarhum telah menjadi bagian penting dalam membangun kemitraan antara lembaga legislatif dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.“Pada kesempatan ini, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa, kerja keras, serta pengabdian almarhum Ahmad Zainuri selama menjalankan tugas sebagai Anggota DPRK Aceh Besar.

Mari kita bersama-sama mendoakan semoga seluruh amal ibadah dan kebaikan almarhum diterima oleh Allah SWT, diampuni segala kesalahannya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” ungkapnya.Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti, SIKom mengatakan pelaksanaan PAW tersebut merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan untuk mengisi kekosongan kursi DPRK Aceh Besar setelah meninggalnya Ahmad Zainuri, S.T., dari Partai Amanat Nasional pada 11 April 2026.

Prosesi pengucapan sumpah dan janji berlangsung dalam suasana khidmat dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti, SIkom Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan H. Abdul Razak agar menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.“Saya percaya Saudara H. Abdul Razak akan melaksanakan tugas sebagai anggota DPRK Aceh Besar dengan sebaik-baiknya, sesuai tanggung jawab yang diamanahkan.

Jalankan tugas dengan penuh kesungguhan, jaga kepercayaan masyarakat, serta senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap pelaksanaan tugas,” kata Abdul Muchti.Ia juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ahmad Zainuri sekaligus memberikan apresiasi atas pengabdian yang telah diberikan almarhum selama menjadi Anggota DPRK Aceh Besar.“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRK Aceh Besar, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Ahmad Zainuri.

Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala jasa, dedikasi, serta pengabdian yang telah beliau berikan selama menjalankan amanah sebagai Anggota DPRK Aceh Besar. Semoga seluruh amal kebaikan almarhum diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujarnya.

Abdul Muchti menambahkan, kehadiran H. Abdul Razak di DPRK Aceh Besar diharapkan dapat memberikan energi baru bagi lembaga legislatif, khususnya dalam memperkuat Fraksi Partai Amanat Nasional.

Ia juga berharap H. Abdul Razak dapat berkontribusi dalam menjalankan tiga fungsi utama DPRK, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.“Berdasarkan Pasal 180 Ayat (3) Peraturan DPRK Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRK Aceh Besar, anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan dewan dari anggota DPRK yang digantikannya.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Saudara H. Abdul Razak ditempatkan sebagai anggota Badan Musyawarah, anggota Badan Kehormatan, serta anggota Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh DPRK Aceh Besar,” jelasnya.

Menurut Abdul Muchti, tantangan pembangunan Aceh Besar ke depan membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara DPRK Aceh Besar, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, serta seluruh jajaran Forkopimda.

Kemitraan tersebut dinilai penting untuk memastikan berbagai program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.“Karena itu, mari kita terus menjaga dan memperkuat kemitraan yang harmonis antara DPRK Aceh Besar dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama seluruh unsur Forkopimda. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, kita dapat bersama-sama mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Besar,” pungkasnya.(**)

Harkamtibmas Wilkum Polsek Tangse Tetap Kondusif, Tindak Lanjut Akun TikTok Polda Aceh lakukan Verifikasi terhadap Kapolsek Tangse.‎‎

Sigli – Polres Pidie memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Tangse tetap aman dan kondusif menyusul beredarnya akun media sosial TikTok yang dikaitkan dengan Kapolsek Tangse. Senin, 10/8/2026.‎‎

Menindaklanjuti hal tersebut, terhadap personel yang bersangkutan Polda Aceh saat ini sedang melakukan Verifikasi dan klarifikasi oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Aceh. Verifikasi tersebut merupakan bagian dari proses penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.‎‎

Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, S.I.K, M.I.K juga telah menunjuk Pelaksana Tugas Kapolsek Tangse untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.‎‎Penunjukan Plt. tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga stabilitas Kamtibmas, efektivitas pelayanan masyarakat, serta memastikan situasi di wilayah hukum Polsek Tangse tetap aman dan kondusif sembari menunggu hasil klarifikasi dan keputusan lebih lanjut dari Polda Aceh mengingat yang bersangkutan sebagai Perwira dan sesuai prosedur hukum yang melakukan verifikasinya dilakukan Bid Propam Polda Aceh.

‎‎Polres Pidie menghormati seluruh proses yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan kepada Bidang Propam sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.‎‎Polres Pidie mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi serta tetap mengedepankan sikap bijak dalam menggunakan media sosial.‎‎

Polri berkomitmen untuk terus menjaga profesionalisme, kedisiplinan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap persoalan yang berkaitan dengan anggota Polri akan ditangani melalui mekanisme internal sesuai aturan yang berlaku.‎‎Dengan langkah tersebut, Polres Pidie memastikan kehadiran dan pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polsek Tangse, tetap berjalan optimal serta situasi Kamtibmas tetap terjaga dengan baik.‎

Kak Na: TP PKK Aceh Siap Dukung Suksesnya Gelaran Aceh Cullinary Festival 2026*

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung suksesnya gelaran Aceh Cullinary Festival 2026, yang akan berlangsung pada 11-14 September 2026.Penegasan tersebut disampaikan istri Gubenur Aceh itu, saat menerima audiensi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Dedy Yuswadi, Senin (10/8/2026).

“TP PKK Aceh tentu sangat siap untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Aceh, dalam hal ini Disbudpar Aceh dalam upaya menyukseskan kegiatan Aceh Cullinary Festival 2026,” ujar perempuan yang akrab disapa Kak Na itu.

“Secepatnya saya akan berkoordinasi dengan pengurus TP PKK kabupaten dan kota agar menyosialisasikan event di wilayah masing- masing dan tentu saja untuk turut mengirimkan peserta pada kegiatan ini,” sambung Kak Na.Istri Gubernur Aceh itu menambahkan, keterwakilan 23 kabupaten dan kota pada event ini menjadi sebuah sarana mempromosikan ragam jenis makanan Aceh dari seluruh wilayah kabupaten.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Dedy Yuswadi, menjelaskan, pertemuan Disbudpar bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Safrizal, pada hari ini adalah untuk melaporkan terkait peksanaan ACF 2026.“ACF tentu menjadi sarana yang sangat tepat bagi Aceh untuk mempromosikan adat budaya kita yang beragam, bahwa dat budaya Aceh bukan hanya tari dan wastra tetapi juga kulinernya yang beraneka ragam,” ucap Dedy. []

Kapolda Aceh Tegaskan Akan Kejar dan Miskinkan Bandar Narkotika

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menegaskan komitmennya untuk mengejar dan memiskinkan para bandar narkotika melalui penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan efek jera sekaligus memutus mata rantai peredaran narkotika hingga ke sumbernya.Ia juga mengingatkan para bandar, kurir, maupun pengguna agar segera menghentikan segala aktivitas yang berkaitan dengan narkotika.

Abituren Akabri 1996 itu menyatakan tidak akan ada ruang bagi siapa pun yang terlibat dalam peredaran narkotika, termasuk para pengedar yang selama ini meraup keuntungan dari bisnis haram tersebut.”Kepada para bandar, segera hentikan kegiatan atau kami akan tindak dengan tegas dan terukur. Yang pasti, para pengedar narkotika akan saya kejar dan saya akan buat mereka miskin,” tegas Ruddi Setiawan saat konferensi pers di Aula Presisi Polda Aceh, Senin, 10 Agustus 2026.

Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh personel Polda Aceh dan jajaran agar tidak mencoba-coba menggunakan narkotika jenis apa pun, termasuk narkotika jenis baru berupa cartridge vape getar yang mengandung liquid etomidate.

Setiap personel yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkotika akan menghadapi sanksi berat, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.Nantinya, Kapolda bersama Bidpropam akan melakukan pemeriksaan secara berkala, baik melalui tes urine maupun pemeriksaan terhadap vape yang digunakan personel.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan sekaligus upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan internal Polri.”Siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika akan saya tindak, termasuk anggota saya sendiri. Jadi, jangan ada yang coba-coba bermain narkotika. Sanksinya akan dipecat,” pungkas Kapolda Aceh dengan tegas.

‎Pemerintah Aceh Kirim Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Kebakaran di Aceh Tengah

‎Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Pemerintah Aceh segera mengirimkan bantuan tanggap darurat untuk membantu masyarakat terdampak kebakaran yang terjadi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu (9/8/2026).
‎
‎Kebakaran tersebut menghanguskan sejumlah bangunan usaha dan rumah warga di Kampung Jeget Ayu. Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, terdapat sejumlah pelaku usaha yang terdampak, mulai dari usaha sayur-mayur, kelontong, warung makan, apotek, toko emas, konter ponsel, bengkel, toko bangunan hingga usaha jahit. Selain itu, sebanyak 73 rumah pribadi turut terdampak, sehingga total bangunan yang tercatat dalam data mencapai 96 unit.
‎
‎Data tersebut juga mencatat sebanyak 60 kepala keluarga atau 243 jiwa terdampak akibat kejadian tersebut. Mereka terdiri dari 111 laki-laki dan 106 perempuan, termasuk 20 balita, lima ibu hamil dan satu penyandang disabilitas. Dalam kejadian itu, dua orang dilaporkan mengalami luka bakar.
‎
‎Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan komitmen Pemerintah Aceh untuk segera membantu masyarakat terdampak saat berbicara dengan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, melalui sambungan telepon pada malam kejadian. Dalam sambungan telepon tersebut, Haili Yoga melaporkan kepada Fadhlullah terkait insiden kebakaran tersebut dan meminta bantuan kepada Pemerintah Aceh.
‎
‎Fadhlullah mengatakan bantuan tanggap darurat sedang dipersiapkan dan dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kebakaran.
‎
‎“Pemerintah Aceh segera mengirimkan bantuan tanggap darurat untuk masyarakat yang terdampak. Kita ingin memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi dan masyarakat tidak menghadapi situasi ini sendirian. Kami juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus melakukan pendataan dan penanganan awal,” kata Fadhlullah.
‎
‎Bantuan yang disiapkan Pemerintah Aceh antara lain air mineral, biskuit, gula pasir, kecap, mi instan, minyak goreng, sambal dan sarden.
‎
‎Selain bahan pangan, bantuan juga mencakup tenda serbaguna/dome, paket perlengkapan dapur, paket family kit dan paket kids ware untuk mendukung kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
‎
‎Selain itu, Pemerintah Aceh telah menyediakan Bufferstock Sandang, Bahan Bangunan Rumah (BBR) di gudang logistik kabupaten yang segera didistribusikan ke lokasi bencana melalui pemerintah kabupaten.
‎
‎Fadhlullah juga meminta agar proses penanganan di lapangan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, terutama dalam memastikan kebutuhan warga terdampak serta kelompok rentan dapat terpenuhi.
‎
‎“Yang paling penting sekarang adalah masyarakat mendapatkan tempat yang aman dan kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi. Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten akan terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan pascakebakaran berjalan dengan baik,” ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Baitul Mal Aceh juga akan segera menyalurkan bantuan Rp 3 juta per Kepala Keluarga dan akan disalurkan kepada 73 KK sesuai data sementara yang diterima. []

‎
‎Banda Aceh – Pemerintah Aceh segera mengirimkan bantuan tanggap darurat untuk membantu masyarakat terdampak kebakaran yang terjadi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu (9/8/2026).
‎
‎Kebakaran tersebut menghanguskan sejumlah bangunan usaha dan rumah warga di Kampung Jeget Ayu. Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, terdapat sejumlah pelaku usaha yang terdampak, mulai dari usaha sayur-mayur, kelontong, warung makan, apotek, toko emas, konter ponsel, bengkel, toko bangunan hingga usaha jahit. Selain itu, sebanyak 73 rumah pribadi turut terdampak, sehingga total bangunan yang tercatat dalam data mencapai 96 unit.
‎
‎Data tersebut juga mencatat sebanyak 60 kepala keluarga atau 243 jiwa terdampak akibat kejadian tersebut. Mereka terdiri dari 111 laki-laki dan 106 perempuan, termasuk 20 balita, lima ibu hamil dan satu penyandang disabilitas. Dalam kejadian itu, dua orang dilaporkan mengalami luka bakar.
‎
‎Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan komitmen Pemerintah Aceh untuk segera membantu masyarakat terdampak saat berbicara dengan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, melalui sambungan telepon pada malam kejadian. Dalam sambungan telepon tersebut, Haili Yoga melaporkan kepada Fadhlullah terkait insiden kebakaran tersebut dan meminta bantuan kepada Pemerintah Aceh.
‎
‎Fadhlullah mengatakan bantuan tanggap darurat sedang dipersiapkan dan dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kebakaran.
‎
‎“Pemerintah Aceh segera mengirimkan bantuan tanggap darurat untuk masyarakat yang terdampak. Kita ingin memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi dan masyarakat tidak menghadapi situasi ini sendirian. Kami juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus melakukan pendataan dan penanganan awal,” kata Fadhlullah.
‎
‎Bantuan yang disiapkan Pemerintah Aceh antara lain air mineral, biskuit, gula pasir, kecap, mi instan, minyak goreng, sambal dan sarden.
‎
‎Selain bahan pangan, bantuan juga mencakup tenda serbaguna/dome, paket perlengkapan dapur, paket family kit dan paket kids ware untuk mendukung kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
‎
‎Selain itu, Pemerintah Aceh telah menyediakan Bufferstock Sandang, Bahan Bangunan Rumah (BBR) di gudang logistik kabupaten yang segera didistribusikan ke lokasi bencana melalui pemerintah kabupaten.
‎
‎Fadhlullah juga meminta agar proses penanganan di lapangan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, terutama dalam memastikan kebutuhan warga terdampak serta kelompok rentan dapat terpenuhi.
‎
‎“Yang paling penting sekarang adalah masyarakat mendapatkan tempat yang aman dan kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi. Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten akan terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan pascakebakaran berjalan dengan baik,” ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Baitul Mal Aceh juga akan segera menyalurkan bantuan Rp 3 juta per Kepala Keluarga dan akan disalurkan kepada 73 KK sesuai data sementara yang diterima. []

‎‎Banda Aceh – Pemerintah Aceh segera mengirimkan bantuan tanggap darurat untuk membantu masyarakat terdampak kebakaran yang terjadi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu (9/8/2026).‎‎

Kebakaran tersebut menghanguskan sejumlah bangunan usaha dan rumah warga di Kampung Jeget Ayu. Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, terdapat sejumlah pelaku usaha yang terdampak, mulai dari usaha sayur-mayur, kelontong, warung makan, apotek, toko emas, konter ponsel, bengkel, toko bangunan hingga usaha jahit. Selain itu, sebanyak 73 rumah pribadi turut terdampak, sehingga total bangunan yang tercatat dalam data mencapai 96 unit.‎‎

Data tersebut juga mencatat sebanyak 60 kepala keluarga atau 243 jiwa terdampak akibat kejadian tersebut. Mereka terdiri dari 111 laki-laki dan 106 perempuan, termasuk 20 balita, lima ibu hamil dan satu penyandang disabilitas.

Dalam kejadian itu, dua orang dilaporkan mengalami luka bakar.‎‎Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan komitmen Pemerintah Aceh untuk segera membantu masyarakat terdampak saat berbicara dengan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, melalui sambungan telepon pada malam kejadian. Dalam sambungan telepon tersebut, Haili Yoga melaporkan kepada Fadhlullah terkait insiden kebakaran tersebut dan meminta bantuan kepada Pemerintah Aceh.‎‎

Fadhlullah mengatakan bantuan tanggap darurat sedang dipersiapkan dan dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kebakaran.‎‎“Pemerintah Aceh segera mengirimkan bantuan tanggap darurat untuk masyarakat yang terdampak. Kita ingin memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi dan masyarakat tidak menghadapi situasi ini sendirian. Kami juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus melakukan pendataan dan penanganan awal,” kata Fadhlullah.‎‎

Bantuan yang disiapkan Pemerintah Aceh antara lain air mineral, biskuit, gula pasir, kecap, mi instan, minyak goreng, sambal dan sarden.‎‎Selain bahan pangan, bantuan juga mencakup tenda serbaguna/dome, paket perlengkapan dapur, paket family kit dan paket kids ware untuk mendukung kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.‎‎

Selain itu, Pemerintah Aceh telah menyediakan Bufferstock Sandang, Bahan Bangunan Rumah (BBR) di gudang logistik kabupaten yang segera didistribusikan ke lokasi bencana melalui pemerintah kabupaten.

‎‎Fadhlullah juga meminta agar proses penanganan di lapangan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, terutama dalam memastikan kebutuhan warga terdampak serta kelompok rentan dapat terpenuhi.‎‎“Yang paling penting sekarang adalah masyarakat mendapatkan tempat yang aman dan kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi.

Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten akan terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan pascakebakaran berjalan dengan baik,” ujarnya.‎‎Sementara itu, Baitul Mal Aceh juga akan segera menyalurkan bantuan Rp 3 juta per Kepala Keluarga dan akan disalurkan kepada 73 KK sesuai data sementara yang diterima. []

Bupati Aceh Besar Minta Perhatian Pusat untuk Pemulihan Sektor Pertanian Pascabencana

BANDA ACEH – Bupati Aceh Besar H Muharram Idris (Syech Muharram) meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Besar yang terdampak bencana, terutama kerusakan jaringan irigasi dan lahan persawahan.

Permintaan tersebut disampaikan Syech Muharram saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh Tahun 2026, dengan pembahasan penanganan sektor pertanian, sistem pengairan dan daerah aliran sungai, di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).

Menurut Syech Muharram, perhatian terhadap Aceh Besar dalam penanganan pascabencana perlu ditingkatkan. Sebab, meskipun dampak bencana di Aceh Besar tidak menyebabkan kerusakan terhadap bangunan, namun sejumlah fasilitas pendukung pertanian, khususnya irigasi, ikut mengalami kerusakan.

“Walaupun Aceh Besar bencananya tidak merusak bangunan, rumah masyarakat, akan tapi fasilitas irigasi rusak,” kata Syech Muharram.Bupati Syech Muharram menegaskan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Aceh Besar merupakan salah satu daerah dengan kawasan pertanian produktif yang cukup luas.

Dari sekitar 22.000 hektare lahan pertanian produktif, sekitar 55 persen di antaranya memiliki jaringan irigasi, sementara sisanya 45 persen merupakan lahan sawah yang mengandalkan tadah hujan.

Bupati Syech Muharram menilai, kerusakan maupun gangguan pada sistem pengairan akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan produksi pertanian, terlebih saat daerah tersebut menghadapi kondisi kekeringan.

Syech Muharram menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar baru saja menetapkan status siaga kekeringan. Kondisi tersebut berdampak terhadap lahan persawahan dengan luas lebih dari 2.000 hektare yang tersebar di 19 dari 23 kecamatan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Aceh Besar telah melakukan berbagai langkah, termasuk memanfaatkan bantuan mesin pompa air dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian.“Baru saja kami menetapkan status siaga kekeringan di Aceh Besar. Ada sawah terdampak kekeringan dengan luas mencapai lebih dari 2.000 hektare di 19 kecamatan dari 23 kecamatan,” katanya.

Selain persoalan kekeringan, Syech Muharram juga mengungkapkan, Pemkab Aceh Besar saat ini telah menetapkan status siaga bencana angin kencang dengan jumlah kasus terdampak yang tercatat hingga kemarin yakni Kamis 6 Agustus 2026 sore mencapai 20 kasus meliputi pohon tumbang yang menutup badan jalan, menimpa jaringan listrik, serta kerusakan atap rumah dan bangunan milik warga dan sejumlah dayah di Aceh Besar akibat terjangan angin.Pada kesempatan itu, Bupati Aceh Besar juga menyampaikan persoalan lain yang dihadapi masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni tingginya harga semen di Aceh.

Syech Muharram menyebutkan harga semen di Aceh saat ini dapat mencapai sekitar Rp120.000 per sak. Kondisi tersebut dinilai memberatkan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan dan rehabilitasi pascabencana.Menurutnya, persoalan harga semen perlu mendapat perhatian pemerintah pusat karena semen tersebut diproduksi di Aceh.

Syech Muharram berharap distribusi dan kebijakan harga dapat dievaluasi sehingga masyarakat Aceh tidak harus membeli semen dengan harga lebih tinggi dibandingkan daerah lain.“Kita punya semen, produksinya di daerah kita, biaya transportasi juga lebih rendah, tetapi harganya justru lebih mahal dibandingkan Medan. Seakan-akan Medan menjadi anak kandung, sementara Aceh menjadi anak tiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syech Muharram berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap Aceh Besar, terutama dalam pemulihan infrastruktur pertanian dan sistem pengairan.

Ia menilai dukungan anggaran sangat penting agar sektor pertanian tetap produktif sekaligus membantu pemerintah daerah menghadapi ancaman kekeringan yang kini mulai berdampak pada sejumlah wilayah.“Dengan anggaran yang digelontorkan ke Aceh yang begitu besar, tolong perhatikan juga Aceh Besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, pelaksanaan FGD tersebut dipandu langsung oleh Kepala Posko Satgas Wilayah Aceh Dr Safrizal ZA MSi, yang menekankan pentingnya memperkuat koordinasi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya pada sektor pertanian, sistem pengairan dan daerah aliran sungai.

“Koordinasi menjadi hal yang sangat penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penanganan harus dilakukan secara terpadu agar setiap persoalan, terutama yang berkaitan dengan pertanian, irigasi dan sungai, dapat ditangani secara tepat dan cepat,” imbuh Safrizal.(*)

Rp 2,5 Triliun Dana Kementan untuk Bencana, Pemerintah Aceh kelola Rp 9,7 Miliar

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menggelar konferensi pers di ruang kerjanya, Jumat (7/8), didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman dan Nurlis Effendi.

Konferensi pers tersebut digelar untuk memberikan penjelasan terkait pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Jakarta mengenai dukungan anggaran Kementerian Pertanian RI bagi penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh.‎‎M. Nasir menjelaskan, total dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian mencapai Rp2,5 triliun yang diperuntukkan bagi pemulihan sektor pertanian, khususnya sawah dan perkebunan yang terdampak bencana hidrometeorologi.‎‎

Ia merinci, dari total anggaran tersebut, Rp515 miliar berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah yang terdiri atas alokasi untuk Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp9,7 miliar dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp505,3 miliar. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran tersebut telah mencapai 50,3 persen.‎‎

Sekda menegaskan, dana pada Satker Daerah tidak ditempatkan pada kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, melainkan berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan.‎‎Sementara itu, sekitar Rp2 triliun lainnya berada pada Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan, termasuk benih padi, jagung, serta bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet.

‎‎Menurut M. Nasir, bantuan senilai Rp2 triliun tersebut disalurkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk program dan barang yang langsung diterima oleh para penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Saat ini, pelaksanaannya masih berada pada tahapan pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan proses pembibitan, sedangkan sebagian alat dan mesin pertanian telah diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota.‎‎

Berdasarkan data yang dipaparkan, bencana hidrometeorologi telah menyebabkan 57.485 hektare sawah terdampak, terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang.‎‎Saat ini, upaya optimalisasi lahan dan rehabilitasi untuk lahan rusak ringan hingga rusak sedang telah berjalan dengan cakupan 40.852 hektare.‎‎

Di sektor perkebunan, luas lahan yang terdampak mencapai 60.438 hektare. Dari jumlah tersebut, proses pemulihan sedang berlangsung pada 40.418 hektare, yang meliputi tahapan pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan. Program tersebut dilaksanakan melalui Satker Pusat dan Balai Kementerian Pertanian di Medan.‎‎

Melalui konferensi pers tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Pertanian, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai skema dan pelaksanaan anggaran penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh. []

Meriahkan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Polda Aceh Gelar Lomba Memasak Nasi Goreng dan Aneka Minuman

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polda Aceh menggelar lomba memasak bertajuk “Dirgahayu Republik Indonesia, Lomba Memasak Polda Aceh: Nasi Goreng dan Aneka Minuman Hari Kemerdekaan” di Meuligoe Tribrata Polda Aceh, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., serta dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., Irwasda Polda Aceh, para Pejabat Utama (PJU), dan personel dari 26 satuan kerja (Satker) di lingkungan Polda Aceh.Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa lomba memasak merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan mempererat kebersamaan, meningkatkan kekompakan, serta memperkuat soliditas antarpersonel melalui suasana yang penuh semangat dan kreativitas.”Lomba ini mengusung tema Dirgahayu Republik Indonesia, Lomba Memasak Polda Aceh: Nasi Goreng dan Aneka Minuman Hari Kemerdekaan. Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh semangat kebersamaan, kreativitas, serta partisipasi aktif seluruh personel dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Joko.

Dalam perlombaan tersebut, masing-masing tim diberikan waktu selama 40 menit untuk menyiapkan menu nasi goreng beserta aneka minuman. Hasil masakan kemudian dinilai berdasarkan lima kategori, yakni penampilan dan penyajian, kreativitas dan inovasi, kebersihan dan kerapian, kerja sama serta kekompakan tim, dan dekorasi meja.

Proses penilaian dilakukan oleh Chef Endar dari Indonesia Chef Association (ICA) bersama Kapolda Aceh, Wakapolda Aceh, dan Irwasda Polda Aceh yang turut bertindak sebagai tim penilai.Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Biro SDM berhasil meraih Juara I dengan nilai 547. Posisi Juara II diraih Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh dengan nilai 535, disusul Biro Operasi (Biro Ops) sebagai Juara III dengan nilai 528. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) meraih Juara Harapan I dengan nilai 523 dan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) memperoleh Juara Harapan II dengan nilai 520.

Selain perlombaan memasak, kegiatan juga dimeriahkan dengan hiburan musik dan penampilan sejumlah lagu yang menghibur peserta maupun tamu undangan. Suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan mewarnai jalannya kegiatan hingga selesai.

Kabid Humas menambahkan, melalui kegiatan tersebut Polda Aceh berharap semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan upacara bendera, tetapi juga melalui berbagai kegiatan positif yang mampu memperkuat solidaritas, meningkatkan kekompakan, serta menumbuhkan rasa kebersamaan di antara seluruh personel dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.