Skandal Kuota Haji Terbongkar, KPK Seret Mantan Menag Yaqut ke Meja Tersangka

Jakarta | Jumat, 9 Januari 2026( Aceh dalam berita.com)— Tabir gelap pengelolaan kuota haji akhirnya tersibak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia.

Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (9/1/2026). KPK menegaskan langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengantongi bukti yang dinilai cukup kuat.

“Kami pastikan proses ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Fitroh.

Kasus ini menyentak publik lantaran menyangkut ibadah umat Islam yang selama ini selalu dibungkus dengan dalih pelayanan dan amanah. Namun di balik itu, KPK menduga terjadi permainan kuota yang berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penetapan tersangka, meski belum membuka secara gamblang konstruksi perkara maupun kemungkinan menyeret aktor lain. “Penyidikan masih berjalan,” katanya singkat.

Kuota Tambahan Diduga Disulap, Regulasi Dilanggar

Perkara ini bermula dari kuota haji tambahan 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Alih-alih dikelola sesuai aturan, penyidik KPK menduga kuota tersebut dibagi tidak sesuai undang-undang.

Padahal, Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 dengan tegas mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan itu justru dibagi rata 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus—sebuah kebijakan yang kini disorot tajam penyidik.

KPK menduga pembagian menyimpang tersebut membuka ruang keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk biro perjalanan haji, sekaligus memangkas hak jemaah reguler yang telah antre bertahun-tahun.

Lingkaran Dalam Ikut Terseret

Tak hanya Yaqut, KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kuota haji.

Sebelumnya, KPK juga telah mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro haji Maktour—menandakan perkara ini tidak berdiri sendiri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana berat.

Ujian Moral Pengelolaan Ibadah

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi negara, khususnya Kementerian Agama. Ibadah haji yang semestinya dijaga kesuciannya justru diduga dijadikan ladang transaksi kekuasaan dan kepentingan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK:

apakah kasus ini akan berhenti pada dua nama, atau justru membuka borok sistemik pengelolaan haji yang selama ini tertutup rapat.

Kapolda Aceh Turun Langsung Musnahkan Ladang Ganja di Lampanah

Jantho ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Ditresnarkoba Polda Aceh bersama Polres Aceh Besar dalam rangka Operasi Antik Seulawah-2026.

Pemusnahan tersebut dilakukan di Desa Lampanah, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 29 April 2026.

“Alhamdulillah, hari ini dalam rangka Operasi Antik Seulawah 2026, Ditresnarkoba Polda Aceh bersama gabungan TNI, pemerintah daerah, petani muda milenial Aceh, dan Bhayangkari melaksanakan operasi ladang ganja.

Dalam operasi ini, kami menemukan sekitar 20 hektare ladang ganja yang tersebar di beberapa titik dengan taksiran hasil panen mencapai 50 ton.

Namun, yang dimusnahkan di Lampanah, Aceh Besar, hari ini seluas tiga hektare,” kata Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah usai pemusnahan.Dalam kegiatan tersebut, Marzuki sengaja melibatkan petani muda milenial Aceh sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Mereka diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mengganti tanaman ganja dengan komoditas produktif, seperti kopi, sayur-mayur, dan tanaman bernilai ekonomi lainnya.

Ia juga memohon doa dan dukungan semua pihak agar upaya tersebut berhasil, sehingga masyarakat yang selama ini memanfaatkan lahan di pedalaman untuk menanam ganja dapat beralih ke sektor pertanian yang legal, produktif, dan berkelanjutan.

Irjen Marzuki menegaskan bahwa kehadirannya di lokasi bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk kepemimpinan yang memastikan setiap upaya penindakan berjalan maksimal, terukur, dan berkelanjutan.

Langkah ini juga menjadi bukti nyata keseriusan Polri dalam memutus mata rantai peredaran narkotika, mulai dari hulu hingga hilir.

“Kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi peredaran narkotika, apa pun jenisnya. Ini adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa kita,” tegasnya.

Jenderal asal Tangse, Pidie, itu menuturkan, ke depan Aceh tidak boleh lagi dikenal sebagai daerah penanaman ganja.

Oleh karena itu, langkah tegas berupa pemusnahan ladang harus diiringi dengan pendekatan preventif melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi alternatif.

Selain penindakan, abituren Akabri 1991 itu juga menekankan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam memerangi narkotika.

Ia mengajak tokoh masyarakat, aparatur desa, hingga generasi muda untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba di lingkungannya.

“Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas Polri, tetapi tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat berani bersuara dan peduli, maka ruang gerak pelaku akan semakin sempit,” pungkasnya.

Pemusnahan ladang ganja tersebut juga dilakukan Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, Irwasda Kombes Pol. Djoko Susilo, Ketua Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Ira Marzuki, beserta para pejabat utama.

RSUD Aceh Besar Tegaskan Layanan Kesehatan Tetap Stabil, Isu Kekosongan Obat Hingga 5 Bulan Tidak Benar

KOTA JANTHO (Inforakyataceh) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Besar memberikan klarifikasi terkait laporan yang menyebutkan adanya kekosongan obat hingga lima bulan. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan perlu diluruskan.

Direktur RSUD Aceh Besar, dr. Bunaiya Putra, MKM, Rabu (22/4/2026), menyatakan bahwa secara logika operasional, rumah sakit tidak mungkin tetap berjalan jika benar terjadi kekosongan obat dalam waktu yang lama.

“Ini jelas tidak benar. Jika sampai lima bulan terjadi kekosongan obat, tentu operasional rumah sakit sudah terhenti sejak lama,” ujarnya.

Menurut Bunaiya, yang terjadi di lapangan hanyalah kekosongan sementara pada beberapa jenis obat tertentu, dan kondisi tersebut segera diatasi dalam waktu singkat melalui pengadaan ulang.

Ia menjelaskan bahwa manajemen RSUD secara rutin melakukan pendataan terhadap stok obat, khususnya yang mulai menipis, sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kekosongan berkepanjangan.

“Pendataan dilakukan secara disiplin oleh tim farmasi dan menjadi dasar untuk pengadaan secepat mungkin, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Farmasi, Apoteker Ika Darmiati, menegaskan bahwa tidak pernah terjadi kekosongan total, melainkan hanya keterbatasan pada beberapa item obat tertentu.

Dalam situasi tersebut, pihak rumah sakit tetap memberikan solusi dengan menyediakan obat alternatif yang memiliki fungsi serupa.

“Misalnya untuk beberapa jenis obat seperti insulin tertentu atau pengencer darah, jika stok utama terbatas, kami siapkan alternatif lain dengan khasiat yang sama,” jelas Ika.

Ia juga menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah kunjungan pasien, terutama di Poli Jantung yang mulai beroperasi awal tahun ini, telah diantisipasi dengan koordinasi intensif bersama dokter spesialis.

“Kami sudah meminta daftar kebutuhan obat dari dokter spesialis jantung, dan saat ini kebutuhan tersebut sudah terpenuhi,” katanya.

Sementara itu, tenaga medis di lini depan pelayanan, dr. Yanti Trisnawati, Sp.PD dan dr. Yulidar, memastikan bahwa koordinasi antara dokter dan pihak farmasi terus dilakukan untuk menjamin pasien tetap mendapatkan penanganan optimal.“Jika terjadi kekosongan pada obat tertentu, kami segera mencari alternatif dengan fungsi yang sama. Biasanya jedanya sangat singkat,” ujar dr. Yanti.

Namun, dalam kondisi tertentu di mana obat yang dibutuhkan benar-benar tidak tersedia dan bersifat mendesak, pihak rumah sakit akan merujuk pasien ke rumah sakit lain, seperti RSUD Zainoel Abidin di Banda Aceh.“Kami pastikan pasien tetap mendapatkan pelayanan terbaik, termasuk melalui rujukan jika diperlukan,” pungkasnya. (ril)

Sekda Aceh Buka BAA Talks, Tekankan Sinergi dan Inovasi Pembangunan di Banda Aceh

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka kegiatan Banda Aceh Academy (BAA) Talks yang digelar di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-821 Kota Banda Aceh. Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut yang dinilai mampu mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, dan generasi muda dalam satu ruang dialog.

Menurutnya, BAA Talks menjadi wadah penting untuk bertukar gagasan, pengalaman, serta inovasi dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“Kepemimpinan daerah hari ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dalam konteks tersebut, forum seperti seminar ini menjadi sangat penting. Dari sinilah kita bisa saling menguatkan, saling belajar, dan mempercepat kemajuan bersama,” ujar M. Nasir.

Ia juga menegaskan bahwa kepala daerah tidak hanya dituntut menjalankan pemerintahan secara administratif, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi nyata, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, M. Nasir menyoroti peran strategis kota sebagai pusat pertumbuhan, inovasi, dan pelayanan publik. Karena itu, sinergi antarpemimpin daerah dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang terintegrasi dan berdampak luas.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyampaikan bahwa BAA Talks dirancang sebagai dialog interaktif untuk membuka wawasan generasi muda, membangun jejaring, serta menumbuhkan semangat inovasi dan kepemimpinan.

Ia menjelaskan, kegiatan bertema “Leading Regions, Shaping Indonesia’s Future” tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi pemimpin yang adaptif, visioner, dan berdampak.

“Melalui kegiatan ini, kita targetkan peningkatan tenaga kerja lokal, berkurangnya pengangguran generasi muda, tumbuhnya startup dan usaha kreatif, serta meningkatnya daya saing Kota Banda Aceh,” kata Illiza.

BAA Talks juga menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pembicara utama, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, serta Founder ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas daerah serta mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor. (*)

Sekda Buka Rakor Narkoba 2026, Dorong Peran Masyarakat dan Keluarga

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Narkoba Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh bersama Lembaga Pemerhati dan Advokasi Syariat Islam (LEPADSI), di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu (22/4/2026).

Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa Aceh saat ini berada dalam kondisi darurat narkoba. Oleh karena itu, diperlukan langkah terpadu dan berkelanjutan yang mencakup pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika.

“Permasalahan narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” ujar Sekda dalam sambutannya.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan narkoba melalui penguatan kebijakan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan peran keluarga, gampong, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat sebagai garda terdepan dalam membentengi generasi muda dari ancaman narkotika.

Rakor tersebut turut dihadiri Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, tokoh nasional Azwar Abubakar, serta kalangan akademisi.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Aceh.Dengan adanya Rakor ini, diharapkan lahir langkah konkret dan strategi efektif dalam penanggulangan narkoba yang lebih komprehensif di masa mendatang. (***)

FISIP USK Resmikan Laboratorium Siniar untuk Dukung Kompetensi Mahasiswa di Era Digital

BANDA ACEH (Inforakyataceh) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (FISIP USK) resmi menghadirkan Laboratorium Siniar (podcast) sebagai sarana pembelajaran berbasis praktik di era digital.Peresmian laboratorium tersebut dilaksanakan pada Senin (20/4/2026) di lingkungan FISIP USK, Banda Aceh.

Kehadiran fasilitas ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang didukung melalui Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mifa Bersaudara Tahun 2025.Laboratorium siniar ini menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan kompetensi komunikasi yang terus berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi.

Fasilitas tersebut dirancang sebagai ruang kreatif bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan produksi konten audio, memperkuat kemampuan komunikasi publik, serta memahami dinamika industri media digital secara langsung.

Dengan dukungan peralatan yang representatif, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP USK, Rahmat Saleh, S.Sos., M.Comn., menegaskan bahwa keberadaan laboratorium ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu lulusan.

“Laboratorium ini diharapkan menjadi wadah pembelajaran yang aplikatif, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang siap digunakan di dunia kerja,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa penguasaan media digital, termasuk siniar, menjadi salah satu kompetensi penting bagi lulusan ilmu komunikasi di era saat ini.Dengan hadirnya Laboratorium Siniar ini, FISIP USK optimistis dapat mencetak lulusan yang lebih adaptif, kreatif, dan siap bersaing di industri media dan komunikasi modern.

*Dorong Konsumen Cerdas, BSI Perkuat Literasi dan Digitalisasi Layanan yang Aman dan Inklusif*

BSI ( Inforakyataceh ) PT Bank Syariah Indonesia Tbk menegaskan komitmennya untuk memperkuat transformasi digital yang aman, mudah, dan inklusif. Langkah ini diambil guna meningkatkan pengalaman nasabah (customer experience) sekaligus mendorong keberlanjutan layanan keuangan berbasis prinsip syariah di seluruh Indonesia.

Di era digital yang serba cepat, masyarakat membutuhkan akses keuangan yang real-time namun tetap terjaga keamanannya. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, BSI menyediakan ekosistem layanan lengkap mulai dari e-channel (BYOND, BEWIZE, BSI Net,BSI QRIS, BSI EDC), jaringan lebih dari 1.000 cabang, 126 ribu BSI Agen, layanan remitansi di 13 negara, jaringan ATM yang luas dan BSI Call 14040.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas loyalitas lebih dari 23 juta nasabah.

“Pencapaian ini memotivasi kami untuk terus mengedukasi masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dan melek digital.

Kami ingin teknologi ini menjadi solusi, bukan celah kejahatan,” ujar Anggoro.Ia juga menekankan bahwa era digital ibarat dua mata pisau.

“Teknologi memudahkan aktivitas finansial, namun di sisi lain, muncul berbagai modus kejahatan perbankan. Oleh karena itu, BSI rutin menghadirkan program literasi agar nasabah lebih waspada dan bijak dalam bertransaksi,” tambahnya.

*Pertumbuhan Digital & Komitmen ESG*Transformasi digital BSI juga berdampak signifikan pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan berdasarkan prinsip Environmental, Social, & Governance (ESG): Total pengguna mobile banking BSI kini mencapai 9 juta user (BYOND dan BSI Mobile).

Dalam setahun sejak peluncuran, pengguna BYOND by BSI melesat hingga 197% (YoY). Pada 2026, BSI fokus memperkuat kapabilitas digital untuk menunjang frekuensi dan nilai transaksi nasabah.Selain itu, semangat inklusivitas BSI tidak hanya menyasar nasabah individu, tetapi juga sektor mikro.

Hingga saat ini, BSI memiliki lebih dari 5.000 UMKM binaan yang difasilitasi melalui pembiayaan KUR, SME, serta dukungan empat UMKM Center di Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Program ini bertujuan membantu UMKM “Naik Kelas” melalui pelatihan dan akses pasar yang lebih luas.

Sebagai perusahaan publik, BSI konsisten menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan transparansi sesuai regulasi demi membangun lingkungan bisnis yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sekda Aceh Dorong Kolaborasi Daerah Lewat Banda Aceh Experience

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah Aceh secara resmi membuka kegiatan Banda Aceh Experience yang digelar di Banda Aceh, Selasa 21-04-2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kolaborasi antar daerah sekaligus mendorong hilirisasi industri berbasis potensi lokal.Dalam sambutannya, Sekda Aceh menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya sinergi antara kota dan kabupaten.

Ia menyebut kolaborasi lintas wilayah sebagai kunci penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Menurutnya, masih banyak potensi daerah yang belum dimaksimalkan karena terfokus pada sektor hulu. Oleh karena itu, hilirisasi industri perlu terus didorong agar produk lokal memiliki nilai tambah, daya saing, dan mampu menembus pasar yang lebih luas.

“Kolaborasi antar kota harus diperkuat, sehingga setiap daerah dapat saling melengkapi dan mempercepat pembangunan ekonomi. Hilirisasi menjadi langkah strategis agar produk Aceh tidak hanya berhenti pada bahan mentah, tetapi berkembang menjadi produk bernilai tinggi,” ujarnya.

Kegiatan Banda Aceh Experience juga menjadi ajang promosi berbagai potensi unggulan daerah, mulai dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Beragam produk lokal ditampilkan untuk menarik minat investor sekaligus memperluas jaringan pemasaran.Selain itu, acara ini melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku usaha, komunitas kreatif, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi multipihak tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang kuat dan berdaya saing.Sekda Aceh juga menekankan pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan global.

Ia mengajak seluruh pihak untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren pasar agar produk lokal mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mendorong inovasi, memperkuat kemitraan, serta membuka peluang investasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Aceh berharap Banda Aceh Experience dapat menjadi agenda rutin yang tidak hanya mempromosikan potensi daerah, tetapi juga memperkuat kerja sama antar wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Politisi PKS Tgk. Ghufran Zainal Abidin, Apresiasi Polda Aceh Wujudkan Kamtibmas dan Mudik Aman

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Politisi dan sekaligus anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Tgk. Ghufran Zainal Abidin, menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polda Aceh atas keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban selama arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026.Ia menilai kerja keras aparat kepolisian memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat Aceh yang merayakan Lebaran di kampung halaman.Dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (26/3/2026),

Ghufran menyebutkan bahwa kinerja Polda Aceh menunjukkan tren yang sangat positif. Hal tersebut terlihat dari menurunnya angka kecelakaan lalu lintas dibandingkan tahun sebelumnya serta meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengamanan selama masa mudik Lebaran.

Menurutnya, keberhasilan pengamanan tidak hanya tercermin dari kelancaran arus lalu lintas di berbagai jalur utama, tetapi juga dari terciptanya suasana kondusif di tengah masyarakat.

“Pengamanan arus mudik dan arus balik pada Idulfitri tahun ini berjalan sangat baik. Masyarakat merasakan langsung kenyamanan dan keamanan selama perjalanan,” ujar Ghufran.

Politisi PKS itu juga menilai keberhasilan pengamanan semakin bermakna karena Aceh sebelumnya dilanda bencana banjir dan tanah longsor di hampir seluruh kabupaten/kota.

Meski demikian, aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar, termasuk di kawasan strategis seperti Jembatan Kutablang Bireuen dan sejumlah wilayah terdampak bencana yang tetap terpantau aman dan terkendali.

Sebagai wakil masyarakat Aceh di DPR RI daerah pemilihan Aceh I, Ghufran mengaku bangga atas dedikasi seluruh personel kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolda Aceh yang bekerja tanpa lelah di lapangan.

Ia berharap kinerja positif tersebut terus dipertahankan agar masyarakat Aceh selalu merasakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam setiap momentum besar, khususnya saat perayaan Hari Raya Idulfitri.

Bangun Soliditas Pasca Ramadhan, PDAM Tirta Mountala Siap Tingkatkan Pelayanan Air Bersih

KOTA JANTHO ( Inforakyataceh ) Momentum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dimanfaatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mountala Aceh Besar untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan semangat pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan halal bihalal yang digelar bersama seluruh karyawan dan keluarga besar PDAM Tirta Mountala, Kamis (26/3/2026).

Acara tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram), Wakil Bupati H. Syukri A Jalil, para Asisten Bupati, Staf Ahli, jajaran direksi PDAM Tirta Mountala, serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Aceh Besar.Plt Direktur Utama PDAM Tirta Mountala Aceh Besar, Ir.

Yusmadi MM, menyampaikan, kegiatan halal bihalal ini menjadi sarana penting untuk mempererat tali silaturahmi antar pegawai dan manajemen, setelah menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.

“Melalui momentum ini, kita saling memaafkan dan memperkuat hubungan persaudaraan antara seluruh jajaran PDAM Tirta Mountala. Ini menjadi langkah awal untuk membangun semangat baru dalam bekerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebersamaan yang terjalin diharapkan mampu menjadi energi positif dalam meningkatkan kinerja serta mendorong pelayanan air bersih yang semakin optimal kepada masyarakat Aceh Besar.

“Halal bihalal ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada pelanggan,” jelas Yusmadi.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integritas dan kerja sama tim dalam mendukung keberhasilan PDAM Tirta Mountala sebagai penyedia layanan air bersih yang andal dan profesional.

“Kebersamaan dan integritas adalah kunci. Dengan dukungan seluruh karyawan dan pelanggan, kita optimistis PDAM Tirta Mountala akan terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran PDAM Tirta Mountala semakin solid, profesional, dan berkomitmen dalam memberikan layanan prima, sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. (**)

Sekda Aceh Besar Tegaskan Komitmen Pengelolaan TKD Pascabencana

Sekda Aceh Besar Tegaskan Komitmen Pengelolaan TKD Pascabencana

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar, Bahrul Jamil SSos MSi, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait pengelolaan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pascabencana secara optimal dan tepat sasaran.

“Kami akan memastikan setiap rupiah dari tambahan TKD ini digunakan secara efektif, transparan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya dalam percepatan pemulihan pascabencana di Aceh Besar,” ujar Bahrul Jamil, yang didampingi Kepala BPKAD Aceh Besar, Arifin SHi MSi, saat menghadiri rapat Monitoring dan Evaluasi penggunaan TKD pascabencana di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (26/3/2026).

Ia menyatakan, koordinasi lintas perangkat daerah akan terus diperkuat agar perencanaan dan pelaksanaan program berjalan selaras serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.

Sementara itu, Kepala BPKAD Aceh Besar, Arifin SHi MSi menegaskan, pihaknya akan memastikan pengelolaan anggaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan.

“Kami akan mengawal proses pengelolaan keuangan ini secara ketat agar tetap akuntabel dan sesuai regulasi, termasuk dalam penyaluran dan pemanfaatan dana transfer yang diterima daerah,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa BPKAD akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kelengkapan data serta kesiapan administrasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program yang didanai melalui tambahan TKD tersebut.

Sebelumnya, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Azwan, menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan sebagai tindak lanjut penyesuaian alokasi dan penyaluran DBH, DAU, serta Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026, termasuk kurang bayar DBH hingga 2024.

“Monev ini dilakukan untuk memastikan penyaluran dan pemanfaatan dana berjalan sesuai ketentuan,” paparnya, seraya menambahkan bahwa kegiatan akan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan oleh empat tim didukung data SKPA.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kemendagri, Sumule Tumbo, menegaskan pentingnya pengelolaan dana transfer yang tertib dan akuntabel. “Pengelolaan dana transfer harus transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegasnya.

Di sisi lain, Sekda Aceh M Nasir menekankan, bahwa pemanfaatan tambahan TKD pascabencana harus tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Yang utama adalah memastikan anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.(*)