Skandal Kuota Haji Terbongkar, KPK Seret Mantan Menag Yaqut ke Meja Tersangka

Jakarta | Jumat, 9 Januari 2026( Aceh dalam berita.com)— Tabir gelap pengelolaan kuota haji akhirnya tersibak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia.

Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (9/1/2026). KPK menegaskan langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengantongi bukti yang dinilai cukup kuat.

“Kami pastikan proses ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Fitroh.

Kasus ini menyentak publik lantaran menyangkut ibadah umat Islam yang selama ini selalu dibungkus dengan dalih pelayanan dan amanah. Namun di balik itu, KPK menduga terjadi permainan kuota yang berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penetapan tersangka, meski belum membuka secara gamblang konstruksi perkara maupun kemungkinan menyeret aktor lain. “Penyidikan masih berjalan,” katanya singkat.

Kuota Tambahan Diduga Disulap, Regulasi Dilanggar

Perkara ini bermula dari kuota haji tambahan 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Alih-alih dikelola sesuai aturan, penyidik KPK menduga kuota tersebut dibagi tidak sesuai undang-undang.

Padahal, Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 dengan tegas mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan itu justru dibagi rata 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus—sebuah kebijakan yang kini disorot tajam penyidik.

KPK menduga pembagian menyimpang tersebut membuka ruang keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk biro perjalanan haji, sekaligus memangkas hak jemaah reguler yang telah antre bertahun-tahun.

Lingkaran Dalam Ikut Terseret

Tak hanya Yaqut, KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kuota haji.

Sebelumnya, KPK juga telah mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro haji Maktour—menandakan perkara ini tidak berdiri sendiri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana berat.

Ujian Moral Pengelolaan Ibadah

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi negara, khususnya Kementerian Agama. Ibadah haji yang semestinya dijaga kesuciannya justru diduga dijadikan ladang transaksi kekuasaan dan kepentingan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK:

apakah kasus ini akan berhenti pada dua nama, atau justru membuka borok sistemik pengelolaan haji yang selama ini tertutup rapat.

Peringati Hari Pahlawan, Pj. Sekda Aceh Serahkan Bungong Jaroe kepada Keluarga Pahlawan Nasional

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menyerahkan bungong jaroe (cenderamata) kepada keluarga pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026, yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (10/11/2026).

Penyerahan bungong jaroe tersebut merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi Pemerintah Aceh kepada keluarga dan ahli waris para pahlawan nasional serta pejuang kemerdekaan atas jasa dan pengorbanan mereka dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sebelumnya, Pj. Sekda Aceh juga mengikuti upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan yang dilanjutkan dengan upacara peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Blang Padang. Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2026 di Aceh.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda menyampaikan bahwa menghormati jasa para pahlawan tidak cukup hanya melalui seremoni peringatan saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk pengabdian nyata. Menurutnya, semangat kepahlawanan tersebut perlu diteruskan melalui upaya mendorong pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pendidikan, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.

“Menghormati jasa pahlawan bukan hanya sekadar mengenang perjuangan mereka, tetapi juga melanjutkan cita-cita luhur melalui pengabdian nyata bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan keluarga Pahlawan Nasional Teuku Umar, T. Nasruddin, menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan adalah momentum untuk kembali merenungkan besarnya perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan yang sama, ia turut menyampaikan sejumlah harapan dan aspirasi keluarga pahlawan serta pejuang kemerdekaan kepada Pemerintah Aceh.

Adapun keluarga pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan yang menerima bungong jaroe, yaitu:

1. T. Nasruddin, ahli waris Pahlawan Nasional Teuku Umar;
2. T.M. Daud, ahli waris Cut Nyak Dhien;
3. Muhammad, ahli waris Tgk. Chik Di Tiro;
4. T. Ardiansyah, ahli waris Cut Meutia;
5. Cut Meurah Silfia, ahli waris Laksamana Malahayati;
6. Cut Hachirna Fatiah, ahli waris Teuku Nyak Arif;
7. Teuku Iskandar Syah, ahli waris Mr. Muhammad Hasan;
8. Teuku Zainul Arifin Panglima Polem, ahli waris Sultan Iskandar Muda;
9. Kolonel Purn. HM Djafar Karim sebagai pembela kemerdekaan Republik Indonesia
10. Letkol Purn. Sadino sebagai pembela kemerdekaan Republik Indonesia.

Melalui momentum Hari Pahlawan ini, Pemerintah Aceh mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian sosial, serta meneruskan semangat perjuangan melalui karya dan pengabdian nyata demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, bermartabat, dan sejahtera.[]

Pimpin Apel Gabungan November 2026, Illiza Tekankan Peningkatan Kinerja dan Kebersihan Kota

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, memimpin langsung Apel Gabungan Bulan November 2026 yang berlangsung di halaman Balai Kota Banda Aceh, Senin (9/11/2026).

Apel tersebut diikuti Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala BPS Kota Banda Aceh, para mukim, keuchik, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam arahannya, Illiza menyampaikan rasa syukur atas sejumlah penghargaan bergengsi yang berhasil diraih Kota Banda Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

Penghargaan tersebut di antaranya IMT-GT Green City Award kategori Silver pada September, ESG NOW Awards 2026 dari Republika pada Oktober, serta ADINKES Award 2026 yang diterima langsung di Bandung pada awal November.

Selain itu, Baitul Mal Kota Banda Aceh juga berhasil meraih Grand BAZNAS Awards 2026 sebagai BAZNAS Kota Terbaik.

“Semua penghargaan ini tentu patut kita syukuri. Tetapi saya ingin mengingatkan, jangan cepat berpuas diri. Penghargaan harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Illiza.

Dalam kesempatan tersebut, Illiza turut menyoroti persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah di Banda Aceh. Ia menyebutkan, volume sampah di ibu kota provinsi Aceh itu mencapai 250 hingga 260 ton setiap harinya.

Untuk itu, ia menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK) bersama jajaran camat dan keuchik agar lebih masif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari rumah.

Mengingat penilaian Adipura masih berlangsung hingga 12 November, Illiza juga meminta seluruh OPD menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing.

Menurutnya, kebersihan harus menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penilaian.

Terlebih, Banda Aceh akan menjadi tuan rumah City Sanitation Summit (CSS) XXIV pada 17-19 November 2026 yang diselenggarakan oleh AKKOPSI.

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Banda Aceh untuk memperkenalkan praktik baik dalam tata kelola sanitasi perkotaan, di antaranya pengolahan air limbah Gampong Jawa dan Waste Collecting Point di Alue Deah Teungoh.

Pada kesempatan yang sama, Illiza secara simbolis menyerahkan sejumlah penghargaan tingkat provinsi untuk program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). Penghargaan tersebut diraih Gampong Lampulo sebagai Juara I, Gampong Ie Masen Ulee Kareng sebagai Juara III, serta Gampong Alue Deah Teungoh sebagai Juara Harapan II.

Penghargaan bidang pembangunan keluarga dan kependudukan juga diserahkan kepada Kampung KB Cemara Gampong Ulee Lheue, Gampong Doy, Gampong Lamjame, dan Gampong Punge Blang Cut.

Sementara itu, apresiasi khusus diberikan kepada Gampong Panteriek yang dinobatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Desa Percontohan Antikorupsi Tahun 2026.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja aparatur, Illiza turut menyerahkan apresiasi kepada 11 ASN berprestasi pada Triwulan II Tahun 2026. Masing-masing penerima memperoleh piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp5 juta.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada 25 personel Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) yang telah menyelesaikan pendidikan militer Komponen Cadangan (Komcad) di Rindam Iskandar Muda.

Menutup arahannya, Illiza memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pelaksanaan anggaran Tahun 2026 yang kini telah memasuki bulan-bulan terakhir.

Ia meminta seluruh kepala OPD segera mengevaluasi realisasi kegiatan, mengidentifikasi kendala, serta memastikan seluruh program dapat diselesaikan sesuai target.

“Waktu efektif pelaksanaan kegiatan tinggal sekitar satu bulan lebih. Saya minta seluruh Kepala OPD segera mengecek kembali kegiatan masing-masing. Mana yang sudah berjalan, mana yang belum, dan apa kendalanya. Jangan menunggu sampai Desember baru sibuk menyelesaikan administrasi,” pungkasnya. (Riz)

Illiza Buka Pentas GSMS Banda Aceh 2026, Libatkan 626 Siswa dari 51 Sekolah

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, secara resmi membuka Pentas Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) Kota Banda Aceh Tahun 2026 di Taman Budaya Aceh, Sabtu (8/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para siswa SD dan SMP terpilih untuk menampilkan hasil pembelajaran seni dan budaya yang telah mereka ikuti melalui program GSMS yang digagas Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut, mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah, seniman pelatih, guru pendamping hingga para peserta didik.

“Apa yang kita saksikan hari ini bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ada latihan, ada kerja keras, ada keberanian, dan tentu ada bimbingan dari para seniman serta guru-guru yang mendampingi,” ujar Illiza.

Ia menjelaskan, GSMS merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh yang bertujuan memperkuat pendidikan seni dan budaya di lingkungan sekolah.

Program ini melibatkan para seniman, komunitas, serta pegiat budaya untuk memberikan pembelajaran seni secara langsung kepada siswa SD dan SMP.

Menurut Illiza, melalui program tersebut, anak-anak diharapkan semakin mengenal dan mencintai seni budaya sekaligus memiliki ruang untuk mengembangkan bakat dan kreativitas.

“Sekolah juga harus menjadi ruang bagi anak-anak untuk berekspresi, berkreasi, berinovasi, dan mengenal kekayaan budaya daerahnya,” katanya.

Illiza menyebutkan, program GSMS telah dilaksanakan sejak 2025 dengan melibatkan 40 sekolah, terdiri atas 30 SD dan 10 SMP, serta diikuti sebanyak 448 siswa.

Pada 2026, program tersebut diperluas menjadi 51 sekolah SD dan SMP dengan jumlah peserta mencapai 626 siswa. Mereka mendapatkan pembelajaran seni secara langsung dari 26 seniman dan pelatih.

Setiap sekolah memperoleh pembelajaran sebanyak 20 kali pertemuan. Dengan demikian, para peserta telah melalui proses belajar dan latihan sebelum menampilkan hasil karya mereka di atas panggung.

Pada pentas tersebut, para siswa menampilkan berbagai kesenian, di antaranya Tari Ranup Lampuan, Ratoh Jaroe, Likok Pulo, Rapa’i Geleng, Rateb Meuseukat, baca puisi, pantomim, dan hikayat.

Illiza berharap para peserta tidak hanya mampu menguasai gerakan atau menghafal materi, tetapi juga memahami nilai, sejarah, serta cerita yang terkandung dalam setiap kesenian yang dipelajari.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program GSMS agar tidak berhenti setelah pelaksanaan pentas. Sekolah-sekolah yang telah mengikuti program tersebut diharapkan dapat melakukan regenerasi dengan melibatkan lebih banyak siswa.

“Anak-anak yang sudah belajar dapat mengajarkan kembali kepada teman-temannya. Dengan begitu, semakin banyak siswa yang mengenal dan mampu melanjutkan kesenian yang telah dipelajari,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Illiza berpesan kepada seluruh peserta agar tampil percaya diri dan menikmati setiap proses penampilan.

“Hari ini adalah panggung kalian. Tampilkan yang terbaik. Jangan takut salah. Jangan takut tampil. Nikmati prosesnya dan berikan apresiasi kepada teman-teman yang tampil,” pesannya.

Ia menegaskan, tidak semua anak harus menjadi seniman. Namun, setiap anak perlu memiliki keberanian untuk berekspresi, kreativitas untuk berkarya, serta rasa bangga terhadap budaya daerahnya.

“Tidak semua anak harus menjadi seniman. Tetapi setiap anak perlu memiliki keberanian untuk berekspresi, kreativitas untuk berkarya, dan rasa bangga terhadap budaya daerahnya,” tutup Illiza. (*)

BSI Regional Aceh Gelar Lelang Serentak 2026

“Langkah Emas Menuju Aset Impian”, Lebih dari 300 Aset Agunan Ditawarkan kepada Masyarakat

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) 10 November 2026 – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Region I Aceh menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki aset properti melalui program Lelang Serentak BSI Aceh 2026 bertema “Langkah Emas Menuju Aset Impian”. Program yang berlangsung pada 10–30 November 2026 ini menawarkan lebih dari 300 objek aset agunan yang tersebar di berbagai wilayah Aceh.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Group Head Retail Collection, Restructuring & Recovery Group BSI, Immadha Handy Kusuma, didampingi Regional CEO BSI Region I Aceh, Imsak Ramadhan; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh, Rachmat Kurniawan; serta RCR Manager RO I Aceh, Hendra Purnawan.

Dalam sambutannya, Immadha Handy Kusuma menyampaikan bahwa pelaksanaan Lelang Serentak merupakan salah satu bentuk komitmen BSI dalam memberikan akses dan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh aset impian melalui mekanisme lelang yang resmi, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Melalui Lelang Serentak BSI Aceh 2026, kami ingin menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki rumah, ruko, tanah, maupun aset properti lainnya dengan harga yang kompetitif. Kami berharap program ini dapat menjadi langkah emas bagi masyarakat dalam mewujudkan aset impian sekaligus membuka peluang investasi yang bernilai ekonomis,” ujar Immadha.

Sementara itu, Regional CEO BSI Region I Aceh, Imsak Ramadhan, mengatakan bahwa lebih dari 300 objek aset yang ditawarkan dalam program ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Aceh, sehingga memberikan alternatif pilihan aset bagi masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

“BSI berkomitmen untuk terus memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Seluruh informasi mengenai objek lelang, termasuk lokasi dan ketentuan lelang, dapat diperoleh melalui kantor cabang BSI terdekat maupun unit Area Recovery BSI di masing-masing wilayah. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan tetap memperhatikan persyaratan dan prosedur lelang yang berlaku,” ungkap Imsak.

Pelaksanaan Lelang Serentak BSI Aceh 2026 juga mendapat dukungan dari DJKN Aceh sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan lelang. Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses lelang berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, BSI berharap dapat mengoptimalkan penyelesaian aset agunan sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui tersedianya berbagai pilihan aset properti. Selain itu, program ini diharapkan turut mendorong aktivitas ekonomi daerah, membuka peluang investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh.

Masyarakat yang berminat dapat melihat informasi dan daftar objek lelang melalui portal resmi lelang.go.id atau memperoleh informasi lebih lanjut dengan menghubungi kantor cabang BSI terdekat.

Pj. Sekda Aceh Ikuti Rakor Pelibatan Pihak Ketiga dalam Pembersihan Sedimentasi Sungai

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelibatan Pihak Ketiga dalam Upaya Pembersihan Sedimentasi Sungai bersama sejumlah kementerian dan instansi terkait melalui sambungan Zoom, Senin (9/11/2026).

Taufik mengikuti rapat dari Ruang Rapat Sekda Aceh. Turut mendampingi, para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta kepala biro terkait.

Sementara itu, para peserta dari kementerian dan lembaga terkait mengikuti rapat dari kantor masing-masing.

Rapat dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, yang juga bertugas sebagai Kepala Posko Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera.

Dalam penjelasannya, Safrizal menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan menyikapi terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi sungai yang mengalami kerusakan dan pendangkalan akibat sedimentasi, sehingga berpotensi mengurangi kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan debit air.

Menurutnya, kondisi sungai yang mengalami sedimentasi membutuhkan penanganan secara terencana dan terukur. Karena itu, diperlukan upaya percepatan pembersihan sedimentasi dengan membuka peluang pelibatan pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Rakor tersebut secara khusus membahas mekanisme dan tata kelola pelibatan pihak ketiga agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya pembersihan sedimentasi benar-benar berorientasi pada kepentingan penanggulangan bencana dan pemulihan fungsi sungai, bukan justru menimbulkan persoalan baru.

Pelibatan pihak ketiga diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan sedimentasi, termasuk melalui dukungan sumber daya, peralatan, dan kemampuan teknis yang dibutuhkan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan, serta ketentuan pemanfaatan material hasil pembersihan sungai.

Pemerintah Aceh melalui perangkat daerah terkait turut mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan dampak bencana dan pemulihan infrastruktur sumber daya air di Aceh. []

Pemerintah Aceh dan Komnas HAM Bahas Penanganan Bentrokan Warga dan Aparat di Pidie

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bertemu dengan pemangku kebijakan Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026), untuk membahas penanganan bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada 4 November 2026.

Pertemuan tersebut membahas langkah penanganan pascaperistiwa yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, termasuk upaya mendorong investigasi, kepastian hukum, serta pemulihan hak-hak korban.

Dalam pertemuan tersebut, dari pihak Pemerintah Aceh dihadiri Pj Sekda Aceh Taufik, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Syakir, Kepala Biro Hukum, Amrizal J Prang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Sementara dari Komnas HAM RI hadir Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh, Cut Ernawati, serta anggota Komnas HAM Aceh, Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani.

Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengatakan peristiwa tersebut tidak bisa dilihat sebagai kejadian tunggal. Menurutnya, terdapat latar belakang sosial, hukum, dan politik yang menjadi bagian dari akar persoalan hingga terjadinya insiden pada 4 November lalu.

Karena itu, Anis menekankan pentingnya keseriusan dalam memperjuangkan keadilan dan memastikan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang menjadi korban.

Ia menyebutkan, ada dua hal utama yang perlu didorong Pemerintah Aceh, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh dan investigasi terhadap peristiwa bentrokan tersebut.

“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.

Selain investigasi, Anis juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemulihan para korban. Menurutnya, Pemerintah Aceh harus memiliki posisi yang jelas dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut, mengingat peristiwa itu telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Ia mengatakan, keluarga korban saat ini menunggu adanya penyelesaian melalui jalur hukum. Karena itu, Pemerintah Aceh diharapkan tidak hanya memantau perkembangan kasus, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mendorong investigasi.

“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.

Anis menegaskan, pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, ia berharap Pemerintah Aceh lebih memperkuat koordinasi dalam memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi, termasuk hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, menyampaikan bahwa berbagai saran dan masukan dari Komnas HAM akan menjadi perhatian Pemerintah Aceh.

Ia mengatakan, pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan peristiwa tersebut dan menyampaikan hasil pertemuan kepada pimpinan daerah.

“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkas Taufik. []

Aksi Aliansi Rakyat Pidie Melawan Berakhir Damai, Seluruh Petisi Disepakati dan Ditandatangani DPRK

PIDIE ( Inforakyataceh ) Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Rakyat Pidie Melawan di Gedung DPRK Pidie, Jalan Tgk. Chik Ditiro, Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Jumat (6/11/2026), berlangsung aman dan kondusif. Setelah melalui dialog dan negosiasi, seluruh tuntutan yang tertuang dalam petisi massa aksi akhirnya disepakati dan ditandatangani pimpinan DPRK Pidie.

Aksi yang diikuti sekitar 150 orang dari kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait sejumlah persoalan, khususnya peristiwa bentrokan di Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

Sebelum mendatangi Gedung DPRK Pidie, massa terlebih dahulu berkumpul di depan Gedung PCC Pidie. Selanjutnya, mereka melakukan konvoi melintasi kawasan Kota Sigli dan menyampaikan orasi di Tugu Aneuk Mulieng, sebelum bergerak menuju Mes Pemda Pidie dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke Gedung DPRK.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pembentukan tim investigasi independen, pengusutan hukum terhadap peristiwa bentrokan, pemenuhan hak korban dan keluarga korban, serta komitmen nyata pemerintah dalam menjaga perdamaian Aceh.

Massa juga menyuarakan tuntutan pertanggungjawaban kepada sejumlah unsur pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, S.H., bersama Wakil Ketua I Teuku Zulkarnaini, S.P., serta seluruh anggota DPRK Pidie melakukan dialog dan negosiasi dengan perwakilan massa aksi.

Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, S.I.K., M.I.K., didampingi Wakapolres Kompol Firdaus Jufrida, S.T., M.Si., turut memantau langsung jalannya aksi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

Pengamanan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personel Polres Pidie, Dalmas Dit Samapta Polda Aceh, serta Brimob Polda Aceh. Sementara itu, personel Satlantas Polres Pidie melakukan pengawalan konvoi dan pengaturan arus lalu lintas agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar.

Setelah melalui proses dialog dan negosiasi, sekitar pukul 19.25 WIB, seluruh isi petisi akhirnya disepakati dan ditandatangani oleh Ketua DPRK Pidie bersama Wakil Ketua I dengan persetujuan seluruh anggota DPRK Pidie. Kedua pihak juga membuat video pernyataan sebagai dokumentasi atas kesepakatan tersebut.

Sekitar pukul 19.45 WIB, massa aksi meninggalkan Gedung DPRK Pidie dan membubarkan diri secara tertib.

Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi, pihak DPRK Pidie, serta personel pengamanan yang telah bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Ia menegaskan bahwa Polri menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum serta berkomitmen memberikan pengamanan secara profesional dan humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif.

“Penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, mengedepankan dialog, serta bersama-sama merawat perdamaian dan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Pidie,” pesannya.

Keberhasilan pengamanan aksi tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Pidie dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus memastikan penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

Polri hadir untuk melayani masyarakat, mengawal aspirasi, dan menjaga kedamaian.

Nilam Resmi Masuk Sistem Resi Gudang, Gubernur Mualem Instruksikan Percepat Hilirisasi

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Upaya Pemerintah Aceh mempercepat hilirisasi nilam membuahkan hasil. Kementerian Perdagangan RI resmi menetapkan minyak nilam sebagai komoditas yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang (SRG).

Menindaklanjuti ketetapan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) langsung menginstruksikan tim ekonomi Pemerintah Aceh untuk mempercepat hilirisasi nilam di daerah.

“Payung hukumnya sudah ada, sekarang tinggal dilaksanakan saja. Ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani nilam,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026).

Payung hukum yang dimaksud tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 2055 Tahun 2026 tentang Perubahan Barang yang Dapat Disimpan di Gudang SRG.

Aturan itu diteken Menteri Perdagangan, Budi Santoso, di Jakarta pada 26 Oktober 2026 dan langsung berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Nurlis mengatakan, Gubernur Mualem menyambut baik lahirnya keputusan tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat.

“Bapak Gubernur Mualem mengapresiasi Menteri Perdagangan Budi Santoso. Terbitnya Kepmendag 2055 Tahun 2026 ini adalah terobosan penting. Aturan ini memperkuat langkah Pemerintah Aceh dalam menyiapkan ekosistem SRG untuk menstabilkan harga nilam,” ujar Nurlis.

Selain kepada pemerintah pusat, Mualem juga mengapresiasi kerja keras tim ekonomi Pemerintah Aceh yang mengawal lahirnya aturan yang menguntungkan petani ini.

Nurlis menjelaskan bahwa usulan tersebut berawal dari rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, di Kantor Gubernur Aceh pada 22 Juli 2026.

Rapat tersebut melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, pihak perbankan, serta PT Razma Agro Jaya selaku pelaku usaha sekaligus pemrakarsa pengusulan minyak nilam sebagai salah satu komoditas dalam Sistem Resi Gudang (SRG) di Aceh.

Rapat itu memutuskan langkah strategis untuk mengusulkan minyak nilam masuk ke dalam skema SRG, sekaligus memperkuat industri pengolahan dan akses pasar. Ikhtiar tersebut kini tuntas dengan terbitnya Kepmendag Nomor 2055 Tahun 2026.

Lewat keputusan baru itu, minyak nilam resmi tercatat sebagai komoditas urutan ke-31 dalam sistem resi gudang nasional.

“Minyak nilam kini bersanding dengan komoditas unggulan Aceh lainnya yang sudah lebih dulu masuk daftar SRG. Mulai dari kopi, kakao, pala, pinang, cengkeh, hingga ikan kayu,” kata Nurlis.

Menurut Nurlis, masuknya nilam ke dalam SRG langsung menjawab persoalan klasik tata niaga di Aceh. Selama ini, petani dan penyuling selalu terpukul saat harga pasar tiba-tiba jatuh. Posisi tawar mereka lemah di hadapan tengkulak.

“Kini petani punya instrumen tunda jual yang sah. Saat harga anjlok, minyak nilam tidak perlu buru-buru dijual. Barang bisa disimpan dulu di gudang SRG dengan mutu yang terjaga. Bukti resi gudangnya bisa diagunkan ke bank untuk modal kerja. Saat harga kembali membaik, barulah barang dilepas ke pasar,” Nurlis menegaskan.

Ia menjelaskan, aturan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (3) Permendag Nomor 14 Tahun 2026 ini memiliki empat tujuan utama. Yakni mendukung produktivitas, menjaga kualitas, menstabilkan harga jual, serta meningkatkan nilai ekonomi minyak nilam—baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

“Dengan skema ini, posisi tawar petani makin kuat dan industri hilir nilam Aceh lebih berdaya saing di pasar nasional maupun global,” kata Nurlis.

Agar manfaat tersebut segera dirasakan masyarakat, Gubernur Mualem meminta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait langsung bergerak menyiapkan sarana pendukung di lapangan.

“Bapak Gubernur meminta dinas terkait segera berkoordinasi dengan Bappebti, perbankan, pengelola gudang, serta pemerintah kabupaten/kota sentra nilam. Infrastruktur dan kelembagaan harus segera siap. Kita ingin petani nilam Aceh secepatnya merasakan dampak nyata dari kebijakan ini,” tutur Nurlis.

Sebagai langkah konkret pertama, Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Aceh akan meluncurkan (launching) operasional SRG Minyak Nilam di Kabupaten Aceh Jaya pada akhir tahun 2026.

“Peluncuran di Aceh Jaya ini menjadi titik awal penerapan SRG minyak nilam di Aceh. Operasionalnya akan didukung kesiapan gudang, standardisasi mutu, kelembagaan petani, dan akses pembiayaan perbankan,” kata Nurlis.

Ia menegaskan, penetapan minyak nilam sebagai komoditas SRG merupakan hasil nyata sinergi antara Pemerintah Aceh, pelaku usaha nilam, dan Kementerian Perdagangan dalam memperkuat tata niaga serta mempercepat hilirisasi.

“Implementasinya di Aceh Jaya nanti diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan stabilitas harga, peningkatan nilai tambah, dan kesejahteraan petani nilam Aceh,” ujar Nurlis. []

Pemkab Aceh Besar Gelar Retret 234 Keuchik, Perkuat Kepemimpinan Pemerintahan Gampong

Aceh Besar ( Inforakyataceh ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) akan menggelar kegiatan retret bagi 234 keuchik yang dilantik pada 2025. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Jantho pada 8 hingga 11 November 2026.

Kegiatan retret ini merupakan gagasan Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris bersama Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil setelah keduanya mengikuti retret nasional kepala daerah yang diselenggarakan pada Februari 2025.

Kepala DPMG Aceh Besar, Jakfar, SP, M.Si, mengatakan bahwa pengalaman mengikuti retret nasional menjadi inspirasi bagi Bupati dan Wakil Bupati untuk menghadirkan kegiatan serupa bagi para keuchik di Aceh Besar.

“Bapak Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris dan Bapak Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil termasuk kepala daerah yang berkesempatan mengikuti kegiatan retret kepala daerah se-Indonesia. Berawal dari pengalaman tersebut, beliau berdua menilai kegiatan seperti ini sangat bermanfaat jika dilaksanakan di Aceh Besar,” ujar Jakfar di Kota Jantho, Jumat (6/11/2026).

Menurut Jakfar, retret tersebut mengusung tema Memperkuat Kepemimpinan Keuchik untuk Mewujudkan Pemerintahan Gampong yang Profesional, Akuntabel, Responsif, Mandiri, dan Berdaya Saing.

Ia menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan pembekalan kepada para keuchik, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi serta pertukaran informasi terkait pembangunan antarpimpinan pemerintahan gampong.

Selain itu, retret diharapkan mampu menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan program yang dilaksanakan oleh masing-masing gampong, sekaligus memperkuat integritas dan kapasitas kepemimpinan para keuchik.

“Keuchik sebagai pimpinan pemerintahan gampong merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, penguatan kapasitas kepemimpinan mereka menjadi sangat penting,” jelasnya.

Jakfar menambahkan, kegiatan tersebut akan dipusatkan di Kota Jantho dan dibuka secara resmi oleh Bupati Aceh Besar pada 8 November 2026. Retret dijadwalkan berlangsung hingga 11 November 2026 dengan melibatkan 234 keuchik yang dilantik pada 2025.

Terkait materi pembekalan, Jakfar menyebutkan terdapat sejumlah fokus utama yang akan diberikan kepada para peserta. Materi tersebut meliputi visi dan misi pemerintahan Kabupaten Aceh Besar di bawah kepemimpinan H. Muharram Idris dan Drs. H. Syukri A. Jalil, serta pemahaman mengenai arah kebijakan dan pembangunan daerah.

Selain itu, peserta juga akan mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan keuangan gampong atau dana desa, pencegahan korupsi, keamanan dan ketertiban, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Materi pembekalan akan disampaikan oleh sejumlah narasumber dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar serta instansi vertikal terkait. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi bekal bagi para keuchik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat,” pungkas Jakfar. (**)

Pendataan Pendaftaran kendaraan Terus Di Lakukan Oleh Samsat kota Banda Aceh,

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ( Samsat ) kota Banda Aceh mulai lakukan pendataan dan pendaftaran terhadap roda empat yang beroperasi maupun berada di wilayah kota Banda Aceh.
Pendataan tersebut dilakukan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi.

Dalam hal ini Samsat kota Banda Aceh, bahwa pemungutan pajak kendaraan roda telah kembali diberlakukan.

Per 2 Januari telah diaktifkan kembali atau ditetapkan kembali pemungutan pajak roda empat bagi seluruh pemilik nya.

Pihak Samsat kota Banda Aceh telah mengundang perusahaan yang beroperasi di wilayah nya untuk mengikuti proses pendataan di kantor Samsat kota Banda Aceh.
Respon mereka positif dan akan segera melaksanakan pembayaran kendaraan roda empat milik nya sesuai data yang sudah mereka berikan kepada kami.

Samsat kota Banda Aceh akan terus melakukan pendataan terhadap seluruh kendaraan yang ada di wilayah kota Banda Aceh.