Skandal Kuota Haji Terbongkar, KPK Seret Mantan Menag Yaqut ke Meja Tersangka

Jakarta | Jumat, 9 Januari 2026( Aceh dalam berita.com)— Tabir gelap pengelolaan kuota haji akhirnya tersibak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia.

Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (9/1/2026). KPK menegaskan langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengantongi bukti yang dinilai cukup kuat.

“Kami pastikan proses ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Fitroh.

Kasus ini menyentak publik lantaran menyangkut ibadah umat Islam yang selama ini selalu dibungkus dengan dalih pelayanan dan amanah. Namun di balik itu, KPK menduga terjadi permainan kuota yang berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penetapan tersangka, meski belum membuka secara gamblang konstruksi perkara maupun kemungkinan menyeret aktor lain. “Penyidikan masih berjalan,” katanya singkat.

Kuota Tambahan Diduga Disulap, Regulasi Dilanggar

Perkara ini bermula dari kuota haji tambahan 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Alih-alih dikelola sesuai aturan, penyidik KPK menduga kuota tersebut dibagi tidak sesuai undang-undang.

Padahal, Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 dengan tegas mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan itu justru dibagi rata 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus—sebuah kebijakan yang kini disorot tajam penyidik.

KPK menduga pembagian menyimpang tersebut membuka ruang keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk biro perjalanan haji, sekaligus memangkas hak jemaah reguler yang telah antre bertahun-tahun.

Lingkaran Dalam Ikut Terseret

Tak hanya Yaqut, KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kuota haji.

Sebelumnya, KPK juga telah mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro haji Maktour—menandakan perkara ini tidak berdiri sendiri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana berat.

Ujian Moral Pengelolaan Ibadah

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi negara, khususnya Kementerian Agama. Ibadah haji yang semestinya dijaga kesuciannya justru diduga dijadikan ladang transaksi kekuasaan dan kepentingan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK:

apakah kasus ini akan berhenti pada dua nama, atau justru membuka borok sistemik pengelolaan haji yang selama ini tertutup rapat.

Pj Sekda dan Seluruh Kepala SKPA Ikuti Bimtek Keluarga Berintegritas KPK

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, bersama istri dan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) beserta istri masing-masing mengikuti bimbingan teknis (bimtek) Keluarga Berintegritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, sebagai pemateri utama. Ia menekankan bahwa keluarga bisa menjadi benteng integritas sekaligus pintu masuk korupsi apabila nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak dijaga.

Dalam pemaparannya, Ibnu menjelaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter dan perilaku seseorang.

“Nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas perlu ditanamkan melalui pendidikan serta keteladanan orang tua,” kata Ibnu.

Wakil Ketua KPK itu juga memaparkan data tindak pidana korupsi periode 2004 hingga triwulan III 2026 yang mencatat 1.892 kasus. Gratifikasi dan penyuapan menjadi modus terbanyak dengan 1.170 kasus, disusul pengadaan barang dan jasa sebanyak 452 kasus.

Selain itu, Ibnu juga menjelaskan tujuh kelompok tindak pidana korupsi, meliputi kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap-menyuap, serta benturan kepentingan dalam pengadaan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Taufik menyampaikan bahwa membangun pemerintahan bersih tidak cukup hanya melalui regulasi dan penegakan hukum. Penanaman nilai integritas harus dimulai dari keluarga.

Menurutnya, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian tidak hanya diajarkan melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan sehari-hari.

Taufik menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun budaya antikorupsi.

Ia menitipkan tiga pesan kepada peserta, yakni menjadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya kejujuran, menanamkan nilai antikorupsi sejak dini, serta menjadi teladan bagi anak-anak.

“Anak-anak lebih mudah meniru perbuatan daripada sekadar mendengarkan nasihat,” demikian pesan Taufik dalam sambutannya.

Taufik menambahkan, Pemerintah Aceh berkomitmen mendukung penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terbentuknya masyarakat yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab,” pungkas Taufik. []

BSI Perkuat Ekosistem Wakaf Produktif, Dorong Potensi Rp180 Triliun Jadi Kekuatan Ekonomi Umat

Jakarta ( Inforakyataceh ) PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperkuat perannya dalam mendorong pengembangan wakaf produktif sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi umat.

Komitmen tersebut ditegaskan BSI dalam The 2nd Global Conference on Waqf Development (GLOW) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC). Forum internasional yang mempertemukan regulator, nazhir, akademisi, serta pelaku industri keuangan syariah tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan memperluas pemanfaatan wakaf secara produktif dan berkelanjutan.

Pengembangan wakaf Indonesia masih menyimpan ruang pertumbuhan yang sangat besar. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan potensi wakaf uang mencapai Rp180 triliun per tahun. Sementara itu, penghimpunan wakaf uang nasional pada 2025 tercatat Rp4,72 triliun dan ditargetkan mencapai Rp4,79 triliun pada 2026.

Besarnya kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menjadi peluang untuk memperluas literasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus memperkuat ekosistem pengelolaan wakaf yang produktif, transparan, dan berkelanjutan.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan penguatan wakaf produktif membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar dana sosial syariah mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkesinambungan.

“Wakaf adalah warisan kebaikan yang tidak pernah berhenti mengalir. Melalui kolaborasi, setiap wakaf dapat tumbuh produktif dan menghadirkan harapan bagi lebih banyak orang,” ujar Bob saat menjadi pembicara pada sesi International Seminar GLOW 2026.

Perluas Akses Masyarakat terhadap Wakaf Produktif

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), BSI mengambil peran dalam menghubungkan masyarakat dengan berbagai instrumen wakaf uang.

Salah satunya melalui Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), instrumen yang memungkinkan pokok wakaf tetap terjaga, sementara hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BSI juga menjalankan peran sebagai mitra distribusi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel seri SWR007, sehingga masyarakat memiliki alternatif untuk berpartisipasi dalam pengembangan wakaf melalui instrumen keuangan syariah.

Selain memperluas pilihan instrumen, BSI mendorong kemudahan berwakaf melalui kanal digital BYOND by BSI. Digitalisasi menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses masyarakat terhadap wakaf sekaligus mendorong partisipasi generasi yang semakin lekat dengan layanan keuangan digital.

Melalui penguatan akses, inovasi produk, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, BSI ingin mendorong transformasi wakaf dari aktivitas filantropi menjadi aset produktif yang manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat.

BSI memandang pengembangan wakaf produktif membutuhkan ekosistem yang kuat, mulai dari peningkatan literasi masyarakat, penguatan kapasitas nazhir, tata kelola yang amanah, hingga dukungan industri keuangan syariah.

GLOW 2026 diharapkan menjadi salah satu katalis untuk memperkuat sinergi tersebut sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam mengoptimalkan aset dan dana wakaf bagi pembangunan sosial dan ekonomi.

“Ketika kita bergerak bersama, wakaf dapat menjadi cahaya bagi kesejahteraan umat dan kekuatan bagi ketahanan ekonomi bangsa,” kata Bob.

Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar serta ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang terus berkembang, BSI optimistis Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu rujukan pengembangan wakaf produktif di tingkat global.

BSI berkomitmen untuk terus menghadirkan akses dan instrumen wakaf yang semakin mudah dijangkau masyarakat serta memperkuat kolaborasi dengan regulator, nazhir, dan seluruh pemangku kepentingan agar wakaf dapat menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta lintas generasi.

Kepercayaan 24 Juta Nasabah Antarkan BSI Raih Top 5 Layanan Terbaik CX 100 Award

BSI – Jakarta, Kepercayaan 24,3 juta nasabah mengantarkan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) meraih posisi lima besar Grand Champion Danantara CX100 Award 2026, sekaligus peringkat keempat pada kategori Financial. Pencapaian ini menegaskan komitmen BSI dalam meningkatkan kualitas layanan dan menghadirkan pengalaman perbankan syariah yang semakin relevan bagi masyarakat.

Di usianya yang baru lima tahun, BSI mampu bersaing dengan berbagai BUMN lintas sektor melalui transformasi layanan yang berorientasi pada kebutuhan nasabah. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya perseroan dalam memperkuat kualitas interaksi dengan pelanggan, baik melalui kanal digital maupun layanan langsung.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan apresiasi kepada nasabah dan seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan kepada perseroan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil transformasi berkelanjutan yang dilakukan BSI sepanjang 2025–2026 untuk meningkatkan keandalan operasional dan kualitas pengalaman nasabah.

“Bagi BSI, kepercayaan nasabah adalah amanah sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Kami melakukan transformasi secara menyeluruh, mulai dari penguatan teknologi informasi sebagai fondasi layanan digital, peningkatan kualitas pelayanan di kantor cabang, hingga pengembangan fitur BYOND by BSI dan BEWIZE. Kami juga terus menghadirkan solusi finansial yang relevan dengan kebutuhan berbagai segmen, termasuk generasi muda yang semakin terbuka terhadap layanan perbankan syariah,” ujar Anggoro.

Saat ini, BSI melayani 24,3 juta nasabah dengan jumlah pengguna aplikasi BYOND by BSI mendekati 10 juta. Untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang beragam, perseroan mengintegrasikan layanan melalui jaringan kantor cabang, lebih dari 130 ribu BSI Agen, EDC, QRIS, BYOND by BSI, BEWIZE, serta BSI Call 14040. Penguatan kanal tersebut diiringi penerapan standar pelayanan yang konsisten, baik secara langsung maupun digital.

Bagi BSI, semangat “Melayani Sepenuh Hati” bukan sekadar slogan, melainkan landasan dalam memahami kebutuhan nasabah, memberikan solusi yang tepat, serta menghadirkan layanan yang mudah, aman, nyaman, dan responsif. Danantara CX100 Award merupakan bagian dari upaya penguatan budaya pelayanan di lingkungan BUMN. Penilaian CX100 mengacu pada tiga indikator utama pengalaman pelanggan, yaitu Effectiveness atau ketepatan layanan, Ease atau kemudahan layanan, dan Emotion atau kenyamanan pelanggan. Ajang ini mencakup penghargaan Grand Champion, delapan Sector Champions, serta pemeringkatan 100 BUMN dengan layanan terbaik.

Anggoro Eko Cahyo menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi BSI untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus mempercepat perbaikan layanan secara berkelanjutan. “Pencapaian ini bukan garis akhir, melainkan dorongan bagi kami untuk terus berbenah. Setiap masukan nasabah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat daya saing BSI. Kami ingin memastikan perbankan syariah semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat serta mampu berkontribusi lebih besar dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai kekuatan nasional,” tutup Anggoro.

Dalam kesempatan yang sama Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Indonesia Dony Oskaria, “Hari ini bukan semata-mata tentang siapa yang menang atau kalah. Yang terpenting adalah membangun pola pikir bahwa pelayanan membuat perusahaan kita berkelanjutan.” Karena itu, CX100 bukanlah akhir dari proses, melainkan momentum untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat.

Bank Aceh Terima Apresiasi ILO, Perkuat Komitmen Dukung UMKM Aceh Naik Kelas

Jakarta ( Inforakyataceh ) Bank Aceh menerima apresiasi dari International Labour Organization (ILO) atas kemitraan dan kontribusinya dalam Proyek Promise II Impact periode 2023–2026. Apresiasi tersebut diserahkan oleh Project Manager of PROMISE II IMPACT International Labour Organization, Djauhari Sitorus dan diterima langsung oleh Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, dalam kegiatan Penutupan Promise II Impact Fase II dan Peluncuran Promise Impact Fase III di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Apresiasi ini menjadi pengakuan atas kontribusi Bank Aceh dalam mendukung penguatan inklusi keuangan, pengembangan kapasitas usaha, serta pertumbuhan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bagi masyarakat Aceh, khususnya pelaku UMKM, program Promise II Impact menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan untuk mengembangkan usaha melalui peningkatan literasi keuangan, perbaikan pengelolaan bisnis, digitalisasi, dan akses terhadap layanan keuangan formal.

Melalui kolaborasi dengan ILO yang didukung oleh Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Bank Aceh turut mendukung pengembangan ekosistem usaha nilam di Aceh. Komoditas ini memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah ekonomi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam rantai usahanya.

Dukungan tersebut diwujudkan antara lain melalui pelatihan keuangan dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM di Bank Aceh. Materi pelatihan mencakup pengelolaan keuangan, pencatatan dan pelaporan sederhana, pemasaran, pengembangan strategi produk, serta penguatan jejaring bisnis. Pendampingan juga dilakukan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan mengembangkan bisnis secara lebih terarah.

Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, menyampaikan bahwa penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara perbankan, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Bagi Bank Aceh, mendukung UMKM bukan hanya tentang membuka akses pembiayaan, tetapi juga membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas, memperkuat pengelolaan bisnis, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Kami berharap upaya ini dapat membuka lebih banyak peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Fadhil Ilyas.

Melalui penguatan kapasitas tersebut, UMKM diharapkan semakin mampu mengelola usaha secara profesional, meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan mengembangkan peluang kerja bagi masyarakat.

Bank Aceh memandang pengembangan UMKM tidak hanya sebatas penyediaan layanan keuangan, tetapi juga upaya membangun kemandirian dan daya saing pelaku usaha. Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi penting agar potensi ekonomi lokal dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.

Apresiasi dari ILO ini semakin memperkuat komitmen Bank Aceh untuk terus hadir sebagai mitra masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ke depan, Bank Aceh berharap sinergi dalam pengembangan UMKM dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak pelaku usaha yang tumbuh, naik kelas, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh.

Mualem Lantik Taufik sebagai Penjabat Sekda Aceh di Medan

MEDAN ( Inforakyataceh ) Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), melantik Taufik, S.T., M.Si., sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dalam prosesi pelantikan yang berlangsung pada Selasa (13/10/2026).

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.812.22/112/2026 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Aceh.

Penunjukan Taufik sebagai Penjabat Sekda Aceh merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan koordinasi administrasi pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan Aceh berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Mualem menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perangkat daerah, menyelaraskan program kerja, serta memastikan kebijakan pemerintah terlaksana secara efektif.

“Saya berharap Penjabat Sekda Aceh dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, membangun koordinasi yang baik dengan seluruh jajaran pemerintah, serta memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat Aceh,” ujar Mualem.

Gubernur juga berharap Taufik dapat memperkuat sinergi antar satuan kerja perangkat Aceh (SKPA), mitra kerja Pemerintah Aceh, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut mantan Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah; Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Aceh, Kombes Pol. Said Anna Fauza, S.I.K., M.M., M.H.; Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Dr. A. Murthala, M.Si.; serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Penjabat Sekda Aceh, Taufik, S.T., M.Si., turut didampingi oleh istrinya, Ny. Fitriani Taufik, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi internal Pemerintah Aceh, meningkatkan kinerja birokrasi, serta mendorong pelaksanaan agenda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Plt. Sekda Aceh Buka Pelatihan Kode Etik Jurnalistik AMSI

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si., membuka Pelatihan Kode Etik Jurnalistik yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh di Hotel Ayani Banda Aceh, Sabtu (10/10/2026).

Dalam sambutannya, Taufik memberikan apresiasi kepada AMSI Aceh yang menggelar pelatihan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme pers. Ia menilai, AMSI memiliki peran strategis dalam mendorong media menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Taufik juga mengatakan bahwa pers memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, menjaga perdamaian, menyuarakan kebutuhan masyarakat, dan mengawasi kebijakan publik. Karena itu, lanjutnya, pemerintah dan pers perlu menjalankan peran masing-masing secara proporsional, dengan tetap membangun komunikasi yang terbuka sekaligus menjaga independensi pers.

Di tengah arus informasi yang semakin cepat, Taufik turut mengingatkan para jurnalis agar tetap mengedepankan akurasi dan verifikasi informasi dalam setiap pemberitaan, “kecepatan pemberitaan harus berjalan seiring dengan akurasi dan verifikasi. Setiap informasi perlu diperiksa sumber dan konteksnya,” ujarnya.

Taufik berharap pelatihan selama dua hari tersebut dapat memperkuat pemahaman peserta mengenai kode etik jurnalistik serta menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Pengetahuan yang diperoleh juga diharapkan dapat dibawa ke ruang redaksi sehingga meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat. []

Waspada Nomor WhatsApp Catut Nama Plt Sekda Aceh Taufik

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, mengingatkan masyarakat dan berbagai pihak agar mewaspadai nomor WhatsApp palsu yang mengatasnamakan dirinya. Nomor tersebut berpotensi digunakan untuk melakukan penipuan dengan menghubungi sejumlah pihak.

Peringatan itu disampaikan langsung oleh Taufik melalui pesan klarifikasi pada Jumat (9/10/2026). Ia menegaskan bahwa nomor WhatsApp dengan nomor 0813-3295-244 dan foto profil yang mencatut identitas dirinya bukan nomor miliknya.

“Bila ada yang menelpon dengan menggunakan nomor ini dan profil ini serta mengaku atas nama saya Taufik, harap jangan dilayani karena ini bukan nomor saya,” demikian klarifikasi Taufik.

Ia juga meminta agar informasi tersebut diteruskan kepada rekan, kerabat, dan pihak lainnya agar tidak menjadi korban penyalahgunaan identitas.

Taufik mengimbau masyarakat untuk tidak menanggapi permintaan apa pun dari nomor tersebut, terutama jika berkaitan dengan permintaan uang, transfer dana, maupun informasi pribadi yang mengatasnamakan dirinya.

Masyarakat juga diharapkan melakukan verifikasi melalui saluran komunikasi resmi apabila menerima pesan atau panggilan mencurigakan yang mengaku berasal dari Plt Sekda Aceh tersebut.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai langkah antisipasi agar masyarakat dan berbagai pihak lebih berhati-hati terhadap potensi penipuan yang memanfaatkan nama serta foto pejabat pemerintah.[]

Plt. Sekda Aceh Hadiri Rapat Paripurna DPRA

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 dengan agenda Peresmian Pengangkatan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRA dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sisa masa jabatan 2024-2029, di Gedung Utama DPRA, Kamis (8/10/2026).

Kehadiran Plt. Sekda Aceh pada kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Aceh dan DPRA dalam mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan agenda kelembagaan di Aceh. Rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh para Asisten Sekda Aceh, Staf Ahli Gubernur Aceh, para Kepala Biro, serta jajaran SKPA terkait.

Dalam rapat tersebut, dilakukan peresmian pengangkatan Zaini Bakri sebagai Anggota DPRA melalui mekanisme PAW, menggantikan Mawardi Basyah untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024-2029.

Kegiatan tersebut berlandaskan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-2242 Tahun 2026 sekaligus merupakan bagian dari proses kelembagaan DPRA untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui momentum tersebut, Pemerintah Aceh berkomitmen mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA dalam menjalankan peran kelembagaan, termasuk dalam pembahasan berbagai agenda pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan Aceh. []

Plt. Sekda Aceh Ikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan PORA XV Aceh Jaya

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si., didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr. A. Murtala, M.Si., mengikuti rapat terkait persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh (PORA) XV Aceh Jaya. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Rabu (7/10).

Dalam rapat tersebut, Taufik menyampaikan bahwa penyelenggaraan PORA XV merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dipersiapkan secara serius. Ia mendorong agar penyesuaian jadwal PORA XV dapat segera ditetapkan, dengan tetap memperhatikan seluruh tahapan penyelenggaraan dan kesiapan di lapangan.

Taufik menilai, kepastian jadwal penting untuk memastikan PORA XV dapat terlaksana sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) berikutnya. Ia turut mengapresiasi progres persiapan yang telah berjalan sekaligus mendorong agar berbagai kebutuhan yang masih belum terselesaikan segera ditindaklanjuti, terutama terkait pendanaan dan kesiapan infrastruktur.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Terkait pendanaan dan persiapan infrastruktur perlu segera kita kejar, mengingat waktu persiapan yang semakin singkat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, T. Banta Nuzullah, turut menyampaikan perkembangan persiapan PORA XV, terutama terkait kesiapan venue dan kebutuhan pendukung pertandingan. Ia juga memaparkan sejumlah agenda olahraga nasional yang perlu menjadi pertimbangan dalam penetapan waktu pelaksanaan PORA XV.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., menegaskan keseriusan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mempersiapkan penyelenggaraan PORA XV. Ia juga berharap dukungan optimal dari Pemerintah Aceh agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal.

Melalui agenda tersebut, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan pihak terkait dalam menindaklanjuti kebutuhan penyelenggaraan PORA XV, sehingga seluruh tahapan dapat berjalan sesuai rencana dan pelaksanaan PORA dapat dipersiapkan secara optimal. []

Aceh Tak Mau Lagi Hanya Jual Bahan Mentah, AEDF 2026 Siapkan Roadmap Investasi 20 Tahun

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Pemerintah Aceh mendorong perubahan arah pembangunan ekonomi dari sekadar mengandalkan penjualan komoditas mentah menuju hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut dinilai penting agar kekayaan sumber daya Aceh mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah sendiri.

Hal itu disampaikan Plt Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, dalam Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 yang digelar PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda di Hermes Hotel Banda Aceh, Selasa (6/10/2026).

AEDF 2026 mengusung tema “Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh.”

Taufik mengatakan Aceh memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, energi, pariwisata hingga berbagai komoditas unggulan. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi daerah.

“Jangan sampai sumber daya Aceh keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara nilai tambah dan lapangan kerja tercipta di daerah lain,” kata Taufik.

Menurutnya, pertanian, perkebunan, perikanan, energi, dan sumber daya lainnya harus semakin banyak diolah di Aceh sehingga manfaat ekonominya lebih besar dirasakan masyarakat.

Taufik berharap AEDF tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan peta jalan konkret, peluang investasi yang jelas, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, kesiapan infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan dan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama PT PEMA Perseroda, Faisal Ilyas, mengatakan Aceh memiliki potensi sumber daya yang besar, namun belum seluruhnya memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kita punya laut yang luas, namun nilai tambah laut kita dinikmati orang luar Aceh. Kita memiliki komoditas pertanian dan perkebunan, tetapi yang kita jual barang mentah,” ujar Faisal.

Menurutnya, tantangan Aceh adalah mengubah potensi tersebut menjadi nilai tambah melalui investasi dan industrialisasi.

“Lewat forum ini kita akan membuat roadmap apa yang akan kita lakukan 10 hingga 20 tahun ke depan,” katanya.

Faisal menyebut PEMA memiliki tanggung jawab besar sebagai instrumen ekonomi daerah. Secara akumulatif, PEMA telah menyetorkan dividen Rp128 miliar kepada Pemerintah Aceh.

Ke depan, PEMA ingin meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Aceh di tengah kondisi fiskal daerah dan pengurangan transfer dari pemerintah pusat.

Enam Kerja Sama Ditandatangani
Selain forum diskusi, AEDF 2026 juga menjadi momentum penandatanganan sejumlah kerja sama investasi dan pengembangan industri.

Kerja sama pertama dilakukan dengan Tigallapan Investama untuk joint study potensi pengembangan energi terbarukan.

Selanjutnya, kerja sama strategis dilakukan dengan Kedah Agro Ausin Berhad, mencakup pengembangan agroindustri, perdagangan, agrowisata, logistik, teknologi, peternakan dan sumber daya manusia.

Kemudian, Citaglobal terlibat dalam joint study potensi pengembangan energi dan bahan bakar berkelanjutan.
Kerja sama berikutnya dilakukan dengan PT Banda Sentra Nasional (BSNS) untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Aceh.

Sementara dengan PT Indo Surya Galvalume (ISG) dilakukan penandatanganan MoU sekaligus soft launching pabrik baja ringan, serta MoU dan soft launching tenant hebel dan bata precast.

Rangkaian kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong Aceh memasuki era industrialisasi baru dengan mengoptimalkan sumber daya daerah dan menarik investasi yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.[]