Skandal Kuota Haji Terbongkar, KPK Seret Mantan Menag Yaqut ke Meja Tersangka

Jakarta | Jumat, 9 Januari 2026( Aceh dalam berita.com)— Tabir gelap pengelolaan kuota haji akhirnya tersibak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia.

Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (9/1/2026). KPK menegaskan langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengantongi bukti yang dinilai cukup kuat.

“Kami pastikan proses ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Fitroh.

Kasus ini menyentak publik lantaran menyangkut ibadah umat Islam yang selama ini selalu dibungkus dengan dalih pelayanan dan amanah. Namun di balik itu, KPK menduga terjadi permainan kuota yang berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penetapan tersangka, meski belum membuka secara gamblang konstruksi perkara maupun kemungkinan menyeret aktor lain. “Penyidikan masih berjalan,” katanya singkat.

Kuota Tambahan Diduga Disulap, Regulasi Dilanggar

Perkara ini bermula dari kuota haji tambahan 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Alih-alih dikelola sesuai aturan, penyidik KPK menduga kuota tersebut dibagi tidak sesuai undang-undang.

Padahal, Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 dengan tegas mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan itu justru dibagi rata 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus—sebuah kebijakan yang kini disorot tajam penyidik.

KPK menduga pembagian menyimpang tersebut membuka ruang keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk biro perjalanan haji, sekaligus memangkas hak jemaah reguler yang telah antre bertahun-tahun.

Lingkaran Dalam Ikut Terseret

Tak hanya Yaqut, KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kuota haji.

Sebelumnya, KPK juga telah mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro haji Maktour—menandakan perkara ini tidak berdiri sendiri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana berat.

Ujian Moral Pengelolaan Ibadah

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi negara, khususnya Kementerian Agama. Ibadah haji yang semestinya dijaga kesuciannya justru diduga dijadikan ladang transaksi kekuasaan dan kepentingan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK:

apakah kasus ini akan berhenti pada dua nama, atau justru membuka borok sistemik pengelolaan haji yang selama ini tertutup rapat.

Quick Response Brimob Polda Aceh Tangani Kebakaran Hutan di Lembah Seulawah

Aceh Besar ( Inforakyataceh ) Personel Brimob Polda Aceh dari Kompi 2 Batalyon A Pelopor bergerak cepat merespons terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gampong Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan penanganan kebakaran dipimpin langsung oleh Komandan Kompi 2 Batalyon A Pelopor, AKP Heri Juniardi, S.E., bersama puluhan personel Brimob yang diterjunkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman serta mencegah meluasnya api.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa pengerahan personel merupakan bentuk quick response Polda Aceh dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah tersebut.”Puluhan personel Kompi 2 Batalyon A Pelopor diterjunkan ke lokasi untuk melaksanakan quick response penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Joko.

Dalam pelaksanaannya, Brimob Polda Aceh juga berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar serta didukung satu unit mobil pemadam kebakaran guna mempercepat proses pemadaman api.

Kegiatan pemadaman tersebut berlangsung mulai pukul 15.10 WIB hingga selesai. Sinergi lintas instansi juga diharapkan mampu mengendalikan kebakaran sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Polda Aceh mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena melanggar aturan hukum serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif, pungkas Joko.

Kapolda Aceh Terima Silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Ruang Kerja Kapolda Aceh, Mapolda Aceh, Kamis (30/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Karoops Polda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, serta Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Aceh.

Sementara itu, Ketua Badan Reintegrasi Aceh hadir bersama Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dan Kabag Umum Badan Reintegrasi Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa silaturahmi tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) guna mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah Aceh.”Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara Polda Aceh dengan Badan Reintegrasi Aceh dalam mendukung berbagai program strategis yang berkaitan dengan reintegrasi dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Joko.

Ia menjelaskan, Polda Aceh bersama Badan Reintegrasi Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program reintegrasi, pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian berbagai isu strategis di Aceh.

Menurut Joko, komitmen tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.”Melalui sinergi yang semakin kuat antara Polda Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh, diharapkan situasi kamtibmas yang kondusif dapat terus terpelihara sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mendukung keberhasilan pembangunan di Aceh,” pungkas Joko.

.Wagub Aceh Ikuti RDPU Komisi II DPR RI Bahas Remunerasi Kepala Daerah hingga Peningkatan PAD*

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama pemerintah daerah se-Indonesia melalui konferensi video dari ruang kerja Wakil Gubernur Aceh, Kamis (30/7/2026).‎‎

Rapat tersebut dipimpin Komisi II DPR RI dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri.

‎‎Selain itu, rapat juga diikuti mereka dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta sejumlah gubernur/wakil gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.‎‎

Sementara itu Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, di antaranya para asisten Sekda Aceh serta kepala biro terkait.‎‎

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).‎‎

Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan masukan bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai prinsip keadilan, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan.

Nasabah Bullion BSI Melonjak 700%, Fee-Based Income Bisnis Emas Naik 712%

BSI ( Inforakyataceh ) Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tingginya minat masyarakat terhadap aset safe haven, bisnis emas PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatatkan pertumbuhan yang semakin kuat.

Hingga Juni 2026, BSI telah memperdagangkan 8,06 ton emas melalui layanan bullion bank dengan jumlah nasabah yang menembus lebih dari 1,3 juta orang. Sejak awal tahun 2026, jumlah nasabah bullion meningkat 700% YoY, sekaligus mendorong pertumbuhan fee-based income (FBI) bisnis emas hingga 712% secara tahunan (year-on-year).

Kinerja tersebut memperlihatkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi jangka panjang. Momentum ini semakin menguat sejak BSI menjadi bank emas (bullion bank) pertama di Indonesia, yang menghadirkan ekosistem bisnis emas terintegrasi mulai dari Cicil Emas, Gadai Emas, hingga layanan bullion bank.

Kemudahan akses menjadi salah satu faktor utama meningkatnya minat masyarakat. Melalui aplikasi BYOND by BSI, masyarakat kini dapat mulai memiliki emas mulai dari Rp50 ribu, sehingga investasi emas menjadi lebih inklusif, mudah dijangkau, aman, dan praktis.

Nasabah dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan emas secara real-time selama 24/7 kapan pun dan di mana pun. Transformasi digital tersebut memperluas akses investasi bagi masyarakat dari berbagai segmen tanpa harus datang ke kantor cabang.Selain memperkuat layanan digital, BSI juga terus mengakselerasi penetrasi pasar emas fisik melalui BSI Gold.

Saat ini, BSI Gold telah hadir di toko emas resmi rekanan BSI yang berlokasi di sentra emas nasional. Kehadiran tersebut menjadi langkah awal perluasan jaringan distribusi BSI Gold, yang ke depan diarahkan untuk menjangkau toko-toko emas di berbagai wilayah Indonesia agar semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Direktur Finance & Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho mengatakan, di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan dan perilaku masyarakat yang cenderung lebih selektif dalam berinvestasi, emas semakin menjadi pilihan untuk menjaga nilai aset. “Melalui layanan bullion, kami ingin menghadirkan investasi emas yang semakin mudah, aman, dan terjangkau sehingga masyarakat dapat mulai langkah emasnya dalam membangun aset jangka panjang,” ujar Cahyo.

Menurutnya, pertumbuhan bisnis bullion tidak hanya memperkuat posisi BSI sebagai bank dengan layanan ekosistem emas syariah nasional, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan pendapatan berbasis fee yang semakin signifikan bagi perseroan.

Layanan bullion melengkapi ekosistem emas BSI yang sebelumnya telah menghadirkan layanan cicil emas dan gadai emas serta penjualan BSI Emas. Secara total, outstanding gadai emas dan cicil emas mencapai Rp30,5 triliun per periode Juni 2026 dengan pertumbuhan 80,50%. Hingga Juli 2026, kontribusi bisnis emas telah mendorong fee-based income mencapai sekitar Rp2,10 triliun, atau tumbuh 100% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

BSI optimistis prospek bisnis emas akan terus menguat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi investasi dan melindungi nilai kekayaan, sekaligus edukasi langkah emas untuk mencapai impian masa depan seperti keinginan berhaji, memiliki rumah, atau perencanaan keuangan lainnya. Dengan ekosistem bullion yang semakin lengkap, BSI menargetkan bisnis emas menjadi salah satu mesin pertumbuhan utama sekaligus memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Kapolda Aceh Terima Silaturahmi PT PLN UID Aceh, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas dan Keandalan Listrik

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi jajaran PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh di Ruang Kerja Kapolda Aceh, Mapolda Aceh, pada Rabu (29/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Karoops Polda Aceh, Dirpamobvit Polda Aceh, Dirsamapta Polda Aceh, Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Aceh, serta Kayanma Polda Aceh.

Sementara itu, rombongan PT PLN UID Aceh dipimpin oleh General Manager PT PLN UID Aceh dan turut dihadiri Senior Manager Niaga, Senior Manager Distribusi, Senior Manager Keuangan dan Umum, Senior Manager Perencanaan, serta Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN UID Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan PT PLN UID Aceh dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, sekaligus menjamin keandalan pelayanan ketenagalistrikan di seluruh wilayah Aceh.”Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kerja sama antara Polda Aceh dan PT PLN UID Aceh, sehingga koordinasi dalam mendukung keamanan objek vital nasional maupun pelayanan kelistrikan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara optimal,” ujar Joko.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Polda Aceh berkomitmen untuk terus mendukung operasional PT PLN UID Aceh melalui langkah-langkah pengamanan, pertukaran informasi, serta koordinasi yang berkelanjutan.

Menurutnya, sinergi yang semakin kuat antara kedua institusi diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan listrik di Aceh, mendukung pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan keamanan objek vital ketenagalistrikan tetap terjaga, pelayanan listrik semakin andal, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara maksimal,” pungkas Kabid Humas.

Kapolda Aceh Terima Silaturahmi Kepala KPP Pratama Banda Aceh

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh beserta rombongan di Ruang Kerja Kapolda Aceh, Mapolda Aceh, Rabu (29/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Irwasda Polda Aceh, Kabidkeu Polda Aceh, serta Penata Kebijakan Kapolri Madya TK. III Polda Aceh.Sementara itu, rombongan KPP Pratama Banda Aceh dipimpin langsung oleh Kepala KPP Pratama Banda Aceh dan turut dihadiri Kepala Seksi Pengawasan I, Kepala Seksi Pengawasan II, Account Representative, serta Pelaksana KPP Pratama Banda Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kunjungan silaturahmi tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan sinergi antara Polda Aceh dan Direktorat Jenderal Pajak.”Silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kerja sama antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga dapat memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat,” ujar Joko.

Ia menambahkan, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.”Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan hubungan kerja sama antara Polda Aceh dan KPP Pratama Banda Aceh semakin erat demi mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Joko.

Irwansyah Soroti Maraknya Narkoba dan Judi Online yang Ancam Generasi Muda

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Penggunaan narkoba telah memberi dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari rusaknya keutuhan rumah tangga hingga meningkatnya kriminalitas.

Oleh karena itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mendorong kolaborasi bersama dalam pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba, khususnya di Banda Aceh.Hal itu disampaikan Irwansyah ST di sela-sela kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Banda Aceh, Rabu (29/7/2026).

Ia menegaskan, seluruh pihak harus terlibat dalam persoalan ini karena sudah mengancam kehidupan bermasyarakat.

Ia juga mendorong penguatan peran pemerintah gampong dalam upaya memberantas peredaran narkoba.“Dampak penyalahgunaan narkoba sangat besar, mulai dari rusaknya keutuhan rumah tangga hingga meningkatnya angka kriminalitas di Banda Aceh ini,” ujar politisi muda PKS tersebut.

Ia mengungkapkan, modus peredaran narkoba kerap dimulai dengan pemberian secara gratis untuk memancing rasa candu. Setelah pengguna mengalami kecanduan, mereka terpaksa membeli dan akhirnya mencari uang dengan berbagai cara.“Akhirnya, para pengguna akan berupaya mencari uang untuk membeli barang tersebut. Apa pun akan dilakukan, termasuk melakukan tindak criminal,” ujar Irwansyah.

Ia sangat menyayangkan karena kebanyakan pelaku yang selama ini terungkap berasal dari kalangan anak muda, yang seharusnya sedang membangun masa depan yang cerah.“Fenomena kriminalitas yang mulai marak di Kota Banda Aceh saat ini bisa jadi dipicu oleh pengguna narkoba. Rata-rata kita melihat pelakunya masih berusia muda,” sebut Irwansyah.

Ia juga menyoroti sejumlah aksi kriminalitas pencurian yang terjadi di Banda Aceh. Barang-barang yang disasar pun membuat miris, mulai dari celengan milik masjid, meteran PDAM, hingga mesin pompa air.Di balik aksi kriminalitas itu, Irwansyah menilai merupakan dorongan dari faktor narkoba dan judi online.

Ia juga menyoroti kecanduan anak muda terhadap judi online yang kian marak.Menurutnya, dalam menghadapi persoalan tersebut, peran keluarga sangat penting. Sebab, keluarga merupakan benteng yang kuat dalam membentuk perilaku dan karakter anak-anak.

Ia menilai komunikasi yang kuat dalam mendidik anak harus terus dijaga. “Begitu juga peran gampong harus sangatbaktif. Ketika ada kumpul-kumpul anak muda sampai larut malam, ini perlu diawasi,” ujarnya.

Mengutip data Badan Narkotika Nasional (BNN), Irwansyah menyebut pada tahun 2025 terdapat 116 kasus peredaran narkoba di Banda Aceh.“Itu hanyalah angka peredaran, lalu berapa jumlah penggunanya? Makanya masyarakat harus ada gerakan bersama untuk melawan ini agar generasi muda kita selamat,” ujarnya.

“Narkoba ini musuh kita bersama yang harus kita berantas sampai ke akar-akarnya,” tutup Irwansyah. (*)

Illiza Masuk Nominasi Penerima Apresiasi Swara Cantika 2026

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal masuk dalam nominasi penerima Apresiasi Swara Cantika 2026 yang diselenggarakan oleh PT Tempo Inti Media Tbk.

Orang nomor satu di Kota Banda Aceh itu nantinya juga menjadi salah satu pemimpin perempuan yang ikut dalam Wawancara Eksklusif Apresiasi Swara Cantika 2026.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh, Muhammad Zubir saat memenuhi undangan dari PT Tempo Inti Media Tbk di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Senin (27/07/2026).

Zubir mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada perempuan-perempuan pemimpin yang telah menghadirkan inovasi, menginspirasi masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa melaluikepemimpinan yang berdampak.“Ini merupakan program dari Cantika bagian dari Tempo.

Mereka melihat rekam jejak dan kontribusi Wali Kota Banda Aceh dalammendorong pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Zubir.

Direktur Pemasaran dan Penjualan di PT Tempo Inti Media Tbk, Ade Liesnasari menilai Illiza Sa’aduddin Djamal menjadi salah satu pemimpin perempuan yang memiliki banyak terobosan dalam membangun daerahnya.“Kita melihatnya dari idenya, yang kedua kreativitas, yang ketiga bagaimana perempuan-perempuan saat ini tuh punya prestasi di bidangnya masing-masing. Nah salah satunya ibu wali, punya banyak terobosan dalam membangun daerah,” katanya. (Rid)

Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tinjau Proses Seleksi JPT

KOTA JANTHO ( Inforakyataceh ) Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Aceh Besar hari ini Rabu (29/7/2026) berakhir, setelah dibuka sejak 11 Juni 2026.Guna melihat dari dekat proses rekrutman atau seleksi calon Pimpinan Organisai Perangkat Daerah (OPD) Aceh Besar ini, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris dan Drs. H. Syukri A. Jalil melakukan peninjauan langsung ke lokasi seleksi.

Pada kunjungan ini Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar menyaksikan tahapan presentasi dan wawancara pada hari terakhir seleksi terbuka JPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun 2026, berlangsung Di Ruang Rapat PDAM Tirta Mountala, Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Rabu (29/7/2026).

Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menyampaikan, maksud peninjauan ini ingin melihat dari dekat model atau proses seleksi JPT ini.”Alhamdulillah hari ini kami dengan Wakil Bupati Aceh Besar Bapak Drs. H. Syukri A. Jalil dapat mengunjungi proses terakhir dari rekrutmen atau seleksi JPT untuk usulan kepala dinas.

Kehadiran kami ingin melihat langsung proses ini, kami ingin lihat modelnya bagaimana?. Jadi kami lihat sudah sangat bagus, adanya keterbukaan antar peserta dengan Tim Pansel”, ujar Bupati yang akrab disapa Syech Muharram.

Menurut Syech Muharram, seleksi ini untuk melahirkan pimpinan OPD Aceh Besar yang betul-betul memiliki keahliannya. “Jadi seleksi ini sengaja kami laksanakan, kami ingin betul-betul lahir pimpinan-pimpinan OPD yang memang betul-betul ahlinya”, ujarnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa berdasarkan laporan Tm Panitia Seleksi banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) Aceh Besar yang tampil, memiliki visi misi dan antusias untuk mengikuti rekrutman ini.”Jadi dengan pelaksaan seleksi ini, kami perlu melihat bakat dari para ASN di Aceh Besar yang sudah banyak tampil dan memiliki syarat. Menurut laporan panitia atau Tim Panitia Pelaksana banyak yang punya visi misi dan antusias menjadi kepala dinas”, ujarnya.

Menurut Bupati, JPT ini sudah dibuka sejak 11 Juni 2026 dan setelah dua kali perpanjangan ditutup pada 9 Juli 2026.”Dari 12 dinas yang kita buka, 2 dinas yang belum mencukupi syarat, karena pesertanya hanya tiga orang, jadi masih kurang.

Jadi pesertanya minimal harus empat calon baru bisa diuji kopetensinnya atau diseleksi. Sepuluh dinas yang sudah selesai seleksi, yaituDinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Arsip, Sekretaris Dewan, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan/Perikanan dan Badan Kesbangpol”, tuturnya.

Syech Muharram berharap dati sepuluh dinas yang sudah selesai seleksi dapat segera diusulkan ke BKN dan selanjutnya dapat dilantik menjadi kepala OPD definitif.”Mudah mudahan dalam waktu dekat Tim Pansel sudah dapat menyimpulkan dan menyerahkan kepada Bupati dan kami akan bermuyawarah dengan Wakil Bupati, kemudian pihaknya akan mengusulkan ke BKN.Insya Allah kita berharap minggu depan dapat kita lantik.

Sekarang banyak dinas dinas di Aceh Besar yang belum definitif. Kita berharap nantinya mereka dapat bekerja dengan stafnya untuk mengasilkan layanan terbaik untuk masyarakat”, pungkasnya.(**)

Jalankan Amanah Mualem, Sekda Aceh Silaturahmi dengan Kapolda Aceh

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan, menerima kunjungan resmi silaturahim Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, beserta para Asisten dan Kepala Biro di lingkup Sekretariat Daerah Aceh di ruang kerjanya di markas Polda Aceh, Banda Aceh, Selasa (28 Juli 2026).

“Kunjungan tersebut adalah bagian dari kegiatan Pemerintah Aceh dalam menggalang kerjasama untuk membangun Aceh,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), di Banda Aceh, Rabu (29 Juli 2026).Ampon Man menjelaskan, bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah mengarahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, agar menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun Aceh.

Jadi, kata Ampon Man, kunjungan Sekda Nasir bersama para Asisten dan Kepala Biro Sekretariat Daerah (Setda) Aceh sebagai wujud dari amanah Gubernur Mualem. “Polda Aceh adalah mitra strategis yang saling bersinergi untuk membangun Aceh,” kata Ampon Man.

Dalam pertemuan itu, kata Ampon Man, Kapolda Aceh beserta jajaran menyatakan kesiapannya bersinergi dengan Pemerintah Aceh. “Dukungan dan kerja sama lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan stabilitas keamanan, kelancaran pembangunan, serta pelayanan publik yang semakin baik di Aceh,” katanyaAmpon menjelaskan bahwa Sekda Nasir mengapresiasi sambutan dan komitmen Kapolda Aceh beserta jajaran dalam berkolaborasi yang erat dengan Pemerintah Aceh untuk membangun Aceh. “Sinergi antarlembaga sangat penting untuk menyukseskan berbagai program strategis yang tengah dijalankan Pemerintah Aceh,” kata Ampon Man.

Ampon Man menjelaskan silaturahmi tersebut menjadi ruang memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. “Ini menjadi penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan secara optimal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.“Dengan semangat kolaborasi yang terus diperkuat, Pemerintah Aceh dan Polda Aceh berkomitmen untuk bersama-sama menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh.”[]