Skandal Kuota Haji Terbongkar, KPK Seret Mantan Menag Yaqut ke Meja Tersangka

Jakarta | Jumat, 9 Januari 2026( Aceh dalam berita.com)— Tabir gelap pengelolaan kuota haji akhirnya tersibak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia.

Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (9/1/2026). KPK menegaskan langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengantongi bukti yang dinilai cukup kuat.

“Kami pastikan proses ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Fitroh.

Kasus ini menyentak publik lantaran menyangkut ibadah umat Islam yang selama ini selalu dibungkus dengan dalih pelayanan dan amanah. Namun di balik itu, KPK menduga terjadi permainan kuota yang berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penetapan tersangka, meski belum membuka secara gamblang konstruksi perkara maupun kemungkinan menyeret aktor lain. “Penyidikan masih berjalan,” katanya singkat.

Kuota Tambahan Diduga Disulap, Regulasi Dilanggar

Perkara ini bermula dari kuota haji tambahan 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Alih-alih dikelola sesuai aturan, penyidik KPK menduga kuota tersebut dibagi tidak sesuai undang-undang.

Padahal, Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 dengan tegas mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan itu justru dibagi rata 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus—sebuah kebijakan yang kini disorot tajam penyidik.

KPK menduga pembagian menyimpang tersebut membuka ruang keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk biro perjalanan haji, sekaligus memangkas hak jemaah reguler yang telah antre bertahun-tahun.

Lingkaran Dalam Ikut Terseret

Tak hanya Yaqut, KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kuota haji.

Sebelumnya, KPK juga telah mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro haji Maktour—menandakan perkara ini tidak berdiri sendiri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana berat.

Ujian Moral Pengelolaan Ibadah

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi negara, khususnya Kementerian Agama. Ibadah haji yang semestinya dijaga kesuciannya justru diduga dijadikan ladang transaksi kekuasaan dan kepentingan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK:

apakah kasus ini akan berhenti pada dua nama, atau justru membuka borok sistemik pengelolaan haji yang selama ini tertutup rapat.

Perkuat Jejak Global di Arab Saudi, BSI Matangkan Operasional Kantor Cabang Luar Negeri untuk Perkuat Ekosistem Haji dan Umrah Indonesia

Makkah ( Inforakyataceh ) Arab Saudi, 23 Juni 2026. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) semakin mengukuhkan langkah ekspansi internasional dengan mematangkan persiapan operasional Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) di Kerajaan Arab Saudi.

Inisiatif strategis ini menjadi bagian dari komitmen BSI untuk menghadirkan layanan keuangan syariah yang terintegrasi dari Tanah Air hingga Tanah Suci, sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra utama ekosistem haji dan umrah Indonesia.Momentum tersebut semakin signifikan setelah BSI memperoleh initial approval dari Bank Sentral Kerajaan Arab Saudi (SAMA) untuk membuka Kantor Cabang Luar Negeri pada tahun 2024.

Kehadiran BSI di Arab Saudi diharapkan tidak hanya memperluas jaringan internasional perseroan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menghadirkan layanan perbankan syariah yang lebih dekat, mudah diakses, dan bernilai tambah bagi jemaah haji dan umrah, diaspora Indonesia, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan di ekosistem ekonomi syariah.

Prospek pengembangan layanan di Arab Saudi didukung oleh basis nasabah yang sangat kuat. Setiap tahun Indonesia memberangkatkan rata-rata sekitar 203 ribu jemaah haji, dengan sekitar 170 ribu orang atau 83% di antaranya merupakan nasabah BSI. Di segmen umrah, berdasarkan data Siskopatuh tahun 2025, sebanyak 1,6 juta masyarakat Indonesia melaksanakan ibadah umrah dan sekitar 84% memanfaatkan layanan BSI.

Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat sekaligus mempertegas kepemimpinan BSI dalam ekosistem keuangan syariah untuk haji dan umrah.Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, mengatakan bahwa penguatan kehadiran di Arab Saudi merupakan bagian dari visi jangka panjang perseroan untuk membangun konektivitas layanan keuangan syariah lintas negara yang mampu menjawab kebutuhan nasabah secara menyeluruh.

“Arab Saudi merupakan pusat ekosistem haji dan umrah dunia serta memiliki arti strategis bagi BSI. Kehadiran kami di sana merupakan wujud komitmen untuk mendampingi masyarakat Indonesia lebih dekat dengan menghadirkan layanan keuangan syariah yang mendukung perjalanan ibadah secara end-to-end, mulai dari tahap persiapan di Indonesia hingga aktivitas selama berada di Tanah Suci,” ujar Wisnu.

Ia menambahkan bahwa persiapan operasional yang sedang dilakukan tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur dan kepatuhan regulasi, tetapi juga penguatan kapabilitas layanan agar mampu memberikan pengalaman transaksi yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan jemaah.

“Kami terus menyempurnakan seluruh aspek kesiapan operasional sebagai bagian dari proses pembukaan layanan BSI di Arab Saudi. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami berharap kehadiran BSI dapat segera memberikan manfaat nyata bagi jemaah haji, jemaah umrah, diaspora Indonesia, dan memperkuat hubungan ekonomi syariah antara Indonesia dan Arab Saudi,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen pelayanan pada musim haji 2026, BSI juga mempererat kolaborasi dengan BPKH Limited sebagai mitra strategis di Arab Saudi menghadirkan booth layanan di sejumlah titik strategis di Makkah dan Jeddah.

Kehadiran BSI di booth ini untuk memberikan informasi, edukasi, dan pendampingan kepada jemaah Indonesia, sekaligus memperkenalkan berbagai solusi layanan keuangan syariah yang mendukung kebutuhan mereka di Tanah Suci.BSI juga meluncurkan inisiatif “Peduli Lansia” melalui penyediaan stiker khusus bagi jemaah lanjut usia sebagai simbol kepedulian dan upaya menghadirkan layanan yang lebih inklusif.

Program ini melengkapi komitmen BSI dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah, terutama bagi kelompok jemaah yang memerlukan perhatian lebih.Melalui penguatan kehadiran di Arab Saudi, BSI tidak sekadar memperluas ekspansi bisnis internasional, tetapi juga membangun fondasi ekosistem keuangan syariah yang menghubungkan Indonesia dengan pusat ibadah umat Islam dunia.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk menghadirkan layanan yang semakin relevan, memperkuat daya saing industri keuangan syariah nasional, dan mendukung Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam ekonomi syariah global.

Sekda Aceh Hadiri Paripurna DPRA Penetapan Raqan Usul Inisiatif 2026

Banda Aceh (Inforakyataceh) Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan agenda persetujuan dan penetapan Rancangan Qanun Aceh usulan inisiatif DPRA Tahun 2026 di Gedung Utama DPRA, Senin (22/6/2026).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan dihadiri anggota dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan biro terkait di lingkungan Pemerintah Aceh.

Dalam pengantarnya, Ali Basrah menjelaskan bahwa terdapat tiga rancangan qanun usul inisiatif DPRA yang telah melalui tahapan pengkajian dan dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan sebagai Rancangan Qanun Aceh usulan DPRA.

Ketiga rancangan qanun tersebut meliputi Rancangan Qanun Aceh tentang Implementasi Syariat Islam melalui Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan Baca Tulis Al-Qur’an dalam Pendidikan Aceh, Rancangan Qanun Aceh tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelamatan Generasi Aceh.

Selanjutnya, pimpinan sidang mempersilakan masing-masing pengusul untuk menyampaikan penjelasan melalui juru bicara komisi dan Badan Legislasi DPRA yang menjadi pengusul rancangan qanun tersebut.

Setelah mendengarkan pemaparan para pengusul, pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada seluruh fraksi di DPRA untuk menyampaikan pandangan dan tanggapan terhadap substansi ketiga rancangan qanun dimaksud.

Usai seluruh tahapan pembahasan dilaksanakan, rapat paripurna menyetujui Rancangan Qanun Aceh Usul Inisiatif Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk ditetapkan menjadi Rancangan Qanun Aceh Usul Inisiatif DPRA.Persetujuan tersebut ditandai dengan pembacaan keputusan rapat oleh Sekretaris DPRA, Khudri, yang kemudian disahkan dalam forum paripurna.

Dengan persetujuan tersebut, ketiga rancangan qanun akan memasuki tahapan pembahasan lanjutan sesuai mekanisme legislasi yang berlaku di Aceh. []

Bhayangkara Run 2026, Event Lari Terbesar Polda Aceh Dalam Rangka Hari Bhayangkara

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Ribuan pelari dari berbagai kalangan dan wilayah ambil bagian dalam kegiatan Bank Aceh Bhayangkara Run yang digelar pada Minggu, 21 Juni 2026. Ajang yang menjadi salah satu rangkaian utama Bhayangkara Fest 2026 tersebut merupakan event lari terbesar yang diselenggarakan Polda Aceh dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80.Perlombaan terbagi dalam dua kategori, yakni 5K dan 10K.

Peserta kategori 10K dilepas langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, sedangkan peserta kategori 5K dilepas oleh jajaran Direksi Bank Aceh sebagai mitra pelaksana kegiatan.Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, menjelaskan bahwa Bank Aceh Bhayangkara Run 2026 diikuti oleh 4.200 peserta, yang terdiri dari kategori 5K sebanyak 3.600 peserta dan kategori 10K sebanyak 600 peserta. Rute lari juga disesuaikan berdasarkan kategori yang diikuti, baik 5K maupun 10K.Untuk kategori 10K, kata Joko, peserta menempuh rute hingga Traffic Light Masjid Raya sebelum berbalik arah menuju garis finis di Mapolda Aceh.

Sementara itu, peserta kategori 5K berlari hingga Simpang PKA, kemudian kembali menuju garis finis di Mapolda Aceh.Joko juga menjelaskan bahwa dari sisi teknis pelaksanaan, peserta kategori 10K diberangkatkan lebih dahulu, kemudian disusul oleh peserta kategori 5K.

Skema tersebut diterapkan untuk menjaga kelancaran jalannya kegiatan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pelari.Menurutnya, Bank Aceh Bhayangkara Run ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan antara Polri, khususnya Polda Aceh, dengan masyarakat.

“Antusiasme peserta menjadi bukti tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan olahraga lari yang diselenggarakan Polda Aceh dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80. Jumlah peserta mencapai 4.200 orang dari berbagai wilayah dan kalangan,” demikian, pungkas Joko Krisdiyanto.

Berikut, para pemenang pada Bank Aceh Bhayangkara Run 2026:*Kategori 5K*Overall TNI–Polri: Juara I diraih Suyatno Aritonang dengan catatan waktu 17 menit 28 detik, disusul Shija Barus (18 menit 4 detik) di posisi kedua, serta Chandra Deni (18 menit 26 detik) di posisi ketiga.

Male Umum: Luhut Manik menjadi yang tercepat dengan waktu 16 menit 58 detik, diikuti Jenri Pakpahan (17 menit 5 detik) dan Akbar Fauzi Hakim (18 menit).Female Umum: Jelita Optiani Laoli berhasil menjadi juara pertama dengan waktu 20 menit 25 detik, mengungguli Delisha Almira (21 menit 33 detik) dan Fikesy Hostita Silalahi (21 menit 50 detik).Male Master: Dedi Saputra meraih juara pertama dengan waktu 20 menit 27 detik, diikuti Bambang Purnomo (21 menit) dan Azhar (21 menit 20 detik).

Female Master: Mimi Rosie Liu keluar sebagai juara pertama dengan waktu 26 menit 3 detik, disusul Rosmawati Sigalingging (27 menit 56 detik) dan Nelly Lie (28 menit 56 detik).*Kategori 10K*Overall TNI–Polri: Juara I diraih Athlete 1006 dengan catatan waktu 37 menit 55 detik, diikuti Irsan Josua Nababan (42 menit 19 detik) dan Dedi Kurniawan (42 menit 33 detik).Male Umum: Arwan Zebua menjadi juara pertama dengan waktu 34 menit 42 detik, disusul Davit Maluddin Siahaan (36 menit 14 detik) dan Muzakir (38 menit 7 detik).

Female Umum: Irsa Sola Gracia Manalu finis pertama dengan waktu 45 menit 43 detik, unggul tipis atas Maulida Sari (45 menit 44 detik) dan Agustina Nababan (48 menit 31 detik).Male Master: Wel Adipen menjadi yang terbaik dengan waktu 42 menit 43 detik, diikuti Ferry Saputra (43 menit 10 detik) dan Defrizal (43 menit 16 detik).Female Master: Tarida Saragih meraih juara pertama dengan waktu 52 menit 1 detik, disusul Henny Junita (54 menit 30 detik) dan Endang Sulastri (1 jam 5 menit 48 detik).

Seluruh pemenang pada setiap kategori memperoleh hadiah berupa uang pembinaan sebesar Rp5 juta untuk juara pertama, Rp3 juta untuk juara kedua, dan Rp2 juta untuk juara ketiga, serta masing-masing menerima medali emas, perak, dan perunggu sesuai dengan peringkat yang diraih.Selain itu, para peserta lari juga mendapat hadiah doorprize berupa sepeda motor, tiket umrah, dan hadiah-hadiah menarik lainnya yang disediakan oleh panitia.

Mualem Dorong Revisi PoD Blok Andaman, Gas Tengkulo Diolah di Darat

BANDA ACEH (Inforakyataceh) Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memerintahkan jajarannya untuk segera mempersiapkan skema revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman) guna dibahas bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Instruksi tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun. Menurutnya, Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti arahan Gubernur dengan menyiapkan berbagai bahan dan masukan yang diperlukan.“Benar, arahan Pak Gubernur memang demikian. Jadi kita segera menyiapkannya,” kata Nasir di Banda Aceh, Minggu (21/6/2026).

Nasir menjelaskan, pembahasan revisi PoD Blok Andaman dijadwalkan berlangsung pada Selasa (23/6/2026). Gubernur Aceh menginginkan proses tersebut melibatkan berbagai pihak agar menjadi representasi kepentingan masyarakat Aceh secara luas.

Menurut Nasir, langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Muzakir Manaf dengan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, di Kantor SKK Migas, Jakarta, pada 10 Juni 2026 lalu.Dalam pertemuan tersebut, kata Nasir, SKK Migas memberikan ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi terhadap PoD yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Kesepakatan waktu itu, SKK Migas memberi ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi PoD Blok Andaman dan bersedia mengakomodirnya,” ujarnya.Nasir menegaskan, Pemerintah Aceh tidak menolak proyek pengembangan Lapangan Gas Tengkulo maupun investasi yang dilakukan oleh Mubadala Energy.

Sebaliknya, Pemerintah Aceh tetap berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat dan produktif.“Pemerintah Aceh mendukung iklim investasi yang positif. Selama ini kita terus mendorong penanaman modal sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.Menurutnya, investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh.

Namun demikian, Pemerintah Aceh menginginkan pengembangan Blok Andaman sejalan dengan visi pembangunan daerah yang mengedepankan hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.Karena itu, Gubernur Mualem mendorong agar gas dan kondensat dari Lapangan Gas Tengkulo dialirkan langsung ke darat melalui skema onshore pipelining untuk kemudian diproses di Onshore Processing Facility (OPF) yang memanfaatkan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe.

Menurut Nasir, skema tersebut diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Aceh dibandingkan pengolahan di fasilitas terapung di lepas pantai.“Gubernur Mualem ingin Blok Andaman memberikan multiplier effect ekonomi yang luas melalui tumbuhnya sektor industri dan berbagai peluang usaha baru. Fasilitas darat juga dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang jauh lebih besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, PoD yang telah disetujui pada Maret 2026 mengatur pengolahan gas dan kondensat dilakukan di Floating Production Storage and Offloading (FPSO) yang berada di wilayah South Andaman, sebelum disalurkan ke Onshore Receiving Facility (ORF) di KEK Arun melalui jaringan pipa bawah laut.Karena itu, Pemerintah Aceh mengusulkan revisi agar pengolahan utama dilakukan di darat guna memperkuat hilirisasi industri energi dan memperbesar manfaat ekonomi bagi daerah.

“Program hilirisasi yang diinginkan Pak Gubernur juga sejalan dengan program nasional yang didorong Presiden Prabowo. Jadi arah pembangunan Aceh dan pemerintah pusat berjalan linier,” pungkas Nasir.

Mualem Gelar Silaturahmi Bersama Ulama, Perkuat Sinergi Umara dan Ulama untuk Aceh IslamiBanda Aceh 

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Sabtu 9-5-2026 Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menggelar silaturahmi bersama para ulama dan tokoh masyarakat Aceh dalam rangka mempererat ukhuwah serta memperkuat sinergi antara ulama dan umara demi mewujudkan Aceh yang islami, di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh.‎

Kegiatan yang mengusung tema “Merajut Ukhuwah, Menguatkan Sinergi Ulama dan Umara untuk Aceh yang Islami” itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.‎Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Nanggroe Aceh, sejumlah ulama kharismatik Aceh, unsur Forkopimda Aceh, pejabat pemerintah, hingga pimpinan lembaga dan perbankan di Aceh.‎

Beberapa ulama kharismatik yang hadir antara lain Abuya Mawardi Wali, Abon Arongan Tgk H. Sofyan Mahdi, Tgk H. Daud Hasbi, Abon Paloh Kaye Kunyet, serta Tgk H. Muzakkir Abdullah atau yang akrab disapa Waled Lapang.‎‎Selain itu, hadir pula Kapolda Aceh bersama unsur Forkopimda Aceh lainnya, Wakil Imam Mesjid Raya Baiturrahman, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Sekda Aceh, para kepala SKPA, unsur vertikal di Aceh, serta para tamu lainnya.‎‎Dalam sambutannya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh ulama yang telah memenuhi undangan silaturahmi tersebut.‎

Gubernur mengaku kegiatan itu telah lama direncanakan, namun baru dapat terlaksana pada saat ini.‎‎“Silaturahmi ini sudah lama kami niatkan. Alhamdulillah baru hari ini dapat terlaksana. Kami berterima kasih atas kehadiran para ulama dan seluruh tokoh masyarakat Aceh,” ujar gubernur.‎‎

Gubernur mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan serta menyatukan langkah antara pemerintah dan ulama dalam membangun Aceh ke arah yang lebih baik.‎Dalam kesempatan itu, gubernur juga menyinggung sejumlah isu kekinian Aceh, mulai dari bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah daerah, kondisi perekonomian masyarakat, hingga persoalan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).‎

Gubernur menjelaskan bahwa kondisi keuangan di setiap provinsi, termasuk Aceh, terasa berat sehingga berdampak pada pembangunan Aceh.‎Karena itu Gubernur berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya para ulama, dapat terus memberikan dukungan dan masukan kepada pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.‎

”Meskipun situasi keuangan daerah yang sangat terbatas, ditambah dengan tanggung jawab pemulihan pasca bencana yang harus kami prioritaskan, namun saya tetap tegar dan semangat, karena yakin bahwa do’a dan dukungan para ulama kepada kami, akan mewujudkan apa yang kita harapkan,” kata Gubernur.

‎Acara silaturahmi kemudian ditutup dengan tausiah yang disampaikan oleh Abuya Mawardi Wali. Dalam tausiahnya, Abuya mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk terus menjaga persatuan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta bersama-sama menjaga nilai-nilai keislaman di Tanah Rencong..

Wakil Gubernur Aceh Tinjau Infrastruktur Jalan dan Perusahaan Air Minum di Aceh Tamiang

Aceh tamiang – Selasa 12-5-2026 Wakil Gubernur Aceh meninjau sejumlah ruas jalan di kawasan Alur Manis, Simpang 5 Rantau dan Bukit Suling, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat setempat.

Selain itu, Wakil Gubernur juga meninjau Perusahaan Air Minum milik pemerintah daerah di kawasan pinggir sungai Kabupaten Aceh Tamiang.

Dari hasil peninjauan diketahui kondisi sarana dan prasarana perusahaan mengalami kerusakan parah sehingga operasional layanan air bersih berjalan terbatas.Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh didampingi Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, S.E.I dan Sekda Drs. Syuibun Anwar.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berharap adanya dukungan Pemerintah Aceh untuk membantu percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan air bersih bagi masyarakat.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf Hadir Di Paripurna Pelaporan LKPJ Dpra

Banda Aceh ( Inforakrayataceh ) Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRA. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta sejumlah tamu undangan lainnya.‎

Dalam jalannya sidang, Ali Basrah mempersilakan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, Ilmiza Saaduddin Djamal, untuk membacakan rekomendasi DPRA terhadap LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut memuat 24 poin yang menjadi catatan, evaluasi, sekaligus masukan dari legislatif terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Aceh selama tahun anggaran 2025.‎

Usai pembacaan rekomendasi, pimpinan rapat kembali mempersilakan Sekretaris DPRA, Khudri, untuk membacakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang Rekomendasi DPRA terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025.‎Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme konstitusional dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Rekomendasi yang disampaikan DPRA diharapkan menjadi bahan penyempurnaan bagi Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan ke depan.‎‎Sebelumnya, Gubernur Aceh telah menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung Utama DPRA pada April lalu. Laporan tersebut memuat capaian program, realisasi anggaran, serta pelaksanaan berbagai kebijakan strategis Pemerintah Aceh sepanjang tahun 2025

Soal Permohonan Tambahan Anggaran Aceh, Jubir Nurlis: Masih Dipelajari Pusat

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Selasa 19-5-2026 Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, menyampaikan update informasi mengenai permohonan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, kepada Kementerian Keuangan untuk penambahan anggaran Pemerintah Aceh. “Permohonan masih dalam proses, dan masih dipelajari Pemerintah Pusat,” kata Nurlis di Banda Aceh.

Nurlis menambahkan bahwa apakah permohonan tersebut dipenuhi atau tidak juga belum diketahui secara pasti. “Kita mengajukan permohonan. Tentu setiap permohonan dipelajari. Apakah dipenuhi atau tidak, itu belum kita ketahui,” kata Nurlis. “

Sebelumnya Nurlis menyampaikan bahwa Gubernur Mualem meminta tambahan anggaran untuk Aceh saat beraudiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2026).

Dalam audiensi tersebut, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi. Sementara Sekjen Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun hadir bersama Subandono selaku Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Jaka Sucipta selaku Direktur Dana Desa, Otonomi Khusus, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan, serta Wiwin Istianti selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan.

Menurut Nurlis, berbagai langkah yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam mencari dukungan pusat untuk pembangunan daerah. “Semoga permohonan yang kita sampaikan dapat disetujui,” kata Nurlis.[]

Mualem Lepas Kloter Perdana Calon Jemaah Haji Aceh, Ingatkan Bersihkan Hati dan Jaga Kesehatan

Banda Aceh ( Inforakrayaceh ) Selasa 5-5-2026 Kloter pertama calon jemaah haji (CJH) Aceh resmi dilepas dari Asrama Haji Embarkasi Aceh.Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam arahannya mengingatkan para jemaah agar selalu berhati-hati, menjaga kesehatan, serta mempersiapkan diri secara lahir dan batin sebelum menunaikan ibadah haji.

Mualem menekankan pentingnya membersihkan hati dari sifat hasad, dengki, dendam, dan kesombongan sebelum menginjakkan kaki di Tanah Suci. Menurutnya, kondisi hati yang tidak bersih dapat memengaruhi kualitas ibadah haji.“Jangan curiga kepada sesama, bersihkan hati. Itu menjadi salah satu bagian penting dalam kesempurnaan ibadah haji,” ujar Muzakir Manaf.

Selain kesiapan mental, Mualem juga mengingatkan bahwa ibadah haji membutuhkan kekuatan fisik, terutama saat menjalani rangkaian sai, tawaf, dan lempar jumrah.

Karena itu, jemaah diminta menjaga kesabaran, keikhlasan, serta menjunjung tinggi kebersamaan selama di Tanah Suci.Mualem juga menegaskan pentingnya peran petugas haji dalam memantau dan mengawal jemaah agar seluruh proses ibadah berjalan tertib dan aman.“Fokus kita adalah ibadah. Mudah-mudahan saat wukuf, Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan kita kembali seperti bayi tanpa dosa,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mualem turut menyampaikan kemungkinan adanya dukungan dana wakaf Baitul Asyi bagi jemaah haji Aceh, berkisar antara 2.500 hingga 3.000 riyal pada tahun ini.Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh, Arijal, menyebutkan jumlah CJH Aceh tahun ini mencapai sekitar 5.500 orang yang terbagi dalam 14 kelompok terbang (kloter). Adapun jemaah tertua berasal dari Langsa dengan usia mencapai 102 tahun.

Kloter pertama yang diberangkatkan berasal dari Banda Aceh dan Aceh Besar dengan jumlah 393 jemaah.Arijal juga mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar haji di Aceh saat ini mencapai sekitar 140 ribu orang. Masa tunggu keberangkatan haji kini berada di kisaran 26 tahun, menurun dibandingkan sebelumnya yang mencapai 34 tahun. []

*Ratusan Personel Ditpolairud Polda Aceh Laksanakan Kegiatan ASRI di Pantai Syiah Kuala Sambut Hari Bhayangkara ke-80*

Banda Aceh – Ratusan personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh melaksanakan kegiatan ASRI (Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah) di kawasan pesisir Pantai Syiah Kuala, Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 serta wujud kepedulian Polri terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir pantai.Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kegiatan ASRI dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bhayangjara ke 80 dan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah.

“Melalui kegiatan ASRI ini, Ditpolairud Polda Aceh selain dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke 80, juga menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar pesisir pantai sekaligus mendukung program Presiden Republik Indonesia terkait kebersihan dan pelestarian lingkungan,” ujar Joko.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kasubdit Gakkum, Kasubdit Patroli, para perwira menengah (Pamen), perwira pertama (Pama), personel Ditpolairud Polda Aceh, serta masyarakat setempat yang turut berpartisipasi dalam aksi bersih-bersih pantai.Dengan menggunakan peralatan berupa kantong sampah dan sarung tangan, para peserta bergotong royong membersihkan area pantai dari berbagai jenis sampah yang berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu keindahan kawasan pesisir.

Menurut Joko, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pantai sebagai aset bersama yang harus dilestarikan.“Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mewujudkan kawasan pesisir yang sehat, nyaman, dan indah,” katanya.

Kegiatan ASRI dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 tersebut berlangsung dengan lancar, serta berakhir sekitar pukul 08.45 WIB.Melalui kegiatan sosial dan lingkungan seperti ini, Ditpolairud Polda Aceh berharap dapat terus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir Aceh, pungkasnya.