Serapan Rehabilitasi Sawah Aceh Capai 52,9 Persen, Azanuddin: Musim Tanam Oktober Optimistis Banyak Sawah Kembali Digarap

Aceh (Inforakyataceh) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi secara daring, Kamis (27/8/2026).

Rapat dipimpin Karendal Anev Posko Nasional Satgas PRR, Brigadir Jenderal TNI Andre Julian, SIP, M.Sos, dan diikuti pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang masih berindikator merah maupun memiliki serapan anggaran rendah.Sejumlah kementerian terkait juga turut mengikuti rapat tersebut, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Bappenas.

Dalam rapat tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, memaparkan perkembangan pemulihan lahan pertanian pascabencana di Aceh.Azanuddin menyebutkan, hingga 25 Agustus 2026, realisasi anggaran kegiatan telah mencapai 52,9 persen atau sekitar Rp272,3 miliar dari total sekitar Rp515 miliar.“Alhamdulillah, dengan kerja keras dan kolaborasi para pihak, kita sudah sampai setengah jalan,” ujar Azanuddin.

Ia optimistis memasuki musim tanam Oktober 2026, semakin banyak lahan sawah yang dapat kembali ditanami. Sebagian lahan yang telah ditanami pada bulan-bulan sebelumnya juga diperkirakan mulai memasuki masa panen.“Insya Allah tahun ini kita yakin bisa menyelesaikan sekitar 40.852 hektare, atau seluruh sawah rusak ringan dan rusak sedang,” katanya.

Azanuddin menjelaskan, pelaksanaan kegiatan terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup 23.818 hektare lahan rusak ringan melalui optimalisasi lahan (oplah) dan 4.393 hektare rusak sedang melalui rehabilitasi, dengan total 28.211 hektare.Sementara tahap kedua mencakup 3.253 hektare oplah dan 9.388 hektare rehabilitasi dengan total 12.641 hektare. Untuk tahap kedua, saat ini pemerintah sedang menyusun Dokumen Rancangan Teknis (DRT).

Jika pelaksanaan konstruksi tahap I dan II digabungkan, serapan anggaran telah mencapai sekitar 63 persen dengan progres fisik lahan sekitar 10.333 hektare yang tersebar di 16 kabupaten/kota.Untuk kegiatan pengolahan lahan, serapan anggaran berada di kisaran 36 persen dengan progres fisik sekitar 4.180 hektare. Sementara rehabilitasi mencapai 32 persen dengan fisik lahan 4.393 hektare di 11 kabupaten/kota.

Adapun pengolahan lahan tercatat sekitar 31 persen dengan progres fisik 2.080 hektare.Pada sektor infrastruktur pendukung pertanian, irigasi perpompaan telah mencapai 68 persen, irigasi perpipaan 88 persen, bangunan konservasi 55 persen, jaringan irigasi tersier 96 persen dan jalan usaha tani 54 persen.“Bila ditotal, rata-rata seluruh kegiatan tersebut mencapai 52,9 persen per 25 Agustus,” jelas Azanuddin.

Dorong Kabupaten/Kota Percepat PekerjaanAzanuddin meminta dinas pertanian kabupaten/kota terus memacu pekerjaan di lapangan dan melakukan pendampingan terhadap kelompok tani penerima kegiatan.

Ia menekankan percepatan pekerjaan penting dilakukan agar petani dapat segera kembali bercocok tanam padi.“Kepada dinas kabupaten/kota, mohon terus didampingi para kelompok tani yang mendapatkan pekerjaan ini agar para petani kita cepat kembali bercocok tanam padi,” katanya.

Ia juga meminta pihak TNI yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan dapat menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal. Koordinasi antara dinas kabupaten/kota dengan pihak pelaksana dinilai penting agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.

Menurut Azanuddin, salah satu kendala terbesar saat ini adalah kondisi iklim. Musim kemarau dengan suhu tinggi, yang menurut BMKG bahkan dipengaruhi fenomena El Niño kuat, menyebabkan sebagian wilayah mengalami kesulitan air.Kondisi tersebut diperparah dengan kerusakan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.“Air juga tidak dapat masuk kalaupun ada air. Upaya dari irigasi perpipaan dan irigasi perpompaan pada beberapa wilayah belum cukup membantu. Ini harus kita cari jalan keluarnya juga,” ujarnya.

16.283 Hektare Sawah Rusak Berat Perlu Dipetakan UlangDalam rapat tersebut, Azanuddin juga memaparkan kondisi lahan sawah yang mengalami kerusakan berat. Berdasarkan data yang ada, terdapat sekitar 16.283 hektare sawah rusak berat.

Ia mengatakan pihaknya telah dua kali mengirimkan surat kepada dinas kabupaten/kota untuk melakukan identifikasi kembali terhadap lahan tersebut. Kementerian Pertanian juga telah menyampaikan surat kepada kabupaten/kota terkait hal yang sama.Menurutnya, identifikasi ulang diperlukan karena terdapat kemungkinan sebagian lahan yang sebelumnya masuk kategori rusak berat telah mengalami perubahan status menjadi rusak sedang, bahkan sebagian kecil sudah direhabilitasi, seperti di Pidie Jaya.“Data ini penting bagi kita agar Kementan dapat memetakan berapa besar kebutuhan anggaran nantinya,” jelasnya.

Azanuddin kemudian menawarkan empat strategi dalam menangani lahan sawah rusak berat.Pertama, material lumpur yang menutupi sawah dapat dimanfaatkan sebagai bahan galian C untuk kebutuhan berbagai proyek pemerintah maupun kegiatan lainnya.Kedua, lahan dapat ditanami tanaman berumur pendek yang sesuai dengan kondisi tanah, seperti bawang merah, cabai merah, jagung, ubi kayu, sayuran dan tanaman lain yang diminati petani.Menurutnya, konsep tersebut telah dilakukan masyarakat di sejumlah daerah, termasuk Pidie Jaya dan Aceh Tamiang.

Namun, langkah tersebut bersifat sementara sembari menunggu sawah direhabilitasi dan dikembalikan ke kondisi semula.Ketiga, material yang ada dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bata ringan maupun bata merah.Keempat, melakukan rehabilitasi sawah rusak berat secara menyeluruh untuk mengembalikan fungsi lahan seperti sebelum bencana.Usulkan Kajian Cepat Selesai Satu BulanUntuk langkah rehabilitasi, Azanuddin mengusulkan agar terlebih dahulu dilakukan kajian cepat pada lokasi sawah rusak berat.

Kajian tersebut diperlukan untuk mengetahui karakteristik lahan, termasuk kandungan lumpur, kedalaman material serta estimasi biaya rehabilitasi per hektare.“Karakteristik lokasi berbeda-beda. Ada yang kandungan pasirnya mendominasi, kandungan liat, dan ada juga yang berbatu. Tentunya kondisi ini akan berbeda rencana anggaran biayanya,” jelasnya.Azanuddin optimistis kajian cepat tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.

Hasil kajian nantinya dapat menjadi dasar penyusunan SID (Survei Investigasi dan Desain).Selain itu, ia meminta Satgas PRR berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan batas lahan masyarakat.Hal tersebut dinilai penting karena pada sejumlah lokasi yang mengalami kerusakan berat, batas tanah sudah tidak terlihat akibat tertimbun material lumpur, termasuk pematang sawah.“Batas lahan ini sangat penting untuk menghindari konflik di kemudian hari,” tegasnya.

Dengan mempertimbangkan sisa waktu hingga akhir 2026, Azanuddin mengusulkan agar minimal kajian cepat dapat dilaksanakan tahun ini. Sementara pekerjaan SID, inventarisasi dan pemetaan batas lahan serta pekerjaan fisik dapat dilaksanakan pada 2027.Menurutnya, skema tersebut sekaligus memberikan waktu bagi pemerintah untuk menyiapkan sumber pembiayaan karena kebutuhan anggaran rehabilitasi sawah rusak berat diperkirakan cukup besar.“Dengan sisa waktu akhir tahun 2026 ini, minimal dapat dilaksanakan kajian cepat. Sedangkan pekerjaan SID, inventarisir dan pemetaan batas lahan serta pekerjaan fisiknya dilakukan di tahun 2027,” pungkas Azanuddin.

Bupati Tarmizi Serahkan Rumah Layak Huni kepada Warga Pasi Jeut

MEULABOH ( Inforakyataceh ) Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM meresmikan sekaligus menyerahkan Rumah Layak Huni (RLH) bantuan Forum Tokoh Peduli Aceh Barat (FTPAB) kepada masyarakat di Desa Pasi Jeut, Kecamatan Woyla Barat, Rabu (19/8/2026).

Tarmizi mengatakan, rumah tersebut merupakan RLH perdana yang dibangun FTPAB melalui dana sumbangan para anggota dan pengurus yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat Aceh Barat.Menurutnya, FTPAB dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial di Aceh Barat.

Para anggota secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk disedekahkan setiap Jumat sore.“Seluruh masyarakat Aceh Barat bergabung dalam forum ini. Kita jadikan forum ini untuk melibatkan semua pihak yang peduli terhadap daerah dan bersedekah setiap Jumat sore,” kata Tarmizi.

Ia berharap jumlah anggota FTPAB terus bertambah sehingga dana yang terkumpul semakin besar dan dapat dimanfaatkan untuk membantu lebih banyak masyarakat, tidak hanya melalui pembangunan rumah bagi kaum duafa, tetapi juga untuk kebutuhan sosial lainnya, termasuk saat terjadi bencana.

Tarmizi menyebutkan, saat ini masih terdapat sekitar 800 unit rumah layak huni yang dibutuhkan masyarakat Aceh Barat. Pemkab Aceh Barat terus mencari berbagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk dengan mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat serta menggandeng pihak perusahaan.“Tahun ini kita targetkan sebanyak 100 unit RLH dibangun di Aceh Barat. Pihak perusahaan sudah kita panggil dan mereka sudah berkomitmen. Ada yang menyatakan akan membangun lima, 10 hingga 20 RLH,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua FTPAB Adami Umar menjelaskan, pembangunan RLH dilakukan dengan prinsip efisiensi karena dana yang digunakan merupakan dana amanah masyarakat dan tidak berorientasi pada keuntungan.Menurutnya, pembangunan satu unit RLH membutuhkan anggaran sekitar Rp118,84 juta.

Sementara jika pembangunan rumah dengan tipe yang sama dilakukan secara borongan, biayanya dapat mencapai sekitar Rp122 juta.“Lebih hemat karena ini dana amanah dan bebas dari keuntungan. Kita juga tidak memiliki biaya operasional seperti pembangunan melalui rekanan,” jelas Adami.

Adami menambahkan, FTPAB sebenarnya memiliki sejumlah program lain, seperti beasiswa dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Namun, untuk tahap awal, pihaknya memprioritaskan pembangunan RLH mengingat masih banyak masyarakat Aceh Barat yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak.“Kita fokus dulu membangun rumah karena terlalu banyak masyarakat kita yang tinggal di tempat yang tidak layak. Nanti kita kembangkan untuk beasiswa dan program lainnya,” katanya.

Usai meresmikan RLH di Kecamatan Woyla Barat, Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau lokasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Teupin Peuraho, Kecamatan Arongan Lambalek.

Wakil Gubernur Aceh Tinjau Infrastruktur Jalan dan Perusahaan Air Minum di Aceh Tamiang

Aceh tamiang – Selasa 12-5-2026 Wakil Gubernur Aceh meninjau sejumlah ruas jalan di kawasan Alur Manis, Simpang 5 Rantau dan Bukit Suling, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat setempat.

Selain itu, Wakil Gubernur juga meninjau Perusahaan Air Minum milik pemerintah daerah di kawasan pinggir sungai Kabupaten Aceh Tamiang.

Dari hasil peninjauan diketahui kondisi sarana dan prasarana perusahaan mengalami kerusakan parah sehingga operasional layanan air bersih berjalan terbatas.Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh didampingi Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, S.E.I dan Sekda Drs. Syuibun Anwar.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berharap adanya dukungan Pemerintah Aceh untuk membantu percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan air bersih bagi masyarakat.

Ketua PSI Aceh Temui Kapolda, Bahas Ekonomi Rakyat hingga Kolaborasi Bangun Aceh

Banda Aceh – Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh, T Rival Amiruddin, melakukan kunjungan silaturahmi dengan Kapolda Aceh, Marzuki Ali Basyah, di Polda Aceh pada Selasa (2/6/2026)kemarin.

Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan membahas berbagai isu strategis, termasuk perekonomian masyarakat serta sinergi membangun Aceh yang lebih maju.

Dalam pertemuan itu, T Rival Amiruddin menegaskan bahwa PSI memiliki perhatian besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat Aceh.

Menurut Rival, peningkatan kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus bersama seluruh elemen di daerah.

“PSI sangat peduli terhadap perekonomian rakyat Aceh. Kami ingin hadir dan berkontribusi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kolaborasi yang konstruktif,” ujar Amiruddin.

Amiruddin juga menyampaikan komitmennya setelah dipercaya memimpin DPW PSI Aceh. Ia menegaskan akan merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik.

“Dengan terpilihnya saya sebagai Ketua DPW PSI Aceh, saya ingin merangkul seluruh elemen masyarakat.

Tidak perlu ada kekhawatiran, saya bukan ancaman bagi siapa pun. Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Aceh menjadi lebih baik,” kata Rival

Sementara itu, Kapolda Aceh, Marzuki Ali Basyah, menyampaikan ucapan selamat kepada Amiruddin atas amanah barunya sebagai Ketua DPW PSI Aceh.

Kapolda berharap kepemimpinan baru tersebut dapat membawa energi positif bagi pembangunan daerah.

Kapolda juga mengajak PSI Aceh untuk menjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik dalam mendukung berbagai program pembangunan serta menjaga situasi yang kondusif di Aceh.

“Selamat atas terpilihnya Saudara T Rival Amiruddin sebagai Ketua DPW PSI Aceh. Mari kita berkolaborasi dan bersinergi demi kemajuan Aceh serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Marzuki.

Pertemuan tersebut menjadi momentum awal untuk memperkuat sinergi antara unsur kepolisian dan partai politik dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga stabilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat Aceh.

Sekda Aceh Dorong Kolaborasi Daerah Lewat Banda Aceh Experience

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah Aceh secara resmi membuka kegiatan Banda Aceh Experience yang digelar di Banda Aceh, Selasa 21-04-2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kolaborasi antar daerah sekaligus mendorong hilirisasi industri berbasis potensi lokal.Dalam sambutannya, Sekda Aceh menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya sinergi antara kota dan kabupaten.

Ia menyebut kolaborasi lintas wilayah sebagai kunci penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Menurutnya, masih banyak potensi daerah yang belum dimaksimalkan karena terfokus pada sektor hulu. Oleh karena itu, hilirisasi industri perlu terus didorong agar produk lokal memiliki nilai tambah, daya saing, dan mampu menembus pasar yang lebih luas.

“Kolaborasi antar kota harus diperkuat, sehingga setiap daerah dapat saling melengkapi dan mempercepat pembangunan ekonomi. Hilirisasi menjadi langkah strategis agar produk Aceh tidak hanya berhenti pada bahan mentah, tetapi berkembang menjadi produk bernilai tinggi,” ujarnya.

Kegiatan Banda Aceh Experience juga menjadi ajang promosi berbagai potensi unggulan daerah, mulai dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Beragam produk lokal ditampilkan untuk menarik minat investor sekaligus memperluas jaringan pemasaran.Selain itu, acara ini melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku usaha, komunitas kreatif, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi multipihak tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang kuat dan berdaya saing.Sekda Aceh juga menekankan pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan global.

Ia mengajak seluruh pihak untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren pasar agar produk lokal mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mendorong inovasi, memperkuat kemitraan, serta membuka peluang investasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Aceh berharap Banda Aceh Experience dapat menjadi agenda rutin yang tidak hanya mempromosikan potensi daerah, tetapi juga memperkuat kerja sama antar wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Setda Aceh Muhammad Nasir Intruksi kan SKPA Percepat Pasca Bencana

Setda Aceh Muhammad Nasir Intruksi kan SKPA Percepat Pasca Bencana

Setda Aceh Muhammad Nasir Intruksi kan SKPA Percepat Pasca Bencana

Dua Bulan Berlalu, Wagub Aceh Desak Pusat Percepat Jadup dan Pemulihan

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Selasa 10-2-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta percepatan penyaluran berbagai bantuan dan program pemulihan bagi korban banjir dan longsor saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota MPR RI di Kantor Gubernur Aceh.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan bantuan bagi delapan kabupaten yang terdampak paling parah, yakni Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Hadir dalam kunjungan itu Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Dari jajaran Pemerintah Aceh hadir Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir serta para bupati dan wakil bupati dari daerah terdampak.

Wagub Fadhlullah mengatakan bencana banjir dan longsor telah berlangsung lebih dari dua bulan dan pemerintah terus melakukan penanganan secara bertahap. Saat ini, tercatat sekitar 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa masih berada di pengungsian, meskipun jumlah tersebut terus menurun seiring sebagian warga kembali ke rumah atau menempati hunian sementara.

“Kami berharap penyaluran dana bantuan dari Kementerian Sosial dapat dipercepat, khususnya jadup bagi warga di huntara, bantuan perabotan, serta dana pemulihan ekonomi. Harapan kami bisa terealisasi secepat mungkin, kalau bisa sebelum meugang puasa,” ujar Fadhlullah.

Selain itu, Wagub Aceh meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang sebelumnya dijanjikan Presiden. Ia juga mengusulkan agar iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat dialihkan ke APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), mengingat fokus daerah saat ini pada penanganan bencana.
“Kami berharap dengan kehadiran pimpinan MPR RI, berbagai kebutuhan Aceh bisa ditindaklanjuti lebih cepat,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejak pembentukan satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai menunjukkan pemulihan, mulai dari pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Meski demikian, data pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu pengungsi di Aceh.

Menurut Tito, solusi utama saat ini adalah percepatan pemberian uang pengganti bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data calon penerima dan menekankan pentingnya percepatan validasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Data yang valid menjadi kunci, karena kita tidak ingin di kemudian hari ada persoalan saat dilakukan pemeriksaan,” tegas Tito.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraannya dengan

Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di Aceh. Ia menyebut Gubernur menyampaikan perlunya pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi serta keterbatasan keuangan daerah dalam penyediaan hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan masyarakat terdampak.

“Semua yang disampaikan telah kami teruskan kepada Presiden. Apa yang terjadi di Aceh adalah bagian dari yang kami rasakan. Sakit Aceh adalah sakit kami,” ujar Muzani.

Menanggapi permintaan Wagub Aceh, Muzani menyatakan pihaknya akan memperjuangkan penghapusan sementara kebijakan barcode BBM dengan berkoordinasi bersama Pertamina, serta mengupayakan agar sekitar 500 ribu peserta JKA dapat ditanggung melalui APBN. Terkait bantuan sapi meugang, ia menyebut akan dicarikan solusi tidak hanya bagi korban banjir, tetapi juga masyarakat Aceh secara umum.

Dalam kesempatan tersebut, MPR RI menyerahkan sebanyak 15 ribu paket sembako berisi mi instan, minyak goreng, teh, biskuit, minyak kayu putih, popok, dan pembalut perempuan. Selain itu, diserahkan pula paket perlengkapan ibadah berupa sajadah, kain sarung, baju, mukena, serta Alquran untuk menyambut bulan suci Ramadan. []

Dua Bulan Berlalu, Wagub Aceh Desak Pusat Percepat Jadup dan Pemulihan

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Selasa 10-2-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta percepatan penyaluran berbagai bantuan dan program pemulihan bagi korban banjir dan longsor saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota MPR RI di Kantor Gubernur Aceh.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan bantuan bagi delapan kabupaten yang terdampak paling parah, yakni Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Hadir dalam kunjungan itu Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Dari jajaran Pemerintah Aceh hadir Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir serta para bupati dan wakil bupati dari daerah terdampak.

Wagub Fadhlullah mengatakan bencana banjir dan longsor telah berlangsung lebih dari dua bulan dan pemerintah terus melakukan penanganan secara bertahap. Saat ini, tercatat sekitar 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa masih berada di pengungsian, meskipun jumlah tersebut terus menurun seiring sebagian warga kembali ke rumah atau menempati hunian sementara.

“Kami berharap penyaluran dana bantuan dari Kementerian Sosial dapat dipercepat, khususnya jadup bagi warga di huntara, bantuan perabotan, serta dana pemulihan ekonomi. Harapan kami bisa terealisasi secepat mungkin, kalau bisa sebelum meugang puasa,” ujar Fadhlullah.

Selain itu, Wagub Aceh meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang sebelumnya dijanjikan Presiden. Ia juga mengusulkan agar iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat dialihkan ke APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), mengingat fokus daerah saat ini pada penanganan bencana.
“Kami berharap dengan kehadiran pimpinan MPR RI, berbagai kebutuhan Aceh bisa ditindaklanjuti lebih cepat,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejak pembentukan satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai menunjukkan pemulihan, mulai dari pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Meski demikian, data pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu pengungsi di Aceh.

Menurut Tito, solusi utama saat ini adalah percepatan pemberian uang pengganti bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data calon penerima dan menekankan pentingnya percepatan validasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Data yang valid menjadi kunci, karena kita tidak ingin di kemudian hari ada persoalan saat dilakukan pemeriksaan,” tegas Tito.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraannya dengan

Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di Aceh. Ia menyebut Gubernur menyampaikan perlunya pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi serta keterbatasan keuangan daerah dalam penyediaan hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan masyarakat terdampak.

“Semua yang disampaikan telah kami teruskan kepada Presiden. Apa yang terjadi di Aceh adalah bagian dari yang kami rasakan. Sakit Aceh adalah sakit kami,” ujar Muzani.

Menanggapi permintaan Wagub Aceh, Muzani menyatakan pihaknya akan memperjuangkan penghapusan sementara kebijakan barcode BBM dengan berkoordinasi bersama Pertamina, serta mengupayakan agar sekitar 500 ribu peserta JKA dapat ditanggung melalui APBN. Terkait bantuan sapi meugang, ia menyebut akan dicarikan solusi tidak hanya bagi korban banjir, tetapi juga masyarakat Aceh secara umum.

Dalam kesempatan tersebut, MPR RI menyerahkan sebanyak 15 ribu paket sembako berisi mi instan, minyak goreng, teh, biskuit, minyak kayu putih, popok, dan pembalut perempuan. Selain itu, diserahkan pula paket perlengkapan ibadah berupa sajadah, kain sarung, baju, mukena, serta Alquran untuk menyambut bulan suci Ramadan. []