Nilam Resmi Masuk Sistem Resi Gudang, Gubernur Mualem Instruksikan Percepat Hilirisasi

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Upaya Pemerintah Aceh mempercepat hilirisasi nilam membuahkan hasil. Kementerian Perdagangan RI resmi menetapkan minyak nilam sebagai komoditas yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang (SRG).

Menindaklanjuti ketetapan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) langsung menginstruksikan tim ekonomi Pemerintah Aceh untuk mempercepat hilirisasi nilam di daerah.

“Payung hukumnya sudah ada, sekarang tinggal dilaksanakan saja. Ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani nilam,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026).

Payung hukum yang dimaksud tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 2055 Tahun 2026 tentang Perubahan Barang yang Dapat Disimpan di Gudang SRG.

Aturan itu diteken Menteri Perdagangan, Budi Santoso, di Jakarta pada 26 Oktober 2026 dan langsung berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Nurlis mengatakan, Gubernur Mualem menyambut baik lahirnya keputusan tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat.

“Bapak Gubernur Mualem mengapresiasi Menteri Perdagangan Budi Santoso. Terbitnya Kepmendag 2055 Tahun 2026 ini adalah terobosan penting. Aturan ini memperkuat langkah Pemerintah Aceh dalam menyiapkan ekosistem SRG untuk menstabilkan harga nilam,” ujar Nurlis.

Selain kepada pemerintah pusat, Mualem juga mengapresiasi kerja keras tim ekonomi Pemerintah Aceh yang mengawal lahirnya aturan yang menguntungkan petani ini.

Nurlis menjelaskan bahwa usulan tersebut berawal dari rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, di Kantor Gubernur Aceh pada 22 Juli 2026.

Rapat tersebut melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, pihak perbankan, serta PT Razma Agro Jaya selaku pelaku usaha sekaligus pemrakarsa pengusulan minyak nilam sebagai salah satu komoditas dalam Sistem Resi Gudang (SRG) di Aceh.

Rapat itu memutuskan langkah strategis untuk mengusulkan minyak nilam masuk ke dalam skema SRG, sekaligus memperkuat industri pengolahan dan akses pasar. Ikhtiar tersebut kini tuntas dengan terbitnya Kepmendag Nomor 2055 Tahun 2026.

Lewat keputusan baru itu, minyak nilam resmi tercatat sebagai komoditas urutan ke-31 dalam sistem resi gudang nasional.

“Minyak nilam kini bersanding dengan komoditas unggulan Aceh lainnya yang sudah lebih dulu masuk daftar SRG. Mulai dari kopi, kakao, pala, pinang, cengkeh, hingga ikan kayu,” kata Nurlis.

Menurut Nurlis, masuknya nilam ke dalam SRG langsung menjawab persoalan klasik tata niaga di Aceh. Selama ini, petani dan penyuling selalu terpukul saat harga pasar tiba-tiba jatuh. Posisi tawar mereka lemah di hadapan tengkulak.

“Kini petani punya instrumen tunda jual yang sah. Saat harga anjlok, minyak nilam tidak perlu buru-buru dijual. Barang bisa disimpan dulu di gudang SRG dengan mutu yang terjaga. Bukti resi gudangnya bisa diagunkan ke bank untuk modal kerja. Saat harga kembali membaik, barulah barang dilepas ke pasar,” Nurlis menegaskan.

Ia menjelaskan, aturan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (3) Permendag Nomor 14 Tahun 2026 ini memiliki empat tujuan utama. Yakni mendukung produktivitas, menjaga kualitas, menstabilkan harga jual, serta meningkatkan nilai ekonomi minyak nilam—baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

“Dengan skema ini, posisi tawar petani makin kuat dan industri hilir nilam Aceh lebih berdaya saing di pasar nasional maupun global,” kata Nurlis.

Agar manfaat tersebut segera dirasakan masyarakat, Gubernur Mualem meminta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait langsung bergerak menyiapkan sarana pendukung di lapangan.

“Bapak Gubernur meminta dinas terkait segera berkoordinasi dengan Bappebti, perbankan, pengelola gudang, serta pemerintah kabupaten/kota sentra nilam. Infrastruktur dan kelembagaan harus segera siap. Kita ingin petani nilam Aceh secepatnya merasakan dampak nyata dari kebijakan ini,” tutur Nurlis.

Sebagai langkah konkret pertama, Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Aceh akan meluncurkan (launching) operasional SRG Minyak Nilam di Kabupaten Aceh Jaya pada akhir tahun 2026.

“Peluncuran di Aceh Jaya ini menjadi titik awal penerapan SRG minyak nilam di Aceh. Operasionalnya akan didukung kesiapan gudang, standardisasi mutu, kelembagaan petani, dan akses pembiayaan perbankan,” kata Nurlis.

Ia menegaskan, penetapan minyak nilam sebagai komoditas SRG merupakan hasil nyata sinergi antara Pemerintah Aceh, pelaku usaha nilam, dan Kementerian Perdagangan dalam memperkuat tata niaga serta mempercepat hilirisasi.

“Implementasinya di Aceh Jaya nanti diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan stabilitas harga, peningkatan nilai tambah, dan kesejahteraan petani nilam Aceh,” ujar Nurlis. []

Pendataan Pendaftaran kendaraan Terus Di Lakukan Oleh Samsat kota Banda Aceh,

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ( Samsat ) kota Banda Aceh mulai lakukan pendataan dan pendaftaran terhadap roda empat yang beroperasi maupun berada di wilayah kota Banda Aceh.
Pendataan tersebut dilakukan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi.

Dalam hal ini Samsat kota Banda Aceh, bahwa pemungutan pajak kendaraan roda telah kembali diberlakukan.

Per 2 Januari telah diaktifkan kembali atau ditetapkan kembali pemungutan pajak roda empat bagi seluruh pemilik nya.

Pihak Samsat kota Banda Aceh telah mengundang perusahaan yang beroperasi di wilayah nya untuk mengikuti proses pendataan di kantor Samsat kota Banda Aceh.
Respon mereka positif dan akan segera melaksanakan pembayaran kendaraan roda empat milik nya sesuai data yang sudah mereka berikan kepada kami.

Samsat kota Banda Aceh akan terus melakukan pendataan terhadap seluruh kendaraan yang ada di wilayah kota Banda Aceh.

Dirlantas Polda Aceh Paparkan Operasi Patuh Seulawah 2026, Libatkan 716 Personel

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Aceh Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas melalui Operasi Patuh Seulawah 2026.

Ajakan tersebut disampaikan Deden saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif Banda Aceh Menyapa yang diselenggarakan RRI Banda Aceh di Zoom Studio Programa 1 RRI Banda Aceh, Rabu (28/10/2026). Dalam kegiatan itu, Deden mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan.

Dialog tersebut mengangkat tema “Operasi Patuh Seulawah 2026 Sasar Pelanggaran Lalu Lintas”.

Dalam kesempatan itu, Deden menjelaskan bahwa Operasi Patuh Seulawah 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi ini menyasar berbagai pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Menurutnya, operasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum, tetapi juga bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, mengurangi fatalitas korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara secara tertib dan aman.

“Tujuan utama operasi ini bukan semata-mata melakukan penindakan, tetapi membangun kesadaran masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas. Keselamatan harus menjadi kebutuhan bersama, bukan hanya karena ada petugas di jalan,” ujarnya.

Operasi Patuh Seulawah 2026 diawali dengan apel gelar pasukan di Lapangan Utama Mapolda Aceh. Sebanyak 716 personel dikerahkan, terdiri atas 130 personel Polda Aceh dan 586 personel dari polres serta polresta jajaran.

Dalam pelaksanaannya, petugas memprioritaskan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran berisiko tinggi, seperti tidak menggunakan helm standar dan sabuk pengaman, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, melawan arus, balap liar, serta mengendarai kendaraan bermotor di bawah umur.

Selain itu, penggunaan knalpot yang tidak sesuai ketentuan dan pelanggaran dimensi serta muatan kendaraan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) juga menjadi sasaran operasi.

Deden menyebutkan, penindakan dilakukan melalui sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) maupun tilang manual sesuai kebutuhan di lapangan. Untuk pelanggaran tertentu, petugas juga mengedepankan edukasi dan teguran secara humanis dengan mempertimbangkan tingkat risiko serta ketentuan yang berlaku.

Ia turut mengungkapkan kondisi kecelakaan lalu lintas di Aceh. Berdasarkan data sementara periode Januari hingga akhir Oktober 2026, tercatat lebih dari 2.800 kejadian kecelakaan dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai lebih dari 560 orang.

Menurutnya, angka tersebut menjadi peringatan bahwa keselamatan berlalu lintas masih membutuhkan perhatian serius. Kecepatan berlebihan, berkendara dalam kondisi mengantuk, serta pengendara di bawah umur merupakan sejumlah faktor risiko yang harus dicegah.

Deden mengimbau masyarakat yang merasa lelah atau mengantuk agar segera berhenti di tempat aman untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Memaksakan diri berkendara dalam kondisi tidak prima dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Selain penegakan hukum, Operasi Patuh Seulawah 2026 juga mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Pendekatan operasi tersebut diarahkan dengan komposisi 20 persen penindakan dan 80 persen sosialisasi serta edukasi.

Polda Aceh juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan, mengevaluasi kebutuhan rambu dan fasilitas jalan, serta meningkatkan pemeriksaan keselamatan kendaraan angkutan umum dan barang melalui kegiatan ramp check.

Deden turut mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan apabila menemukan perilaku berkendara yang membahayakan. Sementara itu, aktivitas balap liar, termasuk yang menjadi perhatian di kawasan Ulee Lheue, akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto menegaskan bahwa keberhasilan Operasi Patuh Seulawah 2026 membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Ia mengatakan, budaya tertib berlalu lintas harus dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti menggunakan helm berstandar, mengenakan sabuk pengaman, melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, serta menghormati hak pengguna jalan lainnya.

“Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kepatuhan terhadap aturan sebagai kebiasaan, bukan semata-mata karena takut ditilang. Dengan disiplin dan kepedulian terhadap sesama pengguna jalan, kita dapat mencegah kecelakaan dan melindungi lebih banyak nyawa,” ujar Joko.

Wagub Aceh Optimis PBB Kembali Rebut Kursi DPRA dan DPRK pada Pemilu 2029

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah (Dek Fadh), menyatakan optimistis Partai Bulan Bintang (PBB) akan kembali meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) pada Pemilu 2029.

Optimis tersebut disampaikan Dek Fadh saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Aceh periode yang sama 2025–2030 sekaligus Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PBB Aceh, di Azana Oasis Hotel, Banda Aceh, Kamis (5/11/2026).

Dalam kepengurusan baru tersebut, Mismaruddin dipercaya sebagai Ketua DPW PBB Aceh, sedangkan Bahrul Ulum menjabat Sekretaris Wilayah DPW PBB Aceh.

Dalam sambutannya, Dek Fadh mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus baru PBB Aceh. Ia meyakini kepemimpinan baru tersebut mampu membawa PBB kembali berkembang dan memperkuat posisi politiknya di Aceh.

“Kami ingin selalu berjalan bersama. Kami yakin pada 2029 PBB akan terus bersama kami. Minimal satu daerah pemilihan (dapil) satu kursi dari PBB,” kata Dek Fadh.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh siap memberi dukungan kepada PBB untuk menghadapi kontestasi politik 2029. Menurutnya, kepengurusan baru harus mampu menjadi momentum kebangkitan partai tersebut di Aceh.

“Kami di Pemerintah Aceh siap memberi amunisi kepada PBB untuk 2029. Pada intinya saya yakin, nakhoda baru PBB ini akan membawa partai semakin besar di Aceh,” ujarnya.

Dek Fadh secara khusus berharap PBB dapat kembali memperoleh kepercayaan masyarakat dan menduduki kursi legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Saya yakin PBB akan menduduki kembali kursi DPRA dan kursi DPRK di Aceh,” tegasnya.

Pelantikan pengurus DPW PBB Aceh dilakukan oleh
Penjabat Ketua Umum DPP PBB, Yuri Kemal Fadhlullah SH MH.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan DPP PBB.

Hadir juga Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam dan Anggota DPRA Ilmiza Saaduddin Djamal, serta jajaran pengurus dan kader PBB.

Pelantikan dan Rakerwil ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan kepengurusan PBB Aceh dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.[]

Pj Sekda dan Seluruh Kepala SKPA Ikuti Bimtek Keluarga Berintegritas KPK

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, bersama istri dan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) beserta istri masing-masing mengikuti bimbingan teknis (bimtek) Keluarga Berintegritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, sebagai pemateri utama. Ia menekankan bahwa keluarga bisa menjadi benteng integritas sekaligus pintu masuk korupsi apabila nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak dijaga.

Dalam pemaparannya, Ibnu menjelaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter dan perilaku seseorang.

“Nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas perlu ditanamkan melalui pendidikan serta keteladanan orang tua,” kata Ibnu.

Wakil Ketua KPK itu juga memaparkan data tindak pidana korupsi periode 2004 hingga triwulan III 2026 yang mencatat 1.892 kasus. Gratifikasi dan penyuapan menjadi modus terbanyak dengan 1.170 kasus, disusul pengadaan barang dan jasa sebanyak 452 kasus.

Selain itu, Ibnu juga menjelaskan tujuh kelompok tindak pidana korupsi, meliputi kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap-menyuap, serta benturan kepentingan dalam pengadaan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Taufik menyampaikan bahwa membangun pemerintahan bersih tidak cukup hanya melalui regulasi dan penegakan hukum. Penanaman nilai integritas harus dimulai dari keluarga.

Menurutnya, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian tidak hanya diajarkan melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan sehari-hari.

Taufik menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun budaya antikorupsi.

Ia menitipkan tiga pesan kepada peserta, yakni menjadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya kejujuran, menanamkan nilai antikorupsi sejak dini, serta menjadi teladan bagi anak-anak.

“Anak-anak lebih mudah meniru perbuatan daripada sekadar mendengarkan nasihat,” demikian pesan Taufik dalam sambutannya.

Taufik menambahkan, Pemerintah Aceh berkomitmen mendukung penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terbentuknya masyarakat yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab,” pungkas Taufik. []

Plt. Sekda Aceh Buka Pelatihan Kode Etik Jurnalistik AMSI

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si., membuka Pelatihan Kode Etik Jurnalistik yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh di Hotel Ayani Banda Aceh, Sabtu (10/10/2026).

Dalam sambutannya, Taufik memberikan apresiasi kepada AMSI Aceh yang menggelar pelatihan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme pers. Ia menilai, AMSI memiliki peran strategis dalam mendorong media menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Taufik juga mengatakan bahwa pers memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, menjaga perdamaian, menyuarakan kebutuhan masyarakat, dan mengawasi kebijakan publik. Karena itu, lanjutnya, pemerintah dan pers perlu menjalankan peran masing-masing secara proporsional, dengan tetap membangun komunikasi yang terbuka sekaligus menjaga independensi pers.

Di tengah arus informasi yang semakin cepat, Taufik turut mengingatkan para jurnalis agar tetap mengedepankan akurasi dan verifikasi informasi dalam setiap pemberitaan, “kecepatan pemberitaan harus berjalan seiring dengan akurasi dan verifikasi. Setiap informasi perlu diperiksa sumber dan konteksnya,” ujarnya.

Taufik berharap pelatihan selama dua hari tersebut dapat memperkuat pemahaman peserta mengenai kode etik jurnalistik serta menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Pengetahuan yang diperoleh juga diharapkan dapat dibawa ke ruang redaksi sehingga meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat. []

Waspada Nomor WhatsApp Catut Nama Plt Sekda Aceh Taufik

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, mengingatkan masyarakat dan berbagai pihak agar mewaspadai nomor WhatsApp palsu yang mengatasnamakan dirinya. Nomor tersebut berpotensi digunakan untuk melakukan penipuan dengan menghubungi sejumlah pihak.

Peringatan itu disampaikan langsung oleh Taufik melalui pesan klarifikasi pada Jumat (9/10/2026). Ia menegaskan bahwa nomor WhatsApp dengan nomor 0813-3295-244 dan foto profil yang mencatut identitas dirinya bukan nomor miliknya.

“Bila ada yang menelpon dengan menggunakan nomor ini dan profil ini serta mengaku atas nama saya Taufik, harap jangan dilayani karena ini bukan nomor saya,” demikian klarifikasi Taufik.

Ia juga meminta agar informasi tersebut diteruskan kepada rekan, kerabat, dan pihak lainnya agar tidak menjadi korban penyalahgunaan identitas.

Taufik mengimbau masyarakat untuk tidak menanggapi permintaan apa pun dari nomor tersebut, terutama jika berkaitan dengan permintaan uang, transfer dana, maupun informasi pribadi yang mengatasnamakan dirinya.

Masyarakat juga diharapkan melakukan verifikasi melalui saluran komunikasi resmi apabila menerima pesan atau panggilan mencurigakan yang mengaku berasal dari Plt Sekda Aceh tersebut.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai langkah antisipasi agar masyarakat dan berbagai pihak lebih berhati-hati terhadap potensi penipuan yang memanfaatkan nama serta foto pejabat pemerintah.[]

Plt. Sekda Aceh Hadiri Rapat Paripurna DPRA

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 dengan agenda Peresmian Pengangkatan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRA dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sisa masa jabatan 2024-2029, di Gedung Utama DPRA, Kamis (8/10/2026).

Kehadiran Plt. Sekda Aceh pada kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Aceh dan DPRA dalam mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan agenda kelembagaan di Aceh. Rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh para Asisten Sekda Aceh, Staf Ahli Gubernur Aceh, para Kepala Biro, serta jajaran SKPA terkait.

Dalam rapat tersebut, dilakukan peresmian pengangkatan Zaini Bakri sebagai Anggota DPRA melalui mekanisme PAW, menggantikan Mawardi Basyah untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024-2029.

Kegiatan tersebut berlandaskan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-2242 Tahun 2026 sekaligus merupakan bagian dari proses kelembagaan DPRA untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui momentum tersebut, Pemerintah Aceh berkomitmen mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA dalam menjalankan peran kelembagaan, termasuk dalam pembahasan berbagai agenda pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan Aceh. []

Aceh Tak Mau Lagi Hanya Jual Bahan Mentah, AEDF 2026 Siapkan Roadmap Investasi 20 Tahun

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Pemerintah Aceh mendorong perubahan arah pembangunan ekonomi dari sekadar mengandalkan penjualan komoditas mentah menuju hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut dinilai penting agar kekayaan sumber daya Aceh mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah sendiri.

Hal itu disampaikan Plt Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, dalam Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 yang digelar PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda di Hermes Hotel Banda Aceh, Selasa (6/10/2026).

AEDF 2026 mengusung tema “Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh.”

Taufik mengatakan Aceh memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, energi, pariwisata hingga berbagai komoditas unggulan. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi daerah.

“Jangan sampai sumber daya Aceh keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara nilai tambah dan lapangan kerja tercipta di daerah lain,” kata Taufik.

Menurutnya, pertanian, perkebunan, perikanan, energi, dan sumber daya lainnya harus semakin banyak diolah di Aceh sehingga manfaat ekonominya lebih besar dirasakan masyarakat.

Taufik berharap AEDF tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan peta jalan konkret, peluang investasi yang jelas, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, kesiapan infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan dan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama PT PEMA Perseroda, Faisal Ilyas, mengatakan Aceh memiliki potensi sumber daya yang besar, namun belum seluruhnya memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kita punya laut yang luas, namun nilai tambah laut kita dinikmati orang luar Aceh. Kita memiliki komoditas pertanian dan perkebunan, tetapi yang kita jual barang mentah,” ujar Faisal.

Menurutnya, tantangan Aceh adalah mengubah potensi tersebut menjadi nilai tambah melalui investasi dan industrialisasi.

“Lewat forum ini kita akan membuat roadmap apa yang akan kita lakukan 10 hingga 20 tahun ke depan,” katanya.

Faisal menyebut PEMA memiliki tanggung jawab besar sebagai instrumen ekonomi daerah. Secara akumulatif, PEMA telah menyetorkan dividen Rp128 miliar kepada Pemerintah Aceh.

Ke depan, PEMA ingin meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Aceh di tengah kondisi fiskal daerah dan pengurangan transfer dari pemerintah pusat.

Enam Kerja Sama Ditandatangani
Selain forum diskusi, AEDF 2026 juga menjadi momentum penandatanganan sejumlah kerja sama investasi dan pengembangan industri.

Kerja sama pertama dilakukan dengan Tigallapan Investama untuk joint study potensi pengembangan energi terbarukan.

Selanjutnya, kerja sama strategis dilakukan dengan Kedah Agro Ausin Berhad, mencakup pengembangan agroindustri, perdagangan, agrowisata, logistik, teknologi, peternakan dan sumber daya manusia.

Kemudian, Citaglobal terlibat dalam joint study potensi pengembangan energi dan bahan bakar berkelanjutan.
Kerja sama berikutnya dilakukan dengan PT Banda Sentra Nasional (BSNS) untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Aceh.

Sementara dengan PT Indo Surya Galvalume (ISG) dilakukan penandatanganan MoU sekaligus soft launching pabrik baja ringan, serta MoU dan soft launching tenant hebel dan bata precast.

Rangkaian kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong Aceh memasuki era industrialisasi baru dengan mengoptimalkan sumber daya daerah dan menarik investasi yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.[]

Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, Ditlantas Polda Aceh Perkuat Komitmen Pelayanan Humanis

LAMTEUMEN (Inforakyataceh), Selasa 22 September 2026 Rasa syukur dan semangat pengabdian mewarnai peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 Tahun 2026. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh menggelar doa bersama dan syukuran di Aula Pesat Gatra Ditlantas Polda Aceh.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat komitmen jajaran Ditlantas Polda Aceh dalam memberikan pelayanan yang semakin humanis dan profesional kepada masyarakat.

Kegiatan diawali dengan doa bersama yang diikuti Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol Deden Supriyatna Imhar, para Kasubdit, seluruh personel Ditlantas Polda Aceh, serta sejumlah tamu undangan.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Dirlantas Polda Aceh sebagai simbol rasa syukur atas pengabdian jajaran lalu lintas sekaligus mempererat tali kebersamaan dan kekeluargaan.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan, peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara menjadi momentum bagi jajaran lalu lintas untuk bersyukur, melakukan evaluasi terhadap pengabdian yang telah dijalankan, serta memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Ini momentum untuk bersyukur, mengevaluasi pengabdian, dan memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan lalu lintas yang semakin humanis dan profesional,” ujar Joko.

Menurut Joko, dinamika mobilitas masyarakat yang terus berkembang menuntut jajaran lalu lintas untuk senantiasa beradaptasi dan meningkatkan kompetensi.

Hal tersebut diperlukan agar personel mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain memberikan pelayanan, kehadiran personel lalu lintas di tengah masyarakat juga diharapkan mampu memberikan rasa aman serta menunjukkan kepedulian kepada setiap pengguna jalan.

Melalui momentum Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, Ditlantas Polda Aceh meneguhkan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga kehadiran polisi lalu lintas semakin dekat, humanis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.