Kadispora Aceh Silaturahmi dan Koordinasi ke BNNP Aceh, Perkuat Sinergi Pembinaan Pemuda dan Olahraga

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, T. Banta Nuzullah, bersama jajaran melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, Senin, 31 Agustus 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Kadispora Aceh didampingi Sekretaris Dispora Aceh, para Kepala Bidang, Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum (HKU), Kepala UPTD GPOHB, serta fungsional keuangan.Rombongan Dispora Aceh disambut langsung oleh Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol. Dedy Tabrani, di ruang Kepala BNNP Aceh.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan serta koordinasi antarlembaga.Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk membangun komunikasi dan sinergi dalam mendukung program-program yang berkaitan dengan kepemudaan, olahraga, serta upaya menciptakan generasi muda Aceh yang sehat, produktif, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

Kadispora Aceh, T. Banta Nuzullah, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antara Dispora Aceh dengan BNNP Aceh.“Pemuda dan olahraga memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang sehat, produktif dan memiliki kegiatan positif. Karena itu, sinergi dengan BNNP Aceh sangat penting untuk bersama-sama mendorong generasi muda Aceh agar menjauhi penyalahgunaan narkotika dan mengisi waktu dengan berbagai aktivitas yang positif, termasuk melalui olahraga,” ujar T. Banta Nuzullah.

Ia berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan serta membuka ruang kolaborasi dalam berbagai program kepemudaan dan olahraga di Aceh.Pada kesempatan itu, Kadispora Aceh T. Banta Nuzullah menyerahkan cendera mata serta bantuan alat olahraga kepada BNNP Aceh.

Penyerahan tersebut menjadi simbol silaturahmi sekaligus dukungan terhadap penguatan aktivitas olahraga di lingkungan BNNP Aceh.Melalui silaturahmi dan koordinasi tersebut, diharapkan hubungan kerja sama antara Dispora Aceh dan BNNP Aceh semakin baik serta dapat melahirkan kolaborasi positif dalam pembinaan generasi muda Aceh ke depan.

Wali Kota Banda Aceh Serahkan Santunan kepada Santri Dayah Al-Fathani

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyerahkan santunan kepada para santri Dayah Al-Fathani, Banda Aceh. Kegiatan tersebut menjadi bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pendidikan keagamaan sekaligus kesejahteraan para santri.

Penyerahan santunan turut dihadiri pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, Ketua Koordinator Dr. Tgk. Yusuf Al-Qardhawy, MH, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh.Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa perhatian terhadap santri dan lembaga pendidikan dayah merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Menurutnya, dayah memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan, tetapi juga akhlak dan kepedulian terhadap masyarakat.“Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus memberikan perhatian terhadap pendidikan keagamaan dan keberadaan dayah, termasuk para santri yang sedang menuntut ilmu,” ujar Illiza.

Sementara itu, kehadiran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program santunan dan bantuan sosial.Ketua Koordinator Dr. Tgk. Yusuf Al-Qardhawy, MH, mengapresiasi perhatian Pemerintah Kota Banda Aceh dan Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap para santri Dayah Al-Fathani.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi motivasi bagi para santri untuk terus menuntut ilmu dan meningkatkan prestasi.“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Pemerintah Kota Banda Aceh serta Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada para santri,” katanya.Kegiatan penyerahan santunan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan.

Para santri dan pengurus Dayah Al-Fathani menyambut baik bantuan yang diberikan.Pemerintah Kota Banda Aceh berharap dukungan terhadap dayah dan para santri dapat terus diperkuat. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam tersebut diharapkan semakin berperan dalam mencetak generasi penerus yang berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Pemerintah Aceh Percepat Pelayaran Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang, PT PEMA Disiapkan Jadi Operator

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Pemerintah Aceh mempercepat realisasi pembukaan jalur pelayaran kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) Krueng Geukuh, Aceh Utara–Penang, Malaysia, yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh).Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Jumat (28/8/2026).

Rapat dipimpin Plt Sekda Aceh Taufik dan diikuti Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Darma, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang serta sejumlah pihak terkait.

Dalam rapat itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal memaparkan perkembangan persiapan pembukaan rute Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang, termasuk langkah yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah.”Salah satu agenda utama adalah mempercepat proses penyusunan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) terkait penugasan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai pelaksana layanan Ro-Ro tersebut,” kata Faisal.

Faisal menilai, penugasan kepada PT PEMA dinilai dapat membuat pelaksanaan program lebih fleksibel karena BUMD dapat bekerja sama dengan pengusaha maupun investor menggunakan skema bisnis business to business.Di sisi lain, Pemerintah Aceh tetap memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis, seperti tarif, jadwal pelayaran dan prioritas muatan.”Dishub akan menyediakan pendanaan berupa hibah maupun penyertaan modal untuk mendukung penugasan PT PEMA,” kata Faisal.

Faisal mengatakan, saat ini pihaknya menunggu PT PEMA untuk menyampaikan proposal kepada Pemerintah Aceh terkait pengadaan kapal, baik melalui skema sewa maupun pembelian. Proposal tersebut ditargetkan masuk paling lambat 31 Agustus 2026.Selanjutnya, pada 2-3 September 2026 direncanakan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri melalui unit terkait keuangan daerah, khususnya mengenai penugasan PT PEMA.

“Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang,” ujar Faisal.

Sementara itu, Plt. Sekda Aceh Taufik menegaskan bahwa program tersebut merupakan program prioritas gubernur sehingga proses penyusunan regulasi dan persiapannya harus dikawal secara langsung.

“Bangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan pergub,” kata Taufik.Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Aceh menargetkan seluruh aspek regulasi, kapal, pelabuhan, layanan kepabeanan-imigrasi-karantina hingga kesiapan muatan dapat berjalan beriringan sehingga jalur Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang dapat segera direalisasikan. []

RSUDZA Lepas Peserta Fellowship Onkologi, Alumni Didorong Perkuat Layanan Kanker di Daerah

BANDA ACEH (Inforakyataceh) RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan, khususnya di bidang onkologi.Komitmen tersebut ditandai dengan pelepasan peserta Fellowship Onkologi RSUDZA yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan pelayanan klinis, Jumat (28/8/2026).

Direktur RSUDZA, Muhazar, mengatakan pelepasan peserta fellowship bukan sekadar seremoni berakhirnya proses pendidikan, tetapi menjadi momentum dimulainya tanggung jawab baru bagi para peserta untuk mengabdikan kompetensi yang telah diperoleh kepada masyarakat.“Atas nama Direksi RSUD dr. Zainoel Abidin, saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan Fellowship Onkologi. Kompetensi yang diperoleh selama proses pendidikan harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan pasien dan masyarakat,” ujar Muhazar.

Menurutnya, para peserta yang sebelumnya telah memiliki kompetensi sebagai dokter spesialis menjalani pendidikan dan pelayanan klinis secara terstruktur guna memperkuat kemampuan di bidang onkologi.

Karena itu, kompetensi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai tambahan pengetahuan maupun portofolio profesional, tetapi dapat diterapkan secara nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah masing-masing.Muhazar turut menyampaikan apresiasi kepada Ketua KSM Ilmu Penyakit Dalam, koordinator dan subkoordinator fellowship, para dokter pendidik dan pembimbing klinis, tenaga kesehatan, pengelola pendidikan serta seluruh unit pelayanan yang telah mendukung proses pendidikan.

“Pendidikan dokter dengan kompetensi lanjutan merupakan kerja bersama. Ada proses pembelajaran, supervisi klinis, penyediaan kasus, pengelolaan fasilitas, penjaminan mutu dan evaluasi kompetensi. Karena itu, keberhasilan peserta hari ini merupakan keberhasilan seluruh tim,” katanya.

Ia menegaskan, Fellowship Onkologi merupakan bagian dari kontribusi RSUDZA sebagai rumah sakit pendidikan. Selain menjadi rumah sakit rujukan tertinggi di Aceh, RSUDZA juga memiliki peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kompetensi tenaga medis, penelitian, inovasi serta penguatan budaya pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Alumni Didorong Jadi Penggerak Layanan KankerTerkait pelayanan kanker, Muhazar menilai Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai faktor risiko dan tanda awal kanker, keterbatasan layanan di daerah hingga perlunya penguatan sistem rujukan.

Karena itu, para alumni Fellowship Onkologi diharapkan dapat menjadi penggerak dalam memperkuat pelayanan kanker di rumah sakit kabupaten dan kota.“Kami berharap para alumni dapat memperkuat deteksi dini, tata laksana awal, edukasi masyarakat serta memastikan pasien yang membutuhkan pelayanan lanjutan mendapatkan rujukan secara tepat waktu,” ujarnya.

Menurut Muhazar, alumni fellowship juga memiliki tanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan kepada dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.Dengan demikian, peningkatan kapasitas pelayanan kanker tidak hanya bertumpu pada individu, tetapi berkembang menjadi kekuatan tim di masing-masing rumah sakit.

RSUDZA, lanjutnya, juga akan mempertahankan jejaring dengan para alumni melalui konsultasi kasus kompleks, diskusi ilmiah, pendampingan pelayanan dan pengembangan penelitian.“Keberhasilan pelayanan onkologi di Aceh tidak dapat dibangun oleh RSUDZA sendiri. Kita membutuhkan jejaring yang kuat antara RSUDZA dengan rumah sakit kabupaten dan kota,” tegas Muhazar.

Ia berharap para peserta membawa pulang bukan hanya kompetensi klinis, tetapi juga nilai profesionalisme, disiplin, kolaborasi, empati dan kerendahan hati dalam memberikan pelayanan kepada pasien.“Pasien onkologi tidak hanya membutuhkan ketepatan diagnosis dan terapi. Mereka juga membutuhkan dokter yang mampu mendengarkan, memberikan penjelasan dengan jujur dan mendampingi pasien serta keluarganya,” katanya.

Dengan penguatan kompetensi dan jejaring tersebut, RSUDZA berharap pelayanan kanker di Aceh semakin merata, responsif dan bermutu.Langkah itu sekaligus diharapkan mampu memperkuat sistem rujukan dan mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antara rumah sakit rujukan dengan rumah sakit di daerah. ()**

Pemerintah Aceh Terima Catatan dan Rekomendasi DPRA atas Pertanggungjawaban APBA 2025

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Pemerintah Aceh menerima catatan dan rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat Banggar DPRA terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA 2025 yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (26/8/2026) malam.

Pemerintah Aceh dalam rapat tersebut diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, S.T., M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Aceh.Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Banggar DPRA, Irfansyah, menyampaikan bahwa DPRA pada prinsipnya menyepakati dan menerima Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Qanun Aceh.

Meski menyepakati rancangan qanun tersebut, Banggar DPRA menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.Plt. Sekda Aceh, Taufik, menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh menghargai seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRA.

Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBA.“Pemerintah Aceh menghargai seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRA. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar APBA ke depan semakin efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh,” ujar Taufik.

Sejumlah catatan Banggar DPRA antara lain berkaitan dengan evaluasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBA 2025, kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA), pengelolaan aset daerah, serta tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.Banggar juga menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBA tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas belanja dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pemerintah Aceh akan menjadikan berbagai catatan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBA pada tahun-tahun berikutnya. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Banggar DPRA juga merekomendasikan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, percepatan pelaksanaan program prioritas, optimalisasi Pendapatan Asli Aceh, penertiban dan pemanfaatan aset daerah, penguatan pengawasan internal, serta percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK RI.

Pemerintah Aceh memandang pembahasan pertanggungjawaban APBA sebagai bagian penting dari proses evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, sinergi dan komunikasi antara Pemerintah Aceh dan DPRA akan terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan anggaran semakin transparan, efektif, dan tepat sasaran.“Kami menerima seluruh catatan dan rekomendasi Banggar DPRA sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola APBA ke depan. Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Taufik. (***)

Rapat Bersama Banggar DPRA, Plt Sekda Aceh Ajak Perkuat Sinergi dan Komunikasi

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, S.T., M.Si., mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk memperkuat konsolidasi dan komunikasi dalam mengawal pembangunan daerah. Langkah ini dinilai krusial agar hubungan antara eksekutif dan legislatif tetap selaras demi kepentingan masyarakat Aceh.Imbauan tersebut disampaikan Taufik saat mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama DPRA di Ruang Banggar DPRA, Banda Aceh, Rabu (26/8/2026).

Pertemuan tersebut membahas Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.Dalam rapat yang sekaligus menjadi agenda kerja perdana Taufik sebagai Plt Sekda Aceh, ia menegaskan pentingnya kekompakan dan sinergi antara pemerintah daerah dan parlemen.

Menurutnya, komunikasi yang selaras menjadi kunci dalam mempercepat berbagai program pembangunan.“Eksekutif dan legislatif harus seiring seirama dalam berkomunikasi demi pembangunan Aceh yang lebih baik ke depan,” ujar Taufik di hadapan para anggota DPRA.Taufik menjelaskan, penguatan komunikasi tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Mualem–Dek Fadh.

Keduanya menginstruksikan jajaran eksekutif untuk terus memelihara keharmonisan dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya lembaga legislatif.Ia menambahkan, keterbukaan dan kerja sama yang erat bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan menyangkut kemaslahatan masyarakat luas serta percepatan berbagai program strategis di Aceh.

Melalui kemitraan yang semakin solid antara Pemerintah Aceh dan DPRA, pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA 2025 diharapkan berjalan lancar serta menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Aceh.“Kami memohon kerja sama yang baik. Mari bersama-sama kita bekerja dan membangun Aceh menjadi lebih baik. Sebagai rapat perdana saya selaku Plt Sekda, kami sangat terbuka dan memohon masukan serta saran dari teman-teman di DPRA,” pungkasnya. (***)

WAGUB ACEH DAN PIMPINAN DPRA BAHAS PERCEPATAN QANUN APBA DAN STABILITAS SOSIAL

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE (Dek Fadh) bersama unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, menggelar rapat koordinasi bersama, Rabu (26/8/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda strategis daerah, khususnya penguatan sinergi antara Pemerintah Aceh dan DPRA dalam mempercepat penyelesaian sejumlah agenda pemerintahan dan pembangunan.Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut yakni percepatan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 serta persiapan penyusunan APBA Tahun Anggaran 2027.

“Koordinasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan proses penganggaran dan program pembangunan dapat berjalan tepat waktu, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi ini perlu terus kita perkuat,” ujar Wagub Dek Fadh.

Selain agenda penganggaran dan regulasi daerah, pertemuan turut membahas berbagai persoalan strategis lainnya, termasuk upaya menjaga stabilitas sosial dan memperkuat koordinasi dalam merespons berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRA Zulfadli (Abang Samalanga), Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan Saifuddin Muhammad (Yah Fud), serta sejumlah ketua fraksi dan anggota DPRA. Dari Pemerintah Aceh turut hadir Plt. Sekretaris Daerah Aceh Taufik, Kepala BPKA Diwarsyah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, Bappeda Aceh serta unsur terkait lainnya.“Pemerintah Aceh dan DPRA memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan dapat direalisasikan dengan baik. Kita ingin setiap proses yang dilakukan bersama benar-benar bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Wagub Dek Fadh.

Pimpin Rapat Koordinasi Bersama SKPA, Wagub Dek Fadh: Transparansi adalah Kunci

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Aceh. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar setiap tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik serta meningkatkan kepercayaan publik.Hal tersebut disampaikan oleh Wagub Dek Fadh didampingi Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik ST, M.Si, pada saat memimpin Rapat Koordinasi bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (26/8).

Dalam arahannya, Wagub Dek Fadh menekankan agar seluruh SKPA mengedepankan transparansi dalam menjalankan tugas. Ia juga mendorong jajaran SKPA untuk aktif menyampaikan informasi kepada media terkait isu dan program yang ditangani masing-masing, dengan tetap memastikan setiap informasi dapat dipertanggungjawabkan.

Khusus SKPA yang menangani kebencanaan secara langsung, Wagub Dek Fadh mengimbau agar penyampaian informasi terkait penanganan bencana dilakukan secara lebih aktif melalui media. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan informasi yang akurat dan terkini dapat tersampaikan secara luas, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan bencana secara cepat dan jelas.“Dalam proses di Pemerintah Aceh, semuanya harus transparan.

Silakan bicara di media terkait isu yang ditangani masing-masing SKPA, tetapi semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Khusus SKPA yang menangani bencana, cari ekspos media agar informasi dapat disebarluaskan kepada publik. Zaman sekarang transparansi adalah kunci,” tegas Wagub Dek Fadh.

Wagub juga mengingatkan seluruh jajaran SKPA agar tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan pembangunan Aceh serta mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok dalam menjalankan tugas. Ia meminta setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera disampaikan agar dapat dicarikan solusi bersama.Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Plt. Sekda Aceh turut mengajak seluruh kepala SKPA untuk memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi guna mempercepat realisasi pembangunan Aceh tahun 2026.

Taufik menyampaikan bahwa masih terdapat berbagai pekerjaan yang perlu dipacu bersama. Karena itu, komunikasi yang intensif antarpimpinan SKPA dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat, baik, dan lancar.“Kita perlu berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkomunikasi agar hal-hal yang kita usahakan bersama dapat diselesaikan. Mulai hari ini dan ke depan, kita akan intens berkomunikasi dengan para kepala SKPA agar koordinasi lebih lancar dan pelaksanaan program bisa lebih cepat sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Taufik.

Turut hadir pada Rapat koordinasi tersebut, Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Ir. T. Robby Irza, S.SiT, M.T., Asisten bidang Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr. A. Murtala, M.Si., para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, serta seluruh jajaran SKPA terkait. []

*‎Plt. Sekda Aceh Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Masjid Raya Baiturrahman*‎‎

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Senin malam (24/8/2026).

‎‎Peringatan Maulid yang berlangsung mulai pukul 20.15 WIB setelah salat Isya berjamaah tersebut turut dihadiri Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan, Komandan Lanud (Danlanud) SIM Kolonel Pnb Suryo Anggoro, Bupati Aceh Besar Muharram Idris, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, unsur Forkopimda Aceh dan Forkopimda Banda Aceh, serta sejumlah pejabat lainnya.

‎‎Dalam kesempatan tersebut, Plt. Sekda Aceh Taufik membacakan sambutan Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.‎‎Dalam sambutannya, Gubernur Aceh menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga kesempatan untuk semakin mengenal, mencintai, dan terutama meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

‎‎Gubernur menekankan bahwa kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak cukup hanya diwujudkan dengan sering menyebut nama beliau, tetapi harus tercermin melalui akhlak dalam kehidupan. Rasulullah SAW menjadi teladan dalam kejujuran, kesabaran, kasih sayang, keadilan, amanah, serta penghormatan kepada sesama.

‎‎Menurut Gubernur, tema Maulid tahun ini, “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Mewujudkan Masyarakat Aceh yang Islami, Berakhlak Mulia dan Bersatu,” sangat relevan dengan tantangan Aceh saat ini.‎‎Ia menyampaikan, pembangunan Aceh harus berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam.

Kemajuan harus dibangun dengan kejujuran dan keadilan, sementara kekuatan Aceh harus lahir dari persatuan. Rasulullah SAW, kata Gubernur, telah memberikan teladan dalam membangun masyarakat yang kuat bukan dengan mempertajam perbedaan, melainkan dengan memperkuat persaudaraan.‎‎“Islam yang menjadi rahmat, akhlak yang menjadi teladan, dan persatuan yang menjadi kekuatan,” ujar Taufik membacakan sambutan Gubernur.‎‎

Gubernur juga menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam membangun masyarakat yang Islami dan berakhlak mulia, sekaligus menghadirkan pemerintahan yang amanah dan melayani. Upaya tersebut membutuhkan dukungan ulama, pendidik, tokoh masyarakat, pemuda, orang tua, serta seluruh masyarakat Aceh.‎‎

Karena itu, peringatan Maulid Nabi diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum bersama untuk memperbaiki akhlak, memperkuat ukhuwah, dan merawat persatuan Aceh.‎‎“Semoga keteladanan Rasulullah SAW mengantarkan Aceh menjadi daerah yang damai, bersatu, maju, dan sejahtera,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.‎‎Peringatan tersebut turut diisi dengan sambutan Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Aceh Abu Paya Pasie, serta ceramah agama dan doa yang disampaikan oleh Tgk. Misran Fuadi.

Taufik Jadi Plt Sekda Aceh, Wagub Dek Fadh: Jaga Integritas dan Bangun Komunikasi yang Baik*

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menyaksikan penyerahan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh kepada Taufik yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim Aceh. Prosesi penyerahan SK ini berlangsung secara hybrid di dua tempat pada Senin (24 Agustus 2026).

Wagub Dek Fadh menyaksikannya secara daring dari Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta. Sementara Taufik menerima SK di Aula Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Banda Aceh.Wagub Aceh memesan agar Taufik bekerja secara profesional dalam tugasnya sebagai Plt Sekda Aceh. “Selamat bekerja, jaga integritas, dan bangun komunikasi yang baik dengan mitra Pemerintah Aceh,” kata Wagub Dek Fadh melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.

Sebelumnya di tempat yang sama, Wagub Dek Fadh melantik M Nasir Syamaun sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Wagub Dek Fahd, mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), melaksanakan prosesi ini dari Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta. Sementara Nasir berada di Aula Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Banda Aceh.Nasir diberhentikan dengan hormat melalui Surat Keputusan Preseiden pada Jumat minggu lalu. Kemudian Nasir dilantik menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. “Saya melantik Saudara Nasir atas perintah Gubernur Aceh Muzakir Manaf,” kata Wagub Dek Fadh.

Wagub Dek Fadh mengatakan Nasir telah berbuat banyak saat menjadi Sekda Aceh. “Namun itulah keputusan Bapak Gubernur dan beliau ditunjuk dan diberi jabatan yang baru,” kata Dek Fadh. Menurut Dek Fadh, pergeseran jabatan itu adalah hal yang biasa dan lumrah. “Penyegaran dan membari jabatan. Bagi ASN ini hal yang biasa, dan tak perlu dibesar-besarkan. Kepada Bang Nasir yang telah menjabat sebagai sekda selama ini kita ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya,” kata Wagub.[]