Bupati Aceh Besar Minta Perhatian Pusat untuk Pemulihan Sektor Pertanian Pascabencana

BANDA ACEH – Bupati Aceh Besar H Muharram Idris (Syech Muharram) meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Besar yang terdampak bencana, terutama kerusakan jaringan irigasi dan lahan persawahan.

Permintaan tersebut disampaikan Syech Muharram saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh Tahun 2026, dengan pembahasan penanganan sektor pertanian, sistem pengairan dan daerah aliran sungai, di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).

Menurut Syech Muharram, perhatian terhadap Aceh Besar dalam penanganan pascabencana perlu ditingkatkan. Sebab, meskipun dampak bencana di Aceh Besar tidak menyebabkan kerusakan terhadap bangunan, namun sejumlah fasilitas pendukung pertanian, khususnya irigasi, ikut mengalami kerusakan.

“Walaupun Aceh Besar bencananya tidak merusak bangunan, rumah masyarakat, akan tapi fasilitas irigasi rusak,” kata Syech Muharram.Bupati Syech Muharram menegaskan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Aceh Besar merupakan salah satu daerah dengan kawasan pertanian produktif yang cukup luas.

Dari sekitar 22.000 hektare lahan pertanian produktif, sekitar 55 persen di antaranya memiliki jaringan irigasi, sementara sisanya 45 persen merupakan lahan sawah yang mengandalkan tadah hujan.

Bupati Syech Muharram menilai, kerusakan maupun gangguan pada sistem pengairan akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan produksi pertanian, terlebih saat daerah tersebut menghadapi kondisi kekeringan.

Syech Muharram menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar baru saja menetapkan status siaga kekeringan. Kondisi tersebut berdampak terhadap lahan persawahan dengan luas lebih dari 2.000 hektare yang tersebar di 19 dari 23 kecamatan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Aceh Besar telah melakukan berbagai langkah, termasuk memanfaatkan bantuan mesin pompa air dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian.“Baru saja kami menetapkan status siaga kekeringan di Aceh Besar. Ada sawah terdampak kekeringan dengan luas mencapai lebih dari 2.000 hektare di 19 kecamatan dari 23 kecamatan,” katanya.

Selain persoalan kekeringan, Syech Muharram juga mengungkapkan, Pemkab Aceh Besar saat ini telah menetapkan status siaga bencana angin kencang dengan jumlah kasus terdampak yang tercatat hingga kemarin yakni Kamis 6 Agustus 2026 sore mencapai 20 kasus meliputi pohon tumbang yang menutup badan jalan, menimpa jaringan listrik, serta kerusakan atap rumah dan bangunan milik warga dan sejumlah dayah di Aceh Besar akibat terjangan angin.Pada kesempatan itu, Bupati Aceh Besar juga menyampaikan persoalan lain yang dihadapi masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni tingginya harga semen di Aceh.

Syech Muharram menyebutkan harga semen di Aceh saat ini dapat mencapai sekitar Rp120.000 per sak. Kondisi tersebut dinilai memberatkan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan dan rehabilitasi pascabencana.Menurutnya, persoalan harga semen perlu mendapat perhatian pemerintah pusat karena semen tersebut diproduksi di Aceh.

Syech Muharram berharap distribusi dan kebijakan harga dapat dievaluasi sehingga masyarakat Aceh tidak harus membeli semen dengan harga lebih tinggi dibandingkan daerah lain.“Kita punya semen, produksinya di daerah kita, biaya transportasi juga lebih rendah, tetapi harganya justru lebih mahal dibandingkan Medan. Seakan-akan Medan menjadi anak kandung, sementara Aceh menjadi anak tiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syech Muharram berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap Aceh Besar, terutama dalam pemulihan infrastruktur pertanian dan sistem pengairan.

Ia menilai dukungan anggaran sangat penting agar sektor pertanian tetap produktif sekaligus membantu pemerintah daerah menghadapi ancaman kekeringan yang kini mulai berdampak pada sejumlah wilayah.“Dengan anggaran yang digelontorkan ke Aceh yang begitu besar, tolong perhatikan juga Aceh Besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, pelaksanaan FGD tersebut dipandu langsung oleh Kepala Posko Satgas Wilayah Aceh Dr Safrizal ZA MSi, yang menekankan pentingnya memperkuat koordinasi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya pada sektor pertanian, sistem pengairan dan daerah aliran sungai.

“Koordinasi menjadi hal yang sangat penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penanganan harus dilakukan secara terpadu agar setiap persoalan, terutama yang berkaitan dengan pertanian, irigasi dan sungai, dapat ditangani secara tepat dan cepat,” imbuh Safrizal.(*)

Rp 2,5 Triliun Dana Kementan untuk Bencana, Pemerintah Aceh kelola Rp 9,7 Miliar

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menggelar konferensi pers di ruang kerjanya, Jumat (7/8), didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman dan Nurlis Effendi.

Konferensi pers tersebut digelar untuk memberikan penjelasan terkait pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Jakarta mengenai dukungan anggaran Kementerian Pertanian RI bagi penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh.‎‎M. Nasir menjelaskan, total dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian mencapai Rp2,5 triliun yang diperuntukkan bagi pemulihan sektor pertanian, khususnya sawah dan perkebunan yang terdampak bencana hidrometeorologi.‎‎

Ia merinci, dari total anggaran tersebut, Rp515 miliar berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah yang terdiri atas alokasi untuk Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp9,7 miliar dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp505,3 miliar. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran tersebut telah mencapai 50,3 persen.‎‎

Sekda menegaskan, dana pada Satker Daerah tidak ditempatkan pada kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, melainkan berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan.‎‎Sementara itu, sekitar Rp2 triliun lainnya berada pada Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan, termasuk benih padi, jagung, serta bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet.

‎‎Menurut M. Nasir, bantuan senilai Rp2 triliun tersebut disalurkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk program dan barang yang langsung diterima oleh para penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Saat ini, pelaksanaannya masih berada pada tahapan pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan proses pembibitan, sedangkan sebagian alat dan mesin pertanian telah diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota.‎‎

Berdasarkan data yang dipaparkan, bencana hidrometeorologi telah menyebabkan 57.485 hektare sawah terdampak, terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang.‎‎Saat ini, upaya optimalisasi lahan dan rehabilitasi untuk lahan rusak ringan hingga rusak sedang telah berjalan dengan cakupan 40.852 hektare.‎‎

Di sektor perkebunan, luas lahan yang terdampak mencapai 60.438 hektare. Dari jumlah tersebut, proses pemulihan sedang berlangsung pada 40.418 hektare, yang meliputi tahapan pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan. Program tersebut dilaksanakan melalui Satker Pusat dan Balai Kementerian Pertanian di Medan.‎‎

Melalui konferensi pers tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Pertanian, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai skema dan pelaksanaan anggaran penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh. []

Meriahkan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Polda Aceh Gelar Lomba Memasak Nasi Goreng dan Aneka Minuman

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polda Aceh menggelar lomba memasak bertajuk “Dirgahayu Republik Indonesia, Lomba Memasak Polda Aceh: Nasi Goreng dan Aneka Minuman Hari Kemerdekaan” di Meuligoe Tribrata Polda Aceh, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., serta dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., Irwasda Polda Aceh, para Pejabat Utama (PJU), dan personel dari 26 satuan kerja (Satker) di lingkungan Polda Aceh.Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa lomba memasak merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan mempererat kebersamaan, meningkatkan kekompakan, serta memperkuat soliditas antarpersonel melalui suasana yang penuh semangat dan kreativitas.”Lomba ini mengusung tema Dirgahayu Republik Indonesia, Lomba Memasak Polda Aceh: Nasi Goreng dan Aneka Minuman Hari Kemerdekaan. Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh semangat kebersamaan, kreativitas, serta partisipasi aktif seluruh personel dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Joko.

Dalam perlombaan tersebut, masing-masing tim diberikan waktu selama 40 menit untuk menyiapkan menu nasi goreng beserta aneka minuman. Hasil masakan kemudian dinilai berdasarkan lima kategori, yakni penampilan dan penyajian, kreativitas dan inovasi, kebersihan dan kerapian, kerja sama serta kekompakan tim, dan dekorasi meja.

Proses penilaian dilakukan oleh Chef Endar dari Indonesia Chef Association (ICA) bersama Kapolda Aceh, Wakapolda Aceh, dan Irwasda Polda Aceh yang turut bertindak sebagai tim penilai.Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Biro SDM berhasil meraih Juara I dengan nilai 547. Posisi Juara II diraih Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh dengan nilai 535, disusul Biro Operasi (Biro Ops) sebagai Juara III dengan nilai 528. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) meraih Juara Harapan I dengan nilai 523 dan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) memperoleh Juara Harapan II dengan nilai 520.

Selain perlombaan memasak, kegiatan juga dimeriahkan dengan hiburan musik dan penampilan sejumlah lagu yang menghibur peserta maupun tamu undangan. Suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan mewarnai jalannya kegiatan hingga selesai.

Kabid Humas menambahkan, melalui kegiatan tersebut Polda Aceh berharap semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan upacara bendera, tetapi juga melalui berbagai kegiatan positif yang mampu memperkuat solidaritas, meningkatkan kekompakan, serta menumbuhkan rasa kebersamaan di antara seluruh personel dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Kapolda Aceh Terima Silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Ruang Kerja Kapolda Aceh, Mapolda Aceh, Kamis (30/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Karoops Polda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, serta Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Aceh.

Sementara itu, Ketua Badan Reintegrasi Aceh hadir bersama Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dan Kabag Umum Badan Reintegrasi Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa silaturahmi tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) guna mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah Aceh.”Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara Polda Aceh dengan Badan Reintegrasi Aceh dalam mendukung berbagai program strategis yang berkaitan dengan reintegrasi dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Joko.

Ia menjelaskan, Polda Aceh bersama Badan Reintegrasi Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program reintegrasi, pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian berbagai isu strategis di Aceh.

Menurut Joko, komitmen tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.”Melalui sinergi yang semakin kuat antara Polda Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh, diharapkan situasi kamtibmas yang kondusif dapat terus terpelihara sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mendukung keberhasilan pembangunan di Aceh,” pungkas Joko.

.Wagub Aceh Ikuti RDPU Komisi II DPR RI Bahas Remunerasi Kepala Daerah hingga Peningkatan PAD*

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama pemerintah daerah se-Indonesia melalui konferensi video dari ruang kerja Wakil Gubernur Aceh, Kamis (30/7/2026).‎‎

Rapat tersebut dipimpin Komisi II DPR RI dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri.

‎‎Selain itu, rapat juga diikuti mereka dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta sejumlah gubernur/wakil gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.‎‎

Sementara itu Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, di antaranya para asisten Sekda Aceh serta kepala biro terkait.‎‎

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).‎‎

Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan masukan bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai prinsip keadilan, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan.

Kapolda Aceh Terima Silaturahmi PT PLN UID Aceh, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas dan Keandalan Listrik

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi jajaran PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh di Ruang Kerja Kapolda Aceh, Mapolda Aceh, pada Rabu (29/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Karoops Polda Aceh, Dirpamobvit Polda Aceh, Dirsamapta Polda Aceh, Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Aceh, serta Kayanma Polda Aceh.

Sementara itu, rombongan PT PLN UID Aceh dipimpin oleh General Manager PT PLN UID Aceh dan turut dihadiri Senior Manager Niaga, Senior Manager Distribusi, Senior Manager Keuangan dan Umum, Senior Manager Perencanaan, serta Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN UID Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan PT PLN UID Aceh dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, sekaligus menjamin keandalan pelayanan ketenagalistrikan di seluruh wilayah Aceh.”Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kerja sama antara Polda Aceh dan PT PLN UID Aceh, sehingga koordinasi dalam mendukung keamanan objek vital nasional maupun pelayanan kelistrikan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara optimal,” ujar Joko.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Polda Aceh berkomitmen untuk terus mendukung operasional PT PLN UID Aceh melalui langkah-langkah pengamanan, pertukaran informasi, serta koordinasi yang berkelanjutan.

Menurutnya, sinergi yang semakin kuat antara kedua institusi diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan listrik di Aceh, mendukung pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan keamanan objek vital ketenagalistrikan tetap terjaga, pelayanan listrik semakin andal, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara maksimal,” pungkas Kabid Humas.

Kapolda Aceh Terima Silaturahmi Kepala KPP Pratama Banda Aceh

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh beserta rombongan di Ruang Kerja Kapolda Aceh, Mapolda Aceh, Rabu (29/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Irwasda Polda Aceh, Kabidkeu Polda Aceh, serta Penata Kebijakan Kapolri Madya TK. III Polda Aceh.Sementara itu, rombongan KPP Pratama Banda Aceh dipimpin langsung oleh Kepala KPP Pratama Banda Aceh dan turut dihadiri Kepala Seksi Pengawasan I, Kepala Seksi Pengawasan II, Account Representative, serta Pelaksana KPP Pratama Banda Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kunjungan silaturahmi tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan sinergi antara Polda Aceh dan Direktorat Jenderal Pajak.”Silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kerja sama antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga dapat memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat,” ujar Joko.

Ia menambahkan, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.”Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan hubungan kerja sama antara Polda Aceh dan KPP Pratama Banda Aceh semakin erat demi mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Joko.

Irwansyah Soroti Maraknya Narkoba dan Judi Online yang Ancam Generasi Muda

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Penggunaan narkoba telah memberi dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari rusaknya keutuhan rumah tangga hingga meningkatnya kriminalitas.

Oleh karena itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mendorong kolaborasi bersama dalam pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba, khususnya di Banda Aceh.Hal itu disampaikan Irwansyah ST di sela-sela kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Banda Aceh, Rabu (29/7/2026).

Ia menegaskan, seluruh pihak harus terlibat dalam persoalan ini karena sudah mengancam kehidupan bermasyarakat.

Ia juga mendorong penguatan peran pemerintah gampong dalam upaya memberantas peredaran narkoba.“Dampak penyalahgunaan narkoba sangat besar, mulai dari rusaknya keutuhan rumah tangga hingga meningkatnya angka kriminalitas di Banda Aceh ini,” ujar politisi muda PKS tersebut.

Ia mengungkapkan, modus peredaran narkoba kerap dimulai dengan pemberian secara gratis untuk memancing rasa candu. Setelah pengguna mengalami kecanduan, mereka terpaksa membeli dan akhirnya mencari uang dengan berbagai cara.“Akhirnya, para pengguna akan berupaya mencari uang untuk membeli barang tersebut. Apa pun akan dilakukan, termasuk melakukan tindak criminal,” ujar Irwansyah.

Ia sangat menyayangkan karena kebanyakan pelaku yang selama ini terungkap berasal dari kalangan anak muda, yang seharusnya sedang membangun masa depan yang cerah.“Fenomena kriminalitas yang mulai marak di Kota Banda Aceh saat ini bisa jadi dipicu oleh pengguna narkoba. Rata-rata kita melihat pelakunya masih berusia muda,” sebut Irwansyah.

Ia juga menyoroti sejumlah aksi kriminalitas pencurian yang terjadi di Banda Aceh. Barang-barang yang disasar pun membuat miris, mulai dari celengan milik masjid, meteran PDAM, hingga mesin pompa air.Di balik aksi kriminalitas itu, Irwansyah menilai merupakan dorongan dari faktor narkoba dan judi online.

Ia juga menyoroti kecanduan anak muda terhadap judi online yang kian marak.Menurutnya, dalam menghadapi persoalan tersebut, peran keluarga sangat penting. Sebab, keluarga merupakan benteng yang kuat dalam membentuk perilaku dan karakter anak-anak.

Ia menilai komunikasi yang kuat dalam mendidik anak harus terus dijaga. “Begitu juga peran gampong harus sangatbaktif. Ketika ada kumpul-kumpul anak muda sampai larut malam, ini perlu diawasi,” ujarnya.

Mengutip data Badan Narkotika Nasional (BNN), Irwansyah menyebut pada tahun 2025 terdapat 116 kasus peredaran narkoba di Banda Aceh.“Itu hanyalah angka peredaran, lalu berapa jumlah penggunanya? Makanya masyarakat harus ada gerakan bersama untuk melawan ini agar generasi muda kita selamat,” ujarnya.

“Narkoba ini musuh kita bersama yang harus kita berantas sampai ke akar-akarnya,” tutup Irwansyah. (*)

Illiza Masuk Nominasi Penerima Apresiasi Swara Cantika 2026

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal masuk dalam nominasi penerima Apresiasi Swara Cantika 2026 yang diselenggarakan oleh PT Tempo Inti Media Tbk.

Orang nomor satu di Kota Banda Aceh itu nantinya juga menjadi salah satu pemimpin perempuan yang ikut dalam Wawancara Eksklusif Apresiasi Swara Cantika 2026.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh, Muhammad Zubir saat memenuhi undangan dari PT Tempo Inti Media Tbk di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Senin (27/07/2026).

Zubir mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada perempuan-perempuan pemimpin yang telah menghadirkan inovasi, menginspirasi masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa melaluikepemimpinan yang berdampak.“Ini merupakan program dari Cantika bagian dari Tempo.

Mereka melihat rekam jejak dan kontribusi Wali Kota Banda Aceh dalammendorong pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Zubir.

Direktur Pemasaran dan Penjualan di PT Tempo Inti Media Tbk, Ade Liesnasari menilai Illiza Sa’aduddin Djamal menjadi salah satu pemimpin perempuan yang memiliki banyak terobosan dalam membangun daerahnya.“Kita melihatnya dari idenya, yang kedua kreativitas, yang ketiga bagaimana perempuan-perempuan saat ini tuh punya prestasi di bidangnya masing-masing. Nah salah satunya ibu wali, punya banyak terobosan dalam membangun daerah,” katanya. (Rid)

Jalankan Amanah Mualem, Sekda Aceh Silaturahmi dengan Kapolda Aceh

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan, menerima kunjungan resmi silaturahim Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, beserta para Asisten dan Kepala Biro di lingkup Sekretariat Daerah Aceh di ruang kerjanya di markas Polda Aceh, Banda Aceh, Selasa (28 Juli 2026).

“Kunjungan tersebut adalah bagian dari kegiatan Pemerintah Aceh dalam menggalang kerjasama untuk membangun Aceh,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), di Banda Aceh, Rabu (29 Juli 2026).Ampon Man menjelaskan, bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah mengarahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, agar menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun Aceh.

Jadi, kata Ampon Man, kunjungan Sekda Nasir bersama para Asisten dan Kepala Biro Sekretariat Daerah (Setda) Aceh sebagai wujud dari amanah Gubernur Mualem. “Polda Aceh adalah mitra strategis yang saling bersinergi untuk membangun Aceh,” kata Ampon Man.

Dalam pertemuan itu, kata Ampon Man, Kapolda Aceh beserta jajaran menyatakan kesiapannya bersinergi dengan Pemerintah Aceh. “Dukungan dan kerja sama lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan stabilitas keamanan, kelancaran pembangunan, serta pelayanan publik yang semakin baik di Aceh,” katanyaAmpon menjelaskan bahwa Sekda Nasir mengapresiasi sambutan dan komitmen Kapolda Aceh beserta jajaran dalam berkolaborasi yang erat dengan Pemerintah Aceh untuk membangun Aceh. “Sinergi antarlembaga sangat penting untuk menyukseskan berbagai program strategis yang tengah dijalankan Pemerintah Aceh,” kata Ampon Man.

Ampon Man menjelaskan silaturahmi tersebut menjadi ruang memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. “Ini menjadi penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan secara optimal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.“Dengan semangat kolaborasi yang terus diperkuat, Pemerintah Aceh dan Polda Aceh berkomitmen untuk bersama-sama menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh.”[]