Pidie Tingkatkan Kompetensi Personel melalui Pelatihan Teknis Narkoba

Sigli (Inforakyataceh), Rabu 26 Agustus 2026 Perang melawan narkotika tidak hanya membutuhkan personel yang sigap, tetapi juga memiliki pemahaman teknis, prosedur, serta integritas dalam menjalankan tugas. Menyadari pentingnya hal tersebut, Polres Pidie menggelar Pelatihan Kepolisian Fungsi Teknis Narkoba di Ruang Command Center Polres Pidie, Rabu (26/8/2026).

Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota, khususnya dalam memahami alur penanganan perkara narkotika agar dapat dilaksanakan secara profesional, sesuai ketentuan hukum dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Di tengah perkembangan kejahatan narkotika yang semakin dinamis, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Materi pelatihan difokuskan pada langkah-langkah teknis dalam penanganan perkara narkotika. Para peserta juga diberikan kesempatan mengikuti diskusi secara aktif guna memperdalam pemahaman terhadap situasi dan persoalan yang berpotensi dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Pemanfaatan Ruang Command Center sebagai pusat koordinasi membuat kegiatan berlangsung serius dan terarah, namun tetap berlangsung interaktif.Kapolres Tekankan Profesionalisme dan IntegritasKapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, S.I.K., M.I.K., turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pemberantasan narkotika.“Pemberantasan narkoba tidak hanya butuh tindakan penegakan hukum. Yang paling utama adalah personel yang punya kompetensi, integritas, dan kemampuan profesional di setiap tahapan penanganan perkara,” ujar AKBP Jaka.

Ia berharap pelatihan tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan serta penegakan hukum yang dilakukan jajaran Polres Pidie.“Dengan adanya peningkatan kemampuan personel, kita berharap pelayanan dan penegakan hukum dari Polres Pidie dapat berjalan lebih optimal,” harapnya.

Target Pidie Aman, Sehat dan Bebas NarkotikaSelain meningkatkan kemampuan teknis anggota, Polres Pidie juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.“Polres Pidie akan terus hadir di tengah masyarakat.

Kita perkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba, sekaligus membangun kepercayaan publik lewat kinerja Polri yang profesional, humanis, dan bertanggung jawab,” tegas AKBP Jaka.

Melalui penguatan kapasitas personel tersebut, Polres Pidie menargetkan Kabupaten Pidie dapat menjadi wilayah yang aman, sehat, serta terbebas dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kegiatan pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis personel, tetapi juga memperkuat komitmen seluruh jajaran Polres Pidie dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum yang profesional kepada masyarakat.

Pemerintah Aceh Terima Catatan dan Rekomendasi DPRA atas Pertanggungjawaban APBA 2025

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Pemerintah Aceh menerima catatan dan rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat Banggar DPRA terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA 2025 yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (26/8/2026) malam.

Pemerintah Aceh dalam rapat tersebut diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, S.T., M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Aceh.Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Banggar DPRA, Irfansyah, menyampaikan bahwa DPRA pada prinsipnya menyepakati dan menerima Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Qanun Aceh.

Meski menyepakati rancangan qanun tersebut, Banggar DPRA menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.Plt. Sekda Aceh, Taufik, menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh menghargai seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRA.

Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBA.“Pemerintah Aceh menghargai seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRA. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar APBA ke depan semakin efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh,” ujar Taufik.

Sejumlah catatan Banggar DPRA antara lain berkaitan dengan evaluasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBA 2025, kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA), pengelolaan aset daerah, serta tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.Banggar juga menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBA tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas belanja dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pemerintah Aceh akan menjadikan berbagai catatan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBA pada tahun-tahun berikutnya. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Banggar DPRA juga merekomendasikan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, percepatan pelaksanaan program prioritas, optimalisasi Pendapatan Asli Aceh, penertiban dan pemanfaatan aset daerah, penguatan pengawasan internal, serta percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK RI.

Pemerintah Aceh memandang pembahasan pertanggungjawaban APBA sebagai bagian penting dari proses evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, sinergi dan komunikasi antara Pemerintah Aceh dan DPRA akan terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan anggaran semakin transparan, efektif, dan tepat sasaran.“Kami menerima seluruh catatan dan rekomendasi Banggar DPRA sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola APBA ke depan. Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Taufik. (***)