Bupati Aceh Besar Minta Perhatian Pusat untuk Pemulihan Sektor Pertanian Pascabencana

BANDA ACEH – Bupati Aceh Besar H Muharram Idris (Syech Muharram) meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Besar yang terdampak bencana, terutama kerusakan jaringan irigasi dan lahan persawahan.

Permintaan tersebut disampaikan Syech Muharram saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh Tahun 2026, dengan pembahasan penanganan sektor pertanian, sistem pengairan dan daerah aliran sungai, di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).

Menurut Syech Muharram, perhatian terhadap Aceh Besar dalam penanganan pascabencana perlu ditingkatkan. Sebab, meskipun dampak bencana di Aceh Besar tidak menyebabkan kerusakan terhadap bangunan, namun sejumlah fasilitas pendukung pertanian, khususnya irigasi, ikut mengalami kerusakan.

“Walaupun Aceh Besar bencananya tidak merusak bangunan, rumah masyarakat, akan tapi fasilitas irigasi rusak,” kata Syech Muharram.Bupati Syech Muharram menegaskan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Aceh Besar merupakan salah satu daerah dengan kawasan pertanian produktif yang cukup luas.

Dari sekitar 22.000 hektare lahan pertanian produktif, sekitar 55 persen di antaranya memiliki jaringan irigasi, sementara sisanya 45 persen merupakan lahan sawah yang mengandalkan tadah hujan.

Bupati Syech Muharram menilai, kerusakan maupun gangguan pada sistem pengairan akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan produksi pertanian, terlebih saat daerah tersebut menghadapi kondisi kekeringan.

Syech Muharram menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar baru saja menetapkan status siaga kekeringan. Kondisi tersebut berdampak terhadap lahan persawahan dengan luas lebih dari 2.000 hektare yang tersebar di 19 dari 23 kecamatan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Aceh Besar telah melakukan berbagai langkah, termasuk memanfaatkan bantuan mesin pompa air dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian.“Baru saja kami menetapkan status siaga kekeringan di Aceh Besar. Ada sawah terdampak kekeringan dengan luas mencapai lebih dari 2.000 hektare di 19 kecamatan dari 23 kecamatan,” katanya.

Selain persoalan kekeringan, Syech Muharram juga mengungkapkan, Pemkab Aceh Besar saat ini telah menetapkan status siaga bencana angin kencang dengan jumlah kasus terdampak yang tercatat hingga kemarin yakni Kamis 6 Agustus 2026 sore mencapai 20 kasus meliputi pohon tumbang yang menutup badan jalan, menimpa jaringan listrik, serta kerusakan atap rumah dan bangunan milik warga dan sejumlah dayah di Aceh Besar akibat terjangan angin.Pada kesempatan itu, Bupati Aceh Besar juga menyampaikan persoalan lain yang dihadapi masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni tingginya harga semen di Aceh.

Syech Muharram menyebutkan harga semen di Aceh saat ini dapat mencapai sekitar Rp120.000 per sak. Kondisi tersebut dinilai memberatkan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan dan rehabilitasi pascabencana.Menurutnya, persoalan harga semen perlu mendapat perhatian pemerintah pusat karena semen tersebut diproduksi di Aceh.

Syech Muharram berharap distribusi dan kebijakan harga dapat dievaluasi sehingga masyarakat Aceh tidak harus membeli semen dengan harga lebih tinggi dibandingkan daerah lain.“Kita punya semen, produksinya di daerah kita, biaya transportasi juga lebih rendah, tetapi harganya justru lebih mahal dibandingkan Medan. Seakan-akan Medan menjadi anak kandung, sementara Aceh menjadi anak tiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syech Muharram berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap Aceh Besar, terutama dalam pemulihan infrastruktur pertanian dan sistem pengairan.

Ia menilai dukungan anggaran sangat penting agar sektor pertanian tetap produktif sekaligus membantu pemerintah daerah menghadapi ancaman kekeringan yang kini mulai berdampak pada sejumlah wilayah.“Dengan anggaran yang digelontorkan ke Aceh yang begitu besar, tolong perhatikan juga Aceh Besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, pelaksanaan FGD tersebut dipandu langsung oleh Kepala Posko Satgas Wilayah Aceh Dr Safrizal ZA MSi, yang menekankan pentingnya memperkuat koordinasi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya pada sektor pertanian, sistem pengairan dan daerah aliran sungai.

“Koordinasi menjadi hal yang sangat penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penanganan harus dilakukan secara terpadu agar setiap persoalan, terutama yang berkaitan dengan pertanian, irigasi dan sungai, dapat ditangani secara tepat dan cepat,” imbuh Safrizal.(*)

Rp 2,5 Triliun Dana Kementan untuk Bencana, Pemerintah Aceh kelola Rp 9,7 Miliar

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menggelar konferensi pers di ruang kerjanya, Jumat (7/8), didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman dan Nurlis Effendi.

Konferensi pers tersebut digelar untuk memberikan penjelasan terkait pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Jakarta mengenai dukungan anggaran Kementerian Pertanian RI bagi penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh.‎‎M. Nasir menjelaskan, total dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian mencapai Rp2,5 triliun yang diperuntukkan bagi pemulihan sektor pertanian, khususnya sawah dan perkebunan yang terdampak bencana hidrometeorologi.‎‎

Ia merinci, dari total anggaran tersebut, Rp515 miliar berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah yang terdiri atas alokasi untuk Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp9,7 miliar dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp505,3 miliar. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran tersebut telah mencapai 50,3 persen.‎‎

Sekda menegaskan, dana pada Satker Daerah tidak ditempatkan pada kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, melainkan berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan.‎‎Sementara itu, sekitar Rp2 triliun lainnya berada pada Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan, termasuk benih padi, jagung, serta bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet.

‎‎Menurut M. Nasir, bantuan senilai Rp2 triliun tersebut disalurkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk program dan barang yang langsung diterima oleh para penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Saat ini, pelaksanaannya masih berada pada tahapan pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan proses pembibitan, sedangkan sebagian alat dan mesin pertanian telah diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota.‎‎

Berdasarkan data yang dipaparkan, bencana hidrometeorologi telah menyebabkan 57.485 hektare sawah terdampak, terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang.‎‎Saat ini, upaya optimalisasi lahan dan rehabilitasi untuk lahan rusak ringan hingga rusak sedang telah berjalan dengan cakupan 40.852 hektare.‎‎

Di sektor perkebunan, luas lahan yang terdampak mencapai 60.438 hektare. Dari jumlah tersebut, proses pemulihan sedang berlangsung pada 40.418 hektare, yang meliputi tahapan pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan. Program tersebut dilaksanakan melalui Satker Pusat dan Balai Kementerian Pertanian di Medan.‎‎

Melalui konferensi pers tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Pertanian, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai skema dan pelaksanaan anggaran penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh. []

Meriahkan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Polda Aceh Gelar Lomba Memasak Nasi Goreng dan Aneka Minuman

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polda Aceh menggelar lomba memasak bertajuk “Dirgahayu Republik Indonesia, Lomba Memasak Polda Aceh: Nasi Goreng dan Aneka Minuman Hari Kemerdekaan” di Meuligoe Tribrata Polda Aceh, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., serta dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., Irwasda Polda Aceh, para Pejabat Utama (PJU), dan personel dari 26 satuan kerja (Satker) di lingkungan Polda Aceh.Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa lomba memasak merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan mempererat kebersamaan, meningkatkan kekompakan, serta memperkuat soliditas antarpersonel melalui suasana yang penuh semangat dan kreativitas.”Lomba ini mengusung tema Dirgahayu Republik Indonesia, Lomba Memasak Polda Aceh: Nasi Goreng dan Aneka Minuman Hari Kemerdekaan. Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh semangat kebersamaan, kreativitas, serta partisipasi aktif seluruh personel dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Joko.

Dalam perlombaan tersebut, masing-masing tim diberikan waktu selama 40 menit untuk menyiapkan menu nasi goreng beserta aneka minuman. Hasil masakan kemudian dinilai berdasarkan lima kategori, yakni penampilan dan penyajian, kreativitas dan inovasi, kebersihan dan kerapian, kerja sama serta kekompakan tim, dan dekorasi meja.

Proses penilaian dilakukan oleh Chef Endar dari Indonesia Chef Association (ICA) bersama Kapolda Aceh, Wakapolda Aceh, dan Irwasda Polda Aceh yang turut bertindak sebagai tim penilai.Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Biro SDM berhasil meraih Juara I dengan nilai 547. Posisi Juara II diraih Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh dengan nilai 535, disusul Biro Operasi (Biro Ops) sebagai Juara III dengan nilai 528. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) meraih Juara Harapan I dengan nilai 523 dan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) memperoleh Juara Harapan II dengan nilai 520.

Selain perlombaan memasak, kegiatan juga dimeriahkan dengan hiburan musik dan penampilan sejumlah lagu yang menghibur peserta maupun tamu undangan. Suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan mewarnai jalannya kegiatan hingga selesai.

Kabid Humas menambahkan, melalui kegiatan tersebut Polda Aceh berharap semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan upacara bendera, tetapi juga melalui berbagai kegiatan positif yang mampu memperkuat solidaritas, meningkatkan kekompakan, serta menumbuhkan rasa kebersamaan di antara seluruh personel dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.

‎Tumbuhkan Cinta Tanah Air, Kapolres Pidie Bagikan Bendera Merah Putih kepada Pengguna Jalan

Sigli ( Inforakyataceh ) Dalam rangka menyemarakkan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, S.I.K., M.I.K., memimpin langsung kegiatan pembagian Bendera Merah Putih kepada para pengendara roda dua dan roda empat di wilayah Kabupaten Pidie. Kamis, 6/8/2026.‎‎

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih yang bertujuan menumbuhkan semangat Nasionalisme serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.‎‎Didampingi para Pejabat Utama Polres Pidie, Kapolres menyapa para pengguna jalan sekaligus menyerahkan Bendera Merah Putih secara langsung. Para pengendara menyambut kegiatan ini dengan antusias dan mengapresiasi kepedulian Polres Pidie dalam mengajak masyarakat memeriahkan peringatan kemerdekaan.‎‎

Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, S.I.K, M.I.K mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih di rumah, tempat usaha, maupun kendaraan sebagai simbol persatuan, semangat kebangsaan, dan penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.‎‎”Kami berharap melalui kegiatan ini semangat cinta tanah air semakin tumbuh di tengah masyarakat. Mari bersama-sama kita semarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai wujud rasa bangga menjadi bangsa Indonesia,” ujar Kapolres.‎‎

Melalui kegiatan ini, Polres Pidie tidak hanya mengajak masyarakat memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga mempererat kedekatan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga persatuan, keamanan, serta ketertiban di Kabupaten Pidie.‎‎