Sekda Aceh Buka Bimtek Penilaian Maladministrasi, Dorong Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Bimbingan Teknis Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (29/7).

Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.Lebih lanjut, M. Nasir juga menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kualitas pemerintahan.

Ia menekankan, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program dan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.Karena itu, lanjutnya, setiap aparatur dituntut menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekadar objek administrasi.

Sekda mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik mandat sehingga pemerintah pada hakikatnya bertugas melayani masyarakat.”Konsep new public service mengajarkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani rakyat.

Rakyat adalah pemilik mandat, sehingga seluruh transformasi administrasi publik harus terus kita ikuti agar pelayanan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianti, memaparkan hasil penilaian Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh, khususnya Biro Organisasi serta pemerintah kabupaten/kota, atas capaian penilaian tahun 2024 yang menunjukkan semakin banyak daerah berhasil meraih zona hijau dengan kategori nilai tertinggi.

Menurut Dian, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendukung terwujudnya Aceh yang mulia dan bermartabat.

Ia menegaskan bahwa hasil penilaian bukan sekadar angka, melainkan menjadi dasar (baseline) bagi seluruh penyelenggara pelayanan untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr. A. Murtala, M.Si, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh, Dr. Ir. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, S.H., M.M., serta para kepala biro di lingkungan Setda Aceh. []

Ketua DPRK Banda Aceh Ajak Warga Tingkatkan Kewaspadaan Usai Kebakaran di Lamteumen Timur

BANDA ACEH (Inforakyataceh) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST, menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas musibah kebakaran yang melanda kawasan Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Minggu (26/7/2026).”Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kembali terjadi kebakaran di Kota Banda Aceh, tepatnya di Jalan Teuku Umar,” ujar Irwansyah.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Irwansyah menyampaikan doa dan rasa empati kepada seluruh warga yang terdampak musibah.

Ia berharap para korban diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan tersebut.”Menyikapi musibah kebakaran yang baru saja kembali melanda kota kita, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk meningkatkan kewaspadaan dini di lingkungan masing-masing,” katanya.

Irwansyah menilai kondisi cuaca di Banda Aceh yang sedang berada pada puncak musim kemarau membuat potensi terjadinya kebakaran semakin tinggi. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan listrik maupun sumber api yang dapat memicu kebakaran.

Menurutnya, kewaspadaan bersama menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di berbagai wilayah Kota Banda Aceh.Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus memperkuat sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran.

Ia mendorong agar armada pemadam kebakaran selalu dalam kondisi siap siaga, mampu bergerak cepat saat terjadi musibah, serta memperluas edukasi mitigasi bencana hingga ke tingkat gampong.”Mari bersama-sama kita jaga Banda Aceh agar aman dan terhindar dari marabahaya. Bersama kita waspada, bersama kita saling menjaga,” tutup Irwansyah.

Ketua DPRK Banda Aceh Minta Disdikbud Selamatkan 20 Anak Deah Raya yang Terancam Putus Sekolah

BANDA ACEH (Inforakyataceh) Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Banda Aceh segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan sekitar 20 anak Gampong Deah Raya yang terancam putus sekolah karena belum memperoleh sekolah setelah proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Permintaan tersebut disampaikan Irwansyah saat menerima audiensi Keuchik Gampong Deah Raya, Samsul Bahri, bersama Tuha Peut Bin Hasyim di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).

Dalam pertemuan itu, Samsul Bahri mengungkapkan bahwa puluhan anak di gampongnya belum diterima di sekolah mana pun. Selama ini, anak-anak Deah Raya harus bersekolah di luar wilayahnya karena hingga kini kampung tersebut belum memiliki sekolah dasar.

Menanggapi hal itu, Irwansyah menegaskan tidak boleh ada anak di Banda Aceh yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena tidak mendapatkan sekolah.”Jangan ada anak-anak Banda Aceh yang putus sekolah. Pak Kadis harus mengakomodir mereka yang belum mendapatkan sekolah ini dengan secepatnya,” tegas Irwansyah.

Ia menyarankan Disdikbud mengarahkan para siswa tersebut ke sekolah-sekolah terdekat seperti di Alue Naga, Tibang, maupun Lamdingin agar mereka dapat segera mengikuti proses belajar mengajar meski tahun ajaran baru telah berjalan.

Selain solusi jangka pendek, Irwansyah juga mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh membangun sekolah di Gampong Deah Raya.

Menurutnya, kawasan pesisir tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat seiring berkembangnya permukiman baru sehingga kebutuhan akan fasilitas pendidikan semakin mendesak.Irwansyah turut menyoroti pengelolaan aset milik Pemko Banda Aceh.

Ia menilai lahan yang sejak awal dihibahkan untuk kepentingan pendidikan seharusnya tetap digunakan sesuai peruntukannya dan tidak dialihkan untuk fungsi lain.

Ia juga meminta pemerintah kota meningkatkan koordinasi dan keterbukaan informasi, termasuk melibatkan pemerintah gampong dalam setiap pembahasan terkait pemanfaatan aset yang berada di wilayah mereka.”Sangat disayangkan jika pengalihan lahan dilakukan tanpa melibatkan keuchik dan perangkat gampong sebagai tuan rumah tempat aset tersebut berada.

Hal seperti ini tidak boleh terulang,” ujarnya.Dalam audiensi tersebut, Keuchik Gampong Deah Raya menjelaskan bahwa di wilayahnya terdapat lahan bekas SD Negeri 99 yang telah terbengkalai sejak sekolah tersebut hancur akibat tsunami 2004.

Sekolah yang berdiri sejak 1986 itu tidak lagi dibangun kembali karena saat itu jumlah penduduk dinilai masih sedikit.Namun kini, kondisi telah berubah. Jumlah penduduk terus meningkat, sementara lahan bekas sekolah yang merupakan aset Pemko Banda Aceh justru dipinjam-pakaikan untuk peruntukan lain.”Kami tidak pernah diberi tahu.

Tiba-tiba ada proyek dibangun di atas lahan bekas sekolah itu tanpa pemberitahuan kepada pihak gampong,” kata Samsul Bahri.Anggota DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan bahwa aset yang diperuntukkan bagi pendidikan harus tetap digunakan sesuai fungsi awalnya.

Menurutnya, kebutuhan pendidikan masyarakat harus menjadi prioritas sehingga lahan sekolah tidak layak dialihkan untuk kepentingan lain.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, memastikan pihaknya segera membuka satu rombongan belajar (rombel) baru di SD Negeri 58 Alue Naga sebagai solusi sementara.

Ia menyatakan seluruh anak Deah Raya yang sebelumnya belum mendapatkan sekolah akan dapat mengikuti proses pembelajaran pada tahun ajaran ini.Terkait pembangunan sekolah di kawasan pesisir, Sulaiman menjelaskan bahwa lokasi bekas sekolah tersebut sebelumnya telah masuk dalam perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan.

Bahkan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan SMP di kawasan itu kepada pemerintah pusat agar akses pendidikan masyarakat pesisir semakin mudah.Namun, rencana tersebut kini menghadapi kendala karena lahan yang sebelumnya dipersiapkan untuk pembangunan sekolah sudah tidak lagi tersedia. (*)

Ketua DPRK Banda Aceh Usul Bentuk Komite Penanggulangan AIDS, Soroti 43 Kasus Baru HIV Tahun 2026

BANDA ACEH (Inforakyataceh) Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mengusulkan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS di Kota Banda Aceh sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan HIV/AIDS.

Komite tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan upaya pencegahan, edukasi, sosialisasi, hingga penanganan kasus secara lebih efektif.Usulan itu disampaikan Irwansyah usai mengikuti pertemuan bersama Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh di ruang rapat pimpinan DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Adinkes memaparkan perkembangan terkini kasus HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC) di Banda Aceh.Irwansyah menegaskan, persoalan HIV/AIDS tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja.

Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dunia usaha, hingga masyarakat agar penanganan dapat berjalan maksimal.”Saya mendorong agar segera dibentuk Komite Penanggulangan AIDS.

Dengan adanya komite ini, persoalan HIV/AIDS dapat dikendalikan, dikelola, dan ditangani melalui kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya.Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, sejak 2008 hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 918 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh.

Dari jumlah itu, sebanyak 226 penderita merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan sisanya berasal dari daerah lain yang berdomisili atau menjalani pengobatan di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.

Sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026, tercatat 43 kasus baru HIV/AIDS. Selain itu, sebanyak 140 pasien dilaporkan telah meninggal dunia.

Menanggapi harapan Adinkes terkait dukungan DPRK terhadap program penanggulangan HIV/AIDS dan TBC, Irwansyah menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan melalui penganggaran maupun fasilitasi berbagai program.

Ia juga mengusulkan agar DPRK Banda Aceh memfasilitasi pertemuan dengan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, dan lembaga di Banda Aceh untuk menyamakan langkah dalam mendukung kegiatan skrining, edukasi, dan pencegahan HIV/AIDS.Sementara itu, perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini memprioritaskan program penanganan HIV/AIDS dan TBC melalui sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan, serta penggalangan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Pengurus Adinkes Aceh yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr. Rayhan, menyebutkan kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh sudah berada pada tingkat yang memerlukan perhatian serius. Ia mengungkapkan bahwa salah satu faktor risiko terbesar berasal dari hubungan seksual sesama laki-laki (MSM).

Saat ini, Banda Aceh memiliki 21 layanan pengobatan HIV/AIDS dari total 115 layanan yang tersedia di seluruh Aceh. Layanan tersebut tersebar di sejumlah rumah sakit dan puskesmas, di antaranya RSUD dr. Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa, dan Puskesmas Meuraxa.

Selain HIV/AIDS, Adinkes juga menyoroti tingginya kasus tuberkulosis (TBC). Media Yulizar menjelaskan, apabila terdapat satu penderita TBC dalam satu rumah, seluruh anggota keluarga perlu menjalani pemeriksaan dan pengobatan sesuai ketentuan guna mencegah penularan.

Menurutnya, kegiatan skrining di lingkungan masyarakat, instansi pemerintah, maupun perusahaan perlu terus diperluas agar kasus TBC dapat ditemukan lebih dini dan segera ditangani.Dalam kesempatan tersebut, Adinkes turut meminta dukungan DPRK Banda Aceh untuk membantu penyediaan anggaran kegiatan skrining, sosialisasi, edukasi, serta kampanye pencegahan HIV/AIDS dan TBC.

Mereka juga berharap perusahaan-perusahaan dapat berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung upaya pencegahan penyakit tersebut bagi karyawan beserta keluarganya.

Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, turut mendukung pembentukan komite tersebut. Menurutnya, penemuan 43 kasus baru HIV/AIDS sepanjang tahun ini menjadi sinyal bahwa diperlukan langkah yang lebih terkoordinasi.Ia mengingatkan bahwa Aceh sebelumnya pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang aktif menjalankan berbagai program.

Karena itu, ia menilai pembentukan komite khusus di Banda Aceh dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan menekan angka penyebaran HIV/AIDS maupun TBC di Kota Banda Aceh. (*)

DPRA Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Dana TKD

BANDA ACEH (Inforakyataceh) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) guna membahas percepatan realisasi kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Kabupaten/Kota dan Desa (TKD). Dalam rapat tersebut, DPRA juga menyoroti pembaruan data administratif yang dilaporkan masing-masing SKPA.

Rapat yang berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Sekretariat DPRA, Selasa (30/6), dipimpin H. Abdurrahman Ahmad sebagai tindak lanjut Surat Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh DPRA Nomor 16/Satgas PPBH-PA/VI/2026.Sebanyak delapan SKPA hadir tanpa diwakilkan, yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pengairan Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Dalam rapat tersebut, para peserta menekankan pentingnya kolaborasi seluruh lembaga agar percepatan pembangunan di Aceh dapat berjalan sesuai target, khususnya dalam penanganan bencana hidrometeorologi dan pelaksanaan program yang didanai melalui TKD.Anggota Satgas DPRA, Irfansyah, meminta Pemerintah Aceh, terutama SKPA yang menangani penanggulangan bencana hidrometeorologi, agar segera merealisasikan seluruh anggaran TKD yang telah ditransfer ke Aceh.

Menurutnya, optimalisasi penyerapan anggaran sangat penting mengingat DPRA tengah memperjuangkan peningkatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh menjadi 2,5 persen.

Namun, upaya tersebut kerap mendapat pertanyaan dari pemerintah pusat terkait tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Aceh.”Jika realisasi anggaran tidak optimal, tentu akan menjadi pertanyaan mengenai urgensi penambahan Dana Otsus sebesar 2,5 persen,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Satgas DPRA lainnya, Yahdi Hasan, menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan Pemerintah Aceh menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif.Ia mendorong agar realisasi dana TKD yang telah dialokasikan segera dipercepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Selain itu, Yahdi juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh meminimalkan berbagai hambatan, termasuk persoalan kualifikasi pelaku usaha, agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan.Melalui rapat koordinasi tersebut, DPRA berharap seluruh SKPA dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan mempercepat penyerapan anggaran demi mendukung pembangunan Aceh yang lebih optimal.

Kapolda Aceh Silaturahmi dengan Ketua DPRA, Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas dan Dukung Pembangunan Daerah

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., melaksanakan silaturahmi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, di Ruang Kerja Ketua DPRA, Banda Aceh, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan DPRA dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mendukung pembangunan di Provinsi Aceh.Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Irwasda Polda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, Dirreskrimum Polda Aceh, dan Dirreskrimsus Polda Aceh.

Kedatangan Kapolda Aceh disambut langsung oleh Ketua DPRA Zulfadhli yang didampingi Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III DPRA. Turut hadir Sekretaris DPR Aceh, Sekretaris Komisi IV DPRA, Ketua Fraksi Partai NasDem, Ketua Fraksi Partai Golkar, Ketua Fraksi PKB, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ketua Fraksi Gerindra–PKS, serta Ketua Fraksi PPP–PAS Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa silaturahmi tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Aceh untuk terus membangun komunikasi yang baik dan memperkuat hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan di Aceh.”Pertemuan ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan kelembagaan, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat kolaborasi antara Polda Aceh dan DPRA dalam mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh,” ujar Joko.

Menurutnya, sinergi yang kuat antara kepolisian dan lembaga legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah, sekaligus menjaga iklim yang aman bagi masyarakat maupun dunia usaha.”Dengan komunikasi dan koordinasi yang semakin baik, diharapkan Polda Aceh dan DPRA dapat terus bersinergi dalam menghadapi berbagai tantangan, menjaga stabilitas Kamtibmas, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan demi Aceh yang aman, damai, dan sejahtera,” tutup Joko.

Sekda Nasir Tekankan Disiplin dan Kolaborasi ASN Setda Aceh

BANDA ACEH ( inforakyataceh ) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir mengingatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Aceh untuk memperkuat disiplin, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Arahan tersebut disampaikan Muhammad Nasir pada Selasa (28/7/2026) pagi kepada para pejabat struktural Setda Aceh. Ia menegaskan, kekompakan dan sinergi antaraparatur menjadi kunci dalam menyukseskan program pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

“Lakukan disiplin, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sehingga menghasilkan tim yang kuat untuk menyukseskan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh,” ujar Muhammad Nasir.

Nasir juga menekankan bahwa ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh harus mampu menjadi teladan bagi ASN di seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Sebagai pusat administrasi pemerintahan Aceh, ASN Setda dituntut menunjukkan etos kerja, kedisiplinan, dan integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selain itu, Nasir meminta seluruh ASN di lingkungan Setda Aceh untuk menjalankan Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh terkait pelaksanaan salat berjamaah serta menghidupkan penggunaan Bahasa Aceh setiap hari Kamis sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai keislaman dan pelestarian budaya Aceh.

Ia berharap seluruh jajaran Setda Aceh dapat terus memperkuat semangat kebersamaan dan menjadi motor penggerak terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Aceh.[]*

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir mengingatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Aceh untuk memperkuat disiplin, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.Arahan tersebut disampaikan Muhammad Nasir pada Selasa (28/7/2026) pagi kepada para pejabat struktural Setda Aceh.

Ia menegaskan, kekompakan dan sinergi antaraparatur menjadi kunci dalam menyukseskan program pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.“Lakukan disiplin, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sehingga menghasilkan tim yang kuat untuk menyukseskan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh,” ujar Muhammad Nasir.

Nasir juga menekankan bahwa ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh harus mampu menjadi teladan bagi ASN di seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Sebagai pusat administrasi pemerintahan Aceh, ASN Setda dituntut menunjukkan etos kerja, kedisiplinan, dan integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selain itu, Nasir meminta seluruh ASN di lingkungan Setda Aceh untuk menjalankan Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh terkait pelaksanaan salat berjamaah serta menghidupkan penggunaan Bahasa Aceh setiap hari Kamis sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai keislaman dan pelestarian budaya Aceh.Ia berharap seluruh jajaran Setda Aceh dapat terus memperkuat semangat kebersamaan dan menjadi motor penggerak terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Aceh.[]

Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda Takziah ke Rumah Duka Pratu Galuh Nugraha, Wujud Penghormatan dan Soliditas TNI–Polri

Aceh Timur ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., bersama Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., melaksanakan takziah ke rumah duka almarhum Pratu Galuh Nugraha di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Minggu (26/7/2026).Kunjungan tersebut merupakan bentuk penghormatan, empati, dan belasungkawa kepada keluarga almarhum Pratu Galuh Nugraha, anggota Polisi Militer TNI Angkatan Darat yang gugur saat membantu personel Polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di depan SPBU Juli, Gampong Cot Meurak, Kabupaten Bireuen.

Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda tiba di rumah duka dan disambut langsung oleh kedua orang tua almarhum, Sugeng Santoso dan Pipi Mliani, beserta keluarga besar. Keduanya menyampaikan belasungkawa secara langsung serta memberikan dukungan moril kepada keluarga yang sedang berduka.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Aceh menyampaikan duka cita yang mendalam sekaligus permohonan maaf mewakili Kapolri kepada keluarga almarhum.

Ia juga mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan.”Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala khilafnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini,” ujar Kapolda Aceh.Sebagai bentuk kepedulian, Kapolda Aceh turut menyerahkan tali asih kepada ayah almarhum sebagai wujud empati dan dukungan moril kepada keluarga.Usai bertakziah, Kapolda Aceh bersama Pangdam Iskandar Muda melaksanakan ziarah ke makam almarhum Pratu Galuh Nugraha.

Di pusara almarhum, keduanya memanjatkan doa sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.Pada malam harinya, Kapolda Aceh didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., bersama para Pejabat Utama Polda Aceh kembali hadir di rumah duka untuk mengikuti tahlilan malam pertama. Kehadiran tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan.Turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut Dandim Aceh Timur, Kapolres Aceh Timur, serta sejumlah pejabat TNI dan Polri yang bersama-sama memanjatkan doa bagi almarhum.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kehadiran Kapolda Aceh bersama Pangdam Iskandar Muda merupakan wujud nyata solidaritas, kepedulian, dan penghormatan kepada almarhum serta keluarga yang ditinggalkan.”Takziah ini bukan sekadar bentuk belasungkawa, tetapi juga penghormatan atas pengabdian almarhum dalam mendukung tugas negara. Kehadiran pimpinan TNI dan Polri menunjukkan bahwa sinergi kedua institusi tidak hanya terjalin dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada keluarga personel yang gugur,” ujar Joko.

Ia menegaskan, peristiwa tersebut semakin memperkuat komitmen TNI dan Polri untuk terus menjaga soliditas, profesionalisme, serta saling mendukung dalam setiap pelaksanaan tugas demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.”Kami memohon doa dari seluruh masyarakat agar almarhum memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, serta keikhlasan dalam menghadapi musibah ini,” tutup Kabid Humas.

Kementan Siapkan 2,5 Triliun, Pesan Mualem: Maksimalkan untuk Pemulihan Sawah dan Kebun

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengapresiasi Kementerian Pertanian atas alokasi anggaran Rp 2,5 triliun untuk pemulihan lahan sawah dan kebun yang terdampak bencana hidrometeorologi. “Saya berterimakasih kepada Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman), dan saya harap dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan sawah dan kebun,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin (27 Juli 2026).

Gubernur Mualem, menurut Nurlis, sudah menerima laporan pemanfaatan anggaran dan perkembangan pemulihan lahan sawah dan kebun terdampak bencana dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, pada Kamis (23 Juli 2026).Kepada Mualem, Azanuddin melaporkan bahwa peruntukan anggaran tersebut berawal dari usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran tersebut digunakan untuk pemulihan lahan, alat pertanian, benih padi, dan benih jagung.Kepada Gubernur Mualem, Azanuddin juga melaporkan bencana hidrometeorologi merusak lahan sawah sekitar 57.485 hektare. Saat ini sedang berjalan optimasi lahan 40.852 hekare.

Sedangkan lahan perkebunan yang terdampak seluas 60.438 hektare, upaya pemulihan yang sedang seluas 40.418 hektare.Mendapat laporan tersebut, Gubernur Mualem, berharap kesulitan petani dan pekebun di Aceh cepat pulih kondisinya. “Gubernur berpesan agar Distanbun seluruh Aceh bekerja keras dan bangunkomunikasi dengan semua pihak. Insya Allah, Allah akan mudahkan semua,” pesan Mualem.

Mualem, kata Nurlis, menekankan pentingnya mengejar pemulihan lahan pertanian dan perkebunan. “Sebab, Penduduk Aceh sebagian besar bekerja sebagai petani dan berkebun.”Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, sekitar 38% hingga 41% dari total penduduk yang bekerja di Aceh menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Sektor ini menyumbang lebih 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh. Pada acara Pengukuhan Pengurus DPW dan DPD PERHIPTANI Kabupaten/Kota se-Aceh Masa Bakti 2025–2030 di Saree, Aceh Besar, Sabtu (25 Juli 2026), juga menyampaikan perhatiannya kepada sektor pertanian dan perkebunan.“Pemerintah Aceh menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan Aceh,” kata Mualem dalam sambutannya yang disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Azanuddin Kurnia.“Karena sektor pertanian menjadi penopang ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, sekaligus penggerak perekonomian masyarakat.”[]

DPRK Setujui Raqan Pertanggungjawaban APBK 2025

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK Banda Aceh kembali menegaskan komitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui persetujuan bersama terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRK, Jumat, 24 Juli 2026.

Rapat dipimpin pimpinan DPRK Banda Aceh dan dihadiri Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal serta Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah. Agenda diawali dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRK terhadap Rancangan Qanun, dilanjutkan skorsing rapat untuk pelaksanaan Badan Musyawarah guna merumuskan keputusan dewan.

Setelah pembacaan konsep keputusan DPRK, agenda ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama serta pidato Wali Kota Banda Aceh.Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK atas proses pembahasan yang berlangsung secara objektif, konstruktif, dan penuh semangat kemitraan.

Menurutnya, berbagai masukan, kritik, serta rekomendasi yang disampaikan legislatif merupakan bagian penting dalam upaya menyempurnakan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, seluruh rekomendasi DPRK akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam penyusunan kebijakan ke depan. Pemerintah Kota, kata Illiza, terus berupaya memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan yang lebih terukur, peningkatan efektivitas belanja, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengacu pada potensi riil yang dimiliki Kota Banda Aceh.

Langkah tersebut diperkuat melalui pembenahan sistem pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta pemanfaatan hasil survei potensi PAD sebagai dasar penyusunan target pada tahun-tahun mendatang.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan belanja daerah semakin diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Prioritas pembangunan tetap difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar, pengendalian banjir, penataan kebersihan kota, penguatan UMKM dan ekonomi syariah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga percepatan transformasi digital pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam arah pembangunan daerah.

Tidak hanya itu, berbagai rekomendasi DPRK terkait optimalisasi pemanfaatan aset daerah, pemberdayaan UMKM, penguatan investasi, penataan infrastruktur perkotaan, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan parkir, hingga penguatan pelaksanaan Syariat Islam juga mendapat perhatian serius Pemerintah Kota.

Keseluruhan agenda tersebut dipandang memiliki benang merah yang sama, yakni membangun pemerintahan yang semakin efektif, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Illiza berharap sinergi yang telah terjalin erat antara eksekutif dan legislatif dapat terus dipertahankan dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi fondasi penting untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik sekaligus memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh.

Persetujuan terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 menjadi penanda selesainya salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.

Lebih dari sekadar memenuhi amanat regulasi, kesepakatan bersama tersebut mencerminkan kuatnya kemitraan antara Pemerintah Kota dan DPRK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (Riz)