RSUDZA Lepas Peserta Fellowship Onkologi, Alumni Didorong Perkuat Layanan Kanker di Daerah

BANDA ACEH (Inforakyataceh) RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan, khususnya di bidang onkologi.Komitmen tersebut ditandai dengan pelepasan peserta Fellowship Onkologi RSUDZA yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan pelayanan klinis, Jumat (28/8/2026).

Direktur RSUDZA, Muhazar, mengatakan pelepasan peserta fellowship bukan sekadar seremoni berakhirnya proses pendidikan, tetapi menjadi momentum dimulainya tanggung jawab baru bagi para peserta untuk mengabdikan kompetensi yang telah diperoleh kepada masyarakat.“Atas nama Direksi RSUD dr. Zainoel Abidin, saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan Fellowship Onkologi. Kompetensi yang diperoleh selama proses pendidikan harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan pasien dan masyarakat,” ujar Muhazar.

Menurutnya, para peserta yang sebelumnya telah memiliki kompetensi sebagai dokter spesialis menjalani pendidikan dan pelayanan klinis secara terstruktur guna memperkuat kemampuan di bidang onkologi.

Karena itu, kompetensi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai tambahan pengetahuan maupun portofolio profesional, tetapi dapat diterapkan secara nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah masing-masing.Muhazar turut menyampaikan apresiasi kepada Ketua KSM Ilmu Penyakit Dalam, koordinator dan subkoordinator fellowship, para dokter pendidik dan pembimbing klinis, tenaga kesehatan, pengelola pendidikan serta seluruh unit pelayanan yang telah mendukung proses pendidikan.

“Pendidikan dokter dengan kompetensi lanjutan merupakan kerja bersama. Ada proses pembelajaran, supervisi klinis, penyediaan kasus, pengelolaan fasilitas, penjaminan mutu dan evaluasi kompetensi. Karena itu, keberhasilan peserta hari ini merupakan keberhasilan seluruh tim,” katanya.

Ia menegaskan, Fellowship Onkologi merupakan bagian dari kontribusi RSUDZA sebagai rumah sakit pendidikan. Selain menjadi rumah sakit rujukan tertinggi di Aceh, RSUDZA juga memiliki peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kompetensi tenaga medis, penelitian, inovasi serta penguatan budaya pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Alumni Didorong Jadi Penggerak Layanan KankerTerkait pelayanan kanker, Muhazar menilai Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai faktor risiko dan tanda awal kanker, keterbatasan layanan di daerah hingga perlunya penguatan sistem rujukan.

Karena itu, para alumni Fellowship Onkologi diharapkan dapat menjadi penggerak dalam memperkuat pelayanan kanker di rumah sakit kabupaten dan kota.“Kami berharap para alumni dapat memperkuat deteksi dini, tata laksana awal, edukasi masyarakat serta memastikan pasien yang membutuhkan pelayanan lanjutan mendapatkan rujukan secara tepat waktu,” ujarnya.

Menurut Muhazar, alumni fellowship juga memiliki tanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan kepada dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.Dengan demikian, peningkatan kapasitas pelayanan kanker tidak hanya bertumpu pada individu, tetapi berkembang menjadi kekuatan tim di masing-masing rumah sakit.

RSUDZA, lanjutnya, juga akan mempertahankan jejaring dengan para alumni melalui konsultasi kasus kompleks, diskusi ilmiah, pendampingan pelayanan dan pengembangan penelitian.“Keberhasilan pelayanan onkologi di Aceh tidak dapat dibangun oleh RSUDZA sendiri. Kita membutuhkan jejaring yang kuat antara RSUDZA dengan rumah sakit kabupaten dan kota,” tegas Muhazar.

Ia berharap para peserta membawa pulang bukan hanya kompetensi klinis, tetapi juga nilai profesionalisme, disiplin, kolaborasi, empati dan kerendahan hati dalam memberikan pelayanan kepada pasien.“Pasien onkologi tidak hanya membutuhkan ketepatan diagnosis dan terapi. Mereka juga membutuhkan dokter yang mampu mendengarkan, memberikan penjelasan dengan jujur dan mendampingi pasien serta keluarganya,” katanya.

Dengan penguatan kompetensi dan jejaring tersebut, RSUDZA berharap pelayanan kanker di Aceh semakin merata, responsif dan bermutu.Langkah itu sekaligus diharapkan mampu memperkuat sistem rujukan dan mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antara rumah sakit rujukan dengan rumah sakit di daerah. ()**

Pemerintah Aceh Terima Catatan dan Rekomendasi DPRA atas Pertanggungjawaban APBA 2025

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Pemerintah Aceh menerima catatan dan rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat Banggar DPRA terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA 2025 yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (26/8/2026) malam.

Pemerintah Aceh dalam rapat tersebut diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, S.T., M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Aceh.Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Banggar DPRA, Irfansyah, menyampaikan bahwa DPRA pada prinsipnya menyepakati dan menerima Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Qanun Aceh.

Meski menyepakati rancangan qanun tersebut, Banggar DPRA menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.Plt. Sekda Aceh, Taufik, menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh menghargai seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRA.

Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBA.“Pemerintah Aceh menghargai seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRA. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar APBA ke depan semakin efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh,” ujar Taufik.

Sejumlah catatan Banggar DPRA antara lain berkaitan dengan evaluasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBA 2025, kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA), pengelolaan aset daerah, serta tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.Banggar juga menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBA tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas belanja dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pemerintah Aceh akan menjadikan berbagai catatan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBA pada tahun-tahun berikutnya. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Banggar DPRA juga merekomendasikan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, percepatan pelaksanaan program prioritas, optimalisasi Pendapatan Asli Aceh, penertiban dan pemanfaatan aset daerah, penguatan pengawasan internal, serta percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK RI.

Pemerintah Aceh memandang pembahasan pertanggungjawaban APBA sebagai bagian penting dari proses evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, sinergi dan komunikasi antara Pemerintah Aceh dan DPRA akan terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan anggaran semakin transparan, efektif, dan tepat sasaran.“Kami menerima seluruh catatan dan rekomendasi Banggar DPRA sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola APBA ke depan. Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Taufik. (***)

Rapat Bersama Banggar DPRA, Plt Sekda Aceh Ajak Perkuat Sinergi dan Komunikasi

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, S.T., M.Si., mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk memperkuat konsolidasi dan komunikasi dalam mengawal pembangunan daerah. Langkah ini dinilai krusial agar hubungan antara eksekutif dan legislatif tetap selaras demi kepentingan masyarakat Aceh.Imbauan tersebut disampaikan Taufik saat mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama DPRA di Ruang Banggar DPRA, Banda Aceh, Rabu (26/8/2026).

Pertemuan tersebut membahas Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.Dalam rapat yang sekaligus menjadi agenda kerja perdana Taufik sebagai Plt Sekda Aceh, ia menegaskan pentingnya kekompakan dan sinergi antara pemerintah daerah dan parlemen.

Menurutnya, komunikasi yang selaras menjadi kunci dalam mempercepat berbagai program pembangunan.“Eksekutif dan legislatif harus seiring seirama dalam berkomunikasi demi pembangunan Aceh yang lebih baik ke depan,” ujar Taufik di hadapan para anggota DPRA.Taufik menjelaskan, penguatan komunikasi tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Mualem–Dek Fadh.

Keduanya menginstruksikan jajaran eksekutif untuk terus memelihara keharmonisan dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya lembaga legislatif.Ia menambahkan, keterbukaan dan kerja sama yang erat bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan menyangkut kemaslahatan masyarakat luas serta percepatan berbagai program strategis di Aceh.

Melalui kemitraan yang semakin solid antara Pemerintah Aceh dan DPRA, pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA 2025 diharapkan berjalan lancar serta menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Aceh.“Kami memohon kerja sama yang baik. Mari bersama-sama kita bekerja dan membangun Aceh menjadi lebih baik. Sebagai rapat perdana saya selaku Plt Sekda, kami sangat terbuka dan memohon masukan serta saran dari teman-teman di DPRA,” pungkasnya. (***)

WAGUB ACEH DAN PIMPINAN DPRA BAHAS PERCEPATAN QANUN APBA DAN STABILITAS SOSIAL

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE (Dek Fadh) bersama unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, menggelar rapat koordinasi bersama, Rabu (26/8/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda strategis daerah, khususnya penguatan sinergi antara Pemerintah Aceh dan DPRA dalam mempercepat penyelesaian sejumlah agenda pemerintahan dan pembangunan.Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut yakni percepatan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 serta persiapan penyusunan APBA Tahun Anggaran 2027.

“Koordinasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan proses penganggaran dan program pembangunan dapat berjalan tepat waktu, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi ini perlu terus kita perkuat,” ujar Wagub Dek Fadh.

Selain agenda penganggaran dan regulasi daerah, pertemuan turut membahas berbagai persoalan strategis lainnya, termasuk upaya menjaga stabilitas sosial dan memperkuat koordinasi dalam merespons berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRA Zulfadli (Abang Samalanga), Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan Saifuddin Muhammad (Yah Fud), serta sejumlah ketua fraksi dan anggota DPRA. Dari Pemerintah Aceh turut hadir Plt. Sekretaris Daerah Aceh Taufik, Kepala BPKA Diwarsyah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, Bappeda Aceh serta unsur terkait lainnya.“Pemerintah Aceh dan DPRA memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan dapat direalisasikan dengan baik. Kita ingin setiap proses yang dilakukan bersama benar-benar bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Wagub Dek Fadh.

Pimpin Rapat Koordinasi Bersama SKPA, Wagub Dek Fadh: Transparansi adalah Kunci

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Aceh. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar setiap tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik serta meningkatkan kepercayaan publik.Hal tersebut disampaikan oleh Wagub Dek Fadh didampingi Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik ST, M.Si, pada saat memimpin Rapat Koordinasi bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (26/8).

Dalam arahannya, Wagub Dek Fadh menekankan agar seluruh SKPA mengedepankan transparansi dalam menjalankan tugas. Ia juga mendorong jajaran SKPA untuk aktif menyampaikan informasi kepada media terkait isu dan program yang ditangani masing-masing, dengan tetap memastikan setiap informasi dapat dipertanggungjawabkan.

Khusus SKPA yang menangani kebencanaan secara langsung, Wagub Dek Fadh mengimbau agar penyampaian informasi terkait penanganan bencana dilakukan secara lebih aktif melalui media. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan informasi yang akurat dan terkini dapat tersampaikan secara luas, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan bencana secara cepat dan jelas.“Dalam proses di Pemerintah Aceh, semuanya harus transparan.

Silakan bicara di media terkait isu yang ditangani masing-masing SKPA, tetapi semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Khusus SKPA yang menangani bencana, cari ekspos media agar informasi dapat disebarluaskan kepada publik. Zaman sekarang transparansi adalah kunci,” tegas Wagub Dek Fadh.

Wagub juga mengingatkan seluruh jajaran SKPA agar tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan pembangunan Aceh serta mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok dalam menjalankan tugas. Ia meminta setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera disampaikan agar dapat dicarikan solusi bersama.Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Plt. Sekda Aceh turut mengajak seluruh kepala SKPA untuk memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi guna mempercepat realisasi pembangunan Aceh tahun 2026.

Taufik menyampaikan bahwa masih terdapat berbagai pekerjaan yang perlu dipacu bersama. Karena itu, komunikasi yang intensif antarpimpinan SKPA dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat, baik, dan lancar.“Kita perlu berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkomunikasi agar hal-hal yang kita usahakan bersama dapat diselesaikan. Mulai hari ini dan ke depan, kita akan intens berkomunikasi dengan para kepala SKPA agar koordinasi lebih lancar dan pelaksanaan program bisa lebih cepat sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Taufik.

Turut hadir pada Rapat koordinasi tersebut, Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Ir. T. Robby Irza, S.SiT, M.T., Asisten bidang Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr. A. Murtala, M.Si., para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, serta seluruh jajaran SKPA terkait. []

*‎Plt. Sekda Aceh Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Masjid Raya Baiturrahman*‎‎

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Senin malam (24/8/2026).

‎‎Peringatan Maulid yang berlangsung mulai pukul 20.15 WIB setelah salat Isya berjamaah tersebut turut dihadiri Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan, Komandan Lanud (Danlanud) SIM Kolonel Pnb Suryo Anggoro, Bupati Aceh Besar Muharram Idris, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, unsur Forkopimda Aceh dan Forkopimda Banda Aceh, serta sejumlah pejabat lainnya.

‎‎Dalam kesempatan tersebut, Plt. Sekda Aceh Taufik membacakan sambutan Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.‎‎Dalam sambutannya, Gubernur Aceh menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga kesempatan untuk semakin mengenal, mencintai, dan terutama meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

‎‎Gubernur menekankan bahwa kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak cukup hanya diwujudkan dengan sering menyebut nama beliau, tetapi harus tercermin melalui akhlak dalam kehidupan. Rasulullah SAW menjadi teladan dalam kejujuran, kesabaran, kasih sayang, keadilan, amanah, serta penghormatan kepada sesama.

‎‎Menurut Gubernur, tema Maulid tahun ini, “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Mewujudkan Masyarakat Aceh yang Islami, Berakhlak Mulia dan Bersatu,” sangat relevan dengan tantangan Aceh saat ini.‎‎Ia menyampaikan, pembangunan Aceh harus berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam.

Kemajuan harus dibangun dengan kejujuran dan keadilan, sementara kekuatan Aceh harus lahir dari persatuan. Rasulullah SAW, kata Gubernur, telah memberikan teladan dalam membangun masyarakat yang kuat bukan dengan mempertajam perbedaan, melainkan dengan memperkuat persaudaraan.‎‎“Islam yang menjadi rahmat, akhlak yang menjadi teladan, dan persatuan yang menjadi kekuatan,” ujar Taufik membacakan sambutan Gubernur.‎‎

Gubernur juga menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam membangun masyarakat yang Islami dan berakhlak mulia, sekaligus menghadirkan pemerintahan yang amanah dan melayani. Upaya tersebut membutuhkan dukungan ulama, pendidik, tokoh masyarakat, pemuda, orang tua, serta seluruh masyarakat Aceh.‎‎

Karena itu, peringatan Maulid Nabi diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum bersama untuk memperbaiki akhlak, memperkuat ukhuwah, dan merawat persatuan Aceh.‎‎“Semoga keteladanan Rasulullah SAW mengantarkan Aceh menjadi daerah yang damai, bersatu, maju, dan sejahtera,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.‎‎Peringatan tersebut turut diisi dengan sambutan Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Aceh Abu Paya Pasie, serta ceramah agama dan doa yang disampaikan oleh Tgk. Misran Fuadi.

Taufik Jadi Plt Sekda Aceh, Wagub Dek Fadh: Jaga Integritas dan Bangun Komunikasi yang Baik*

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menyaksikan penyerahan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh kepada Taufik yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim Aceh. Prosesi penyerahan SK ini berlangsung secara hybrid di dua tempat pada Senin (24 Agustus 2026).

Wagub Dek Fadh menyaksikannya secara daring dari Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta. Sementara Taufik menerima SK di Aula Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Banda Aceh.Wagub Aceh memesan agar Taufik bekerja secara profesional dalam tugasnya sebagai Plt Sekda Aceh. “Selamat bekerja, jaga integritas, dan bangun komunikasi yang baik dengan mitra Pemerintah Aceh,” kata Wagub Dek Fadh melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.

Sebelumnya di tempat yang sama, Wagub Dek Fadh melantik M Nasir Syamaun sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Wagub Dek Fahd, mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), melaksanakan prosesi ini dari Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta. Sementara Nasir berada di Aula Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Banda Aceh.Nasir diberhentikan dengan hormat melalui Surat Keputusan Preseiden pada Jumat minggu lalu. Kemudian Nasir dilantik menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. “Saya melantik Saudara Nasir atas perintah Gubernur Aceh Muzakir Manaf,” kata Wagub Dek Fadh.

Wagub Dek Fadh mengatakan Nasir telah berbuat banyak saat menjadi Sekda Aceh. “Namun itulah keputusan Bapak Gubernur dan beliau ditunjuk dan diberi jabatan yang baru,” kata Dek Fadh. Menurut Dek Fadh, pergeseran jabatan itu adalah hal yang biasa dan lumrah. “Penyegaran dan membari jabatan. Bagi ASN ini hal yang biasa, dan tak perlu dibesar-besarkan. Kepada Bang Nasir yang telah menjabat sebagai sekda selama ini kita ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya,” kata Wagub.[]

SEKDA ACEH DORONG PERCEPATAN REHABILITASI LAHAN PERTANIAN

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, M.PA, mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian sebagai langkah mempercepat pemulihan sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi Aceh pascabencana.Hal itu disampaikan Sekda saat menghadiri Aceh Economic Forum (AEF) Agustus 2026 di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan turut dihadiri Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, serta jajaran Bank Indonesia Provinsi Aceh, di antaranya Kepala Perwakilan BI Aceh Agus Chusaini dan Deputi Kepala Perwakilan BI Aceh Hertha Bastiawan.Forum bertema “Percepatan Progres Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh yang Terakselerasi” ini menjadi ruang memperkuat sinergi dalam mempercepat pemulihan Aceh.Sekda menyebutkan, bencana hidrometeorologi berdampak pada sekitar 57.485 hektare sawah dan 60.438 hektare perkebunan.

Saat ini, sekitar 40.852 hektare sawah dan 40.418 hektare perkebunan telah dalam proses pemulihan.Dukungan Kementerian Pertanian untuk pemulihan Aceh mencapai sekitar Rp2,5 triliun, dengan alokasi untuk Pemerintah Aceh sebesar Rp515,2 miliar. Hingga 11 Agustus 2026, realisasi telah mencapai Rp264,4 miliar atau 51,3 persen.Sekda menegaskan, rehabilitasi lahan harus berjalan seiring dengan pemulihan irigasi dan infrastruktur pendukung agar lahan kembali produktif, petani dapat kembali bekerja, produksi pangan meningkat, dan ekonomi masyarakat bangkit.

Di tengah proses pemulihan, ekonomi Aceh pada Triwulan II 2026 tumbuh 4,86 persen secara tahunan, dengan pertumbuhan Semester I 2026 sebesar 4,48 persen.Sekda berharap AEF menghasilkan langkah konkret dan terkoordinasi. Pemerintah Aceh, kata dia, siap terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.“Yang ingin kita bangun bukan hanya kembali apa yang telah rusak, tetapi juga fondasi ekonomi Aceh yang lebih kuat, produktif, inklusif, dan tangguh,” ujar Sekda.

Wagub Aceh Minta Samsat Jadi Teladan, Jangan Pakai Plat Luar Aceh

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta jajaran Samsat se-Aceh menjadi teladan dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan memastikan kendaraan bermotor milik warga yang berdomisili di Aceh menggunakan pelat BL. Ia bahkan mengingatkan agar kendaraan milik petugas Samsat sendiri tidak menggunakan pelat nomor luar Aceh.Hal tersebut disampaikan Fadhlullah saat menghadiri kegiatan sosialisasi yang digelar Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) di Hotel The Pade, Lampeneurut, Aceh Besar, Rabu (19/8/2026).

Fadhlullah mengatakan, optimalisasi penerimaan daerah harus menjadi perhatian bersama. Salah satu sumber penerimaan yang perlu diperkuat adalah pajak kendaraan bermotor.Menurutnya, persoalan administrasi yang masih sulit dan berbelit tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan potensi penerimaan daerah tidak tergarap secara maksimal.“Di republik ini yang bikin susah adalah administrasi sulit. Upayakan tingkatkan penerimaan pajak untuk daerah,” kata Fadhlullah.

Ia secara khusus menyoroti masih adanya kendaraan milik warga yang berdomisili di Aceh tetapi menggunakan pelat nomor dari luar daerah.Fadhlullah menegaskan, kendaraan milik masyarakat yang berdomisili di Aceh semestinya menggunakan pelat BL. Selain menjadi identitas kendaraan yang terdaftar di Aceh, hal tersebut juga berkaitan dengan upaya memastikan kewajiban pajak kendaraan memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah.

Fadhlullah kemudian meminta jajaran Samsat tidak hanya mengimbau masyarakat untuk taat administrasi dan membayar pajak kendaraan, tetapi juga memberikan contoh dari lingkungan internal.Ia mengingatkan jangan sampai kendaraan yang digunakan oleh petugas Samsat di Aceh justru menggunakan pelat nomor luar Aceh.“Jangan sampai mobil milik petugas Samsat Aceh sendiri berplat luar Aceh,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya membenahi administrasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak menjadi hambatan dalam peningkatan penerimaan.Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangka Sosialisasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2023 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan serta Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.13/1/658 Tahun 2026 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan.Kegiatan yang digelar Pemerintah Aceh melalui BPKA itu diikuti unsur Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, UPTD Samsat se-Aceh, serta Inspektorat kabupaten/kota.[]

Wagub Aceh Minta TASPEN Salurkan Zakat Melalui Baitul Mal

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (dek fadh) meminta PT TASPEN (Persero) ikut berkontribusi dalam pengelolaan zakat di Aceh dengan menyalurkannya melalui Baitul Mal Aceh.Permintaan tersebut disampaikan Fadhlullah saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT TASPEN (Persero) dengan PT Bank Aceh Syariah tentang Stimulasi Pertumbuhan Dana Pensiun pada Bank Aceh, di Ballroom Hotel The Pade, Aceh Besar, Rabu (19/8/2026).“Kami minta TASPEN juga menyalurkan zakatnya lewat Baitul Mal Aceh,” kata Fadhlullah dalam sambutannya.

Menurut Fadhlullah, Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, termasuk dalam hal pengelolaan zakat. Karena itu, ia berharap lembaga maupun perusahaan yang beraktivitas di Aceh dapat ikut mendukung sistem pengelolaan zakat melalui lembaga resmi yang ada di Aceh.

Fadhlullah juga mengungkapkan bahwa dirinya bukan orang yang asing dengan TASPEN. Saat masih bertugas sebagai anggota DPR RI, ia mengatakan salah satu tugasnya termasuk mengawal dan mengawasi kinerja lembaga tersebut.“Dulu saat di DPR RI, tugas saya termasuk yang mengawal kinerja lembaga TASPEN,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kegiatan tersebut, Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah Hendra Supardi menyampaikan sejumlah capaian kerja sama Bank Aceh dengan TASPEN.Bank Aceh Syariah telah menandatangani perpanjangan PKS terkait Tabungan Hari Tua (THT), pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) pada Mei 2026. Dalam evaluasi tersebut, Bank Aceh meraih predikat Sangat Baik.

Per Agustus 2026, Bank Aceh dipercaya mengelola pembayaran pensiun dengan total nominal mencapai Rp157,4 miliar melalui empat Kantor Cabang Koordinator, yakni Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan, dan Jakarta.Bank Aceh juga memastikan pelaporan administrasi, termasuk SPTB, SPTJM, otentikasi dan laporan pendukung lainnya, diselesaikan tepat waktu sesuai standar PT TASPEN.

Dalam peningkatan layanan, Bank Aceh turut berpartisipasi dalam kegiatan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi calon pensiunan di seluruh kabupaten/kota se-Aceh dengan dukungan PT TASPEN Cabang Banda Aceh dan Lhokseumawe.Pada Juni 2026, Bank Aceh juga telah melaksanakan sosialisasi ketetapan serta pelatihan dan sertifikasi Office Channeling Mitra Bayar bagi supervisor dan petugas khusus di jaringan cabang Bank Aceh.

Selain pelayanan pencairan gaji, Bank Aceh menyatakan komitmennya untuk terus memberdayakan pensiunan, termasuk melalui pelibatan mereka dalam kegiatan UMKM.Hendra mengatakan Bank Aceh Syariah siap memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat kolaborasi kegiatan BUP bersama PT TASPEN.

Ia berharap penandatanganan PKS tentang Stimulasi Pertumbuhan Dana Pensiun tersebut menjadi dorongan bagi Bank Aceh untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan bernilai tambah bagi para pensiunan.[]