.Wagub Aceh Ikuti RDPU Komisi II DPR RI Bahas Remunerasi Kepala Daerah hingga Peningkatan PAD*

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama pemerintah daerah se-Indonesia melalui konferensi video dari ruang kerja Wakil Gubernur Aceh, Kamis (30/7/2026).‎‎

Rapat tersebut dipimpin Komisi II DPR RI dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri.

‎‎Selain itu, rapat juga diikuti mereka dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta sejumlah gubernur/wakil gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.‎‎

Sementara itu Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, di antaranya para asisten Sekda Aceh serta kepala biro terkait.‎‎

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).‎‎

Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan masukan bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai prinsip keadilan, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan.

Kapolda Aceh Terima Silaturahmi PT PLN UID Aceh, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas dan Keandalan Listrik

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi jajaran PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh di Ruang Kerja Kapolda Aceh, Mapolda Aceh, pada Rabu (29/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Karoops Polda Aceh, Dirpamobvit Polda Aceh, Dirsamapta Polda Aceh, Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Aceh, serta Kayanma Polda Aceh.

Sementara itu, rombongan PT PLN UID Aceh dipimpin oleh General Manager PT PLN UID Aceh dan turut dihadiri Senior Manager Niaga, Senior Manager Distribusi, Senior Manager Keuangan dan Umum, Senior Manager Perencanaan, serta Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN UID Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan PT PLN UID Aceh dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, sekaligus menjamin keandalan pelayanan ketenagalistrikan di seluruh wilayah Aceh.”Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kerja sama antara Polda Aceh dan PT PLN UID Aceh, sehingga koordinasi dalam mendukung keamanan objek vital nasional maupun pelayanan kelistrikan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara optimal,” ujar Joko.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Polda Aceh berkomitmen untuk terus mendukung operasional PT PLN UID Aceh melalui langkah-langkah pengamanan, pertukaran informasi, serta koordinasi yang berkelanjutan.

Menurutnya, sinergi yang semakin kuat antara kedua institusi diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan listrik di Aceh, mendukung pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan keamanan objek vital ketenagalistrikan tetap terjaga, pelayanan listrik semakin andal, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara maksimal,” pungkas Kabid Humas.

Kapolda Aceh Terima Silaturahmi Kepala KPP Pratama Banda Aceh

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh beserta rombongan di Ruang Kerja Kapolda Aceh, Mapolda Aceh, Rabu (29/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Irwasda Polda Aceh, Kabidkeu Polda Aceh, serta Penata Kebijakan Kapolri Madya TK. III Polda Aceh.Sementara itu, rombongan KPP Pratama Banda Aceh dipimpin langsung oleh Kepala KPP Pratama Banda Aceh dan turut dihadiri Kepala Seksi Pengawasan I, Kepala Seksi Pengawasan II, Account Representative, serta Pelaksana KPP Pratama Banda Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kunjungan silaturahmi tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan sinergi antara Polda Aceh dan Direktorat Jenderal Pajak.”Silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kerja sama antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga dapat memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat,” ujar Joko.

Ia menambahkan, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.”Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan hubungan kerja sama antara Polda Aceh dan KPP Pratama Banda Aceh semakin erat demi mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Joko.

Irwansyah Soroti Maraknya Narkoba dan Judi Online yang Ancam Generasi Muda

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Penggunaan narkoba telah memberi dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari rusaknya keutuhan rumah tangga hingga meningkatnya kriminalitas.

Oleh karena itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mendorong kolaborasi bersama dalam pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba, khususnya di Banda Aceh.Hal itu disampaikan Irwansyah ST di sela-sela kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Banda Aceh, Rabu (29/7/2026).

Ia menegaskan, seluruh pihak harus terlibat dalam persoalan ini karena sudah mengancam kehidupan bermasyarakat.

Ia juga mendorong penguatan peran pemerintah gampong dalam upaya memberantas peredaran narkoba.“Dampak penyalahgunaan narkoba sangat besar, mulai dari rusaknya keutuhan rumah tangga hingga meningkatnya angka kriminalitas di Banda Aceh ini,” ujar politisi muda PKS tersebut.

Ia mengungkapkan, modus peredaran narkoba kerap dimulai dengan pemberian secara gratis untuk memancing rasa candu. Setelah pengguna mengalami kecanduan, mereka terpaksa membeli dan akhirnya mencari uang dengan berbagai cara.“Akhirnya, para pengguna akan berupaya mencari uang untuk membeli barang tersebut. Apa pun akan dilakukan, termasuk melakukan tindak criminal,” ujar Irwansyah.

Ia sangat menyayangkan karena kebanyakan pelaku yang selama ini terungkap berasal dari kalangan anak muda, yang seharusnya sedang membangun masa depan yang cerah.“Fenomena kriminalitas yang mulai marak di Kota Banda Aceh saat ini bisa jadi dipicu oleh pengguna narkoba. Rata-rata kita melihat pelakunya masih berusia muda,” sebut Irwansyah.

Ia juga menyoroti sejumlah aksi kriminalitas pencurian yang terjadi di Banda Aceh. Barang-barang yang disasar pun membuat miris, mulai dari celengan milik masjid, meteran PDAM, hingga mesin pompa air.Di balik aksi kriminalitas itu, Irwansyah menilai merupakan dorongan dari faktor narkoba dan judi online.

Ia juga menyoroti kecanduan anak muda terhadap judi online yang kian marak.Menurutnya, dalam menghadapi persoalan tersebut, peran keluarga sangat penting. Sebab, keluarga merupakan benteng yang kuat dalam membentuk perilaku dan karakter anak-anak.

Ia menilai komunikasi yang kuat dalam mendidik anak harus terus dijaga. “Begitu juga peran gampong harus sangatbaktif. Ketika ada kumpul-kumpul anak muda sampai larut malam, ini perlu diawasi,” ujarnya.

Mengutip data Badan Narkotika Nasional (BNN), Irwansyah menyebut pada tahun 2025 terdapat 116 kasus peredaran narkoba di Banda Aceh.“Itu hanyalah angka peredaran, lalu berapa jumlah penggunanya? Makanya masyarakat harus ada gerakan bersama untuk melawan ini agar generasi muda kita selamat,” ujarnya.

“Narkoba ini musuh kita bersama yang harus kita berantas sampai ke akar-akarnya,” tutup Irwansyah. (*)

Illiza Masuk Nominasi Penerima Apresiasi Swara Cantika 2026

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal masuk dalam nominasi penerima Apresiasi Swara Cantika 2026 yang diselenggarakan oleh PT Tempo Inti Media Tbk.

Orang nomor satu di Kota Banda Aceh itu nantinya juga menjadi salah satu pemimpin perempuan yang ikut dalam Wawancara Eksklusif Apresiasi Swara Cantika 2026.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh, Muhammad Zubir saat memenuhi undangan dari PT Tempo Inti Media Tbk di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Senin (27/07/2026).

Zubir mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada perempuan-perempuan pemimpin yang telah menghadirkan inovasi, menginspirasi masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa melaluikepemimpinan yang berdampak.“Ini merupakan program dari Cantika bagian dari Tempo.

Mereka melihat rekam jejak dan kontribusi Wali Kota Banda Aceh dalammendorong pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Zubir.

Direktur Pemasaran dan Penjualan di PT Tempo Inti Media Tbk, Ade Liesnasari menilai Illiza Sa’aduddin Djamal menjadi salah satu pemimpin perempuan yang memiliki banyak terobosan dalam membangun daerahnya.“Kita melihatnya dari idenya, yang kedua kreativitas, yang ketiga bagaimana perempuan-perempuan saat ini tuh punya prestasi di bidangnya masing-masing. Nah salah satunya ibu wali, punya banyak terobosan dalam membangun daerah,” katanya. (Rid)

Jalankan Amanah Mualem, Sekda Aceh Silaturahmi dengan Kapolda Aceh

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan, menerima kunjungan resmi silaturahim Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, beserta para Asisten dan Kepala Biro di lingkup Sekretariat Daerah Aceh di ruang kerjanya di markas Polda Aceh, Banda Aceh, Selasa (28 Juli 2026).

“Kunjungan tersebut adalah bagian dari kegiatan Pemerintah Aceh dalam menggalang kerjasama untuk membangun Aceh,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), di Banda Aceh, Rabu (29 Juli 2026).Ampon Man menjelaskan, bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah mengarahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, agar menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun Aceh.

Jadi, kata Ampon Man, kunjungan Sekda Nasir bersama para Asisten dan Kepala Biro Sekretariat Daerah (Setda) Aceh sebagai wujud dari amanah Gubernur Mualem. “Polda Aceh adalah mitra strategis yang saling bersinergi untuk membangun Aceh,” kata Ampon Man.

Dalam pertemuan itu, kata Ampon Man, Kapolda Aceh beserta jajaran menyatakan kesiapannya bersinergi dengan Pemerintah Aceh. “Dukungan dan kerja sama lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan stabilitas keamanan, kelancaran pembangunan, serta pelayanan publik yang semakin baik di Aceh,” katanyaAmpon menjelaskan bahwa Sekda Nasir mengapresiasi sambutan dan komitmen Kapolda Aceh beserta jajaran dalam berkolaborasi yang erat dengan Pemerintah Aceh untuk membangun Aceh. “Sinergi antarlembaga sangat penting untuk menyukseskan berbagai program strategis yang tengah dijalankan Pemerintah Aceh,” kata Ampon Man.

Ampon Man menjelaskan silaturahmi tersebut menjadi ruang memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. “Ini menjadi penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan secara optimal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.“Dengan semangat kolaborasi yang terus diperkuat, Pemerintah Aceh dan Polda Aceh berkomitmen untuk bersama-sama menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh.”[]

Sekda Aceh Buka Bimtek Penilaian Maladministrasi, Dorong Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Bimbingan Teknis Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (29/7).

Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.Lebih lanjut, M. Nasir juga menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kualitas pemerintahan.

Ia menekankan, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program dan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.Karena itu, lanjutnya, setiap aparatur dituntut menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekadar objek administrasi.

Sekda mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik mandat sehingga pemerintah pada hakikatnya bertugas melayani masyarakat.”Konsep new public service mengajarkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani rakyat.

Rakyat adalah pemilik mandat, sehingga seluruh transformasi administrasi publik harus terus kita ikuti agar pelayanan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianti, memaparkan hasil penilaian Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh, khususnya Biro Organisasi serta pemerintah kabupaten/kota, atas capaian penilaian tahun 2024 yang menunjukkan semakin banyak daerah berhasil meraih zona hijau dengan kategori nilai tertinggi.

Menurut Dian, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendukung terwujudnya Aceh yang mulia dan bermartabat.

Ia menegaskan bahwa hasil penilaian bukan sekadar angka, melainkan menjadi dasar (baseline) bagi seluruh penyelenggara pelayanan untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr. A. Murtala, M.Si, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh, Dr. Ir. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, S.H., M.M., serta para kepala biro di lingkungan Setda Aceh. []

Ketua DPRK Banda Aceh Ajak Warga Tingkatkan Kewaspadaan Usai Kebakaran di Lamteumen Timur

BANDA ACEH (Inforakyataceh) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST, menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas musibah kebakaran yang melanda kawasan Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Minggu (26/7/2026).”Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kembali terjadi kebakaran di Kota Banda Aceh, tepatnya di Jalan Teuku Umar,” ujar Irwansyah.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Irwansyah menyampaikan doa dan rasa empati kepada seluruh warga yang terdampak musibah.

Ia berharap para korban diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan tersebut.”Menyikapi musibah kebakaran yang baru saja kembali melanda kota kita, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk meningkatkan kewaspadaan dini di lingkungan masing-masing,” katanya.

Irwansyah menilai kondisi cuaca di Banda Aceh yang sedang berada pada puncak musim kemarau membuat potensi terjadinya kebakaran semakin tinggi. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan listrik maupun sumber api yang dapat memicu kebakaran.

Menurutnya, kewaspadaan bersama menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di berbagai wilayah Kota Banda Aceh.Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus memperkuat sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran.

Ia mendorong agar armada pemadam kebakaran selalu dalam kondisi siap siaga, mampu bergerak cepat saat terjadi musibah, serta memperluas edukasi mitigasi bencana hingga ke tingkat gampong.”Mari bersama-sama kita jaga Banda Aceh agar aman dan terhindar dari marabahaya. Bersama kita waspada, bersama kita saling menjaga,” tutup Irwansyah.

Ketua DPRK Banda Aceh Minta Disdikbud Selamatkan 20 Anak Deah Raya yang Terancam Putus Sekolah

BANDA ACEH (Inforakyataceh) Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Banda Aceh segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan sekitar 20 anak Gampong Deah Raya yang terancam putus sekolah karena belum memperoleh sekolah setelah proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Permintaan tersebut disampaikan Irwansyah saat menerima audiensi Keuchik Gampong Deah Raya, Samsul Bahri, bersama Tuha Peut Bin Hasyim di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).

Dalam pertemuan itu, Samsul Bahri mengungkapkan bahwa puluhan anak di gampongnya belum diterima di sekolah mana pun. Selama ini, anak-anak Deah Raya harus bersekolah di luar wilayahnya karena hingga kini kampung tersebut belum memiliki sekolah dasar.

Menanggapi hal itu, Irwansyah menegaskan tidak boleh ada anak di Banda Aceh yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena tidak mendapatkan sekolah.”Jangan ada anak-anak Banda Aceh yang putus sekolah. Pak Kadis harus mengakomodir mereka yang belum mendapatkan sekolah ini dengan secepatnya,” tegas Irwansyah.

Ia menyarankan Disdikbud mengarahkan para siswa tersebut ke sekolah-sekolah terdekat seperti di Alue Naga, Tibang, maupun Lamdingin agar mereka dapat segera mengikuti proses belajar mengajar meski tahun ajaran baru telah berjalan.

Selain solusi jangka pendek, Irwansyah juga mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh membangun sekolah di Gampong Deah Raya.

Menurutnya, kawasan pesisir tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat seiring berkembangnya permukiman baru sehingga kebutuhan akan fasilitas pendidikan semakin mendesak.Irwansyah turut menyoroti pengelolaan aset milik Pemko Banda Aceh.

Ia menilai lahan yang sejak awal dihibahkan untuk kepentingan pendidikan seharusnya tetap digunakan sesuai peruntukannya dan tidak dialihkan untuk fungsi lain.

Ia juga meminta pemerintah kota meningkatkan koordinasi dan keterbukaan informasi, termasuk melibatkan pemerintah gampong dalam setiap pembahasan terkait pemanfaatan aset yang berada di wilayah mereka.”Sangat disayangkan jika pengalihan lahan dilakukan tanpa melibatkan keuchik dan perangkat gampong sebagai tuan rumah tempat aset tersebut berada.

Hal seperti ini tidak boleh terulang,” ujarnya.Dalam audiensi tersebut, Keuchik Gampong Deah Raya menjelaskan bahwa di wilayahnya terdapat lahan bekas SD Negeri 99 yang telah terbengkalai sejak sekolah tersebut hancur akibat tsunami 2004.

Sekolah yang berdiri sejak 1986 itu tidak lagi dibangun kembali karena saat itu jumlah penduduk dinilai masih sedikit.Namun kini, kondisi telah berubah. Jumlah penduduk terus meningkat, sementara lahan bekas sekolah yang merupakan aset Pemko Banda Aceh justru dipinjam-pakaikan untuk peruntukan lain.”Kami tidak pernah diberi tahu.

Tiba-tiba ada proyek dibangun di atas lahan bekas sekolah itu tanpa pemberitahuan kepada pihak gampong,” kata Samsul Bahri.Anggota DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan bahwa aset yang diperuntukkan bagi pendidikan harus tetap digunakan sesuai fungsi awalnya.

Menurutnya, kebutuhan pendidikan masyarakat harus menjadi prioritas sehingga lahan sekolah tidak layak dialihkan untuk kepentingan lain.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, memastikan pihaknya segera membuka satu rombongan belajar (rombel) baru di SD Negeri 58 Alue Naga sebagai solusi sementara.

Ia menyatakan seluruh anak Deah Raya yang sebelumnya belum mendapatkan sekolah akan dapat mengikuti proses pembelajaran pada tahun ajaran ini.Terkait pembangunan sekolah di kawasan pesisir, Sulaiman menjelaskan bahwa lokasi bekas sekolah tersebut sebelumnya telah masuk dalam perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan.

Bahkan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan SMP di kawasan itu kepada pemerintah pusat agar akses pendidikan masyarakat pesisir semakin mudah.Namun, rencana tersebut kini menghadapi kendala karena lahan yang sebelumnya dipersiapkan untuk pembangunan sekolah sudah tidak lagi tersedia. (*)

Ketua DPRK Banda Aceh Usul Bentuk Komite Penanggulangan AIDS, Soroti 43 Kasus Baru HIV Tahun 2026

BANDA ACEH (Inforakyataceh) Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mengusulkan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS di Kota Banda Aceh sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan HIV/AIDS.

Komite tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan upaya pencegahan, edukasi, sosialisasi, hingga penanganan kasus secara lebih efektif.Usulan itu disampaikan Irwansyah usai mengikuti pertemuan bersama Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh di ruang rapat pimpinan DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Adinkes memaparkan perkembangan terkini kasus HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC) di Banda Aceh.Irwansyah menegaskan, persoalan HIV/AIDS tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja.

Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dunia usaha, hingga masyarakat agar penanganan dapat berjalan maksimal.”Saya mendorong agar segera dibentuk Komite Penanggulangan AIDS.

Dengan adanya komite ini, persoalan HIV/AIDS dapat dikendalikan, dikelola, dan ditangani melalui kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya.Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, sejak 2008 hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 918 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh.

Dari jumlah itu, sebanyak 226 penderita merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan sisanya berasal dari daerah lain yang berdomisili atau menjalani pengobatan di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.

Sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026, tercatat 43 kasus baru HIV/AIDS. Selain itu, sebanyak 140 pasien dilaporkan telah meninggal dunia.

Menanggapi harapan Adinkes terkait dukungan DPRK terhadap program penanggulangan HIV/AIDS dan TBC, Irwansyah menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan melalui penganggaran maupun fasilitasi berbagai program.

Ia juga mengusulkan agar DPRK Banda Aceh memfasilitasi pertemuan dengan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, dan lembaga di Banda Aceh untuk menyamakan langkah dalam mendukung kegiatan skrining, edukasi, dan pencegahan HIV/AIDS.Sementara itu, perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini memprioritaskan program penanganan HIV/AIDS dan TBC melalui sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan, serta penggalangan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Pengurus Adinkes Aceh yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr. Rayhan, menyebutkan kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh sudah berada pada tingkat yang memerlukan perhatian serius. Ia mengungkapkan bahwa salah satu faktor risiko terbesar berasal dari hubungan seksual sesama laki-laki (MSM).

Saat ini, Banda Aceh memiliki 21 layanan pengobatan HIV/AIDS dari total 115 layanan yang tersedia di seluruh Aceh. Layanan tersebut tersebar di sejumlah rumah sakit dan puskesmas, di antaranya RSUD dr. Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa, dan Puskesmas Meuraxa.

Selain HIV/AIDS, Adinkes juga menyoroti tingginya kasus tuberkulosis (TBC). Media Yulizar menjelaskan, apabila terdapat satu penderita TBC dalam satu rumah, seluruh anggota keluarga perlu menjalani pemeriksaan dan pengobatan sesuai ketentuan guna mencegah penularan.

Menurutnya, kegiatan skrining di lingkungan masyarakat, instansi pemerintah, maupun perusahaan perlu terus diperluas agar kasus TBC dapat ditemukan lebih dini dan segera ditangani.Dalam kesempatan tersebut, Adinkes turut meminta dukungan DPRK Banda Aceh untuk membantu penyediaan anggaran kegiatan skrining, sosialisasi, edukasi, serta kampanye pencegahan HIV/AIDS dan TBC.

Mereka juga berharap perusahaan-perusahaan dapat berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung upaya pencegahan penyakit tersebut bagi karyawan beserta keluarganya.

Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, turut mendukung pembentukan komite tersebut. Menurutnya, penemuan 43 kasus baru HIV/AIDS sepanjang tahun ini menjadi sinyal bahwa diperlukan langkah yang lebih terkoordinasi.Ia mengingatkan bahwa Aceh sebelumnya pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang aktif menjalankan berbagai program.

Karena itu, ia menilai pembentukan komite khusus di Banda Aceh dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan menekan angka penyebaran HIV/AIDS maupun TBC di Kota Banda Aceh. (*)