Kodim 0102/Pidie Rehab Rumah Lansia di Tangse, Progres Capai 95 Persen

Pidie ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026 Kepedulian Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat kembali ditunjukkan melalui aksi nyata di wilayah teritorialnya. Prajurit Kodim 0102/Pidie melaksanakan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik seorang lansia bernama Nek Syamsiah (70), warga Desa Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Saat ini, progres pembangunan rumah tersebut telah mencapai sekitar 95 persen dan telah memasuki tahap akhir atau finishing.

Program rehabilitasi rumah tersebut merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat, khususnya dalam membantu warga kurang mampu agar dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk dihuni.

Sebelumnya, kondisi rumah milik Nek Syamsiah diketahui cukup memprihatinkan. Bangunan rumah yang telah lama berdiri itu mengalami banyak kerusakan, mulai dari atap yang sudah lapuk hingga sering bocor saat hujan turun, serta dinding rumah yang mulai rapuh dan tidak lagi memberikan perlindungan yang memadai bagi penghuninya. Kondisi tersebut tentu sangat menyulitkan bagi Nek Syamsiah yang hidup seorang diri dengan keterbatasan ekonomi.

Melihat kondisi tersebut, Babinsa setempat kemudian melakukan pendataan terhadap kondisi rumah warga di wilayah binaannya. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut memang sudah tidak layak untuk dihuni, laporan kemudian disampaikan kepada komando atas sehingga rumah tersebut dapat dimasukkan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Kodim 0102/Pidie.

Proses pengerjaan rehabilitasi rumah tersebut dilaksanakan secara gotong royong oleh prajurit TNI bersama masyarakat setempat. Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terlihat jelas dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari pembongkaran bagian rumah yang rusak hingga pembangunan kembali struktur rumah agar menjadi lebih kokoh dan layak ditempati.

Komandan Kodim 0102/Pidie, Letkol Inf Abdul Hadi, S.Sos., menyampaikan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah binaannya.

Menurutnya, TNI tidak hanya memiliki tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah masyarakat serta memberikan kontribusi nyata dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

“Alhamdulillah, progres pengerjaan rumah Nek Syamsiah saat ini telah mencapai sekitar 95 persen dan sudah memasuki tahap finishing. Insya Allah dalam waktu dekat rumah ini sudah dapat ditempati sehingga beliau dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan lebih nyaman di rumah yang baru dan layak,” ujar Dandim.

Lebih lanjut, Dandim menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga sejalan dengan arahan Komandan Korem 011/Lilawangsa agar seluruh satuan jajaran TNI di wilayah mampu hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui berbagai program pembinaan teritorial, termasuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, TNI berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.

“Program ini merupakan bagian dari pengabdian TNI kepada rakyat. Kami berharap keberadaan TNI di tengah masyarakat dapat memberikan manfaat nyata dan membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Dandim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial terhadap sesama, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan rumah tersebut juga menjadi bukti kuat bahwa hubungan antara TNI dan rakyat tetap terjalin erat dalam semangat kebersamaan dan saling membantu.

Sementara itu, Nek Syamsiah tidak dapat menyembunyikan rasa haru dan kebahagiaannya ketika melihat rumahnya yang kini hampir selesai diperbaiki. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dandim 0102/Pidie, Babinsa, serta seluruh prajurit TNI yang telah membantu memperbaiki rumahnya.

“Dulu rumah saya sangat memprihatinkan. Kalau hujan turun, atapnya bocor dan dindingnya sudah lapuk. Saya tidak pernah menyangka rumah ini bisa diperbaiki seperti sekarang,” ungkapnya dengan penuh haru.

Ia juga menjelaskan bahwa bantuan tersebut bermula ketika Babinsa datang melakukan pendataan kondisi rumah warga di desa tersebut. Setelah melihat kondisi rumahnya yang sudah tidak layak, Babinsa kemudian melaporkan sehingga rumah tersebut akhirnya mendapatkan bantuan rehabilitasi.

“Alhamdulillah setelah didata oleh Babinsa, rumah saya langsung diperbaiki. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bapak-bapak TNI yang sudah membantu,” tuturnya.

Bagi Nek Syamsiah, bantuan tersebut merupakan kebahagiaan yang tidak ternilai. Apalagi proses pembangunan rumahnya hampir rampung tepat pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah.

“Ini seperti mimpi bagi saya. Sudah lama saya berharap punya rumah yang layak dihuni. Kalau bukan karena bantuan TNI, mungkin sampai kapan pun rumah saya tidak akan bisa diperbaiki,” ucapnya dengan penuh rasa syukur.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Kodim 0102/Pidie ini menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui kegiatan tersebut, TNI terus menunjukkan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, membantu mengatasi kesulitan warga serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Desakan Penyelidikan Dana Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Menguat, Kaperwil Mitrapolisi Aceh Minta APH Bertindak

Aceh Timur ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026  Polemik pengadaan sapi bantuan Meugang senilai Rp7,5 miliar untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur terus bergulir dan kini mendapat sorotan lebih luas. Sejumlah kalangan mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proses pengadaan bantuan tersebut.

Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Provinsi Aceh, M. Haris Nduru, secara tegas meminta pihak kejaksaan dan kepolisian untuk tidak tinggal diam terhadap persoalan yang kini ramai diperbincangkan masyarakat Aceh Timur.

Menurutnya, penggunaan dana bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat harus dipastikan transparan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu penggunaannya harus jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabka.

Aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujar Haris Nduru kepada awak media.

Ia menegaskan, jika dalam waktu dekat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur maupun Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur tidak menindaklanjuti polemik tersebut kami akan segera melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Kapolda Aceh.

“Apabila tidak ada tindak lanjut dari Kejari dan Polres Aceh Timur, maka dalam waktu dekat kami bersama rekan-rekan akan menyurati Kejati Aceh dan Kapolda Aceh untuk meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti secara serius,” tegasnya.

Haris Nduru yang juga merupakan tim investigasi nasional media angkatberita.id ini menyatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional.

Ia mengaku akan berkoordinasi dengan pimpinan redaksi dan jaringan investigasi di tingkat pusat guna menyusun laporan resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui secara langsung kondisi di lapangan terkait penggunaan bantuan yang disebut berasal dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak banjir di Aceh Timur.

“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan di pusat untuk membuat laporan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto, agar presiden dapat memerintahkan pihak-pihak terkait melakukan pemeriksaan dan mengusut dugaan ini secara terbuka,” ujarnya.

Dalam penelusuran tim investigasi media dan organisasi wartawan, terdapat sejumlah kejanggalan yang memunculkan tanda tanya publik terhadap proses pengadaan sapi bantuan tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengakuan pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Timur yang menyebut proses pengadaan dilakukan dalam waktu singkat sehingga tidak seluruh prosedur berjalan maksimal.

Berdasarkan keterangan kepala dinas, pembelian sapi dilakukan oleh pihak rekanan yang ditunjuk, dengan sistem harga pukul rata tanpa memperhatikan ukuran maupun berat sapi.

Selain itu, dinas juga mengakui tidak sempat melakukan penimbangan maupun verifikasi fisik secara detail terhadap sapi yang dibeli sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait mekanisme pengawasan serta standar pengadaan barang yang seharusnya dilakukan dalam penggunaan anggaran negara.

Sejumlah pihak menilai terdapat potensi pelanggaran prosedur dalam pengadaan bantuan tersebut, di antaranya:

Tidak adanya penimbangan atau verifikasi fisik sapi sebelum didistribusikan kepada masyarakat penerima bantuan.

Penggunaan sistem harga pukul rata tanpa mempertimbangkan bobot dan kualitas ternak yang dibeli.

Tidak maksimalnya pengawasan internal karena Inspektorat daerah disebut tidak terlibat secara langsung dalam proses pengadaan.

Minimnya transparansi dokumen pengadaan, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak dengan vendor, serta spesifikasi ternak yang dibeli.

Penunjukan pihak rekanan oleh kepala daerah yang memerlukan klarifikasi terkait mekanisme dan dasar penunjukannya.

Apabila dugaan tersebut terbukti, maka proses pengadaan berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Aceh Timur, terutama karena bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Sejumlah kalangan menilai penyelidikan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan apakah proses pengadaan telah berjalan sesuai aturan atau justru terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menelusuri polemik pengadaan sapi Meugang senilai Rp7,5 miliar tersebut.

Desakan Penyelidikan Dana Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Menguat, Kaperwil Mitrapolisi Aceh Minta APH Bertindak

Aceh Timur ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026  Polemik pengadaan sapi bantuan Meugang senilai Rp7,5 miliar untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur terus bergulir dan kini mendapat sorotan lebih luas. Sejumlah kalangan mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proses pengadaan bantuan tersebut.

Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Provinsi Aceh, M. Haris Nduru, secara tegas meminta pihak kejaksaan dan kepolisian untuk tidak tinggal diam terhadap persoalan yang kini ramai diperbincangkan masyarakat Aceh Timur.

Menurutnya, penggunaan dana bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat harus dipastikan transparan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu penggunaannya harus jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabka.

Aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujar Haris Nduru kepada awak media.

Ia menegaskan, jika dalam waktu dekat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur maupun Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur tidak menindaklanjuti polemik tersebut kami akan segera melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Kapolda Aceh.

“Apabila tidak ada tindak lanjut dari Kejari dan Polres Aceh Timur, maka dalam waktu dekat kami bersama rekan-rekan akan menyurati Kejati Aceh dan Kapolda Aceh untuk meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti secara serius,” tegasnya.

Haris Nduru yang juga merupakan tim investigasi nasional media angkatberita.id ini menyatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional.

Ia mengaku akan berkoordinasi dengan pimpinan redaksi dan jaringan investigasi di tingkat pusat guna menyusun laporan resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui secara langsung kondisi di lapangan terkait penggunaan bantuan yang disebut berasal dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak banjir di Aceh Timur.

“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan di pusat untuk membuat laporan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto, agar presiden dapat memerintahkan pihak-pihak terkait melakukan pemeriksaan dan mengusut dugaan ini secara terbuka,” ujarnya.

Dalam penelusuran tim investigasi media dan organisasi wartawan, terdapat sejumlah kejanggalan yang memunculkan tanda tanya publik terhadap proses pengadaan sapi bantuan tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengakuan pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Timur yang menyebut proses pengadaan dilakukan dalam waktu singkat sehingga tidak seluruh prosedur berjalan maksimal.

Berdasarkan keterangan kepala dinas, pembelian sapi dilakukan oleh pihak rekanan yang ditunjuk, dengan sistem harga pukul rata tanpa memperhatikan ukuran maupun berat sapi.

Selain itu, dinas juga mengakui tidak sempat melakukan penimbangan maupun verifikasi fisik secara detail terhadap sapi yang dibeli sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait mekanisme pengawasan serta standar pengadaan barang yang seharusnya dilakukan dalam penggunaan anggaran negara.

Sejumlah pihak menilai terdapat potensi pelanggaran prosedur dalam pengadaan bantuan tersebut, di antaranya:

Tidak adanya penimbangan atau verifikasi fisik sapi sebelum didistribusikan kepada masyarakat penerima bantuan.

Penggunaan sistem harga pukul rata tanpa mempertimbangkan bobot dan kualitas ternak yang dibeli.

Tidak maksimalnya pengawasan internal karena Inspektorat daerah disebut tidak terlibat secara langsung dalam proses pengadaan.

Minimnya transparansi dokumen pengadaan, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak dengan vendor, serta spesifikasi ternak yang dibeli.

Penunjukan pihak rekanan oleh kepala daerah yang memerlukan klarifikasi terkait mekanisme dan dasar penunjukannya.

Apabila dugaan tersebut terbukti, maka proses pengadaan berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Aceh Timur, terutama karena bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Sejumlah kalangan menilai penyelidikan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan apakah proses pengadaan telah berjalan sesuai aturan atau justru terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menelusuri polemik pengadaan sapi Meugang senilai Rp7,5 miliar tersebut.

Desakan Penyelidikan Dana Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Menguat, Kaperwil Mitrapolisi Aceh Minta APH Bertindak

Aceh Timur ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026  Polemik pengadaan sapi bantuan Meugang senilai Rp7,5 miliar untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur terus bergulir dan kini mendapat sorotan lebih luas. Sejumlah kalangan mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proses pengadaan bantuan tersebut.

Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Provinsi Aceh, M. Haris Nduru, secara tegas meminta pihak kejaksaan dan kepolisian untuk tidak tinggal diam terhadap persoalan yang kini ramai diperbincangkan masyarakat Aceh Timur.

Menurutnya, penggunaan dana bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat harus dipastikan transparan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu penggunaannya harus jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabka.

Aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujar Haris Nduru kepada awak media.

Ia menegaskan, jika dalam waktu dekat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur maupun Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur tidak menindaklanjuti polemik tersebut kami akan segera melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Kapolda Aceh.

“Apabila tidak ada tindak lanjut dari Kejari dan Polres Aceh Timur, maka dalam waktu dekat kami bersama rekan-rekan akan menyurati Kejati Aceh dan Kapolda Aceh untuk meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti secara serius,” tegasnya.

Haris Nduru yang juga merupakan tim investigasi nasional media angkatberita.id ini menyatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional.

Ia mengaku akan berkoordinasi dengan pimpinan redaksi dan jaringan investigasi di tingkat pusat guna menyusun laporan resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui secara langsung kondisi di lapangan terkait penggunaan bantuan yang disebut berasal dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak banjir di Aceh Timur.

“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan di pusat untuk membuat laporan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto, agar presiden dapat memerintahkan pihak-pihak terkait melakukan pemeriksaan dan mengusut dugaan ini secara terbuka,” ujarnya.

Dalam penelusuran tim investigasi media dan organisasi wartawan, terdapat sejumlah kejanggalan yang memunculkan tanda tanya publik terhadap proses pengadaan sapi bantuan tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengakuan pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Timur yang menyebut proses pengadaan dilakukan dalam waktu singkat sehingga tidak seluruh prosedur berjalan maksimal.

Berdasarkan keterangan kepala dinas, pembelian sapi dilakukan oleh pihak rekanan yang ditunjuk, dengan sistem harga pukul rata tanpa memperhatikan ukuran maupun berat sapi.

Selain itu, dinas juga mengakui tidak sempat melakukan penimbangan maupun verifikasi fisik secara detail terhadap sapi yang dibeli sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait mekanisme pengawasan serta standar pengadaan barang yang seharusnya dilakukan dalam penggunaan anggaran negara.

Sejumlah pihak menilai terdapat potensi pelanggaran prosedur dalam pengadaan bantuan tersebut, di antaranya:

Tidak adanya penimbangan atau verifikasi fisik sapi sebelum didistribusikan kepada masyarakat penerima bantuan.

Penggunaan sistem harga pukul rata tanpa mempertimbangkan bobot dan kualitas ternak yang dibeli.

Tidak maksimalnya pengawasan internal karena Inspektorat daerah disebut tidak terlibat secara langsung dalam proses pengadaan.

Minimnya transparansi dokumen pengadaan, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak dengan vendor, serta spesifikasi ternak yang dibeli.

Penunjukan pihak rekanan oleh kepala daerah yang memerlukan klarifikasi terkait mekanisme dan dasar penunjukannya.

Apabila dugaan tersebut terbukti, maka proses pengadaan berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Aceh Timur, terutama karena bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Sejumlah kalangan menilai penyelidikan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan apakah proses pengadaan telah berjalan sesuai aturan atau justru terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menelusuri polemik pengadaan sapi Meugang senilai Rp7,5 miliar tersebut.

Wakil Wali Kota Banda Aceh Tutup BSI Fest Ramadhan, Dorong Penguatan Ekonomi Syariah dan UMKM

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026 Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, secara resmi menutup rangkaian kegiatan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, sejak 12 hingga 15 Maret 2026, menjadi bagian dari upaya BSI menghadirkan aktivitas yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai spiritual di bulan suci Ramadhan, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, mengapresiasi pelaksanaan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang digelar oleh Bank Syariah Indonesia di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan ini dinilai tidak hanya menyemarakkan bulan suci Ramadhan, namun juga turut mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM serta peningkatan transaksi digital melalui Qris.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan ekosistem ekonomi syariah di Banda Aceh semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, menyampaikan bahwa BSI Fest Ramadhan merupakan bagian dari komitmen BSI untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat spiritual, sosial, dan ekonomi.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana syiar Ramadhan, tetapi juga wadah untuk memperkuat literasi keuangan syariah sekaligus mendorong transaksi digital di kalangan masyarakat.

“Melalui BSI Fest Ramadhan ini, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi antara BSI, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Harapannya, kegiatan ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Aceh, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas,” ujarnya.

Ia menambahkan, tingginya antusiasme masyarakat yang tercermin dari ribuan transaksi digital selama kegiatan menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap pemanfaatan layanan keuangan syariah berbasis digital.

“Ke depan, BSI akan terus menghadirkan berbagai program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran BSI sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh,” tutupnya.

Selama pelaksanaan festival, BSI menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan religius. Salah satunya melalui rangkaian **Kajian Ramadhan** yang menghadirkan talkshow literasi keuangan syariah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BSI. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan berbasis digital yang semakin marak.

Selain itu, BSI juga menghadirkan kajian **“Langkah Emas Berhaji”**, yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perencanaan ibadah haji melalui instrumen emas. Berbagai tausiyah Ramadhan turut digelar untuk memperkuat nilai-nilai keislaman serta mempererat ukhuwah di tengah masyarakat.

Komitmen BSI dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diwujudkan melalui **Bazar UMKM** yang diikuti oleh 60 pelaku usaha lokal dari sektor fashion, kriya, dan kuliner. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus memberikan ruang promosi dan peningkatan penjualan bagi pelaku usaha lokal di Aceh.

Selama empat hari pelaksanaan kegiatan, tercatat sekitar **7.500 transaksi menggunakan QRIS** dengan total nilai transaksi mencapai **lebih dari Rp150 juta**. Angka tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat serta meningkatnya pemanfaatan transaksi digital di Kota Banda Aceh.

Berbagai **Aneka Lomba Ramadhan** juga turut memeriahkan kegiatan ini, di antaranya lomba mewarnai tingkat SD yang diikuti oleh 129 peserta, lomba jingle bangun sahur dengan 7 peserta, lomba content creator BSI Fest Ramadhan yang diikuti 10 peserta, serta **QRIS Challenge** yang melibatkan 60 tenant UMKM. Total hadiah yang disiapkan untuk berbagai perlombaan tersebut mencapai **Rp17 juta**, sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas generasi muda sekaligus mendorong pemanfaatan transaksi digital syariah.

Dalam kesempatan tersebut, BSI juga menyalurkan **santunan anak yatim** dari gampong di sekitar Kota Banda Aceh sebagai wujud kepedulian sosial serta komitmen untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadhan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut
Kepala BI Kantor Perwakilan Aceh, Agus Chusaini, OJK Ace diwakili Ferdinan Daula, Wakil Imam Besar Mesjid Raya Baiturrahman Abi Ishaq Lamkawe, Ketua ISMI Aceh sekaligus Anggota DPRA Nurkhalis, Ketua DMI Kota Banda Aceh Fauzan Zakaria dan sejumlah tamu undangam lainnya.

Wakil Wali Kota Banda Aceh Tutup BSI Fest Ramadhan, Dorong Penguatan Ekonomi Syariah dan UMKM

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026 Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, secara resmi menutup rangkaian kegiatan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, sejak 12 hingga 15 Maret 2026, menjadi bagian dari upaya BSI menghadirkan aktivitas yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai spiritual di bulan suci Ramadhan, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, mengapresiasi pelaksanaan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang digelar oleh Bank Syariah Indonesia di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan ini dinilai tidak hanya menyemarakkan bulan suci Ramadhan, namun juga turut mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM serta peningkatan transaksi digital melalui Qris.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan ekosistem ekonomi syariah di Banda Aceh semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, menyampaikan bahwa BSI Fest Ramadhan merupakan bagian dari komitmen BSI untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat spiritual, sosial, dan ekonomi.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana syiar Ramadhan, tetapi juga wadah untuk memperkuat literasi keuangan syariah sekaligus mendorong transaksi digital di kalangan masyarakat.

“Melalui BSI Fest Ramadhan ini, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi antara BSI, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Harapannya, kegiatan ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Aceh, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas,” ujarnya.

Ia menambahkan, tingginya antusiasme masyarakat yang tercermin dari ribuan transaksi digital selama kegiatan menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap pemanfaatan layanan keuangan syariah berbasis digital.

“Ke depan, BSI akan terus menghadirkan berbagai program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran BSI sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh,” tutupnya.

Selama pelaksanaan festival, BSI menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan religius. Salah satunya melalui rangkaian **Kajian Ramadhan** yang menghadirkan talkshow literasi keuangan syariah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BSI. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan berbasis digital yang semakin marak.

Selain itu, BSI juga menghadirkan kajian **“Langkah Emas Berhaji”**, yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perencanaan ibadah haji melalui instrumen emas. Berbagai tausiyah Ramadhan turut digelar untuk memperkuat nilai-nilai keislaman serta mempererat ukhuwah di tengah masyarakat.

Komitmen BSI dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diwujudkan melalui **Bazar UMKM** yang diikuti oleh 60 pelaku usaha lokal dari sektor fashion, kriya, dan kuliner. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus memberikan ruang promosi dan peningkatan penjualan bagi pelaku usaha lokal di Aceh.

Selama empat hari pelaksanaan kegiatan, tercatat sekitar **7.500 transaksi menggunakan QRIS** dengan total nilai transaksi mencapai **lebih dari Rp150 juta**. Angka tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat serta meningkatnya pemanfaatan transaksi digital di Kota Banda Aceh.

Berbagai **Aneka Lomba Ramadhan** juga turut memeriahkan kegiatan ini, di antaranya lomba mewarnai tingkat SD yang diikuti oleh 129 peserta, lomba jingle bangun sahur dengan 7 peserta, lomba content creator BSI Fest Ramadhan yang diikuti 10 peserta, serta **QRIS Challenge** yang melibatkan 60 tenant UMKM. Total hadiah yang disiapkan untuk berbagai perlombaan tersebut mencapai **Rp17 juta**, sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas generasi muda sekaligus mendorong pemanfaatan transaksi digital syariah.

Dalam kesempatan tersebut, BSI juga menyalurkan **santunan anak yatim** dari gampong di sekitar Kota Banda Aceh sebagai wujud kepedulian sosial serta komitmen untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadhan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut
Kepala BI Kantor Perwakilan Aceh, Agus Chusaini, OJK Ace diwakili Ferdinan Daula, Wakil Imam Besar Mesjid Raya Baiturrahman Abi Ishaq Lamkawe, Ketua ISMI Aceh sekaligus Anggota DPRA Nurkhalis, Ketua DMI Kota Banda Aceh Fauzan Zakaria dan sejumlah tamu undangam lainnya.

Wakil Wali Kota Banda Aceh Tutup BSI Fest Ramadhan, Dorong Penguatan Ekonomi Syariah dan UMKM

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026 Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, secara resmi menutup rangkaian kegiatan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, sejak 12 hingga 15 Maret 2026, menjadi bagian dari upaya BSI menghadirkan aktivitas yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai spiritual di bulan suci Ramadhan, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, mengapresiasi pelaksanaan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang digelar oleh Bank Syariah Indonesia di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan ini dinilai tidak hanya menyemarakkan bulan suci Ramadhan, namun juga turut mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM serta peningkatan transaksi digital melalui Qris.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan ekosistem ekonomi syariah di Banda Aceh semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, menyampaikan bahwa BSI Fest Ramadhan merupakan bagian dari komitmen BSI untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat spiritual, sosial, dan ekonomi.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana syiar Ramadhan, tetapi juga wadah untuk memperkuat literasi keuangan syariah sekaligus mendorong transaksi digital di kalangan masyarakat.

“Melalui BSI Fest Ramadhan ini, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi antara BSI, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Harapannya, kegiatan ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Aceh, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas,” ujarnya.

Ia menambahkan, tingginya antusiasme masyarakat yang tercermin dari ribuan transaksi digital selama kegiatan menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap pemanfaatan layanan keuangan syariah berbasis digital.

“Ke depan, BSI akan terus menghadirkan berbagai program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran BSI sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh,” tutupnya.

Selama pelaksanaan festival, BSI menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan religius. Salah satunya melalui rangkaian **Kajian Ramadhan** yang menghadirkan talkshow literasi keuangan syariah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BSI. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan berbasis digital yang semakin marak.

Selain itu, BSI juga menghadirkan kajian **“Langkah Emas Berhaji”**, yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perencanaan ibadah haji melalui instrumen emas. Berbagai tausiyah Ramadhan turut digelar untuk memperkuat nilai-nilai keislaman serta mempererat ukhuwah di tengah masyarakat.

Komitmen BSI dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diwujudkan melalui **Bazar UMKM** yang diikuti oleh 60 pelaku usaha lokal dari sektor fashion, kriya, dan kuliner. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus memberikan ruang promosi dan peningkatan penjualan bagi pelaku usaha lokal di Aceh.

Selama empat hari pelaksanaan kegiatan, tercatat sekitar **7.500 transaksi menggunakan QRIS** dengan total nilai transaksi mencapai **lebih dari Rp150 juta**. Angka tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat serta meningkatnya pemanfaatan transaksi digital di Kota Banda Aceh.

Berbagai **Aneka Lomba Ramadhan** juga turut memeriahkan kegiatan ini, di antaranya lomba mewarnai tingkat SD yang diikuti oleh 129 peserta, lomba jingle bangun sahur dengan 7 peserta, lomba content creator BSI Fest Ramadhan yang diikuti 10 peserta, serta **QRIS Challenge** yang melibatkan 60 tenant UMKM. Total hadiah yang disiapkan untuk berbagai perlombaan tersebut mencapai **Rp17 juta**, sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas generasi muda sekaligus mendorong pemanfaatan transaksi digital syariah.

Dalam kesempatan tersebut, BSI juga menyalurkan **santunan anak yatim** dari gampong di sekitar Kota Banda Aceh sebagai wujud kepedulian sosial serta komitmen untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadhan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut
Kepala BI Kantor Perwakilan Aceh, Agus Chusaini, OJK Ace diwakili Ferdinan Daula, Wakil Imam Besar Mesjid Raya Baiturrahman Abi Ishaq Lamkawe, Ketua ISMI Aceh sekaligus Anggota DPRA Nurkhalis, Ketua DMI Kota Banda Aceh Fauzan Zakaria dan sejumlah tamu undangam lainnya.

TNI dan Warga Bersihkan Parit di Desa Jati Sara Aceh Tenggara

Kutacane ( Aceh dalam berita ) Sabtu 14-3-2026 Danposramil Ketambe jajaran Kodim 0108/Aceh Tenggara, Peltu Jumadin Selian bersama masyarakat melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan saluran parit di Desa Jati Sara, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara.

Kegiatan gotong royong tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus untuk memastikan saluran air dan irigasi di wilayah desa tetap berfungsi dengan baik, khususnya dalam menghadapi datangnya musim penghujan yang mulai melanda wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Sejak pagi hari, Danposramil Ketambe bersama warga terlihat bahu-membahu membersihkan saluran parit yang sebelumnya dipenuhi material lumpur, pasir, serta sampah yang menghambat aliran air. Dengan menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul, sekop dan parang, warga bersama aparat TNI membersihkan saluran air agar kembali lancar.

Danposramil Ketambe Peltu Jumadin Selian mengatakan bahwa kegiatan kerja bakti tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat, khususnya dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan lingkungan di wilayah binaan.

Ia menjelaskan bahwa pembersihan parit ini menjadi langkah penting untuk mengantisipasi terjadinya genangan air maupun banjir kecil yang kerap terjadi saat curah hujan meningkat.

“Hari ini kami bersama masyarakat Desa Jati Sara melaksanakan gotong royong membersihkan parit yang sudah banyak tertimbun pasir, lumpur, serta sampah. Tujuannya agar saluran air dapat kembali mengalir dengan lancar sehingga dapat mencegah terjadinya genangan air saat hujan turun,” ujar Peltu Jumadin Selian.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa sebelum kegiatan kerja bakti dilaksanakan, pihak Posramil Ketambe bersama perangkat desa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kondisi sejumlah saluran air dan irigasi yang berada di wilayah desa tersebut.
Dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa beberapa saluran air mengalami pendangkalan dan penyumbatan akibat endapan lumpur serta material yang terbawa aliran air saat hujan. Kondisi tersebut apabila tidak segera ditangani dikhawatirkan dapat menghambat aliran air serta berdampak pada lahan pertanian milik warga.

“Setelah kami lakukan pengecekan bersama perangkat desa, memang terdapat beberapa titik saluran irigasi yang perlu segera dibersihkan. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat untuk melaksanakan kegiatan gotong royong agar saluran air kembali normal,” jelasnya.

Menurutnya, selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga memiliki manfaat besar bagi sektor pertanian masyarakat. Kelancaran aliran air irigasi sangat dibutuhkan oleh para petani untuk mengairi lahan pertanian mereka, sehingga hasil pertanian dapat tetap terjaga dengan baik.

Dengan dilaksanakannya kegiatan kerja bakti tersebut, saluran parit dan irigasi yang sebelumnya tersumbat kini telah kembali bersih dan aliran air mulai mengalir dengan lancar. Hal ini diharapkan dapat membantu kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat serta meminimalisir potensi genangan air di lingkungan permukiman warga.

Peltu Jumadin Selian juga berharap kegiatan gotong royong seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai wujud kebersamaan dalam menjaga lingkungan sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

“Kami berharap semangat kebersamaan seperti ini dapat terus terjaga. Melalui kegiatan gotong royong, selain menjaga kebersihan lingkungan, juga dapat mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu warga Desa Jati Sara, Efendi Tarigan, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada jajaran Posramil Ketambe yang telah menginisiasi serta turut terlibat langsung dalam kegiatan gotong royong tersebut.

Menurutnya, kehadiran aparat TNI di tengah masyarakat tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga turut membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk menjaga kebersihan lingkungan desa.

“Kami sangat berterima kasih kepada Posramil Ketambe, khususnya kepada Danposramil yang telah menggerakkan kegiatan gotong royong ini. Kehadiran TNI sangat membantu masyarakat, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan serta memperlancar saluran air yang sangat penting bagi kehidupan kami,” ungkapnya.

Melalui kegiatan kerja bakti ini diharapkan sinergi antara TNI dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik. Kebersamaan tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam menjaga lingkungan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara.

Tinjau Posyan Ops Ketupat Seulawah 2026 di Pidie Jaya, Kapolda Aceh Ingatkan Pemudik Hati-hati dan Tidak Terburu-buru Demi Keselamatan Bersama

Meureudu  ( Aceh dalam berita ) Sabtu 14-3-2026 Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M, meninjau langsung Pos Pelayanan (Posyan) Operasi Ketupat Seulawah 2026 di Jalan Banda Aceh–Medan, Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Dansat Brimob Polda Aceh Kombes Pol. Zuhdi Batubara beserta rombongan dan disambut langsung oleh Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Pidie Jaya Kompol Iswahyudi, Kasat Intelkam AKP Rusdiono, Kasat Lantas AKP Endang Sulastri, Kasat Reskrim IPTU Fauzi Atmaja, Pawas Polres Pidie Jaya AKP Faisal, serta sejumlah personel yang melaksanakan pengamanan di Posyan Ops Ketupat Seulawah 2026.

Kunjungan Kapolda Aceh tersebut bertujuan untuk mengecek secara langsung kesiapan Pos Pelayanan Ops Ketupat Seulawah 2026 sekaligus memastikan kesiapsiagaan personel yang bertugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjelang arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah.

Dalam arahannya kepada personel yang bertugas, Kapolda Aceh menekankan pentingnya menjaga kekompakan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan.

Ia juga mengingatkan agar petugas meningkatkan patroli di sejumlah titik rawan, baik rawan kriminalitas seperti curas, curat, dan curanmor, maupun potensi gangguan kamtibmas lainnya seperti balap liar dan kawasan wisata yang diperkirakan ramai pengunjung.

Selain itu, Kapolda Aceh menyampaikan bahwa kondisi arus lalu lintas di jalur Banda Aceh–Medan, khususnya di wilayah Kabupaten Pidie Jaya, terpantau cukup baik. Ia berharap keberadaan Pos Pelayanan Ops Ketupat Seulawah dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya para pemudik yang melintas di wilayah tersebut.

Kapolda Aceh juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu meminta bantuan kepada petugas apabila mengalami kendala selama perjalanan mudik. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 yang aktif selama 24 jam dan tidak dipungut biaya apabila menemukan gangguan keamanan, kecelakaan lalu lintas, maupun membutuhkan bantuan kepolisian di jalan.

“Jika masyarakat membutuhkan bantuan selama perjalanan mudik, silakan menghubungi Call Center Polri 110. Layanan ini aktif 24 jam dan bebas pulsa sehingga kami dapat memberikan pelayanan secara cepat,” ujarnya.

Kapolda juga mengingatkan para pemudik agar tetap berhati-hati selama perjalanan, tidak terburu-buru di jalan, serta selalu mematuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama.

“Jangan terburu-buru di jalan dan patuhi arahan petugas. Mudik aman, keluarga bahagia,” pungkasnya.

Tinjau Posyan Ops Ketupat Seulawah 2026 di Pidie Jaya, Kapolda Aceh Ingatkan Pemudik Hati-hati dan Tidak Terburu-buru Demi Keselamatan Bersama

Meureudu  ( Aceh dalam berita ) Sabtu 14-3-2026 Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M, meninjau langsung Pos Pelayanan (Posyan) Operasi Ketupat Seulawah 2026 di Jalan Banda Aceh–Medan, Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Dansat Brimob Polda Aceh Kombes Pol. Zuhdi Batubara beserta rombongan dan disambut langsung oleh Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Pidie Jaya Kompol Iswahyudi, Kasat Intelkam AKP Rusdiono, Kasat Lantas AKP Endang Sulastri, Kasat Reskrim IPTU Fauzi Atmaja, Pawas Polres Pidie Jaya AKP Faisal, serta sejumlah personel yang melaksanakan pengamanan di Posyan Ops Ketupat Seulawah 2026.

Kunjungan Kapolda Aceh tersebut bertujuan untuk mengecek secara langsung kesiapan Pos Pelayanan Ops Ketupat Seulawah 2026 sekaligus memastikan kesiapsiagaan personel yang bertugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjelang arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah.

Dalam arahannya kepada personel yang bertugas, Kapolda Aceh menekankan pentingnya menjaga kekompakan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan.

Ia juga mengingatkan agar petugas meningkatkan patroli di sejumlah titik rawan, baik rawan kriminalitas seperti curas, curat, dan curanmor, maupun potensi gangguan kamtibmas lainnya seperti balap liar dan kawasan wisata yang diperkirakan ramai pengunjung.

Selain itu, Kapolda Aceh menyampaikan bahwa kondisi arus lalu lintas di jalur Banda Aceh–Medan, khususnya di wilayah Kabupaten Pidie Jaya, terpantau cukup baik. Ia berharap keberadaan Pos Pelayanan Ops Ketupat Seulawah dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya para pemudik yang melintas di wilayah tersebut.

Kapolda Aceh juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu meminta bantuan kepada petugas apabila mengalami kendala selama perjalanan mudik. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 yang aktif selama 24 jam dan tidak dipungut biaya apabila menemukan gangguan keamanan, kecelakaan lalu lintas, maupun membutuhkan bantuan kepolisian di jalan.

“Jika masyarakat membutuhkan bantuan selama perjalanan mudik, silakan menghubungi Call Center Polri 110. Layanan ini aktif 24 jam dan bebas pulsa sehingga kami dapat memberikan pelayanan secara cepat,” ujarnya.

Kapolda juga mengingatkan para pemudik agar tetap berhati-hati selama perjalanan, tidak terburu-buru di jalan, serta selalu mematuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama.

“Jangan terburu-buru di jalan dan patuhi arahan petugas. Mudik aman, keluarga bahagia,” pungkasnya.