Mualem Dorong Revisi PoD Blok Andaman, Gas Tengkulo Diolah di Darat
BANDA ACEH (Inforakyataceh) Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memerintahkan jajarannya untuk segera mempersiapkan skema revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman) guna dibahas bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Instruksi tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun. Menurutnya, Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti arahan Gubernur dengan menyiapkan berbagai bahan dan masukan yang diperlukan.“Benar, arahan Pak Gubernur memang demikian. Jadi kita segera menyiapkannya,” kata Nasir di Banda Aceh, Minggu (21/6/2026).
Nasir menjelaskan, pembahasan revisi PoD Blok Andaman dijadwalkan berlangsung pada Selasa (23/6/2026). Gubernur Aceh menginginkan proses tersebut melibatkan berbagai pihak agar menjadi representasi kepentingan masyarakat Aceh secara luas.
Menurut Nasir, langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Muzakir Manaf dengan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, di Kantor SKK Migas, Jakarta, pada 10 Juni 2026 lalu.Dalam pertemuan tersebut, kata Nasir, SKK Migas memberikan ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi terhadap PoD yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Kesepakatan waktu itu, SKK Migas memberi ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi PoD Blok Andaman dan bersedia mengakomodirnya,” ujarnya.Nasir menegaskan, Pemerintah Aceh tidak menolak proyek pengembangan Lapangan Gas Tengkulo maupun investasi yang dilakukan oleh Mubadala Energy.
Sebaliknya, Pemerintah Aceh tetap berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat dan produktif.“Pemerintah Aceh mendukung iklim investasi yang positif. Selama ini kita terus mendorong penanaman modal sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.Menurutnya, investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh.
Namun demikian, Pemerintah Aceh menginginkan pengembangan Blok Andaman sejalan dengan visi pembangunan daerah yang mengedepankan hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.Karena itu, Gubernur Mualem mendorong agar gas dan kondensat dari Lapangan Gas Tengkulo dialirkan langsung ke darat melalui skema onshore pipelining untuk kemudian diproses di Onshore Processing Facility (OPF) yang memanfaatkan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe.
Menurut Nasir, skema tersebut diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Aceh dibandingkan pengolahan di fasilitas terapung di lepas pantai.“Gubernur Mualem ingin Blok Andaman memberikan multiplier effect ekonomi yang luas melalui tumbuhnya sektor industri dan berbagai peluang usaha baru. Fasilitas darat juga dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang jauh lebih besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, PoD yang telah disetujui pada Maret 2026 mengatur pengolahan gas dan kondensat dilakukan di Floating Production Storage and Offloading (FPSO) yang berada di wilayah South Andaman, sebelum disalurkan ke Onshore Receiving Facility (ORF) di KEK Arun melalui jaringan pipa bawah laut.Karena itu, Pemerintah Aceh mengusulkan revisi agar pengolahan utama dilakukan di darat guna memperkuat hilirisasi industri energi dan memperbesar manfaat ekonomi bagi daerah.
“Program hilirisasi yang diinginkan Pak Gubernur juga sejalan dengan program nasional yang didorong Presiden Prabowo. Jadi arah pembangunan Aceh dan pemerintah pusat berjalan linier,” pungkas Nasir.