𝗕𝗪𝗜 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻 𝗙𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗻𝘆𝗲𝗹𝗲𝘀𝗮𝗶𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 𝗪𝗮𝗸𝗮𝗳 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗱𝗮𝗻𝗴

JAKARTA ( Inforakyataceh ) Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan silaturahmi bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, jajaran Pemerintah Aceh, dan para ulama Aceh di Kantor BWI Pusat, Jakarta, Kamis (23/7/2026).Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan itu merupakan tindak lanjut dari komunikasi yang sebelumnya diinisiasi oleh BWI kepada Wakil Gubernur Aceh.

Selain mempererat silaturahmi, pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai langkah penyelesaian status Lapangan Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Rombongan Aceh dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, didampingi Asisten I Sekretaris Daerah Aceh, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Abu Paya Pasi, serta sejumlah ulama Aceh. Kehadiran rombongan disambut oleh Wakil Ketua BWI Pusat, Dr. Tatang Astarudin, beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua BWI Pusat, Dr. Tatang Astarudin, menyampaikan bahwa BWI memiliki perhatian serius terhadap penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang. Menurutnya, secara yuridis, filosofis, maupun teologis, kedudukan tanah wakaf tersebut memiliki dasar yang kuat.

Karena itu, BWI siap menjembatani komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar proses administrasi dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.”Secara yuridis, filosofis, maupun teologis, kita semua sepaham bahwa ini adalah tanah wakaf. Posisinya sangat kuat.

Tugas kita bersama saat ini adalah menyelaraskan proses administrasi antarinstansi dengan baik, menghormati prosedur yang ada, serta menjaga marwah semua pihak agar solusi terbaik dapat dicapai tanpa ada yang merasa dirugikan,” ujar Tatang.Sebagai tindak lanjut, BWI menyatakan akan membawa seluruh dokumen yang disampaikan dalam pertemuan tersebut ke rapat pleno lembaga.

Selain itu, BWI juga berkomitmen menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari upaya memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang.Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen BWI.

Ia menegaskan Pemerintah Aceh menghormati seluruh mekanisme yang sedang berjalan dan siap mendukung setiap langkah penyelesaian yang dilakukan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap mengedepankan nilai sejarah, kemaslahatan umat, serta menjaga marwah semua pihak.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang semakin memperkuat sinergi antara BWI, Pemerintah Aceh, para ulama, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang secara bermartabat, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ratusan Personel dan Alat Berat Dikerahkan untuk Tata Ruang Kota Banda Aceh

Penertiban ini merupakan komitmen Pemko Banda Aceh dalam menciptakan lingkungan kota yang aman, tertib, dan nyaman. Kegiatan yang dipusatkan di Halaman Balai Kota ini melibatkan tim terpadu dari Satpol PP dan WH, Forkopimcam, TNI, Polri, serta dinas terkait.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh, Jalaluddin, menegaskan bahwa langkah ini diambil guna menata ekosistem perdagangan agar tidak mengganggu fungsi ruang publik dan lalu lintas.

“Sebelumnya, kami telah melakukan sosialisasi melalui mobil dan meminta para pedagang membongkar sendiri lapak yang melanggar aturan. Namun, ada yang tidak mengindahkan,” ungkap Jalal.

Meski demikian, ia mengakui bahwa sebagian pedagang telah membongkar lapaknya secara mandiri. “Nanti kami akan membongkar yang masih bertahan dan tidak mengindahkan aturan yang ada,” tambahnya.

Selanjutnya, ia meminta seluruh personil yang bertugas agar melaksanakan penertiban dengan pendekatan humanis dan tetap mengedepankan sikap persuasif kepada masyarakat.

Lanjutnya, personel penertiban yang dikerahkan terdiri dari 201 personel Satpol PP WH Banda Aceh, 30 personel Satpol PP Provinsi Aceh, 14 personel dari Dishub, 12 personel dari kepolisian, 8 personel dari Kodim, 4 personel PM, dan 4 personel latsus.

Selain itu, penertiban ini juga didukung oleh 10 personel Damkar dengan 1 unit mobil pemadam kebakaran, 10 personil BPBD, serta 30 personel DLHK3 yang dilengkapi 5 truk angkutan.

Dukungan juga datang dari Dinas PUPR sebanyak 15 personel dengan 5 buah truk dan 1 unit excavator serta Muspika Kecamatan Syiah Kuala dan perangkat Gampong Kopelma Darussalam sebanyak 15 orang. (TM)

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menggelar apel penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan liar yang berjualan di atas drainase serta fasilitas umum di Jalan Utama Tungkop, Kopelma Darussalam, Kamis (23/07/2026).

Penertiban ini merupakan komitmen Pemko Banda Aceh dalam menciptakan lingkungan kota yang aman, tertib, dan nyaman. Kegiatan yang dipusatkan di Halaman Balai Kota ini melibatkan tim terpadu dari Satpol PP dan WH, Forkopimcam, TNI, Polri, serta dinas terkait.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh, Jalaluddin, menegaskan bahwa langkah ini diambil guna menata ekosistem perdagangan agar tidak mengganggu fungsi ruang publik dan lalu lintas.“Sebelumnya, kami telah melakukan sosialisasi melalui mobil dan meminta para pedagang membongkar sendiri lapak yang melanggar aturan.

Namun, ada yang tidak mengindahkan,” ungkap Jalal.Meski demikian, ia mengakui bahwa sebagian pedagang telah membongkar lapaknya secara mandiri. “Nanti kami akan membongkar yang masih bertahan dan tidak mengindahkan aturan yang ada,” tambahnya.

Selanjutnya, ia meminta seluruh personil yang bertugas agar melaksanakan penertiban dengan pendekatan humanis dan tetap mengedepankan sikap persuasif kepada masyarakat.Lanjutnya, personel penertiban yang dikerahkan terdiri dari 201 personel Satpol PP WH Banda Aceh, 30 personel Satpol PP Provinsi Aceh, 14 personel dari Dishub, 12 personel dari kepolisian, 8 personel dari Kodim, 4 personel PM, dan 4 personel latsus.

Selain itu, penertiban ini juga didukung oleh 10 personel Damkar dengan 1 unit mobil pemadam kebakaran, 10 personil BPBD, serta 30 personel DLHK3 yang dilengkapi 5 truk angkutan.Dukungan juga datang dari Dinas PUPR sebanyak 15 personel dengan 5 buah truk dan 1 unit excavator serta Muspika Kecamatan Syiah Kuala dan perangkat Gampong Kopelma Darussalam sebanyak 15 orang. (TM)

Illiza Dorong Frontliner Bangun Kepercayaan Melalui Pelayanan Prima

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, membuka kegiatan Pelatihan Frontliner Excellence for Consumer Protection 2026 bertema “Membangun Industri Jasa Keuangan yang Profesional Melalui Komunikasi yang Efektif dan Pelayanan Prima” di Ruang Serbaguna Kantor OJK Provinsi Aceh, Kamis 23 Juli 2026.Kegiatan yang diinisiasi Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK-IJK) Aceh tersebut menjadi wadah peningkatan kompetensi frontliner dalam menghadirkan pelayanan yang profesional sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Turut hadir Kepala OJK Provinsi Aceh Daddy Peryoga, Direktur Utama Bank Aceh sekaligus Ketua FK-IJK Aceh Fadil Ilyas, jajaran pengurus FK-IJK, pimpinan lembaga jasa keuangan, serta para peserta pelatihan dari berbagai sektor industri jasa keuangan.Dalam sambutannya, Illiza mengatakan, frontliner merupakan wajah pertama yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi jasa keuangan.

Meski interaksi dengan nasabah sering kali hanya berlangsung beberapa menit, menurutnya kesan yang tercipta pada momen tersebut akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dilayani.“Pelayanan hari ini bukan hanya soal cepat. Pelayanan juga soal memberi rasa tenang, mau mendengarkan, mau menjelaskan, dan memastikan masyarakat benar-benar memahami informasi yang diterimanya. Perlindungan konsumen dimulai dari komunikasi yang baik, bukan menunggu ketika masalah sudah terjadi,” ujar Illiza.

Illiza melanjutkan, perkembangan layanan keuangan digital telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Namun di balik kemudahan tersebut, juga muncul berbagai tantangan baru seperti phishing, tautan palsu, penyalahgunaan OTP, hingga berbagai bentuk social engineering yang dapat merugikan masyarakat.Karena itu, menurutnya, frontliner tidak lagi hanya bertugas melayani transaksi, tetapi juga menjadi sumber informasi yang benar sekaligus garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan keuangan digital.

Illiza berharap pelatihan ini tidak hanya menambah pengetahuan para peserta, tetapi juga semakin menguatkan kemampuan mereka dalam melayani masyarakat dengan empati, komunikasi yang efektif, dan informasi yang benar. Menurutnya, ketika masyarakat merasa didengar, dipahami, dan dilayani dengan tulus, kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan akan tumbuh dengan sendirinya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Aceh yang juga Ketua FK-IJK Aceh, Fadil Ilyas, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bentuk sinergi FK-IJK bersama OJK dalam meningkatkan kompetensi frontliner sebagai garda terdepan pelayanan. Menurutnya, kualitas pelayanan yang prima menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Provinsi Aceh, Daddy Peryoga, menegaskan bahwa frontliner memegang peran strategis sebagai pihak pertama yang memberikan informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Karena itu, pelayanan yang profesional, komunikatif, dan berintegritas menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan konsumen sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

Kegiatan yang diinisiasi Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK-IJK) Aceh ini diikuti sekitar 150 frontliner dari 24 lembaga jasa keuangan di Aceh, terdiri atas unsur perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, pegadaian, pasar modal, dan industri jasa keuangan non-bank.

Melalui pelatihan ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai perlindungan konsumen, literasi keuangan, komunikasi pelayanan, penanganan keluhan, hingga penguatan profesionalisme sebagai garda terdepan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. (Riz)

Kapolda Aceh Terima Silaturahmi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Perkuat Sinergi Tingkatkan Pelayanan Publik

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, beserta rombongan di Ruang Kerja Kapolda Aceh, Mapolda Aceh, Jumat (24/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Irwasda Polda Aceh, Dirreskrimum Polda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, Wadirlantas Polda Aceh, serta Kepala SPKT Polda Aceh.Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kunjungan silaturahmi tersebut bertujuan untuk mempererat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.”Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Joko.

Menurutnya, sejumlah isu strategis turut dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya penguatan mekanisme pengaduan masyarakat, percepatan penyelesaian laporan, serta peningkatan koordinasi dalam upaya mencegah terjadinya maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan kepolisian di wilayah Aceh.Selain itu, kedua belah pihak juga menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kabid Humas juga mengatakan, bahwa Kapolda Aceh dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen Polda Aceh untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai implementasi Commander Wish Kapolda Aceh poin ke-7, yaitu “Peningkatan Pelayanan Publik.”Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan kepolisian yang cepat, mudah, transparan, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan masyarakat, ujarnya lagi.”Dengan pelayanan yang semakin berkualitas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri terus meningkat,” tutup Joko.

𝗪𝗮𝗴𝘂𝗯 𝗔𝗰𝗲𝗵 𝗔𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗻𝗸𝗼 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗮𝗺 𝗜𝗺𝗶𝗽𝗮𝘀 𝗧𝗲𝗿𝗸𝗮𝗶𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 𝗪𝗮𝗸𝗮𝗳 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗴𝗽𝗮𝗱𝗮𝗻𝗴

JAKARTA ( Inforakyataceh ) Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, serta Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Tgk. H. Muhammad Ali (Abu Paya Pasi), melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, di Kantor Kemenko Kumham Imipas RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Audiensi tersebut membahas penyelesaian status Lapangan Blangpadang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman yang hingga kini belum memperoleh kepastian hukum.Dalam pertemuan itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa persoalan Blangpadang telah menjadi perhatian pemerintah.

Ia mengaku telah melaporkan perkembangan persoalan tersebut kepada Presiden serta berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait guna mencari solusi yang memberikan kepastian hukum dan dapat segera ditindaklanjuti.Yusril menegaskan, secara historis terdapat landasan yang kuat bahwa Blangpadang merupakan tanah wakaf Sultan Iskandar Muda.

Namun demikian, penyelesaiannya tetap harus memperhatikan aspek administrasi negara mengingat lahan tersebut saat ini masih tercatat sebagai Barang Milik Negara dan berada dalam penguasaan TNI Angkatan Darat.”Kita membutuhkan penyelesaian yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang kuat,” ujar Yusril.

Untuk itu, Yusril menawarkan mekanisme penetapan (isbat) wakaf melalui Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai salah satu langkah yang dinilai mampu memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf Blangpadang.Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan bahwa penyelesaian status tanah wakaf Blangpadang merupakan harapan masyarakat Aceh yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pertanahan, tetapi juga memiliki dimensi sejarah, keagamaan, dan sosial yang sangat kuat.Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Aceh juga memaparkan sejumlah dokumen dan bukti historis terkait status Blangpadang sebagai tanah wakaf Sultan Iskandar Muda yang diperuntukkan bagi kemakmuran Masjid Raya Baiturrahman.

Menutup pertemuan, Menko Kumham Imipas menyampaikan akan mengoordinasikan rapat lintas kementerian dan lembaga, melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Agama.

Hasil koordinasi tersebut akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penyelesaian yang adil, bermartabat, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, serta diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam mewujudkan penyelesaian status wakaf Blangpadang secara arif, menghormati nilai sejarah, serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Aceh.

𝗪𝗮𝗴𝘂𝗯 𝗔𝗰𝗲𝗵 𝗕𝗮𝗵𝗮𝘀 𝗜𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗠𝗼𝗨 𝗛𝗲𝗹𝘀𝗶𝗻𝗸𝗶 𝗯𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗮 𝗦𝗲𝗸𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮

JAKARTA ( Inforakyataceh ) Menindaklanjuti undangan Sekretariat Negara Republik Indonesia, Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, didampingi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin, serta Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi, menghadiri pertemuan di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Rombongan Pemerintah Aceh diterima oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan konstruktif sebagai bagian dari koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam membahas sejumlah agenda strategis terkait implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.

Ketua BRA, Jamaluddin, mengatakan salah satu fokus pembahasan adalah implementasi butir 3.2.5 MoU Helsinki yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahanan politik (tapol), narapidana politik (napol), masyarakat korban konflik, serta korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.Menurut Jamaluddin, pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh yang telah terjalin selama lebih dari dua dekade sejak penandatanganan MoU Helsinki.

Selain membahas implementasi MoU Helsinki, pertemuan tersebut juga menjadi forum koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk mendorong penyelesaian berbagai agenda yang masih menjadi amanat kesepakatan damai.Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Negara yang terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dalam mengawal implementasi butir-butir MoU Helsinki.

Menurutnya, sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat perdamaian yang telah terbangun sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh.Pertemuan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk terus menjaga komunikasi, memperkuat koordinasi, serta mengawal implementasi MoU Helsinki secara menyeluruh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kapolda Aceh Tinjau Jembatan Darurat yang Viral di Aceh Barat, Polda Siapkan Jembatan Gantung Demi Keselamatan Anak Sekolah

Aceh Barat ( Info rakyat Aceh ) Menindaklanjuti arahan Kapolri terkait jembatan darurat yang viral karena membahayakan keselamatan anak-anak sekolah, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., yang diwakili Irwasda Polda Aceh Kombes Pol. Iskandar ZA, S.I.K., M.H., meninjau langsung kondisi jembatan tali baja darurat di Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Kamis (23/7/2026).

Jembatan tersebut selama ini menjadi satu-satunya akses yang digunakan masyarakat, para guru, dan anak-anak sekolah karena jembatan yang lama sudah rusak akibat bencana.banjir bandang atau hedrometeorologi Kondisinya yang memprihatinkan sempat menjadi perhatian luas di media karena dinilai sangat berisiko bagi keselamatan pengguna, khususnya para pelajar.

Dalam peninjauan tersebut, Irwasda Polda Aceh didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polda Aceh, Kapolres Aceh Barat, Dandim, Camat Pante Ceureumen, Kepala Dinas Pendidikan, keuchik, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.Kedatangan rombongan disambut hangat oleh masyarakat melalui tarian Ranup Lampuan yang dilanjutkan dengan prosesi peusijuek sebagai bentuk penghormatan sekaligus doa agar seluruh rangkaian kegiatan membawa keberkahan dan manfaat bagi masyarakat.

Selain meninjau kondisi jembatan, Kapolda Aceh yang diwakili Irwasda Polda Aceh juga menyalurkan bantuan sosial berupa tas, alat tulis dan perlengkapan sekolah, kepada siswa sekolah dasar, para guru dan tenaga pendidik, serta bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap warga, terutama anak-anak yang setiap hari harus mempertaruhkan keselamatan saat melintasi jembatan untuk menuju sekolah.

Dalam keterangannya, Kombes Pol. Iskandar ZA menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan pelaksanaan perintah Kapolda Aceh sebagai tindak lanjut arahan Kapolri untuk memastikan secara langsung kondisi jembatan yang digunakan masyarakat.”Atas perintah Bapak Kapolda Aceh sebagai tindak lanjut arahan Bapak Kapolri, kami hadir langsung melihat kondisi jembatan ini.

Kami prihatin karena anak-anak sekolah setiap hari harus menggunakan fasilitas yang sangat berbahaya untuk menuju sekolah. Hari ini kami juga melaksanakan bakti sosial dengan menyerahkan bantuan kepada para siswa, guru, dan masyarakat yang terdampak,” ujar Iskandar.

Ia menegaskan, Polda Aceh akan segera membangun jembatan gantung berbahan tali sling yang lebih kuat dan aman sebagai solusi sementara hingga pembangunan jembatan permanen dapat direalisasikan oleh instansi terkait.”Jembatan yang ada saat ini sudah tidak layak dan memiliki risiko tinggi. Karena itu, Polri akan membangun jembatan gantung yang lebih aman agar masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir,” tambahnya.

Rencana pembangunan jembatan gantung tersebut disambut antusias dan diapresiasi oleh masyarakat Desa Sikundo. Sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih, warga menyerahkan hasil bumi berupa pisang, pinang, dan ikan kerling kepada rombongan Polda Aceh.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen Polda Aceh untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi warga. Langkah cepat pembangunan jembatan gantung diharapkan mampu menjamin keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak, dalam memperoleh akses pendidikan yang aman dan layak.

Bandara SIM Kenalkan Dunia Penerbangan Bagi Siswa TK Akadyasa

Aceh Besar ( Inforakyataceh ) Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda memooerkenalkan dunia penerbangan bagi puluhan Siswa TK Akadyasa di Blang Bintang, Kamis (23/7/2026).

General Manager Bandara Sultan Iskandar Muda Rahmat Adil Indrawan, mengatakan bahwa program Injourney Community Care yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Anak Nasional tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap tumbuh kembang generasi penerus bangsa sekaligus momentum untuk mengenalkan dunia penerbangan sejak dini.”Hari Anak Nasional mengingatkan kita bahwa keberhasilan masa depan bangsa ditentukan oleh apa yang kita lakukan untuk anak-anak hari ini.

Melalui program Injourney Community Care, Bandara Sultan Iskandar Muda ingin memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar mengenal dunia penerbangan sejak dini dan menambah wawasan tentang berbagai profesi yang ada di bandara sehingga dapat memberikan inspirasi bagi masa depan mereka,” ujar Rahmat Adil Indrawan.

Keceriaan terlukis di wajah anak-anak saat mereka diajak berkeliling dan diperkenalkan dengan berbagai profesi yang ada di bandara. Dengan antusias, generasi penerus bangsa ini menyimak penjelasan yang diberikan dan menjawab pertanyaan seputar bandara.

Selain itu, anak-anak juga melakukan simulasi proses check-in hingga menunggu keberangkatan di ruang tunggu layaknya calon penumpang yang akan berangkat. “Kami berharap kegiatan yang dilakukan oleh siswa/siswi TK Ekadyasa di Bandara Sultan Iskandar Muda hari ini akan menjadi pengalaman serta inspirasi bagi mereka untuk berani bermimpi dan bercita-cita, sehingga kelak menjadi generasi yang dapat membawa Indonesia lebih maju,” pungkasnya.

BSI dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kolaborasi melalui BSI Agen untuk Perluas Perlindungan Pekerja di Aceh

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama BPJS Ketenagakerjaan memperkuat kolaborasi dalam memperluas akses kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui jaringan BSI Agen. Sinergi tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Ballroom Gedung Landmark BSI Aceh, Sabtu (18/7), dan dihadiri oleh perwakilan BSI Agen di Kota Banda Aceh.

Regional CEO BSI Regional I Aceh, Imsak Ramadhan mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat melalui jaringan BSI Agen yang tersebar hingga ke berbagai wilayah.

Menurutnya, keberadaan BSI Agen tidak hanya memperluas akses layanan perbankan syariah, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menghadirkan layanan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, termasuk akses terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.“Kami menyambut baik kolaborasi ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan inklusi keuangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat Aceh,” ujar Imsak.

Dalam kesempatan yang sama, Senior Vice President Alternative Channel & Government Project Group BSI, Gunawan Arief Hartoyo mengatakan BSI Agen sebagai perpanjangan layanan BSI memiliki peran penting dalam mendukung perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.Melalui Aplikasi BSI Agen, lanjut Gunawan, masyarakat dapat memperoleh kemudahan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tanpa harus datang ke kantor cabang.“BSI Agen sebagai perpanjangan layanan BSI juga dapat membantu lebih banyak masyarakat agar terlindungi dengan mendaftar kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Aplikasi BSI Agen.

Dengan jaringan yang tersebar hingga tingkat desa dan kecamatan, kami optimistis kolaborasi ini mampu memperluas jangkauan layanan kepada para pekerja, termasuk pelaku usaha mikro dan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR),” katanya.

Sementara itu, Deputi Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrem.

“Kami mendukung penuh kemudahan bagi Agen BSI maupun penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kolaborasi ini akan memberikan manfaat bagi BSI, Agen BSI, BPJS Ketenagakerjaan, serta seluruh pekerja di Provinsi Aceh,” ujar Mintje.

Melalui kolaborasi tersebut, BSI dan BPJS Ketenagakerjaan berharap semakin banyak pekerja, khususnya pekerja informal, pelaku UMKM, dan penerima KUR, yang memperoleh akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kehadiran layanan melalui BSI Agen diharapkan mampu memperluas jangkauan kepesertaan hingga masyarakat yang berada di wilayah yang belum terlayani secara optimal.

Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari komitmen BSI dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan dan perluasan cakupan perlindungan sosial nasional melalui pemanfaatan jaringan layanan keagenan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Hasil Rapat Forkopimda Aceh, Tangani Karhutla Hidupkan Hukum Adat

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Pesisir Aceh Barat menjadi salah satu topik pembahasan serius dalam rapat Forkopimda di ruang rapat Gubernur Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23 Juli 2026).Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), meminta peserta rapat untuk memberi pandangan dan pertimbangan. “Semua nanti kita jadikan keputusan bersama,” kata Mualem yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun dalam rapat Forkopimda tersebut.

Selain Gubernur Mualem dan Sekda Nasir, kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi, rapat Forkopimda dihadiri Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan, Kepala BIN Aceh Andrie P Mulia, Dan Lanal Sabang Kolonel (P) Sadimin, dan Dan Lanud Sultan Iskandar Muda Kolonel PNB Suryo Anggoro.

Adapun Wali Nanggro Aceh diwakili Tuha Peuet Saifuddin Harun, Pangdam Iskandar Muda diwakili Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko, Kajati Aceh diwakili Aspema Kejati Nur Albar, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh diwakili Hakim Tipikor Firmansyah. Selanjutnya, kata Nurlis, Sekda Nasir memaparkan persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Aceh.

Di antaranya di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan dan Singkil. “Di antaranya yang paling luas terbakar adalah lahan gambut, lebih 150 hektar,” kata Sekda Nasir. “Dampak yang terjadi, meningkatnya CO2 yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, kebakaran semakin meluas dan tak terkendali, dan perotensi menurunkan citra pemerintah,” kata Nasir.

Ia melanjutkan, Gubernur Mualem telah menghimbau para Bupati/Walikota se-Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanganan Karhutla dan Reaktivasi Desk Penanganan Karhutla Tahun 2026. Selain itu, BNPB telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pada kesempatan yang sama, Kapolda Ruddi memberi respon dengan mengajak bersama-sama memonitor Karhutla. Sedangkan Aspema Kejati Nur Albar, menyebut kebakaran hutan itu sebagai masalah yang terus berulang.

Nur Albar menyrankan untuk menghidupkan hukum adat Aceh dalam menangani kebakaran hutan. “Hukum adat cukup bagus untuk penanganan hutan di Aceh yang memiliki Majelis Adat Aceh,” kata Selain itu, Kepala BIN Aceh Andrie P Mulia, menyarankan untuk melibatkan para ahli dan akademisi serta kampus dalam penanganan kebakaran lahan gambut. “Dari hasil penelitian mereka nanti dapat menghasilkan kemanfaatan dari lahan gambut, dan mengurangi kebakaran,” katanya.[]