Kasad Launching 11 Jembatan Gantung di Aceh, Buka Akses Wilayah Terisolasi Pascabencana

Aceh ( Aceh dalam berita ) Senin 9-3-2026 TNI Angkatan Darat melalui program Jembatan Garuda membangun 11 jembatan perintis (gantung) di berbagai wilayah Provinsi Aceh guna membuka akses transportasi masyarakat yang sebelumnya terisolasi akibat kerusakan infrastruktur pascabencana.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. menegaskan bahwa pembangunan jembatan gantung tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung wilayah, tetapi juga sebagai upaya mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
“Jembatan bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi simbol hadirnya negara untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan dan perekonomian rakyat dapat pulih,” ujar Kasad.
Sebanyak 11 jembatan gantung tersebut dibangun di sejumlah daerah, yakni:
Pidie Jaya: Desa Ara dan Desa Blang Awe
Aceh Utara: Sungai Lhok Kuyun, Gampong Teungoh, dan Blang Teurekan
Aceh Tamiang: Sungai Tamiang
Aceh Timur: Sungai Pante Kera
Pidie: Desa Baro Yaman
Aceh Barat: Kajeung
Aceh Tenggara: Kali Alas
Aceh Tengah: Burni Bius
Pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat menuju sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, serta pusat kegiatan ekonomi lainnya.
Kasad menegaskan bahwa TNI AD akan terus berperan aktif membantu pemerintah daerah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

Kasad Launching 11 Jembatan Gantung di Aceh, Buka Akses Wilayah Terisolasi Pascabencana

Aceh ( Aceh dalam berita ) Senin 9-3-2026 TNI Angkatan Darat melalui program Jembatan Garuda membangun 11 jembatan perintis (gantung) di berbagai wilayah Provinsi Aceh guna membuka akses transportasi masyarakat yang sebelumnya terisolasi akibat kerusakan infrastruktur pascabencana.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. menegaskan bahwa pembangunan jembatan gantung tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung wilayah, tetapi juga sebagai upaya mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
“Jembatan bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi simbol hadirnya negara untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan dan perekonomian rakyat dapat pulih,” ujar Kasad.
Sebanyak 11 jembatan gantung tersebut dibangun di sejumlah daerah, yakni:
Pidie Jaya: Desa Ara dan Desa Blang Awe
Aceh Utara: Sungai Lhok Kuyun, Gampong Teungoh, dan Blang Teurekan
Aceh Tamiang: Sungai Tamiang
Aceh Timur: Sungai Pante Kera
Pidie: Desa Baro Yaman
Aceh Barat: Kajeung
Aceh Tenggara: Kali Alas
Aceh Tengah: Burni Bius
Pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat menuju sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, serta pusat kegiatan ekonomi lainnya.
Kasad menegaskan bahwa TNI AD akan terus berperan aktif membantu pemerintah daerah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

Nana Thama : Aparat Penegak Hukum Jangan Tutup Mata Periksa dan Usut Dana Sapi Bantuan Presiden Prabowo di Aceh Timur

Idi Rayeuk ( Aceh dalam berita ) Senin 9-3-2026 Polemik pengadaan sapi bantuan Meugang untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur memasuki babak baru. Sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut transparansi penggunaan anggaran bantuan sebesar Rp7,55 miliar yang digelontorkan pemerintah pusat.

Desakan tersebut disampaikan oleh Nana Thama, wartawan media online sekaligus Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Aceh Timur. Ia meminta aparat penegak hukum agar segera melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan sapi bantuan yang dinilai menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat.

“Aparat penegak hukum jangan tutup mata. Periksa dan usut dana sapi meugang Rp7,5 miliar ini. Hukum harus on the track, tidak ada kata terlambat,” tegas Nana Thama kepada media.

Polemik bermula saat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Timur, Murdani, S.STP., M.Si, menyampaikan bahwa jumlah sapi yang dibeli melalui pihak vendor mencapai 398 ekor.

“Ada bang, jumlahnya 398 ekor… bagi saja dengan Rp7,5 miliar,” ujar Murdani saat dikonfirmasi.

Berdasarkan perhitungan tersebut, jika total anggaran Rp7,55 miliar dibagi dengan 398 ekor sapi, maka rata-rata harga sapi diperkirakan sekitar Rp18,4 juta per ekor.

Namun ketika awak media mencoba mengonfirmasi kembali terkait rincian RAP belanja, harga per ekor, serta spesifikasi sapi, nomor WhatsApp kepala dinas disebut tidak lagi dapat dihubungi.

“Ini aneh, sekelas kepala dinas memberikan pernyataan tanpa didasari data atau RAP belanja yang jelas,” kata Nana Thama.

Ia juga menyoroti kondisi sejumlah sapi bantuan yang dinilai berukuran kecil.

“Kalau harga per ekor sekitar Rp18 juta, sementara kondisi sapi kurus dan sebagian masih anakan, ini tentu memunculkan dugaan adanya mark up anggaran,” ujarnya.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Disbunnak Aceh Timur Murdani memberikan klarifikasi saat ditemui tim media di ruang kerjanya.

Menurutnya, dana Rp7,5 miliar merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi 150 desa terdampak banjir di Aceh Timur.

Ia menjelaskan bahwa skema awal penganggaran sebenarnya dihitung sekitar Rp50 juta untuk satu ekor sapi yang dialokasikan bagi setiap desa terdampak.

“Anggaran awal sekitar Rp50 juta per ekor untuk 150 desa yang terdampak,” jelasnya.

Namun dalam pelaksanaannya, proses pembelian sapi dilakukan oleh pihak rekanan atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Timur, dengan sapi didatangkan dari wilayah Sumatera Utara.

Murdani mengakui bahwa proses pengadaan dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas sehingga tidak seluruh prosedur berjalan maksimal.

“Memang tidak maksimal karena waktu mepet. Pihak rekanan membeli dengan sistem pukul rata harga, besar kecil sesuai permintaan pemilik kandang ternak,” katanya.
Ia juga tidak menampik bahwa terdapat sejumlah sapi yang berukuran kecil.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dinas tidak sempat melakukan penimbangan atau verifikasi fisik secara detail terhadap seluruh sapi sebelum didistribusikan.

“Tidak sempat karena waktu mepet. Pada intinya kita sudah mempercayakan kepada pihak rekanan,” ujarnya.

Murdani menjelaskan bahwa data penerima bantuan merujuk pada laporan BPBD Aceh Timur yang mencatat 454 desa terdampak banjir dengan jumlah penduduk lebih dari 18 ribu jiwa.

Distribusi sapi dilakukan secara terpusat di kantor Satpol PP Aceh Timur, di mana para kepala desa atau geuchik datang langsung mengambil sapi yang telah disediakan untuk dibagikan kepada masyarakat.

Dalam keterangannya, Murdani juga mengakui bahwa Inspektorat daerah tidak secara langsung terlibat dalam proses pengadaan sapi bantuan tersebut, meskipun pihak dinas mengklaim telah melakukan koordinasi.

Sementara terkait transparansi dokumen seperti RAP/RAB, kontrak pengadaan, dan daftar vendor, ia menyebut dokumen tersebut dapat diberikan apabila diminta oleh lembaga resmi.

“Kalau lembaga resmi yang meminta, tentu akan kita berikan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Murdani kepada tim investigasi AWPI Aceh Timur yang dipimpin Haris Nduru selaku Ketua Investigasi, didampingi Erwin Nainggolan selaku Humas AWPI Aceh Timur.

Kasus pengadaan sapi Meugang ini kini menjadi perhatian publik di Aceh Timur. Sejumlah kalangan menilai transparansi penggunaan dana bantuan pemerintah harus dibuka secara jelas agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Desakan pun menguat agar aparat penegak hukum segera melakukan penelusuran guna memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat yang terdampak bencana.

Nana Thama : Aparat Penegak Hukum Jangan Tutup Mata Periksa dan Usut Dana Sapi Bantuan Presiden Prabowo di Aceh Timur

Idi Rayeuk ( Aceh dalam berita ) Senin 9-3-2026 Polemik pengadaan sapi bantuan Meugang untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur memasuki babak baru. Sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut transparansi penggunaan anggaran bantuan sebesar Rp7,55 miliar yang digelontorkan pemerintah pusat.

Desakan tersebut disampaikan oleh Nana Thama, wartawan media online sekaligus Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Aceh Timur. Ia meminta aparat penegak hukum agar segera melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan sapi bantuan yang dinilai menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat.

“Aparat penegak hukum jangan tutup mata. Periksa dan usut dana sapi meugang Rp7,5 miliar ini. Hukum harus on the track, tidak ada kata terlambat,” tegas Nana Thama kepada media.

Polemik bermula saat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Timur, Murdani, S.STP., M.Si, menyampaikan bahwa jumlah sapi yang dibeli melalui pihak vendor mencapai 398 ekor.

“Ada bang, jumlahnya 398 ekor… bagi saja dengan Rp7,5 miliar,” ujar Murdani saat dikonfirmasi.

Berdasarkan perhitungan tersebut, jika total anggaran Rp7,55 miliar dibagi dengan 398 ekor sapi, maka rata-rata harga sapi diperkirakan sekitar Rp18,4 juta per ekor.

Namun ketika awak media mencoba mengonfirmasi kembali terkait rincian RAP belanja, harga per ekor, serta spesifikasi sapi, nomor WhatsApp kepala dinas disebut tidak lagi dapat dihubungi.

“Ini aneh, sekelas kepala dinas memberikan pernyataan tanpa didasari data atau RAP belanja yang jelas,” kata Nana Thama.

Ia juga menyoroti kondisi sejumlah sapi bantuan yang dinilai berukuran kecil.

“Kalau harga per ekor sekitar Rp18 juta, sementara kondisi sapi kurus dan sebagian masih anakan, ini tentu memunculkan dugaan adanya mark up anggaran,” ujarnya.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Disbunnak Aceh Timur Murdani memberikan klarifikasi saat ditemui tim media di ruang kerjanya.

Menurutnya, dana Rp7,5 miliar merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi 150 desa terdampak banjir di Aceh Timur.

Ia menjelaskan bahwa skema awal penganggaran sebenarnya dihitung sekitar Rp50 juta untuk satu ekor sapi yang dialokasikan bagi setiap desa terdampak.

“Anggaran awal sekitar Rp50 juta per ekor untuk 150 desa yang terdampak,” jelasnya.

Namun dalam pelaksanaannya, proses pembelian sapi dilakukan oleh pihak rekanan atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Timur, dengan sapi didatangkan dari wilayah Sumatera Utara.

Murdani mengakui bahwa proses pengadaan dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas sehingga tidak seluruh prosedur berjalan maksimal.

“Memang tidak maksimal karena waktu mepet. Pihak rekanan membeli dengan sistem pukul rata harga, besar kecil sesuai permintaan pemilik kandang ternak,” katanya.
Ia juga tidak menampik bahwa terdapat sejumlah sapi yang berukuran kecil.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dinas tidak sempat melakukan penimbangan atau verifikasi fisik secara detail terhadap seluruh sapi sebelum didistribusikan.

“Tidak sempat karena waktu mepet. Pada intinya kita sudah mempercayakan kepada pihak rekanan,” ujarnya.

Murdani menjelaskan bahwa data penerima bantuan merujuk pada laporan BPBD Aceh Timur yang mencatat 454 desa terdampak banjir dengan jumlah penduduk lebih dari 18 ribu jiwa.

Distribusi sapi dilakukan secara terpusat di kantor Satpol PP Aceh Timur, di mana para kepala desa atau geuchik datang langsung mengambil sapi yang telah disediakan untuk dibagikan kepada masyarakat.

Dalam keterangannya, Murdani juga mengakui bahwa Inspektorat daerah tidak secara langsung terlibat dalam proses pengadaan sapi bantuan tersebut, meskipun pihak dinas mengklaim telah melakukan koordinasi.

Sementara terkait transparansi dokumen seperti RAP/RAB, kontrak pengadaan, dan daftar vendor, ia menyebut dokumen tersebut dapat diberikan apabila diminta oleh lembaga resmi.

“Kalau lembaga resmi yang meminta, tentu akan kita berikan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Murdani kepada tim investigasi AWPI Aceh Timur yang dipimpin Haris Nduru selaku Ketua Investigasi, didampingi Erwin Nainggolan selaku Humas AWPI Aceh Timur.

Kasus pengadaan sapi Meugang ini kini menjadi perhatian publik di Aceh Timur. Sejumlah kalangan menilai transparansi penggunaan dana bantuan pemerintah harus dibuka secara jelas agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Desakan pun menguat agar aparat penegak hukum segera melakukan penelusuran guna memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat yang terdampak bencana.

Nana Thama : Aparat Penegak Hukum Jangan Tutup Mata Periksa dan Usut Dana Sapi Bantuan Presiden Prabowo di Aceh Timur

Idi Rayeuk ( Aceh dalam berita ) Senin 9-3-2026 Polemik pengadaan sapi bantuan Meugang untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur memasuki babak baru. Sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut transparansi penggunaan anggaran bantuan sebesar Rp7,55 miliar yang digelontorkan pemerintah pusat.

Desakan tersebut disampaikan oleh Nana Thama, wartawan media online sekaligus Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Aceh Timur. Ia meminta aparat penegak hukum agar segera melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan sapi bantuan yang dinilai menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat.

“Aparat penegak hukum jangan tutup mata. Periksa dan usut dana sapi meugang Rp7,5 miliar ini. Hukum harus on the track, tidak ada kata terlambat,” tegas Nana Thama kepada media.

Polemik bermula saat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Timur, Murdani, S.STP., M.Si, menyampaikan bahwa jumlah sapi yang dibeli melalui pihak vendor mencapai 398 ekor.

“Ada bang, jumlahnya 398 ekor… bagi saja dengan Rp7,5 miliar,” ujar Murdani saat dikonfirmasi.

Berdasarkan perhitungan tersebut, jika total anggaran Rp7,55 miliar dibagi dengan 398 ekor sapi, maka rata-rata harga sapi diperkirakan sekitar Rp18,4 juta per ekor.

Namun ketika awak media mencoba mengonfirmasi kembali terkait rincian RAP belanja, harga per ekor, serta spesifikasi sapi, nomor WhatsApp kepala dinas disebut tidak lagi dapat dihubungi.

“Ini aneh, sekelas kepala dinas memberikan pernyataan tanpa didasari data atau RAP belanja yang jelas,” kata Nana Thama.

Ia juga menyoroti kondisi sejumlah sapi bantuan yang dinilai berukuran kecil.

“Kalau harga per ekor sekitar Rp18 juta, sementara kondisi sapi kurus dan sebagian masih anakan, ini tentu memunculkan dugaan adanya mark up anggaran,” ujarnya.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Disbunnak Aceh Timur Murdani memberikan klarifikasi saat ditemui tim media di ruang kerjanya.

Menurutnya, dana Rp7,5 miliar merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi 150 desa terdampak banjir di Aceh Timur.

Ia menjelaskan bahwa skema awal penganggaran sebenarnya dihitung sekitar Rp50 juta untuk satu ekor sapi yang dialokasikan bagi setiap desa terdampak.

“Anggaran awal sekitar Rp50 juta per ekor untuk 150 desa yang terdampak,” jelasnya.

Namun dalam pelaksanaannya, proses pembelian sapi dilakukan oleh pihak rekanan atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Timur, dengan sapi didatangkan dari wilayah Sumatera Utara.

Murdani mengakui bahwa proses pengadaan dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas sehingga tidak seluruh prosedur berjalan maksimal.

“Memang tidak maksimal karena waktu mepet. Pihak rekanan membeli dengan sistem pukul rata harga, besar kecil sesuai permintaan pemilik kandang ternak,” katanya.
Ia juga tidak menampik bahwa terdapat sejumlah sapi yang berukuran kecil.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dinas tidak sempat melakukan penimbangan atau verifikasi fisik secara detail terhadap seluruh sapi sebelum didistribusikan.

“Tidak sempat karena waktu mepet. Pada intinya kita sudah mempercayakan kepada pihak rekanan,” ujarnya.

Murdani menjelaskan bahwa data penerima bantuan merujuk pada laporan BPBD Aceh Timur yang mencatat 454 desa terdampak banjir dengan jumlah penduduk lebih dari 18 ribu jiwa.

Distribusi sapi dilakukan secara terpusat di kantor Satpol PP Aceh Timur, di mana para kepala desa atau geuchik datang langsung mengambil sapi yang telah disediakan untuk dibagikan kepada masyarakat.

Dalam keterangannya, Murdani juga mengakui bahwa Inspektorat daerah tidak secara langsung terlibat dalam proses pengadaan sapi bantuan tersebut, meskipun pihak dinas mengklaim telah melakukan koordinasi.

Sementara terkait transparansi dokumen seperti RAP/RAB, kontrak pengadaan, dan daftar vendor, ia menyebut dokumen tersebut dapat diberikan apabila diminta oleh lembaga resmi.

“Kalau lembaga resmi yang meminta, tentu akan kita berikan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Murdani kepada tim investigasi AWPI Aceh Timur yang dipimpin Haris Nduru selaku Ketua Investigasi, didampingi Erwin Nainggolan selaku Humas AWPI Aceh Timur.

Kasus pengadaan sapi Meugang ini kini menjadi perhatian publik di Aceh Timur. Sejumlah kalangan menilai transparansi penggunaan dana bantuan pemerintah harus dibuka secara jelas agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Desakan pun menguat agar aparat penegak hukum segera melakukan penelusuran guna memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat yang terdampak bencana.

BSI Berbagi: 5.000 Anak Yatim Terima Santunan Serentak di Seluruh Indonesia

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Sabtu 7-32026 — Aroma bubur kanji rumbi mengepul dari dapur besar di halaman Masjid Darussalam, Aceh Tamiang, Ratusan anak duduk berbaris rapi menunggu waktu berbuka. Di tangan mereka, kantong berisi perlengkapan sekolah dan santunan Ramadan.
Di tempat itulah PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) bersama Danantara Indonesia menggelar kegiatan berbagi dengan 5.000 anak yatim dan dhuafa di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan kegiatan dipusatkan di sembilan titik Lokasi.

Aceh Tamiang dipilih sebagai pusat utama kegiatan BSI Berbagi tahun ini. Wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang tengah menjalani masa pemulihan setelah bencana. Bagi banyak anak di sana, kegiatan berbagi ini menjadi momen Ramadan yang menghadirkan kembali keceriaan. Lokasi kegiatan juga dekat dengan tempat hunian sementara (huntara) masyarakat yang dibangun pemerintah Indonesia bersama Danantara dan BUMN Indonesia, termasuk BSI.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo hadir langsung di lokasi bersama Komisaris Utama Prof Muhadjir Effendy serta Ketua Dewan Pengawas Syariah Prof KH Hasanudin dan Direktur Information Technology BSI Muharto Hadi Suprapto. Mereka ikut memasak bubur bersama warga, menu khas berbuka puasa masyarakat Aceh yang dikenal sebagai kanji rumbi.

“Pendidikan menjadi fondasi penting bagi masa depan Indonesia. Melalui kegiatan santunan ini, kami ingin menghadirkan kebahagiaan sekaligus memberi semangat bagi anak-anak agar terus belajar dan meraih cita-cita,” kata Anggoro.

Kegiatan berbagi ini juga berlangsung secara paralel di berbagai wilayah operasional BSI, mulai dari Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, hingga Makassar dan Kalimantan. Di setiap kota, jajaran direksi BSI turut hadir untuk menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim.

Program santunan ini merupakan bagian dari BSI Berbagi, kegiatan sosial yang rutin diselenggarakan sejak bank syariah terbesar di Indonesia itu berdiri pada 2021. Tahun ini menjadi penyelenggaraan kelima sekaligus bertepatan dengan ulang tahun ke-5 BSI.

Jumlah penerima santunan tahun ini mencapai 5.000 anak, meningkat sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4.444 anak. Selain santunan, BSI juga menyalurkan wakaf Alquran ke berbagai pesantren di seluruh Indonesia.

Bagi BSI, Ramadan bukan sekadar momentum ibadah, tetapi juga kesempatan memperkuat kepedulian sosial. Bank ini juga memfasilitasi masyarakat yang ingin berbagi melalui layanan digital di aplikasi BYOND by BSI, termasuk fitur Donasi Anak Yatim dan Berbagi THR Yatim.
Selama dua pekan pertama Ramadan 1447 Hijriah, transaksi zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui aplikasi tersebut tercatat meningkat sekitar 14 %.

Selain itu, BSI juga terus mendorong akses pendidikan bagi generasi muda melalui program BSI Scholarship. Hingga kini lebih dari 10.000 beasiswa telah disalurkan kepada pelajar dan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah.

Di Aceh Tamiang sore itu, menjelang adzan magrib, anak-anak mulai membuka paket makanan mereka. Tawa kecil terdengar di antara mereka.
Ramadan, bagi mereka, menjadi sedikit lebih hangat.

#CahayaGenerasiBangsa
#SatuDanantara
#LangkahEmasRaihKemenangan
#MelayaniSepenuhHati

BSI Berbagi: 5.000 Anak Yatim Terima Santunan Serentak di Seluruh Indonesia

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Sabtu 7-32026 — Aroma bubur kanji rumbi mengepul dari dapur besar di halaman Masjid Darussalam, Aceh Tamiang, Ratusan anak duduk berbaris rapi menunggu waktu berbuka. Di tangan mereka, kantong berisi perlengkapan sekolah dan santunan Ramadan.
Di tempat itulah PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) bersama Danantara Indonesia menggelar kegiatan berbagi dengan 5.000 anak yatim dan dhuafa di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan kegiatan dipusatkan di sembilan titik Lokasi.

Aceh Tamiang dipilih sebagai pusat utama kegiatan BSI Berbagi tahun ini. Wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang tengah menjalani masa pemulihan setelah bencana. Bagi banyak anak di sana, kegiatan berbagi ini menjadi momen Ramadan yang menghadirkan kembali keceriaan. Lokasi kegiatan juga dekat dengan tempat hunian sementara (huntara) masyarakat yang dibangun pemerintah Indonesia bersama Danantara dan BUMN Indonesia, termasuk BSI.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo hadir langsung di lokasi bersama Komisaris Utama Prof Muhadjir Effendy serta Ketua Dewan Pengawas Syariah Prof KH Hasanudin dan Direktur Information Technology BSI Muharto Hadi Suprapto. Mereka ikut memasak bubur bersama warga, menu khas berbuka puasa masyarakat Aceh yang dikenal sebagai kanji rumbi.

“Pendidikan menjadi fondasi penting bagi masa depan Indonesia. Melalui kegiatan santunan ini, kami ingin menghadirkan kebahagiaan sekaligus memberi semangat bagi anak-anak agar terus belajar dan meraih cita-cita,” kata Anggoro.

Kegiatan berbagi ini juga berlangsung secara paralel di berbagai wilayah operasional BSI, mulai dari Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, hingga Makassar dan Kalimantan. Di setiap kota, jajaran direksi BSI turut hadir untuk menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim.

Program santunan ini merupakan bagian dari BSI Berbagi, kegiatan sosial yang rutin diselenggarakan sejak bank syariah terbesar di Indonesia itu berdiri pada 2021. Tahun ini menjadi penyelenggaraan kelima sekaligus bertepatan dengan ulang tahun ke-5 BSI.

Jumlah penerima santunan tahun ini mencapai 5.000 anak, meningkat sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4.444 anak. Selain santunan, BSI juga menyalurkan wakaf Alquran ke berbagai pesantren di seluruh Indonesia.

Bagi BSI, Ramadan bukan sekadar momentum ibadah, tetapi juga kesempatan memperkuat kepedulian sosial. Bank ini juga memfasilitasi masyarakat yang ingin berbagi melalui layanan digital di aplikasi BYOND by BSI, termasuk fitur Donasi Anak Yatim dan Berbagi THR Yatim.
Selama dua pekan pertama Ramadan 1447 Hijriah, transaksi zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui aplikasi tersebut tercatat meningkat sekitar 14 %.

Selain itu, BSI juga terus mendorong akses pendidikan bagi generasi muda melalui program BSI Scholarship. Hingga kini lebih dari 10.000 beasiswa telah disalurkan kepada pelajar dan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah.

Di Aceh Tamiang sore itu, menjelang adzan magrib, anak-anak mulai membuka paket makanan mereka. Tawa kecil terdengar di antara mereka.
Ramadan, bagi mereka, menjadi sedikit lebih hangat.

#CahayaGenerasiBangsa
#SatuDanantara
#LangkahEmasRaihKemenangan
#MelayaniSepenuhHati

Kapolres Pidie Ikuti Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I 2026 Secara Virtual Bersama Kapolri

Mapolres Sigli ( Aceh dalam berita ) Sabtu 7-3-2026 Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, SIK, MIK mengikuti kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 secara virtual yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada jagung nasional dan ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Di Kabupaten Pidie, kegiatan tanam raya jagung ini yang dilaksanakan di Gampong Jijiem Kecamatan Keuamla, juga melibatkan unsur Forkopimda, para pejabat utama Polres Pidie, instansi terkait, serta masyarakat dan kelompok tani setempat.

Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, SIK, MIK menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, melalui kegiatan tanam raya jagung serentak ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan para petani, khususnya di wilayah Kabupaten Pidie.

“Program tanam jagung ini merupakan upaya bersama antara Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendorong terciptanya swasembada jagung,” ujar Kapolres Pidie.

Ia juga menegaskan bahwa Polres Pidie siap terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mendukung sektor pertanian, mulai dari pendampingan kepada kelompok tani hingga mendorong pemanfaatan lahan produktif secara optimal.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pidie bersama unsur Forkopimda dan kelompok tani turut melakukan penanaman bibit jagung sebagai simbol dimulainya program tanam jagung serentak di wilayah Kabupaten Pidie.

Melalui kegiatan ini diharapkan kolaborasi antara Polri, pemerintah dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para petani.

Kapolres Pidie Ikuti Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I 2026 Secara Virtual Bersama Kapolri

Mapolres Sigli ( Aceh dalam berita ) Sabtu 7-3-2026 Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, SIK, MIK mengikuti kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 secara virtual yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada jagung nasional dan ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Di Kabupaten Pidie, kegiatan tanam raya jagung ini yang dilaksanakan di Gampong Jijiem Kecamatan Keuamla, juga melibatkan unsur Forkopimda, para pejabat utama Polres Pidie, instansi terkait, serta masyarakat dan kelompok tani setempat.

Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, SIK, MIK menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, melalui kegiatan tanam raya jagung serentak ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan para petani, khususnya di wilayah Kabupaten Pidie.

“Program tanam jagung ini merupakan upaya bersama antara Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendorong terciptanya swasembada jagung,” ujar Kapolres Pidie.

Ia juga menegaskan bahwa Polres Pidie siap terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mendukung sektor pertanian, mulai dari pendampingan kepada kelompok tani hingga mendorong pemanfaatan lahan produktif secara optimal.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pidie bersama unsur Forkopimda dan kelompok tani turut melakukan penanaman bibit jagung sebagai simbol dimulainya program tanam jagung serentak di wilayah Kabupaten Pidie.

Melalui kegiatan ini diharapkan kolaborasi antara Polri, pemerintah dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para petani.

Kapolda Aceh Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Stok BBM Dipastikan Aman

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Jum’at 6-3-2026 Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M. mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan atau panic buying. Pasokan BBM di wilayah Aceh dipastikan dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan normal.

Kapolda menjelaskan, informasi yang beredar di masyarakat terkait angka 20 hari bukan menunjukkan keterbatasan pasokan BBM, melainkan cadangan operasional yang disiapkan untuk menjaga stabilitas distribusi.

“Pertamina telah menyampaikan bahwa angka 20 hari yang dimaksud adalah cadangan operasional BBM. Bahkan secara kapasitas penyimpanan, pasokan BBM dapat menampung hingga sekitar 25 sampai 26 hari,” ujar Kapolda Aceh.

Ia menjelaskan bahwa stok BBM di Aceh dalam kondisi aman sehingga masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat menimbulkan kekhawatiran berlebihan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Pasokan BBM di Aceh dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan lancar,” ucap Kapolda Aceh.

Untuk memastikan kelancaran distribusi energi tersebut, Polda Aceh terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, jajaran kepolisian juga melakukan langkah-langkah preventif dengan memberikan pengamanan di sejumlah SPBU serta meningkatkan patroli guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan, sehingga distribusi energi dapat berjalan merata dan tidak menimbulkan kelangkaan di tengah masyarakat.

Kapolda juga menegaskan bahwa penjualan BBM secara eceran di atas harga normal merupakan tindakan ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

“Penimbunan BBM merupakan pelanggaran hukum. Pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun atau denda paling banyak Rp60 miliar,” tegas Kapolda Aceh.