Pimpin Rakor Penanggulangan Bencana, Wagub Minta Kabupaten/Kota Fokus Persiapan Ramadhan

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Senin 9-2-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Aceh pada fase transisi pemulihan yang berlangsung di Posko Terpadu, Kantor Gubernur Aceh.

Rapat koordinasi tersebut diikuti secara langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, serta unsur lintas sektor yang terlibat dalam penanganan bencana hidrometeorologi. Sementara itu, para bupati dan wali kota se-Aceh beserta jajaran pemerintah kabupaten/kota mengikuti rapat secara daring melalui Zoom.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah, khususnya wilayah terdampak bencana, dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Ia meminta bupati dan wali kota memastikan seluruh aspek pendukung berjalan optimal guna menjaga kenyamanan dan ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa.

Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam rapat tersebut, di antaranya kesiapan pelaksanaan tradisi meugang, jaminan ketersediaan pasokan listrik oleh PT PLN, serta kondisi dan kesiapan infrastruktur dasar di daerah terdampak bencana.

Selain itu, Fadhlullah juga meminta setiap kabupaten dan kota menyampaikan laporan kondisi terkini wilayah masing-masing sebagai bahan evaluasi bersama dan dasar penentuan langkah lanjutan pada fase pemulihan.
Terkait tradisi meugang, Fadhlullah menyampaikan bahwa sejumlah kabupaten dan kota telah mengajukan permohonan bantuan sapi meugang kepada Presiden Republik Indonesia. Permohonan tersebut telah disetujui dan dialokasikan khusus bagi desa-desa yang terdampak bencana.

“Bantuan tersebut akan direalisasikan melalui mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat langsung ke pemerintah kabupaten dan kota untuk pembelian sapi meugang,” ujar Fadhlullah.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur juga mengimbau pemerintah kabupaten dan kota terdampak bencana agar secara terbuka menyampaikan kebutuhan serta kendala yang dihadapi dalam menyambut dan menjalani bulan Ramadhan, sehingga solusi dapat segera dirumuskan dan ditindaklanjuti secara terpadu.

Polda Aceh Tindak TegasTambang Emas Ilegal di Geumpang demi Lingkungan dan Keselamatan Masyarakat

Mapolres Sigli  ( Aceh dalam berita ) Senin 9-2-2026 Polda Aceh menegaskan komitmennya dalam menindak tegas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, S.I.K., terkait penertiban tambang emas ilegal yang dilakukan Polres Pidie bersama Polda Aceh dan TNI di kawasan pergunungan Geumpang, Kabupaten Pidie.

“Kegiatan ini merupakan langkah nyata Polri dalam menegakkan hukum serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penambangan ilegal tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang sangat serius, mulai dari kerusakan hutan hingga potensi bencana alam,” tegas Kombes Pol Joko Krisdiyanto.

Penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh, Kompol Hermanto Bowo Laksono, S.I.K., dengan dukungan Kabag Ops Polres Pidie AKP Raja Amiruddin Harahap, S.Sos., dan Kasat Reskrim Polres Pidie AKP Dedy Miswar, S.Sos., M.H., serta personel gabungan dari TNI Kodim 0102/Pidie.

Kabid Humas menjelaskan, tim gabungan menyasar sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi PETI di kawasan Km 17 dan Km 18 Alue Kamara, Gampong Pulo Loih, Kecamatan Geumpang. Untuk mencapai lokasi, personel harus menempuh perjalanan sekitar 25 kilometer menggunakan kendaraan, kemudian dilanjutkan berjalan kaki sejauh kurang lebih 8 kilometer dengan medan pergunungan yang cukup berat.

“Ini menunjukkan keseriusan aparat di lapangan. Medan yang sulit tidak menjadi penghalang bagi petugas untuk memastikan wilayah tersebut bersih dari aktivitas tambang ilegal,” ujarnya.

Di lokasi, petugas menemukan beberapa titik bekas aktivitas penambangan emas ilegal. Meski para pelaku tidak berada di tempat dan aktivitas sudah tidak beroperasi, petugas tetap mengamankan barang bukti berupa tiga drum berisi BBM jenis solar dan empat drum kosong yang kemudian dititipkan di Polsek Geumpang.

Sebagai langkah penegakan hukum dan pencegahan, petugas juga memusnahkan satu unit alat ayakan dengan cara dibakar agar tidak dapat digunakan kembali. Selain itu, spanduk imbauan larangan pertambangan ilegal dipasang sebagai upaya preventif dan edukatif kepada masyarakat.

“Kami ingin menegaskan bahwa Polri tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi. Masyarakat diharapkan memahami bahwa PETI membawa dampak buruk jangka panjang, baik bagi lingkungan maupun kehidupan sosial,” jelas Kombes Pol Joko Krisdiyanto.

Ia menambahkan, Polda Aceh bersama jajaran akan terus bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan berkelanjutan serta penindakan tegas terhadap setiap bentuk aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Aceh.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terlibat dalam penambangan tanpa izin. Mari bersama-sama menjaga alam Aceh agar tetap lestari demi generasi yang akan datang,” pungkasnya.

Polda Aceh Tindak TegasTambang Emas Ilegal di Geumpang demi Lingkungan dan Keselamatan Masyarakat

Mapolres Sigli  ( Aceh dalam berita ) Senin 9-2-2026 Polda Aceh menegaskan komitmennya dalam menindak tegas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, S.I.K., terkait penertiban tambang emas ilegal yang dilakukan Polres Pidie bersama Polda Aceh dan TNI di kawasan pergunungan Geumpang, Kabupaten Pidie.

“Kegiatan ini merupakan langkah nyata Polri dalam menegakkan hukum serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penambangan ilegal tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang sangat serius, mulai dari kerusakan hutan hingga potensi bencana alam,” tegas Kombes Pol Joko Krisdiyanto.

Penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh, Kompol Hermanto Bowo Laksono, S.I.K., dengan dukungan Kabag Ops Polres Pidie AKP Raja Amiruddin Harahap, S.Sos., dan Kasat Reskrim Polres Pidie AKP Dedy Miswar, S.Sos., M.H., serta personel gabungan dari TNI Kodim 0102/Pidie.

Kabid Humas menjelaskan, tim gabungan menyasar sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi PETI di kawasan Km 17 dan Km 18 Alue Kamara, Gampong Pulo Loih, Kecamatan Geumpang. Untuk mencapai lokasi, personel harus menempuh perjalanan sekitar 25 kilometer menggunakan kendaraan, kemudian dilanjutkan berjalan kaki sejauh kurang lebih 8 kilometer dengan medan pergunungan yang cukup berat.

“Ini menunjukkan keseriusan aparat di lapangan. Medan yang sulit tidak menjadi penghalang bagi petugas untuk memastikan wilayah tersebut bersih dari aktivitas tambang ilegal,” ujarnya.

Di lokasi, petugas menemukan beberapa titik bekas aktivitas penambangan emas ilegal. Meski para pelaku tidak berada di tempat dan aktivitas sudah tidak beroperasi, petugas tetap mengamankan barang bukti berupa tiga drum berisi BBM jenis solar dan empat drum kosong yang kemudian dititipkan di Polsek Geumpang.

Sebagai langkah penegakan hukum dan pencegahan, petugas juga memusnahkan satu unit alat ayakan dengan cara dibakar agar tidak dapat digunakan kembali. Selain itu, spanduk imbauan larangan pertambangan ilegal dipasang sebagai upaya preventif dan edukatif kepada masyarakat.

“Kami ingin menegaskan bahwa Polri tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi. Masyarakat diharapkan memahami bahwa PETI membawa dampak buruk jangka panjang, baik bagi lingkungan maupun kehidupan sosial,” jelas Kombes Pol Joko Krisdiyanto.

Ia menambahkan, Polda Aceh bersama jajaran akan terus bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan berkelanjutan serta penindakan tegas terhadap setiap bentuk aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Aceh.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terlibat dalam penambangan tanpa izin. Mari bersama-sama menjaga alam Aceh agar tetap lestari demi generasi yang akan datang,” pungkasnya.

Pembangunan Jembatan Gantung Kalaili di Linge Aceh Tengah Capai 45,5 Persen

Aceh Tengah ( Aceh dalam berita ) Senin 9-2-2026 Progres pembangunan Jembatan Gantung Kalaili yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga progres fisik jembatan tersebut telah mencapai 45,5 persen.

Jembatan gantung sepanjang 100 meter ini dibangun sebagai sarana vital untuk membuka serta memperlancar akses penghubung antarwilayah di kawasan pedalaman Aceh Tengah. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu menjadi solusi transportasi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses, terutama saat kondisi cuaca kurang bersahabat.

Jembatan Gantung Kalaili nantinya akan menghubungkan Desa Owaq dengan sejumlah desa di wilayah Kemukiman Wih Dusun Jamat, di antaranya Desa Linge, Jamat, Delung Sekinel, Kute Reje, serta Reje Payung. Dengan terbangunnya jembatan ini, mobilitas masyarakat diyakini akan meningkat, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan sosial dan kesehatan warga setempat.

Pembangunan jembatan tersebut berada di bawah koordinasi Kodim 0106/Aceh Tengah dengan dukungan material dari TNI Angkatan Darat. Personel yang terlibat dalam pengerjaan terdiri dari anggota Koramil 05/Linge, Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 854/DK, serta Kompi B Yonif 114/Satria Musara. Seluruh personel bekerja secara terpadu bersama teknisi lapangan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan memenuhi standar keamanan konstruksi.

Hingga saat ini, pekerjaan abutmen jembatan telah rampung sepenuhnya dan telah dilakukan pengecoran. Selain itu, tiang tower atau pilon pada titik satu di sisi kanan dan kiri jembatan juga telah berhasil didirikan. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam menopang struktur utama jembatan gantung sebelum memasuki pekerjaan lanjutan.

Pada tahap pekerjaan terbaru, personel TNI bersama teknisi melaksanakan pengelasan glagar antar pilon menggunakan material UNP 100, pemindahan besi hanger menuju titik pekerjaan, serta pembersihan sisa material hasil pengelasan guna menjaga keselamatan kerja sekaligus memastikan area proyek tetap tertata rapi.

Danramil 05/Linge, Lettu Inf Muklis, menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pembangunan jembatan ini terletak pada proses pelangsiran material tower yang memiliki jarak cukup jauh, khususnya dari titik satu menuju titik dua. Kondisi medan yang sulit serta keterbatasan akses distribusi material menjadi kendala tersendiri di lapangan.

“Namun berkat kerja sama dan semangat gotong royong seluruh personel TNI serta dukungan berbagai pihak, pembangunan Jembatan Gantung Kalaili tetap berjalan sesuai rencana dan ditargetkan selesai pada Februari 2026,” ujar Lettu Inf Muklis.

Pembangunan jembatan tersebut juga mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Salah seorang warga Desa Jamat, Abdul Rahman, mengungkapkan rasa syukur atas pembangunan jembatan gantung yang dinilai sangat membantu aktivitas sehari-hari warga.

“Selama ini kami harus memutar cukup jauh untuk menuju desa sebelah, apalagi saat musim hujan. Kalau jembatan ini selesai, akses jadi lebih mudah, anak-anak ke sekolah lancar, dan hasil kebun bisa lebih cepat dibawa ke pasar,” ungkap Abdul Rahman.

Dengan terus berjalannya pembangunan Jembatan Gantung Kalaili, diharapkan konektivitas antar desa di Kecamatan Linge semakin baik. Infrastruktur ini juga diyakini mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah pedalaman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya akses ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar.

Pembangunan Jembatan Gantung Kalaili di Linge Aceh Tengah Capai 45,5 Persen

Aceh Tengah ( Aceh dalam berita ) Senin 9-2-2026 Progres pembangunan Jembatan Gantung Kalaili yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga progres fisik jembatan tersebut telah mencapai 45,5 persen.

Jembatan gantung sepanjang 100 meter ini dibangun sebagai sarana vital untuk membuka serta memperlancar akses penghubung antarwilayah di kawasan pedalaman Aceh Tengah. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu menjadi solusi transportasi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses, terutama saat kondisi cuaca kurang bersahabat.

Jembatan Gantung Kalaili nantinya akan menghubungkan Desa Owaq dengan sejumlah desa di wilayah Kemukiman Wih Dusun Jamat, di antaranya Desa Linge, Jamat, Delung Sekinel, Kute Reje, serta Reje Payung. Dengan terbangunnya jembatan ini, mobilitas masyarakat diyakini akan meningkat, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan sosial dan kesehatan warga setempat.

Pembangunan jembatan tersebut berada di bawah koordinasi Kodim 0106/Aceh Tengah dengan dukungan material dari TNI Angkatan Darat. Personel yang terlibat dalam pengerjaan terdiri dari anggota Koramil 05/Linge, Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 854/DK, serta Kompi B Yonif 114/Satria Musara. Seluruh personel bekerja secara terpadu bersama teknisi lapangan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan memenuhi standar keamanan konstruksi.

Hingga saat ini, pekerjaan abutmen jembatan telah rampung sepenuhnya dan telah dilakukan pengecoran. Selain itu, tiang tower atau pilon pada titik satu di sisi kanan dan kiri jembatan juga telah berhasil didirikan. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam menopang struktur utama jembatan gantung sebelum memasuki pekerjaan lanjutan.

Pada tahap pekerjaan terbaru, personel TNI bersama teknisi melaksanakan pengelasan glagar antar pilon menggunakan material UNP 100, pemindahan besi hanger menuju titik pekerjaan, serta pembersihan sisa material hasil pengelasan guna menjaga keselamatan kerja sekaligus memastikan area proyek tetap tertata rapi.

Danramil 05/Linge, Lettu Inf Muklis, menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pembangunan jembatan ini terletak pada proses pelangsiran material tower yang memiliki jarak cukup jauh, khususnya dari titik satu menuju titik dua. Kondisi medan yang sulit serta keterbatasan akses distribusi material menjadi kendala tersendiri di lapangan.

“Namun berkat kerja sama dan semangat gotong royong seluruh personel TNI serta dukungan berbagai pihak, pembangunan Jembatan Gantung Kalaili tetap berjalan sesuai rencana dan ditargetkan selesai pada Februari 2026,” ujar Lettu Inf Muklis.

Pembangunan jembatan tersebut juga mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Salah seorang warga Desa Jamat, Abdul Rahman, mengungkapkan rasa syukur atas pembangunan jembatan gantung yang dinilai sangat membantu aktivitas sehari-hari warga.

“Selama ini kami harus memutar cukup jauh untuk menuju desa sebelah, apalagi saat musim hujan. Kalau jembatan ini selesai, akses jadi lebih mudah, anak-anak ke sekolah lancar, dan hasil kebun bisa lebih cepat dibawa ke pasar,” ungkap Abdul Rahman.

Dengan terus berjalannya pembangunan Jembatan Gantung Kalaili, diharapkan konektivitas antar desa di Kecamatan Linge semakin baik. Infrastruktur ini juga diyakini mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah pedalaman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya akses ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar.

Pembangunan Jembatan Gantung Kalaili di Linge Aceh Tengah Capai 45,5 Persen

Aceh Tengah ( Aceh dalam berita ) Senin 9-2-2026 Progres pembangunan Jembatan Gantung Kalaili yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga progres fisik jembatan tersebut telah mencapai 45,5 persen.

Jembatan gantung sepanjang 100 meter ini dibangun sebagai sarana vital untuk membuka serta memperlancar akses penghubung antarwilayah di kawasan pedalaman Aceh Tengah. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu menjadi solusi transportasi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses, terutama saat kondisi cuaca kurang bersahabat.

Jembatan Gantung Kalaili nantinya akan menghubungkan Desa Owaq dengan sejumlah desa di wilayah Kemukiman Wih Dusun Jamat, di antaranya Desa Linge, Jamat, Delung Sekinel, Kute Reje, serta Reje Payung. Dengan terbangunnya jembatan ini, mobilitas masyarakat diyakini akan meningkat, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan sosial dan kesehatan warga setempat.

Pembangunan jembatan tersebut berada di bawah koordinasi Kodim 0106/Aceh Tengah dengan dukungan material dari TNI Angkatan Darat. Personel yang terlibat dalam pengerjaan terdiri dari anggota Koramil 05/Linge, Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 854/DK, serta Kompi B Yonif 114/Satria Musara. Seluruh personel bekerja secara terpadu bersama teknisi lapangan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan memenuhi standar keamanan konstruksi.

Hingga saat ini, pekerjaan abutmen jembatan telah rampung sepenuhnya dan telah dilakukan pengecoran. Selain itu, tiang tower atau pilon pada titik satu di sisi kanan dan kiri jembatan juga telah berhasil didirikan. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam menopang struktur utama jembatan gantung sebelum memasuki pekerjaan lanjutan.

Pada tahap pekerjaan terbaru, personel TNI bersama teknisi melaksanakan pengelasan glagar antar pilon menggunakan material UNP 100, pemindahan besi hanger menuju titik pekerjaan, serta pembersihan sisa material hasil pengelasan guna menjaga keselamatan kerja sekaligus memastikan area proyek tetap tertata rapi.

Danramil 05/Linge, Lettu Inf Muklis, menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pembangunan jembatan ini terletak pada proses pelangsiran material tower yang memiliki jarak cukup jauh, khususnya dari titik satu menuju titik dua. Kondisi medan yang sulit serta keterbatasan akses distribusi material menjadi kendala tersendiri di lapangan.

“Namun berkat kerja sama dan semangat gotong royong seluruh personel TNI serta dukungan berbagai pihak, pembangunan Jembatan Gantung Kalaili tetap berjalan sesuai rencana dan ditargetkan selesai pada Februari 2026,” ujar Lettu Inf Muklis.

Pembangunan jembatan tersebut juga mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Salah seorang warga Desa Jamat, Abdul Rahman, mengungkapkan rasa syukur atas pembangunan jembatan gantung yang dinilai sangat membantu aktivitas sehari-hari warga.

“Selama ini kami harus memutar cukup jauh untuk menuju desa sebelah, apalagi saat musim hujan. Kalau jembatan ini selesai, akses jadi lebih mudah, anak-anak ke sekolah lancar, dan hasil kebun bisa lebih cepat dibawa ke pasar,” ungkap Abdul Rahman.

Dengan terus berjalannya pembangunan Jembatan Gantung Kalaili, diharapkan konektivitas antar desa di Kecamatan Linge semakin baik. Infrastruktur ini juga diyakini mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah pedalaman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya akses ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar.

Rusak akibat Banjir Bandang, Yonkav 11/Macan Setia Cakti Renovasi SDN 1 Lhok Medang Ara, Aceh Tamiang

Aceh Tamiang ( Aceh dalam berita ) Minggu 8-2-2026 Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan serta komitmen TNI AD dalam mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah, sebanyak 40 personel dari Satuan Batalyon Kavaleri 11/Macan Setia Cakti (Yonkav 11 MSC) melaksanakan kegiatan renovasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Lhok Medang Ara yang berlokasi di Desa Tualang Cut, Kecamatan Manyak Payeed, Kabupaten Aceh Tamiang.

Kegiatan renovasi ini meliputi perbaikan sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan, seperti ruang kelas, dinding bangunan, atap, serta pengecatan ulang guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi para siswa dan tenaga pendidik. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara gotong royong oleh personel Yonkav 11 MSC bersama masyarakat sekitar dan pihak sekolah.

Komandan Batalyon Kavaleri 11/Macan Setia Cakti, Letnan Kolonel Kav. Dani Syahputra, S.A.P., menyampaikan bahwa kegiatan renovasi sekolah tersebut merupakan bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.

Beliau menambahkan bahwa keberadaan TNI tidak hanya berperan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, tetapi juga hadir membantu masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata, salah satunya melalui perbaikan fasilitas pendidikan.

“Renovasi SDN 1 Lhok Medang Ara ini kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda. Kami ingin memastikan anak-anak dapat belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan layak, sehingga mereka dapat menuntut ilmu dengan lebih baik,” ujar Letkol Kav. Dani Syahputra.

Ia juga menuturkan bahwa keterlibatan personel TNI dalam kegiatan seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, gotong royong, serta mempererat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat.

Danyonkav menegaskan bahwa kegiatan renovasi sekolah ini sejalan dengan komitmen TNI AD dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, serta sebagai implementasi nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Letkol Kav. Dani Syahputra berharap melalui renovasi ini, SDN 1 Lhok Medang Ara dapat menjadi tempat belajar yang lebih representatif, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar secara optimal dan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Sementara itu, pihak sekolah SDN 1 Lhok Medang Ara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yonkav 11/Macan Setia Cakti atas bantuan dan perhatian yang diberikan terhadap sekolah mereka. Menurutnya, renovasi tersebut sangat membantu mengingat keterbatasan sarana yang selama ini dihadapi.

Perwakilan pihak sekolah menuturkan bahwa dengan adanya perbaikan fasilitas sekolah, para siswa menjadi lebih nyaman dan semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ia berharap sinergi dan kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan dapat terus terjalin di masa mendatang.

Melalui kegiatan ini, Yonkav 11/Macan Setia Cakti kembali menunjukkan peran aktif TNI AD sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara TNI dan rakyat di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Rusak akibat Banjir Bandang, Yonkav 11/Macan Setia Cakti Renovasi SDN 1 Lhok Medang Ara, Aceh Tamiang

Aceh Tamiang ( Aceh dalam berita ) Minggu 8-2-2026 Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan serta komitmen TNI AD dalam mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah, sebanyak 40 personel dari Satuan Batalyon Kavaleri 11/Macan Setia Cakti (Yonkav 11 MSC) melaksanakan kegiatan renovasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Lhok Medang Ara yang berlokasi di Desa Tualang Cut, Kecamatan Manyak Payeed, Kabupaten Aceh Tamiang.

Kegiatan renovasi ini meliputi perbaikan sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan, seperti ruang kelas, dinding bangunan, atap, serta pengecatan ulang guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi para siswa dan tenaga pendidik. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara gotong royong oleh personel Yonkav 11 MSC bersama masyarakat sekitar dan pihak sekolah.

Komandan Batalyon Kavaleri 11/Macan Setia Cakti, Letnan Kolonel Kav. Dani Syahputra, S.A.P., menyampaikan bahwa kegiatan renovasi sekolah tersebut merupakan bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.

Beliau menambahkan bahwa keberadaan TNI tidak hanya berperan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, tetapi juga hadir membantu masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata, salah satunya melalui perbaikan fasilitas pendidikan.

“Renovasi SDN 1 Lhok Medang Ara ini kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda. Kami ingin memastikan anak-anak dapat belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan layak, sehingga mereka dapat menuntut ilmu dengan lebih baik,” ujar Letkol Kav. Dani Syahputra.

Ia juga menuturkan bahwa keterlibatan personel TNI dalam kegiatan seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, gotong royong, serta mempererat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat.

Danyonkav menegaskan bahwa kegiatan renovasi sekolah ini sejalan dengan komitmen TNI AD dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, serta sebagai implementasi nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Letkol Kav. Dani Syahputra berharap melalui renovasi ini, SDN 1 Lhok Medang Ara dapat menjadi tempat belajar yang lebih representatif, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar secara optimal dan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Sementara itu, pihak sekolah SDN 1 Lhok Medang Ara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yonkav 11/Macan Setia Cakti atas bantuan dan perhatian yang diberikan terhadap sekolah mereka. Menurutnya, renovasi tersebut sangat membantu mengingat keterbatasan sarana yang selama ini dihadapi.

Perwakilan pihak sekolah menuturkan bahwa dengan adanya perbaikan fasilitas sekolah, para siswa menjadi lebih nyaman dan semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ia berharap sinergi dan kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan dapat terus terjalin di masa mendatang.

Melalui kegiatan ini, Yonkav 11/Macan Setia Cakti kembali menunjukkan peran aktif TNI AD sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara TNI dan rakyat di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Rapat Dipimpin Wagub Aceh, Polemik Huntara Bireuen Resmi Berakhir

Bireuen  ( Aceh dalam berita ) Minggu 8-2-2026 Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turun langsung memimpin rapat bersama para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, di Kantor Camat Peusangan.

Kehadiran orang nomor dua di Aceh itu untuk meluruskan polemik bantuan hunian sementara (huntara) yang belakangan ramai dipersoalkan.

Di forum tersebut, Wagub menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, terutama pada masa transisi pemulihan pascabencana.

“Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana,” kata Fadhlullah.

Ia menyampaikan, rumah warga yang rusak ringan, sedang hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Menurutnya, skema bantuan tersebut juga telah disosialisasikan di tingkat desa.

Persoalan muncul pada pilihan hunian. Pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri adanya surat masyarakat Bireuen yang menyebut tak semua warga menginginkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan masih berharap huntara.

Padahal, kata Wagub, data menunjukkan Terdata 2.646 KK sudah ditransfer dari BRI, Mandiri, dan BNI oleh PPK BNPB ke Rekening Milik Masyarakat yaitu melalui Bank Aceh Syariah dan BSI, dari data tersebut 1.596 KK terkonfirmasi sudah diterima oleh Masyarakat yang berhak, untuk yang lainnya sedang menunggu proses kliring antar Bank serta beberapa orang ditemukan terjadi kekeliruan NIK, untuk hal tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Bireuen.

“Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak terima huntara. Karena itu kami hadir di sini, untuk menjelaskan dan berdialog agar terhindar dari masalah ke depannya,” tegasnya.

*Keuchik Kompak : Warga Tolak Huntara*

Dalam rapat, para keuchik menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap (huntap).

Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warganya banyak hanyut. Namun setelah ditanya berulang kali, mereka tetap menolak huntara.

“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” ujarnya.

Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menyebut warga menolak karena huntara direncanakan dibangun terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Warga memilih membersihkan rumah meski terendam lumpur.

Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, juga menyampaikan warganya meminta huntap, namun belum bisa memastikan waktu pembangunan.

Di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keusyik Habibullah mengatakan sebanyak 58 KK warganya memilih menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan. Meskipun begitu, sebanyak 12 KK belum menerima DTH. Ia berharap pemerintah segera mencairkan dan tersebut. Sebab warganya sudah dua bulan kehilangan penghasilan.

*Huntap Tunggu SK Bupati*

Tenaga Ahli Kepala BNPB Yan Namora, yang hadir menjelaskan, hasil survei yang ia lakukan melalui wawancara langsung ke beberapa masyarakat didapatkan bahwa sebagian besar korban bencana memilih DTH dan tak ingin Huntara. Masyarakat juga ingin dibangun Huntap langsung.

Yan memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap. Bantuan perbaikan rumah juga disiapkan sebesar Rp. 15 juta untuk keluarga yang rumahnya rusak ringan dan Rp. 30 juta rusak sedang, dan Rp.60 juta rusak berat.

“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini BNPB sedang melakukan proses validasi data sehingga Huntap tak bisa segera dibangun. Dari 3.266 usulan pemerintah kabupaten Bireuen, masih ditemukan ada ketidaksesuaian.

“Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit,” kata Tenaga Ahli Kepala BNPB itu.

Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir menambahkan, ahli waris korban meninggal akan menerima santunan. Begitupun dengan korban luka berat juga akan menerima santunan sebesar Rp. 5 juta.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyediakan bantuan perabot Rp. 3 juta, dana bantuan lauk pauk bagi warga yang memilih tinggal di huntara Rp450 ribu per orang untuk 1 bulan dan berlaku sementara selama tiga bulan, serta pemulihan ekonomi Rp 5 juta per keluarga. Seluruh bantuan ditransfer langsung ke rekening penerima.

*Jangan Lagi Dipolemikkan*

Bupati Bireuen Mukhlis menegaskan pilihan warga sudah jelas. “Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya huntap langsung,” kata Mukhlis.

Anggota DPRA Rusyidi Mukhtar Ceulangiek juga meminta keuchik menyampaikan kondisi sebenarnya agar tidak memicu kesalahpahaman.

Rapat menyepakati, tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima DTH tidak boleh menerima huntara, dan proses pembangunan huntap menunggu SK Bupati.

Dengan keputusan itu, polemik huntara di Bireuen dinyatakan selesai. Fokus pemerintah kini mempercepat pembangunan hunian tetap agar warga segera keluar dari masa pengungsian.

Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut turut didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si serta para Kepala SKPA terkait. []

Rapat Dipimpin Wagub Aceh, Polemik Huntara Bireuen Resmi Berakhir

Bireuen  ( Aceh dalam berita ) Minggu 8-2-2026 Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turun langsung memimpin rapat bersama para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, di Kantor Camat Peusangan.

Kehadiran orang nomor dua di Aceh itu untuk meluruskan polemik bantuan hunian sementara (huntara) yang belakangan ramai dipersoalkan.

Di forum tersebut, Wagub menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, terutama pada masa transisi pemulihan pascabencana.

“Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana,” kata Fadhlullah.

Ia menyampaikan, rumah warga yang rusak ringan, sedang hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Menurutnya, skema bantuan tersebut juga telah disosialisasikan di tingkat desa.

Persoalan muncul pada pilihan hunian. Pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri adanya surat masyarakat Bireuen yang menyebut tak semua warga menginginkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan masih berharap huntara.

Padahal, kata Wagub, data menunjukkan Terdata 2.646 KK sudah ditransfer dari BRI, Mandiri, dan BNI oleh PPK BNPB ke Rekening Milik Masyarakat yaitu melalui Bank Aceh Syariah dan BSI, dari data tersebut 1.596 KK terkonfirmasi sudah diterima oleh Masyarakat yang berhak, untuk yang lainnya sedang menunggu proses kliring antar Bank serta beberapa orang ditemukan terjadi kekeliruan NIK, untuk hal tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Bireuen.

“Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak terima huntara. Karena itu kami hadir di sini, untuk menjelaskan dan berdialog agar terhindar dari masalah ke depannya,” tegasnya.

*Keuchik Kompak : Warga Tolak Huntara*

Dalam rapat, para keuchik menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap (huntap).

Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warganya banyak hanyut. Namun setelah ditanya berulang kali, mereka tetap menolak huntara.

“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” ujarnya.

Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menyebut warga menolak karena huntara direncanakan dibangun terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Warga memilih membersihkan rumah meski terendam lumpur.

Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, juga menyampaikan warganya meminta huntap, namun belum bisa memastikan waktu pembangunan.

Di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keusyik Habibullah mengatakan sebanyak 58 KK warganya memilih menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan. Meskipun begitu, sebanyak 12 KK belum menerima DTH. Ia berharap pemerintah segera mencairkan dan tersebut. Sebab warganya sudah dua bulan kehilangan penghasilan.

*Huntap Tunggu SK Bupati*

Tenaga Ahli Kepala BNPB Yan Namora, yang hadir menjelaskan, hasil survei yang ia lakukan melalui wawancara langsung ke beberapa masyarakat didapatkan bahwa sebagian besar korban bencana memilih DTH dan tak ingin Huntara. Masyarakat juga ingin dibangun Huntap langsung.

Yan memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap. Bantuan perbaikan rumah juga disiapkan sebesar Rp. 15 juta untuk keluarga yang rumahnya rusak ringan dan Rp. 30 juta rusak sedang, dan Rp.60 juta rusak berat.

“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini BNPB sedang melakukan proses validasi data sehingga Huntap tak bisa segera dibangun. Dari 3.266 usulan pemerintah kabupaten Bireuen, masih ditemukan ada ketidaksesuaian.

“Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit,” kata Tenaga Ahli Kepala BNPB itu.

Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir menambahkan, ahli waris korban meninggal akan menerima santunan. Begitupun dengan korban luka berat juga akan menerima santunan sebesar Rp. 5 juta.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyediakan bantuan perabot Rp. 3 juta, dana bantuan lauk pauk bagi warga yang memilih tinggal di huntara Rp450 ribu per orang untuk 1 bulan dan berlaku sementara selama tiga bulan, serta pemulihan ekonomi Rp 5 juta per keluarga. Seluruh bantuan ditransfer langsung ke rekening penerima.

*Jangan Lagi Dipolemikkan*

Bupati Bireuen Mukhlis menegaskan pilihan warga sudah jelas. “Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya huntap langsung,” kata Mukhlis.

Anggota DPRA Rusyidi Mukhtar Ceulangiek juga meminta keuchik menyampaikan kondisi sebenarnya agar tidak memicu kesalahpahaman.

Rapat menyepakati, tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima DTH tidak boleh menerima huntara, dan proses pembangunan huntap menunggu SK Bupati.

Dengan keputusan itu, polemik huntara di Bireuen dinyatakan selesai. Fokus pemerintah kini mempercepat pembangunan hunian tetap agar warga segera keluar dari masa pengungsian.

Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut turut didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si serta para Kepala SKPA terkait. []