Rusak akibat Banjir Bandang, Yonkav 11/Macan Setia Cakti Renovasi SDN 1 Lhok Medang Ara, Aceh Tamiang

Aceh Tamiang ( Aceh dalam berita ) Minggu 8-2-2026 Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan serta komitmen TNI AD dalam mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah, sebanyak 40 personel dari Satuan Batalyon Kavaleri 11/Macan Setia Cakti (Yonkav 11 MSC) melaksanakan kegiatan renovasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Lhok Medang Ara yang berlokasi di Desa Tualang Cut, Kecamatan Manyak Payeed, Kabupaten Aceh Tamiang.

Kegiatan renovasi ini meliputi perbaikan sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan, seperti ruang kelas, dinding bangunan, atap, serta pengecatan ulang guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi para siswa dan tenaga pendidik. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara gotong royong oleh personel Yonkav 11 MSC bersama masyarakat sekitar dan pihak sekolah.

Komandan Batalyon Kavaleri 11/Macan Setia Cakti, Letnan Kolonel Kav. Dani Syahputra, S.A.P., menyampaikan bahwa kegiatan renovasi sekolah tersebut merupakan bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.

Beliau menambahkan bahwa keberadaan TNI tidak hanya berperan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, tetapi juga hadir membantu masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata, salah satunya melalui perbaikan fasilitas pendidikan.

“Renovasi SDN 1 Lhok Medang Ara ini kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda. Kami ingin memastikan anak-anak dapat belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan layak, sehingga mereka dapat menuntut ilmu dengan lebih baik,” ujar Letkol Kav. Dani Syahputra.

Ia juga menuturkan bahwa keterlibatan personel TNI dalam kegiatan seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, gotong royong, serta mempererat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat.

Danyonkav menegaskan bahwa kegiatan renovasi sekolah ini sejalan dengan komitmen TNI AD dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, serta sebagai implementasi nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Letkol Kav. Dani Syahputra berharap melalui renovasi ini, SDN 1 Lhok Medang Ara dapat menjadi tempat belajar yang lebih representatif, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar secara optimal dan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Sementara itu, pihak sekolah SDN 1 Lhok Medang Ara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yonkav 11/Macan Setia Cakti atas bantuan dan perhatian yang diberikan terhadap sekolah mereka. Menurutnya, renovasi tersebut sangat membantu mengingat keterbatasan sarana yang selama ini dihadapi.

Perwakilan pihak sekolah menuturkan bahwa dengan adanya perbaikan fasilitas sekolah, para siswa menjadi lebih nyaman dan semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ia berharap sinergi dan kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan dapat terus terjalin di masa mendatang.

Melalui kegiatan ini, Yonkav 11/Macan Setia Cakti kembali menunjukkan peran aktif TNI AD sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara TNI dan rakyat di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Rusak akibat Banjir Bandang, Yonkav 11/Macan Setia Cakti Renovasi SDN 1 Lhok Medang Ara, Aceh Tamiang

Aceh Tamiang ( Aceh dalam berita ) Minggu 8-2-2026 Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan serta komitmen TNI AD dalam mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah, sebanyak 40 personel dari Satuan Batalyon Kavaleri 11/Macan Setia Cakti (Yonkav 11 MSC) melaksanakan kegiatan renovasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Lhok Medang Ara yang berlokasi di Desa Tualang Cut, Kecamatan Manyak Payeed, Kabupaten Aceh Tamiang.

Kegiatan renovasi ini meliputi perbaikan sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan, seperti ruang kelas, dinding bangunan, atap, serta pengecatan ulang guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi para siswa dan tenaga pendidik. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara gotong royong oleh personel Yonkav 11 MSC bersama masyarakat sekitar dan pihak sekolah.

Komandan Batalyon Kavaleri 11/Macan Setia Cakti, Letnan Kolonel Kav. Dani Syahputra, S.A.P., menyampaikan bahwa kegiatan renovasi sekolah tersebut merupakan bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.

Beliau menambahkan bahwa keberadaan TNI tidak hanya berperan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, tetapi juga hadir membantu masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata, salah satunya melalui perbaikan fasilitas pendidikan.

“Renovasi SDN 1 Lhok Medang Ara ini kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda. Kami ingin memastikan anak-anak dapat belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan layak, sehingga mereka dapat menuntut ilmu dengan lebih baik,” ujar Letkol Kav. Dani Syahputra.

Ia juga menuturkan bahwa keterlibatan personel TNI dalam kegiatan seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, gotong royong, serta mempererat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat.

Danyonkav menegaskan bahwa kegiatan renovasi sekolah ini sejalan dengan komitmen TNI AD dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, serta sebagai implementasi nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Letkol Kav. Dani Syahputra berharap melalui renovasi ini, SDN 1 Lhok Medang Ara dapat menjadi tempat belajar yang lebih representatif, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar secara optimal dan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Sementara itu, pihak sekolah SDN 1 Lhok Medang Ara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yonkav 11/Macan Setia Cakti atas bantuan dan perhatian yang diberikan terhadap sekolah mereka. Menurutnya, renovasi tersebut sangat membantu mengingat keterbatasan sarana yang selama ini dihadapi.

Perwakilan pihak sekolah menuturkan bahwa dengan adanya perbaikan fasilitas sekolah, para siswa menjadi lebih nyaman dan semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ia berharap sinergi dan kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan dapat terus terjalin di masa mendatang.

Melalui kegiatan ini, Yonkav 11/Macan Setia Cakti kembali menunjukkan peran aktif TNI AD sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara TNI dan rakyat di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Rapat Dipimpin Wagub Aceh, Polemik Huntara Bireuen Resmi Berakhir

Bireuen  ( Aceh dalam berita ) Minggu 8-2-2026 Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turun langsung memimpin rapat bersama para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, di Kantor Camat Peusangan.

Kehadiran orang nomor dua di Aceh itu untuk meluruskan polemik bantuan hunian sementara (huntara) yang belakangan ramai dipersoalkan.

Di forum tersebut, Wagub menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, terutama pada masa transisi pemulihan pascabencana.

“Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana,” kata Fadhlullah.

Ia menyampaikan, rumah warga yang rusak ringan, sedang hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Menurutnya, skema bantuan tersebut juga telah disosialisasikan di tingkat desa.

Persoalan muncul pada pilihan hunian. Pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri adanya surat masyarakat Bireuen yang menyebut tak semua warga menginginkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan masih berharap huntara.

Padahal, kata Wagub, data menunjukkan Terdata 2.646 KK sudah ditransfer dari BRI, Mandiri, dan BNI oleh PPK BNPB ke Rekening Milik Masyarakat yaitu melalui Bank Aceh Syariah dan BSI, dari data tersebut 1.596 KK terkonfirmasi sudah diterima oleh Masyarakat yang berhak, untuk yang lainnya sedang menunggu proses kliring antar Bank serta beberapa orang ditemukan terjadi kekeliruan NIK, untuk hal tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Bireuen.

“Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak terima huntara. Karena itu kami hadir di sini, untuk menjelaskan dan berdialog agar terhindar dari masalah ke depannya,” tegasnya.

*Keuchik Kompak : Warga Tolak Huntara*

Dalam rapat, para keuchik menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap (huntap).

Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warganya banyak hanyut. Namun setelah ditanya berulang kali, mereka tetap menolak huntara.

“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” ujarnya.

Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menyebut warga menolak karena huntara direncanakan dibangun terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Warga memilih membersihkan rumah meski terendam lumpur.

Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, juga menyampaikan warganya meminta huntap, namun belum bisa memastikan waktu pembangunan.

Di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keusyik Habibullah mengatakan sebanyak 58 KK warganya memilih menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan. Meskipun begitu, sebanyak 12 KK belum menerima DTH. Ia berharap pemerintah segera mencairkan dan tersebut. Sebab warganya sudah dua bulan kehilangan penghasilan.

*Huntap Tunggu SK Bupati*

Tenaga Ahli Kepala BNPB Yan Namora, yang hadir menjelaskan, hasil survei yang ia lakukan melalui wawancara langsung ke beberapa masyarakat didapatkan bahwa sebagian besar korban bencana memilih DTH dan tak ingin Huntara. Masyarakat juga ingin dibangun Huntap langsung.

Yan memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap. Bantuan perbaikan rumah juga disiapkan sebesar Rp. 15 juta untuk keluarga yang rumahnya rusak ringan dan Rp. 30 juta rusak sedang, dan Rp.60 juta rusak berat.

“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini BNPB sedang melakukan proses validasi data sehingga Huntap tak bisa segera dibangun. Dari 3.266 usulan pemerintah kabupaten Bireuen, masih ditemukan ada ketidaksesuaian.

“Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit,” kata Tenaga Ahli Kepala BNPB itu.

Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir menambahkan, ahli waris korban meninggal akan menerima santunan. Begitupun dengan korban luka berat juga akan menerima santunan sebesar Rp. 5 juta.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyediakan bantuan perabot Rp. 3 juta, dana bantuan lauk pauk bagi warga yang memilih tinggal di huntara Rp450 ribu per orang untuk 1 bulan dan berlaku sementara selama tiga bulan, serta pemulihan ekonomi Rp 5 juta per keluarga. Seluruh bantuan ditransfer langsung ke rekening penerima.

*Jangan Lagi Dipolemikkan*

Bupati Bireuen Mukhlis menegaskan pilihan warga sudah jelas. “Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya huntap langsung,” kata Mukhlis.

Anggota DPRA Rusyidi Mukhtar Ceulangiek juga meminta keuchik menyampaikan kondisi sebenarnya agar tidak memicu kesalahpahaman.

Rapat menyepakati, tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima DTH tidak boleh menerima huntara, dan proses pembangunan huntap menunggu SK Bupati.

Dengan keputusan itu, polemik huntara di Bireuen dinyatakan selesai. Fokus pemerintah kini mempercepat pembangunan hunian tetap agar warga segera keluar dari masa pengungsian.

Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut turut didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si serta para Kepala SKPA terkait. []

Rapat Dipimpin Wagub Aceh, Polemik Huntara Bireuen Resmi Berakhir

Bireuen  ( Aceh dalam berita ) Minggu 8-2-2026 Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turun langsung memimpin rapat bersama para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, di Kantor Camat Peusangan.

Kehadiran orang nomor dua di Aceh itu untuk meluruskan polemik bantuan hunian sementara (huntara) yang belakangan ramai dipersoalkan.

Di forum tersebut, Wagub menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, terutama pada masa transisi pemulihan pascabencana.

“Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana,” kata Fadhlullah.

Ia menyampaikan, rumah warga yang rusak ringan, sedang hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Menurutnya, skema bantuan tersebut juga telah disosialisasikan di tingkat desa.

Persoalan muncul pada pilihan hunian. Pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri adanya surat masyarakat Bireuen yang menyebut tak semua warga menginginkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan masih berharap huntara.

Padahal, kata Wagub, data menunjukkan Terdata 2.646 KK sudah ditransfer dari BRI, Mandiri, dan BNI oleh PPK BNPB ke Rekening Milik Masyarakat yaitu melalui Bank Aceh Syariah dan BSI, dari data tersebut 1.596 KK terkonfirmasi sudah diterima oleh Masyarakat yang berhak, untuk yang lainnya sedang menunggu proses kliring antar Bank serta beberapa orang ditemukan terjadi kekeliruan NIK, untuk hal tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Bireuen.

“Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak terima huntara. Karena itu kami hadir di sini, untuk menjelaskan dan berdialog agar terhindar dari masalah ke depannya,” tegasnya.

*Keuchik Kompak : Warga Tolak Huntara*

Dalam rapat, para keuchik menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap (huntap).

Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warganya banyak hanyut. Namun setelah ditanya berulang kali, mereka tetap menolak huntara.

“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” ujarnya.

Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menyebut warga menolak karena huntara direncanakan dibangun terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Warga memilih membersihkan rumah meski terendam lumpur.

Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, juga menyampaikan warganya meminta huntap, namun belum bisa memastikan waktu pembangunan.

Di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keusyik Habibullah mengatakan sebanyak 58 KK warganya memilih menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan. Meskipun begitu, sebanyak 12 KK belum menerima DTH. Ia berharap pemerintah segera mencairkan dan tersebut. Sebab warganya sudah dua bulan kehilangan penghasilan.

*Huntap Tunggu SK Bupati*

Tenaga Ahli Kepala BNPB Yan Namora, yang hadir menjelaskan, hasil survei yang ia lakukan melalui wawancara langsung ke beberapa masyarakat didapatkan bahwa sebagian besar korban bencana memilih DTH dan tak ingin Huntara. Masyarakat juga ingin dibangun Huntap langsung.

Yan memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap. Bantuan perbaikan rumah juga disiapkan sebesar Rp. 15 juta untuk keluarga yang rumahnya rusak ringan dan Rp. 30 juta rusak sedang, dan Rp.60 juta rusak berat.

“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini BNPB sedang melakukan proses validasi data sehingga Huntap tak bisa segera dibangun. Dari 3.266 usulan pemerintah kabupaten Bireuen, masih ditemukan ada ketidaksesuaian.

“Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit,” kata Tenaga Ahli Kepala BNPB itu.

Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir menambahkan, ahli waris korban meninggal akan menerima santunan. Begitupun dengan korban luka berat juga akan menerima santunan sebesar Rp. 5 juta.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyediakan bantuan perabot Rp. 3 juta, dana bantuan lauk pauk bagi warga yang memilih tinggal di huntara Rp450 ribu per orang untuk 1 bulan dan berlaku sementara selama tiga bulan, serta pemulihan ekonomi Rp 5 juta per keluarga. Seluruh bantuan ditransfer langsung ke rekening penerima.

*Jangan Lagi Dipolemikkan*

Bupati Bireuen Mukhlis menegaskan pilihan warga sudah jelas. “Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya huntap langsung,” kata Mukhlis.

Anggota DPRA Rusyidi Mukhtar Ceulangiek juga meminta keuchik menyampaikan kondisi sebenarnya agar tidak memicu kesalahpahaman.

Rapat menyepakati, tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima DTH tidak boleh menerima huntara, dan proses pembangunan huntap menunggu SK Bupati.

Dengan keputusan itu, polemik huntara di Bireuen dinyatakan selesai. Fokus pemerintah kini mempercepat pembangunan hunian tetap agar warga segera keluar dari masa pengungsian.

Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut turut didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si serta para Kepala SKPA terkait. []