Debu Tak Pernah Usai, Warga Jalan Transito Kembali Jadi Korban Hauling PT LKT lauser karya tambang

Aceh Barat Daya | 10 Januari 2026—(Aceh dalam berita.com) Aktivitas hauling material biji besi milik PT Lauser Karya Tambang (PT LKT) kembali memantik amarah warga. Material yang selama ini menumpuk di lokasi penumpukan Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, terpantau diangkut tanpa disertai penyiraman jalan maupun upaya pengendalian debu.

Hilir mudik truk bermuatan berat memicu kepulan debu pekat yang menyelimuti Jalan Transito, jalur yang sejak lama dijadikan lintasan utama menuju pelabuhan dan lokasi penumpukan material biji besi oleh sejumlah perusahaan tambang di Aceh Barat Daya (Abdya). Debu beterbangan bebas, menempel di rumah warga, dan dihirup setiap hari oleh masyarakat yang tak punya pilihan lain selain bertahan di jalur tersebut.

Material milik PT LKT diketahui diangkut dari Padang Baru menuju lokasi pengolahan di Desa Babahrot. Namun sangat disayangkan, aktivitas yang menghasilkan keuntungan besar itu justru mengabaikan aspek paling mendasar: kesehatan lingkungan dan keselamatan warga.

“Sudah lama kami jadi korban. Debu ini bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Setiap kali truk lewat, kami yang menanggung dampaknya,” ungkap salah seorang warga Jalan Transito dengan nada kesal.

Warga menilai regulasi hauling tambang selama ini seolah tidak pernah berpihak kepada masyarakat. Aturan ada, kewajiban penyiraman jelas, namun pelanggaran terus terjadi tanpa sanksi tegas. Pengawasan terkesan tumpul, bahkan nyaris tak terasa di lapangan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan keras di tengah masyarakat: haruskah menunggu keributan, korban jatuh, atau viral di media sosial baru hukum ditegakkan? Apakah keselamatan warga hanya dianggap penting setelah muncul kegaduhan publik?

Bagi warga Jalan Transito, debu tambang bukan lagi sekadar polusi, melainkan simbol pembiaran. Selama truk terus melaju tanpa kendali dan aturan hanya menjadi formalitas, maka selama itu pula masyarakat akan terus menjadi korban—korban dari aktivitas tambang yang berjalan tanpa nurani.

Wartawan Aceh dalam berita telah mengirimkan pesan chat melalui saluran WA kepada pengelola PT LKT namun tidak mendapatkan respon ,Sampai berita ini diterbitkan  pihak dari PT lkt belum memberikan keterangan terkait kegiatan houling mereka

Debu Tak Pernah Usai, Warga Jalan Transito Kembali Jadi Korban Hauling PT LKT lauser karya tambang

Aceh Barat Daya | 10 Januari 2026—(Aceh dalam berita.com) Aktivitas hauling material biji besi milik PT Lauser Karya Tambang (PT LKT) kembali memantik amarah warga. Material yang selama ini menumpuk di lokasi penumpukan Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, terpantau diangkut tanpa disertai penyiraman jalan maupun upaya pengendalian debu.

Hilir mudik truk bermuatan berat memicu kepulan debu pekat yang menyelimuti Jalan Transito, jalur yang sejak lama dijadikan lintasan utama menuju pelabuhan dan lokasi penumpukan material biji besi oleh sejumlah perusahaan tambang di Aceh Barat Daya (Abdya). Debu beterbangan bebas, menempel di rumah warga, dan dihirup setiap hari oleh masyarakat yang tak punya pilihan lain selain bertahan di jalur tersebut.

Material milik PT LKT diketahui diangkut dari Padang Baru menuju lokasi pengolahan di Desa Babahrot. Namun sangat disayangkan, aktivitas yang menghasilkan keuntungan besar itu justru mengabaikan aspek paling mendasar: kesehatan lingkungan dan keselamatan warga.

“Sudah lama kami jadi korban. Debu ini bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Setiap kali truk lewat, kami yang menanggung dampaknya,” ungkap salah seorang warga Jalan Transito dengan nada kesal.

Warga menilai regulasi hauling tambang selama ini seolah tidak pernah berpihak kepada masyarakat. Aturan ada, kewajiban penyiraman jelas, namun pelanggaran terus terjadi tanpa sanksi tegas. Pengawasan terkesan tumpul, bahkan nyaris tak terasa di lapangan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan keras di tengah masyarakat: haruskah menunggu keributan, korban jatuh, atau viral di media sosial baru hukum ditegakkan? Apakah keselamatan warga hanya dianggap penting setelah muncul kegaduhan publik?

Bagi warga Jalan Transito, debu tambang bukan lagi sekadar polusi, melainkan simbol pembiaran. Selama truk terus melaju tanpa kendali dan aturan hanya menjadi formalitas, maka selama itu pula masyarakat akan terus menjadi korban—korban dari aktivitas tambang yang berjalan tanpa nurani.

Wartawan Aceh dalam berita telah mengirimkan pesan chat melalui saluran WA kepada pengelola PT LKT namun tidak mendapatkan respon ,Sampai berita ini diterbitkan  pihak dari PT lkt belum memberikan keterangan terkait kegiatan houling mereka

Debu Tak Pernah Usai, Warga Jalan Transito Kembali Jadi Korban Hauling PT LKT lauser karya tambang

Aceh Barat Daya | 10 Januari 2026—(Aceh dalam berita.com) Aktivitas hauling material biji besi milik PT Lauser Karya Tambang (PT LKT) kembali memantik amarah warga. Material yang selama ini menumpuk di lokasi penumpukan Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, terpantau diangkut tanpa disertai penyiraman jalan maupun upaya pengendalian debu.

Hilir mudik truk bermuatan berat memicu kepulan debu pekat yang menyelimuti Jalan Transito, jalur yang sejak lama dijadikan lintasan utama menuju pelabuhan dan lokasi penumpukan material biji besi oleh sejumlah perusahaan tambang di Aceh Barat Daya (Abdya). Debu beterbangan bebas, menempel di rumah warga, dan dihirup setiap hari oleh masyarakat yang tak punya pilihan lain selain bertahan di jalur tersebut.

Material milik PT LKT diketahui diangkut dari Padang Baru menuju lokasi pengolahan di Desa Babahrot. Namun sangat disayangkan, aktivitas yang menghasilkan keuntungan besar itu justru mengabaikan aspek paling mendasar: kesehatan lingkungan dan keselamatan warga.

“Sudah lama kami jadi korban. Debu ini bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Setiap kali truk lewat, kami yang menanggung dampaknya,” ungkap salah seorang warga Jalan Transito dengan nada kesal.

Warga menilai regulasi hauling tambang selama ini seolah tidak pernah berpihak kepada masyarakat. Aturan ada, kewajiban penyiraman jelas, namun pelanggaran terus terjadi tanpa sanksi tegas. Pengawasan terkesan tumpul, bahkan nyaris tak terasa di lapangan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan keras di tengah masyarakat: haruskah menunggu keributan, korban jatuh, atau viral di media sosial baru hukum ditegakkan? Apakah keselamatan warga hanya dianggap penting setelah muncul kegaduhan publik?

Bagi warga Jalan Transito, debu tambang bukan lagi sekadar polusi, melainkan simbol pembiaran. Selama truk terus melaju tanpa kendali dan aturan hanya menjadi formalitas, maka selama itu pula masyarakat akan terus menjadi korban—korban dari aktivitas tambang yang berjalan tanpa nurani.

Wartawan Aceh dalam berita telah mengirimkan pesan chat melalui saluran WA kepada pengelola PT LKT namun tidak mendapatkan respon ,Sampai berita ini diterbitkan  pihak dari PT lkt belum memberikan keterangan terkait kegiatan houling mereka

Wagub Aceh Pastikan TKD Kembali, Pemulihan Pascabencana Dipacu

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Sabtu 10-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan mengembalikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sebesar Rp1,7 triliun pada Tahun Anggaran 2026.
Sebelumnya, anggaran TKD Aceh sempat mengalami pemangkasan sebagai dampak kebijakan efisiensi fiskal nasional. Namun, melalui keputusan Presiden, alokasi anggaran tersebut dipastikan kembali utuh.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar yang diberikan kepada Aceh, terutama dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana,” ujar Fadhlullah.

Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang berperan aktif menjembatani komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Presiden RI hingga keputusan strategis tersebut dapat segera diambil.

Pengembalian anggaran TKD Aceh tersebut bermula dari Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Banda Aceh.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta anggota DPR RI, Fadhlullah secara tegas meminta Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mengembalikan alokasi TKD Aceh guna mendukung pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatra.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, di sela rapat, Sufmi Dasco Ahmad melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, Dasco menyerahkan sambungan telepon kepada Menteri Keuangan untuk memastikan keputusan teknis anggaran.

Tak berselang lama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran Aceh tidak mengalami pemangkasan.
“Untuk tahun ini, anggaran Aceh tetap penuh, tidak dipotong,” ujar Purbaya kepada Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut.

Selain isu TKD, dalam forum yang sama Fadhlullah juga mendorong pemerintah pusat agar mempercepat pencairan bantuan pascabencana, khususnya bantuan uang harian dari Kementerian Sosial dan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak banjir.

Ia menegaskan, bantuan uang harian sebesar Rp15 ribu per jiwa bagi korban dengan kategori rumah rusak berat seharusnya tidak menunggu hingga pembangunan hunian sementara (huntara) selesai.

“Jika harus menunggu huntara rampung, masyarakat akan terlalu lama bertahan di pengungsian. Ini perlu solusi cepat,” tegasnya.
Menurut Fadhlullah, data penerima bantuan telah melalui proses validasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.

Wagub Aceh juga menyoroti besaran bantuan pembangunan rumah layak huni dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa standar pembangunan rumah layak huni di Aceh selama ini mencapai Rp98 juta per unit, sementara bantuan pusat saat ini masih berada di angka Rp60 juta untuk rumah rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan.

“Kami berharap besaran bantuan tersebut dapat dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi di Aceh, agar pemulihan pascabencana tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas,” pungkas Fadhlullah. []

Wagub Aceh Pastikan TKD Kembali, Pemulihan Pascabencana Dipacu

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Sabtu 10-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan mengembalikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sebesar Rp1,7 triliun pada Tahun Anggaran 2026.
Sebelumnya, anggaran TKD Aceh sempat mengalami pemangkasan sebagai dampak kebijakan efisiensi fiskal nasional. Namun, melalui keputusan Presiden, alokasi anggaran tersebut dipastikan kembali utuh.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar yang diberikan kepada Aceh, terutama dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana,” ujar Fadhlullah.

Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang berperan aktif menjembatani komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Presiden RI hingga keputusan strategis tersebut dapat segera diambil.

Pengembalian anggaran TKD Aceh tersebut bermula dari Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Banda Aceh.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta anggota DPR RI, Fadhlullah secara tegas meminta Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mengembalikan alokasi TKD Aceh guna mendukung pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatra.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, di sela rapat, Sufmi Dasco Ahmad melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, Dasco menyerahkan sambungan telepon kepada Menteri Keuangan untuk memastikan keputusan teknis anggaran.

Tak berselang lama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran Aceh tidak mengalami pemangkasan.
“Untuk tahun ini, anggaran Aceh tetap penuh, tidak dipotong,” ujar Purbaya kepada Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut.

Selain isu TKD, dalam forum yang sama Fadhlullah juga mendorong pemerintah pusat agar mempercepat pencairan bantuan pascabencana, khususnya bantuan uang harian dari Kementerian Sosial dan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak banjir.

Ia menegaskan, bantuan uang harian sebesar Rp15 ribu per jiwa bagi korban dengan kategori rumah rusak berat seharusnya tidak menunggu hingga pembangunan hunian sementara (huntara) selesai.

“Jika harus menunggu huntara rampung, masyarakat akan terlalu lama bertahan di pengungsian. Ini perlu solusi cepat,” tegasnya.
Menurut Fadhlullah, data penerima bantuan telah melalui proses validasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.

Wagub Aceh juga menyoroti besaran bantuan pembangunan rumah layak huni dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa standar pembangunan rumah layak huni di Aceh selama ini mencapai Rp98 juta per unit, sementara bantuan pusat saat ini masih berada di angka Rp60 juta untuk rumah rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan.

“Kami berharap besaran bantuan tersebut dapat dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi di Aceh, agar pemulihan pascabencana tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas,” pungkas Fadhlullah. []

UPTD SMP Negeri 1 Samalanga Dibersihkan Polri Pasca Banjir

Bireuen  ( Aceh dalam berita ) Sabtu 10-1-2026 Personel Polri dari Polres Bireuen melakukan pembersihan di UPTD SMP Negeri 1 Samalanga, Kabupaten Bireuen, pascabanjir yang melanda wilayah tersebut.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kegiatan pembersihan dilakukan untuk membersihkan lingkungan sekolah dari sisa lumpur dan material yang terbawa banjir.

“Pembersihan lembaga pendidikan ini bertujuan agar sekolah dapat segera digunakan kembali untuk proses belajar mengajar,” ujar Kabid Humas.

Ia menambahkan, kehadiran Polri di tengah masyarakat pascabencana diharapkan dapat memberikan rasa aman, kenyamanan, serta membantu mempercepat pemulihan kondisi normal, sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali berlangsung dengan baik.

Menurutnya, Polri terus berkomitmen melayani dan melindungi masyarakat melalui berbagai tugas kemanusiaan pascabencana alam, termasuk memastikan lingkungan pendidikan aman dan layak digunakan.

“Upaya ini merupakan bagian dari kepedulian Polri demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta terselenggaranya kembali proses belajar mengajar di sekolah,” tutup Kabid Humas.

UPTD SMP Negeri 1 Samalanga Dibersihkan Polri Pasca Banjir

Bireuen  ( Aceh dalam berita ) Sabtu 10-1-2026 Personel Polri dari Polres Bireuen melakukan pembersihan di UPTD SMP Negeri 1 Samalanga, Kabupaten Bireuen, pascabanjir yang melanda wilayah tersebut.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kegiatan pembersihan dilakukan untuk membersihkan lingkungan sekolah dari sisa lumpur dan material yang terbawa banjir.

“Pembersihan lembaga pendidikan ini bertujuan agar sekolah dapat segera digunakan kembali untuk proses belajar mengajar,” ujar Kabid Humas.

Ia menambahkan, kehadiran Polri di tengah masyarakat pascabencana diharapkan dapat memberikan rasa aman, kenyamanan, serta membantu mempercepat pemulihan kondisi normal, sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali berlangsung dengan baik.

Menurutnya, Polri terus berkomitmen melayani dan melindungi masyarakat melalui berbagai tugas kemanusiaan pascabencana alam, termasuk memastikan lingkungan pendidikan aman dan layak digunakan.

“Upaya ini merupakan bagian dari kepedulian Polri demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta terselenggaranya kembali proses belajar mengajar di sekolah,” tutup Kabid Humas.

Kapolres Pidie Turun Langsung Pimpin Gotong Royong Bersihkan Lapangan Voli Pasca Banjir

Mapolres Sigli  ( Aceh dalam berita ) Sabtu 10-1-2026 Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, SIK, MIK, turun langsung memimpin kegiatan gotong royong pembersihan lapangan voli pasca bencana banjir di Gampong Dayah Adan, Kecamatan Mutiara Timur.

Didampingi sejumlah perwira Polres Pidie dengan melibatkan 31 personel Posko Pemulihan Pasca bencana Polres Pidie, Kapolres Pidie ikut membersihkan lumpur dan sampah yang menutupi lapangan voli akibat banjir beberapa waktu yang lalu.

Dengan menggunakan peralatan seperti mesin apung pompa air, cangkul, sekop, dan gerobak dorong, Kapolres Pidie bersama personel bahu-membahu memulihkan fasilitas olahraga milik masyarakat tersebut.

Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, SIK, MIK menyampaikan bahwa kehadirannya secara langsung di lokasi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen Polri dalam membantu masyarakat terdampak bencana.

“Kami ingin memastikan bahwa Polri benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan kegiatan tersebut, kami berharap proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat dan fasilitas umum segera dapat digunakan kembali,” ujar Kapolres Pidie.

Dikatannya, setelah lapangan voli ball dibersihkan dari lumpur dan sampah, permukaan lapangan voli ball kembali rata, serta aman digunakan untuk aktivitas olahraga dan kegiatan masyarakat.

Sementara itu, masyarakat Gampong Dayah Adan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Kapolres Pidie beserta jajaran yang turun langsung membersihkan lapangan voli pascabencana banjir.
Salah seorang warga setempat, Usman (45), mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Polres Pidie di Gampongnya.

Menurutnya, lumpur sisa banjir cukup tebal dan sulit dibersihkan secara mandiri oleh warga.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres Pidie dan seluruh personel Polres Pidie yang sudah turun langsung membantu. Lapangan ini sangat penting bagi kami sebagai tempat olahraga dan kegiatan pemuda. Alhamdulillah sekarang sudah bersih dan bisa digunakan kembali,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Keuchik Gampong Dayah Adan, yang menilai kehadiran Polri tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat pascabencana.

“Kehadiran Kapolres dan jajaran yang ikut bekerja bersama warga menjadi penyemangat bagi kami. Ini menunjukkan bahwa Polri benar-benar dekat dengan masyarakat dan peduli terhadap kondisi warga yang terdampak banjir,” ujarnya.

Polri Bantu Proses Penurunan Sembako dari Helikopter BNPB di Bener Meriah

Bener Meriah  ( Aceh dalam berita ) Sabtu 10-1-2026 Personel Polri dari Satbrimob Polda Aceh yang tergabung dalam Penugasan Aman Nusa II BKO Polres Bener Meriah membantu proses penurunan bantuan sembako dari helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kegiatan penurunan sembako berupa bahan makanan tersebut dilaksanakan sekitar pukul 09.30 WIB hingga selesai. Proses penurunan bantuan dilakukan oleh personel Satbrimob Polda Aceh yang sedang melaksanakan tugas BKO di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

“Helikopter BNPB menurunkan bantuan sembako di kawasan Seladang Kafe, Kabupaten Bener Meriah,” ujar Kabid Humas.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, personel Satbrimob yang dipimpin oleh Aipda Ramadhan turut berperan aktif membantu proses penurunan dan pengamanan bantuan, serta dibantu masyarakat dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

Menurutnya, keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan dan kepedulian terhadap masyarakat, khususnya dalam mempercepat pendistribusian bahan makanan bagi warga yang membutuhkan pascabencana alam.

“Perbantuan ini adalah wujud komitmen Polri untuk selalu hadir dan membantu masyarakat, terutama dalam situasi darurat dan pemulihan pascabencana,” tutup Kabid

Sentuhan Kemanusiaan Polri, Layanan Kesehatan Pusdokkes Jangkau Warga Hingga Pelosok Aceh Terdampak Bencana

Pusdokkes ( Aceh dalam berita ) Sabtu 10-1-2026 — Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri terus menunjukkan kepedulian kemanusiaan dengan menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Provinsi Aceh. Tim dokter dan tenaga kesehatan diterjunkan ke sejumlah wilayah, mulai dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Lues, hingga Bener Meriah.

Bakti kesehatan ini menjadi bagian dari respons cepat Polri dalam memastikan kondisi kesehatan masyarakat tetap terjaga pascabencana. Tim medis Pusdokkes Polri disebar secara merata ke lokasi pengungsian maupun permukiman warga, termasuk wilayah pelosok, agar layanan kesehatan dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan.

Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan dan pemberian obat-obatan, penanganan luka ringan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi kesehatan guna mencegah potensi munculnya penyakit pascabencana.

Kepala Pusdokkes Polri melalui Kabid Kedokteran dan Kesehatan Polda Aceh, Kombes Pol dr. Dafianto Arief, M.Si., menjelaskan bahwa pengerahan tim medis ini bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya krisis kesehatan di wilayah terdampak.

“Pusdokkes Polri bersama Biddokkes Polda Aceh menurunkan sebanyak 191 dokter dan tenaga kesehatan yang terbagi dalam tiga gelombang penugasan,” ujar dr. Dafianto.

Ia menambahkan, hingga 7 Januari 2026, tim Pusdokkes Polri telah memberikan pelayanan kesehatan kepada 25.034 orang, yang terdiri dari 2.276 personel Polri (PNPP) dan 22.759 warga masyarakat. Tim medis juga memastikan layanan kesehatan menjangkau daerah-daerah terpencil di wilayah terdampak bencana.

Pelaksanaan bakti kesehatan ini dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, tenaga kesehatan setempat, serta para relawan, sehingga pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara optimal di seluruh wilayah terdampak.

Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam memberikan pelayanan kemanusiaan, terutama pada situasi darurat bencana.

“Pusdokkes Polri dan Polda Aceh hadir membantu masyarakat sebagai wujud komitmen Polri,” pungkasnya.