TNI AD Manunggal Air, Pangdam IM Tinjau Sumur Bor di Dayah Zawiyah Babussalam Aceh Tamiang

Aceh Tamiang  ( Aceh dalam berita ) Rabu 14-1-2026 Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., melaksanakan kunjungan kerja sekaligus peninjauan pembangunan fasilitas sanitasi dan air bersih di Dayah Zawiyah Babussalam, Desa Geulanggang Meurak, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penanganan dan pemulihan pascabanjir yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung hasil pembangunan fasilitas berupa tiga unit kamar mandi, tiga unit toilet, serta satu unit sumur bor air bersih dengan kapasitas tampung mencapai 5.000 liter. Pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi bagi para santri Dayah Zawiyah Babussalam serta masyarakat sekitar yang terdampak bencana banjir, sekaligus mendukung percepatan pemulihan kondisi kehidupan pascabanjir.

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam Iskandar Muda didampingi oleh jajaran pejabat utama Kodam Iskandar Muda serta unsur kewilayahan. Turut hadir Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran, Komandan Brigade Infanteri 025/Siwah Letkol Inf Dr. Dimar Bahtera, S.Sos., M.A.P., Dandim 0117/Aceh Tamiang Letkol Arm Raden Subhi Fitra Jaya, S.Sos., M.M., para Asisten Kasdam IM, Kabekang, Kasmin, Kapaldam, Kapendam IM, serta Danramil 06/Manyak Payed Kapten Inf Erwinsyah. Kehadiran rombongan juga disambut oleh Datok Penghulu Desa Geulanggang Meurak Sayed Hidayatullah, pimpinan Dayah Zawiyah Babussalam Ummi Syarifah Asma, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Suasana kunjungan berlangsung hangat dan penuh antusias. Para santri Dayah Zawiyah Babussalam tampak hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh perhatian. Kehadiran mereka mencerminkan rasa syukur dan harapan besar terhadap keberlanjutan bantuan yang diberikan, khususnya dalam mendukung aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari di lingkungan dayah.

Datok Penghulu Desa Geulanggang Meurak, Tengku Sa’id Hidayatullah, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pangdam Iskandar Muda beserta jajaran TNI atas bantuan yang telah diberikan. Menurutnya, fasilitas air bersih dan sanitasi tersebut sangat membantu masyarakat dan para santri, terutama setelah wilayah mereka terdampak banjir.

“Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya bagi santri dayah dan masyarakat sekitar. Pasca banjir, fasilitas air bersih dan sanitasi menjadi kebutuhan utama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pangdam Iskandar Muda dan seluruh jajaran TNI atas kepedulian dan perhatiannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Pangdam Iskandar Muda dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan fasilitas MCK dan air bersih tersebut merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat, khususnya dalam masa pemulihan pascabencana. Ia menekankan bahwa TNI tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan wilayah, tetapi juga senantiasa berupaya membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan.

“Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk selalu hadir di tengah rakyat. Saat masyarakat menghadapi kesulitan akibat bencana, TNI hadir untuk membantu pemulihan, baik dari sisi kemanusiaan maupun kebutuhan dasar. TNI Hadir untuk Rakyat,” tegas Pangdam.

Pangdam juga berharap agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan dirawat dengan baik, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dayah dan masyarakat sekitar.

Kunjungan kerja Pangdam Iskandar Muda di Dayah Zawiyah Babussalam diakhiri dengan peninjauan langsung ke lokasi sumur bor dan fasilitas sanitasi, serta dialog bersama pengurus dayah, para santri, dan warga setempat. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud sinergi dan kepedulian TNI dalam mendukung pemulihan pascabencana dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

TNI AD Manunggal Air, Pangdam IM Tinjau Sumur Bor di Dayah Zawiyah Babussalam Aceh Tamiang

Aceh Tamiang  ( Aceh dalam berita ) Rabu 14-1-2026 Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., melaksanakan kunjungan kerja sekaligus peninjauan pembangunan fasilitas sanitasi dan air bersih di Dayah Zawiyah Babussalam, Desa Geulanggang Meurak, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penanganan dan pemulihan pascabanjir yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung hasil pembangunan fasilitas berupa tiga unit kamar mandi, tiga unit toilet, serta satu unit sumur bor air bersih dengan kapasitas tampung mencapai 5.000 liter. Pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi bagi para santri Dayah Zawiyah Babussalam serta masyarakat sekitar yang terdampak bencana banjir, sekaligus mendukung percepatan pemulihan kondisi kehidupan pascabanjir.

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam Iskandar Muda didampingi oleh jajaran pejabat utama Kodam Iskandar Muda serta unsur kewilayahan. Turut hadir Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran, Komandan Brigade Infanteri 025/Siwah Letkol Inf Dr. Dimar Bahtera, S.Sos., M.A.P., Dandim 0117/Aceh Tamiang Letkol Arm Raden Subhi Fitra Jaya, S.Sos., M.M., para Asisten Kasdam IM, Kabekang, Kasmin, Kapaldam, Kapendam IM, serta Danramil 06/Manyak Payed Kapten Inf Erwinsyah. Kehadiran rombongan juga disambut oleh Datok Penghulu Desa Geulanggang Meurak Sayed Hidayatullah, pimpinan Dayah Zawiyah Babussalam Ummi Syarifah Asma, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Suasana kunjungan berlangsung hangat dan penuh antusias. Para santri Dayah Zawiyah Babussalam tampak hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh perhatian. Kehadiran mereka mencerminkan rasa syukur dan harapan besar terhadap keberlanjutan bantuan yang diberikan, khususnya dalam mendukung aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari di lingkungan dayah.

Datok Penghulu Desa Geulanggang Meurak, Tengku Sa’id Hidayatullah, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pangdam Iskandar Muda beserta jajaran TNI atas bantuan yang telah diberikan. Menurutnya, fasilitas air bersih dan sanitasi tersebut sangat membantu masyarakat dan para santri, terutama setelah wilayah mereka terdampak banjir.

“Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya bagi santri dayah dan masyarakat sekitar. Pasca banjir, fasilitas air bersih dan sanitasi menjadi kebutuhan utama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pangdam Iskandar Muda dan seluruh jajaran TNI atas kepedulian dan perhatiannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Pangdam Iskandar Muda dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan fasilitas MCK dan air bersih tersebut merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat, khususnya dalam masa pemulihan pascabencana. Ia menekankan bahwa TNI tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan wilayah, tetapi juga senantiasa berupaya membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan.

“Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk selalu hadir di tengah rakyat. Saat masyarakat menghadapi kesulitan akibat bencana, TNI hadir untuk membantu pemulihan, baik dari sisi kemanusiaan maupun kebutuhan dasar. TNI Hadir untuk Rakyat,” tegas Pangdam.

Pangdam juga berharap agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan dirawat dengan baik, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dayah dan masyarakat sekitar.

Kunjungan kerja Pangdam Iskandar Muda di Dayah Zawiyah Babussalam diakhiri dengan peninjauan langsung ke lokasi sumur bor dan fasilitas sanitasi, serta dialog bersama pengurus dayah, para santri, dan warga setempat. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud sinergi dan kepedulian TNI dalam mendukung pemulihan pascabencana dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Percepat Pemulihan Pascabencana, Wagub Aceh Ikuti Rakor Nasional Kemendagri

Jakarta ( Aceh dalam berita ) Rabu 14-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center, Gedung B Lantai 2, Kemendagri RI, Jakarta.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, didampingi jajaran pimpinan Kementerian Dalam Negeri. Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Suharyanto, serta para kepala dan wakil kepala daerah dari provinsi-provinsi di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Dalam forum strategis tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas langkah konkret percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, khususnya akibat banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir. Pembahasan mencakup sinkronisasi data kerusakan, percepatan penyaluran bantuan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor agar pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk bergerak cepat dan adaptif dalam proses pemulihan pascabencana, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

“Pemerintah Aceh berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip cepat, tepat, dan akuntabel. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat terdampak segera bangkit dan aktivitas sosial-ekonomi dapat pulih,” ujar Fadhlullah.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan pendampingan dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan dan teknis pelaksanaan di lapangan.

“Aceh membutuhkan dukungan berkelanjutan, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada tahap pemulihan jangka menengah dan panjang. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses pemulihan,” tambahnya.

Melalui rakor ini, pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Percepat Pemulihan Pascabencana, Wagub Aceh Ikuti Rakor Nasional Kemendagri

Jakarta ( Aceh dalam berita ) Rabu 14-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center, Gedung B Lantai 2, Kemendagri RI, Jakarta.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, didampingi jajaran pimpinan Kementerian Dalam Negeri. Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Suharyanto, serta para kepala dan wakil kepala daerah dari provinsi-provinsi di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Dalam forum strategis tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas langkah konkret percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, khususnya akibat banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir. Pembahasan mencakup sinkronisasi data kerusakan, percepatan penyaluran bantuan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor agar pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk bergerak cepat dan adaptif dalam proses pemulihan pascabencana, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

“Pemerintah Aceh berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip cepat, tepat, dan akuntabel. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat terdampak segera bangkit dan aktivitas sosial-ekonomi dapat pulih,” ujar Fadhlullah.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan pendampingan dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan dan teknis pelaksanaan di lapangan.

“Aceh membutuhkan dukungan berkelanjutan, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada tahap pemulihan jangka menengah dan panjang. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses pemulihan,” tambahnya.

Melalui rakor ini, pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Percepat Pemulihan Pascabencana, Wagub Aceh Ikuti Rakor Nasional Kemendagri

Jakarta ( Aceh dalam berita ) Rabu 14-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center, Gedung B Lantai 2, Kemendagri RI, Jakarta.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, didampingi jajaran pimpinan Kementerian Dalam Negeri. Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Suharyanto, serta para kepala dan wakil kepala daerah dari provinsi-provinsi di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Dalam forum strategis tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas langkah konkret percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, khususnya akibat banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir. Pembahasan mencakup sinkronisasi data kerusakan, percepatan penyaluran bantuan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor agar pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk bergerak cepat dan adaptif dalam proses pemulihan pascabencana, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

“Pemerintah Aceh berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip cepat, tepat, dan akuntabel. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat terdampak segera bangkit dan aktivitas sosial-ekonomi dapat pulih,” ujar Fadhlullah.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan pendampingan dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan dan teknis pelaksanaan di lapangan.

“Aceh membutuhkan dukungan berkelanjutan, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada tahap pemulihan jangka menengah dan panjang. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses pemulihan,” tambahnya.

Melalui rakor ini, pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Personel Polres Pidie Bersihkan Halaman Meunasah di Gampong Ulee Tutue Pasca Banjir

Mapolres Sigli ( Aceh dalam berita ) Selasa 13-1-2026  Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan sarana ibadah masyarakat pasca bencana banjir, personel Kepolisian Resor (Polres) Pidie melaksanakan kegiatan pembersihan halaman Meunasah Dusun Habib Cut, Gampong Ulee Tutue, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

Kegiatan tersebut difokuskan pada pembersihan lumpur dan material tanah yang menutupi halaman meunasah akibat dampak banjir.

Dengan menggunakan peralatan manual seperti sekop, cangkul, dan gerobak dorong, personel Polres Pidie bergotong royong membersihkan area sekitar tempat ibadah agar dapat kembali digunakan dengan nyaman oleh masyarakat.

Pembersihan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan fasilitas umum serta untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan warga pasca bencana. Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat mendapat sambutan positif, mengingat meunasah merupakan pusat kegiatan ibadah dan sosial warga setempat.

Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, SIK, MIK melalui Kasi Humas AKP Anwar, S.Ag menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan pasca bencana alam.

“Pembersihan halaman meunasah ini kami lakukan agar masyarakat dapat kembali melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman. Sejumlah Personel Polres Pidie Polri hadir membantu pemulihan lingkungan dan fasilitas umum pasca banjir,” ujar AKP Anwar, S.Ag.

Lebih lanjut, Kasi Humas menegaskan bahwa Polres Pidie akan terus berupaya hadir dan berperan aktif dalam setiap kondisi yang dihadapi masyarakat.

“Kami ingin memastikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semangat gotong royong ini adalah wujud nyata Polri untuk Masyarakat,” tambahnya.

Personel Polres Pidie Bersihkan Halaman Meunasah di Gampong Ulee Tutue Pasca Banjir

Mapolres Sigli ( Aceh dalam berita ) Selasa 13-1-2026  Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan sarana ibadah masyarakat pasca bencana banjir, personel Kepolisian Resor (Polres) Pidie melaksanakan kegiatan pembersihan halaman Meunasah Dusun Habib Cut, Gampong Ulee Tutue, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

Kegiatan tersebut difokuskan pada pembersihan lumpur dan material tanah yang menutupi halaman meunasah akibat dampak banjir.

Dengan menggunakan peralatan manual seperti sekop, cangkul, dan gerobak dorong, personel Polres Pidie bergotong royong membersihkan area sekitar tempat ibadah agar dapat kembali digunakan dengan nyaman oleh masyarakat.

Pembersihan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan fasilitas umum serta untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan warga pasca bencana. Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat mendapat sambutan positif, mengingat meunasah merupakan pusat kegiatan ibadah dan sosial warga setempat.

Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, SIK, MIK melalui Kasi Humas AKP Anwar, S.Ag menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan pasca bencana alam.

“Pembersihan halaman meunasah ini kami lakukan agar masyarakat dapat kembali melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman. Sejumlah Personel Polres Pidie Polri hadir membantu pemulihan lingkungan dan fasilitas umum pasca banjir,” ujar AKP Anwar, S.Ag.

Lebih lanjut, Kasi Humas menegaskan bahwa Polres Pidie akan terus berupaya hadir dan berperan aktif dalam setiap kondisi yang dihadapi masyarakat.

“Kami ingin memastikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semangat gotong royong ini adalah wujud nyata Polri untuk Masyarakat,” tambahnya.

​Tuding Hasan Nasbi Langgar UU BUMN, PKN: Mundur atau Profesional!

JAKARTA  ( Aceh dalam berita )  Selasa 13-1-2026 Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku sejumlah petinggi BUMN, khususnya Hasan Nasbi dan Ade Armando. Denny menilai tindakan keduanya yang reaktif terhadap kritik seni dan komedi di media sosial bukan sekadar arogansi personal, melainkan bentuk malapraktik jabatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

​Menurut Denny, keterlibatan aktif para komisaris dalam polemik di media sosial untuk menyerang komedian seperti Pandji Pragiwaksono telah mencederai mandat hukum yang mereka emban.

*​Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty*
​Denny menyoroti Pasal 27 UU BUMN yang mewajibkan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat demi kepentingan perusahaan.

​”Waktu, energi, dan kapasitas intelektual yang mereka gunakan untuk berpolemik di media sosial adalah bentuk pencurian fokus. Secara etika hukum, mereka digaji rakyat untuk memastikan kedaulatan energi atau infrastruktur, bukan memastikan kenyamanan telinga penguasa dari banyolan komedian,” tegas Denny Charter dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/01).

*​BUMN Bukan Alat Propaganda Politik*
​Lebih lanjut, Denny membedah pelanggaran terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya poin independensi dan tanggung jawab (responsibility). Ia menilai Hasan dan Ade telah menjadikan kursi terhormat dewan komisaris sebagai “podium buzzer”.

• ​Independensi: Denny menyebut tindakan mereka berfungsi sebagai political shield (tameng politik) pemerintah, yang melenyapkan sekat antara pejabat korporasi dan loyalis politik.

• ​Risiko Reputasi: Keterlibatan dalam debat kusir yang provokatif menciptakan reputational risk yang besar bagi institusi seperti Pertamina atau PLN. Publik akan mengasosiasikan perusahaan negara tersebut dengan perilaku pejabatnya yang antikritik dan represif secara verbal.

*​Dilema Etika: Komisaris atau Provokator?*
​Denny juga menyinggung adanya benturan kepentingan (conflict of interest). Penggunaan status “Komisaris” untuk memberikan bobot pada serangan pribadi terhadap materi komedi “Mens Rea” dianggap sebagai penyalahgunaan pengaruh (undue influence).

​”Ada doktrin ‘Etika Jabatan’. Seorang pejabat kehilangan haknya untuk berperilaku semau gue di ruang publik. Setiap cuitan mereka adalah representasi institusi,” ujar Denny.

*Desakan Teguran Keras*
​Pimnas PKN mendesak Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN untuk bertindak tegas. Denny menyatakan bahwa secara moral dan etika korporasi, kedua sosok tersebut telah “demisioner” dari integritas.

​”Hasan dan Ade harus memilih: menjadi profesional yang patuh pada UU BUMN, atau kembali ke jalanan menjadi komentator politik tanpa beban gaji dari rakyat. Tidak bisa keduanya. Jika UU BUMN ditegakkan dengan murni, mereka seharusnya sudah menerima teguran keras atau bahkan pencopotan,” pungkasnya.

​Tuding Hasan Nasbi Langgar UU BUMN, PKN: Mundur atau Profesional!

JAKARTA  ( Aceh dalam berita )  Selasa 13-1-2026 Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku sejumlah petinggi BUMN, khususnya Hasan Nasbi dan Ade Armando. Denny menilai tindakan keduanya yang reaktif terhadap kritik seni dan komedi di media sosial bukan sekadar arogansi personal, melainkan bentuk malapraktik jabatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

​Menurut Denny, keterlibatan aktif para komisaris dalam polemik di media sosial untuk menyerang komedian seperti Pandji Pragiwaksono telah mencederai mandat hukum yang mereka emban.

*​Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty*
​Denny menyoroti Pasal 27 UU BUMN yang mewajibkan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat demi kepentingan perusahaan.

​”Waktu, energi, dan kapasitas intelektual yang mereka gunakan untuk berpolemik di media sosial adalah bentuk pencurian fokus. Secara etika hukum, mereka digaji rakyat untuk memastikan kedaulatan energi atau infrastruktur, bukan memastikan kenyamanan telinga penguasa dari banyolan komedian,” tegas Denny Charter dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/01).

*​BUMN Bukan Alat Propaganda Politik*
​Lebih lanjut, Denny membedah pelanggaran terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya poin independensi dan tanggung jawab (responsibility). Ia menilai Hasan dan Ade telah menjadikan kursi terhormat dewan komisaris sebagai “podium buzzer”.

• ​Independensi: Denny menyebut tindakan mereka berfungsi sebagai political shield (tameng politik) pemerintah, yang melenyapkan sekat antara pejabat korporasi dan loyalis politik.

• ​Risiko Reputasi: Keterlibatan dalam debat kusir yang provokatif menciptakan reputational risk yang besar bagi institusi seperti Pertamina atau PLN. Publik akan mengasosiasikan perusahaan negara tersebut dengan perilaku pejabatnya yang antikritik dan represif secara verbal.

*​Dilema Etika: Komisaris atau Provokator?*
​Denny juga menyinggung adanya benturan kepentingan (conflict of interest). Penggunaan status “Komisaris” untuk memberikan bobot pada serangan pribadi terhadap materi komedi “Mens Rea” dianggap sebagai penyalahgunaan pengaruh (undue influence).

​”Ada doktrin ‘Etika Jabatan’. Seorang pejabat kehilangan haknya untuk berperilaku semau gue di ruang publik. Setiap cuitan mereka adalah representasi institusi,” ujar Denny.

*Desakan Teguran Keras*
​Pimnas PKN mendesak Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN untuk bertindak tegas. Denny menyatakan bahwa secara moral dan etika korporasi, kedua sosok tersebut telah “demisioner” dari integritas.

​”Hasan dan Ade harus memilih: menjadi profesional yang patuh pada UU BUMN, atau kembali ke jalanan menjadi komentator politik tanpa beban gaji dari rakyat. Tidak bisa keduanya. Jika UU BUMN ditegakkan dengan murni, mereka seharusnya sudah menerima teguran keras atau bahkan pencopotan,” pungkasnya.

​Tuding Hasan Nasbi Langgar UU BUMN, PKN: Mundur atau Profesional!

JAKARTA  ( Aceh dalam berita )  Selasa 13-1-2026 Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku sejumlah petinggi BUMN, khususnya Hasan Nasbi dan Ade Armando. Denny menilai tindakan keduanya yang reaktif terhadap kritik seni dan komedi di media sosial bukan sekadar arogansi personal, melainkan bentuk malapraktik jabatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

​Menurut Denny, keterlibatan aktif para komisaris dalam polemik di media sosial untuk menyerang komedian seperti Pandji Pragiwaksono telah mencederai mandat hukum yang mereka emban.

*​Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty*
​Denny menyoroti Pasal 27 UU BUMN yang mewajibkan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat demi kepentingan perusahaan.

​”Waktu, energi, dan kapasitas intelektual yang mereka gunakan untuk berpolemik di media sosial adalah bentuk pencurian fokus. Secara etika hukum, mereka digaji rakyat untuk memastikan kedaulatan energi atau infrastruktur, bukan memastikan kenyamanan telinga penguasa dari banyolan komedian,” tegas Denny Charter dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/01).

*​BUMN Bukan Alat Propaganda Politik*
​Lebih lanjut, Denny membedah pelanggaran terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya poin independensi dan tanggung jawab (responsibility). Ia menilai Hasan dan Ade telah menjadikan kursi terhormat dewan komisaris sebagai “podium buzzer”.

• ​Independensi: Denny menyebut tindakan mereka berfungsi sebagai political shield (tameng politik) pemerintah, yang melenyapkan sekat antara pejabat korporasi dan loyalis politik.

• ​Risiko Reputasi: Keterlibatan dalam debat kusir yang provokatif menciptakan reputational risk yang besar bagi institusi seperti Pertamina atau PLN. Publik akan mengasosiasikan perusahaan negara tersebut dengan perilaku pejabatnya yang antikritik dan represif secara verbal.

*​Dilema Etika: Komisaris atau Provokator?*
​Denny juga menyinggung adanya benturan kepentingan (conflict of interest). Penggunaan status “Komisaris” untuk memberikan bobot pada serangan pribadi terhadap materi komedi “Mens Rea” dianggap sebagai penyalahgunaan pengaruh (undue influence).

​”Ada doktrin ‘Etika Jabatan’. Seorang pejabat kehilangan haknya untuk berperilaku semau gue di ruang publik. Setiap cuitan mereka adalah representasi institusi,” ujar Denny.

*Desakan Teguran Keras*
​Pimnas PKN mendesak Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN untuk bertindak tegas. Denny menyatakan bahwa secara moral dan etika korporasi, kedua sosok tersebut telah “demisioner” dari integritas.

​”Hasan dan Ade harus memilih: menjadi profesional yang patuh pada UU BUMN, atau kembali ke jalanan menjadi komentator politik tanpa beban gaji dari rakyat. Tidak bisa keduanya. Jika UU BUMN ditegakkan dengan murni, mereka seharusnya sudah menerima teguran keras atau bahkan pencopotan,” pungkasnya.