Ketua DPRK Banda Aceh Usul Bentuk Komite Penanggulangan AIDS, Soroti 43 Kasus Baru HIV Tahun 2026
BANDA ACEH (Inforakyataceh) Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mengusulkan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS di Kota Banda Aceh sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan HIV/AIDS.
Komite tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan upaya pencegahan, edukasi, sosialisasi, hingga penanganan kasus secara lebih efektif.Usulan itu disampaikan Irwansyah usai mengikuti pertemuan bersama Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh di ruang rapat pimpinan DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Adinkes memaparkan perkembangan terkini kasus HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC) di Banda Aceh.Irwansyah menegaskan, persoalan HIV/AIDS tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja.
Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dunia usaha, hingga masyarakat agar penanganan dapat berjalan maksimal.”Saya mendorong agar segera dibentuk Komite Penanggulangan AIDS.
Dengan adanya komite ini, persoalan HIV/AIDS dapat dikendalikan, dikelola, dan ditangani melalui kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya.Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, sejak 2008 hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 918 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh.
Dari jumlah itu, sebanyak 226 penderita merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan sisanya berasal dari daerah lain yang berdomisili atau menjalani pengobatan di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.
Sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026, tercatat 43 kasus baru HIV/AIDS. Selain itu, sebanyak 140 pasien dilaporkan telah meninggal dunia.
Menanggapi harapan Adinkes terkait dukungan DPRK terhadap program penanggulangan HIV/AIDS dan TBC, Irwansyah menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan melalui penganggaran maupun fasilitasi berbagai program.
Ia juga mengusulkan agar DPRK Banda Aceh memfasilitasi pertemuan dengan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, dan lembaga di Banda Aceh untuk menyamakan langkah dalam mendukung kegiatan skrining, edukasi, dan pencegahan HIV/AIDS.Sementara itu, perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini memprioritaskan program penanganan HIV/AIDS dan TBC melalui sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan, serta penggalangan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.
Pengurus Adinkes Aceh yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr. Rayhan, menyebutkan kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh sudah berada pada tingkat yang memerlukan perhatian serius. Ia mengungkapkan bahwa salah satu faktor risiko terbesar berasal dari hubungan seksual sesama laki-laki (MSM).
Saat ini, Banda Aceh memiliki 21 layanan pengobatan HIV/AIDS dari total 115 layanan yang tersedia di seluruh Aceh. Layanan tersebut tersebar di sejumlah rumah sakit dan puskesmas, di antaranya RSUD dr. Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa, dan Puskesmas Meuraxa.
Selain HIV/AIDS, Adinkes juga menyoroti tingginya kasus tuberkulosis (TBC). Media Yulizar menjelaskan, apabila terdapat satu penderita TBC dalam satu rumah, seluruh anggota keluarga perlu menjalani pemeriksaan dan pengobatan sesuai ketentuan guna mencegah penularan.
Menurutnya, kegiatan skrining di lingkungan masyarakat, instansi pemerintah, maupun perusahaan perlu terus diperluas agar kasus TBC dapat ditemukan lebih dini dan segera ditangani.Dalam kesempatan tersebut, Adinkes turut meminta dukungan DPRK Banda Aceh untuk membantu penyediaan anggaran kegiatan skrining, sosialisasi, edukasi, serta kampanye pencegahan HIV/AIDS dan TBC.
Mereka juga berharap perusahaan-perusahaan dapat berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung upaya pencegahan penyakit tersebut bagi karyawan beserta keluarganya.
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, turut mendukung pembentukan komite tersebut. Menurutnya, penemuan 43 kasus baru HIV/AIDS sepanjang tahun ini menjadi sinyal bahwa diperlukan langkah yang lebih terkoordinasi.Ia mengingatkan bahwa Aceh sebelumnya pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang aktif menjalankan berbagai program.
Karena itu, ia menilai pembentukan komite khusus di Banda Aceh dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan menekan angka penyebaran HIV/AIDS maupun TBC di Kota Banda Aceh. (*)