Kapolda Aceh Tinjau Jembatan Darurat yang Viral di Aceh Barat, Polda Siapkan Jembatan Gantung Demi Keselamatan Anak Sekolah

Aceh Barat ( Info rakyat Aceh ) Menindaklanjuti arahan Kapolri terkait jembatan darurat yang viral karena membahayakan keselamatan anak-anak sekolah, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., yang diwakili Irwasda Polda Aceh Kombes Pol. Iskandar ZA, S.I.K., M.H., meninjau langsung kondisi jembatan tali baja darurat di Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Kamis (23/7/2026).

Jembatan tersebut selama ini menjadi satu-satunya akses yang digunakan masyarakat, para guru, dan anak-anak sekolah karena jembatan yang lama sudah rusak akibat bencana.banjir bandang atau hedrometeorologi Kondisinya yang memprihatinkan sempat menjadi perhatian luas di media karena dinilai sangat berisiko bagi keselamatan pengguna, khususnya para pelajar.

Dalam peninjauan tersebut, Irwasda Polda Aceh didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polda Aceh, Kapolres Aceh Barat, Dandim, Camat Pante Ceureumen, Kepala Dinas Pendidikan, keuchik, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.Kedatangan rombongan disambut hangat oleh masyarakat melalui tarian Ranup Lampuan yang dilanjutkan dengan prosesi peusijuek sebagai bentuk penghormatan sekaligus doa agar seluruh rangkaian kegiatan membawa keberkahan dan manfaat bagi masyarakat.

Selain meninjau kondisi jembatan, Kapolda Aceh yang diwakili Irwasda Polda Aceh juga menyalurkan bantuan sosial berupa tas, alat tulis dan perlengkapan sekolah, kepada siswa sekolah dasar, para guru dan tenaga pendidik, serta bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap warga, terutama anak-anak yang setiap hari harus mempertaruhkan keselamatan saat melintasi jembatan untuk menuju sekolah.

Dalam keterangannya, Kombes Pol. Iskandar ZA menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan pelaksanaan perintah Kapolda Aceh sebagai tindak lanjut arahan Kapolri untuk memastikan secara langsung kondisi jembatan yang digunakan masyarakat.”Atas perintah Bapak Kapolda Aceh sebagai tindak lanjut arahan Bapak Kapolri, kami hadir langsung melihat kondisi jembatan ini.

Kami prihatin karena anak-anak sekolah setiap hari harus menggunakan fasilitas yang sangat berbahaya untuk menuju sekolah. Hari ini kami juga melaksanakan bakti sosial dengan menyerahkan bantuan kepada para siswa, guru, dan masyarakat yang terdampak,” ujar Iskandar.

Ia menegaskan, Polda Aceh akan segera membangun jembatan gantung berbahan tali sling yang lebih kuat dan aman sebagai solusi sementara hingga pembangunan jembatan permanen dapat direalisasikan oleh instansi terkait.”Jembatan yang ada saat ini sudah tidak layak dan memiliki risiko tinggi. Karena itu, Polri akan membangun jembatan gantung yang lebih aman agar masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir,” tambahnya.

Rencana pembangunan jembatan gantung tersebut disambut antusias dan diapresiasi oleh masyarakat Desa Sikundo. Sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih, warga menyerahkan hasil bumi berupa pisang, pinang, dan ikan kerling kepada rombongan Polda Aceh.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen Polda Aceh untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi warga. Langkah cepat pembangunan jembatan gantung diharapkan mampu menjamin keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak, dalam memperoleh akses pendidikan yang aman dan layak.

Bandara SIM Kenalkan Dunia Penerbangan Bagi Siswa TK Akadyasa

Aceh Besar ( Inforakyataceh ) Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda memooerkenalkan dunia penerbangan bagi puluhan Siswa TK Akadyasa di Blang Bintang, Kamis (23/7/2026).

General Manager Bandara Sultan Iskandar Muda Rahmat Adil Indrawan, mengatakan bahwa program Injourney Community Care yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Anak Nasional tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap tumbuh kembang generasi penerus bangsa sekaligus momentum untuk mengenalkan dunia penerbangan sejak dini.”Hari Anak Nasional mengingatkan kita bahwa keberhasilan masa depan bangsa ditentukan oleh apa yang kita lakukan untuk anak-anak hari ini.

Melalui program Injourney Community Care, Bandara Sultan Iskandar Muda ingin memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar mengenal dunia penerbangan sejak dini dan menambah wawasan tentang berbagai profesi yang ada di bandara sehingga dapat memberikan inspirasi bagi masa depan mereka,” ujar Rahmat Adil Indrawan.

Keceriaan terlukis di wajah anak-anak saat mereka diajak berkeliling dan diperkenalkan dengan berbagai profesi yang ada di bandara. Dengan antusias, generasi penerus bangsa ini menyimak penjelasan yang diberikan dan menjawab pertanyaan seputar bandara.

Selain itu, anak-anak juga melakukan simulasi proses check-in hingga menunggu keberangkatan di ruang tunggu layaknya calon penumpang yang akan berangkat. “Kami berharap kegiatan yang dilakukan oleh siswa/siswi TK Ekadyasa di Bandara Sultan Iskandar Muda hari ini akan menjadi pengalaman serta inspirasi bagi mereka untuk berani bermimpi dan bercita-cita, sehingga kelak menjadi generasi yang dapat membawa Indonesia lebih maju,” pungkasnya.

BSI dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kolaborasi melalui BSI Agen untuk Perluas Perlindungan Pekerja di Aceh

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama BPJS Ketenagakerjaan memperkuat kolaborasi dalam memperluas akses kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui jaringan BSI Agen. Sinergi tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Ballroom Gedung Landmark BSI Aceh, Sabtu (18/7), dan dihadiri oleh perwakilan BSI Agen di Kota Banda Aceh.

Regional CEO BSI Regional I Aceh, Imsak Ramadhan mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat melalui jaringan BSI Agen yang tersebar hingga ke berbagai wilayah.

Menurutnya, keberadaan BSI Agen tidak hanya memperluas akses layanan perbankan syariah, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menghadirkan layanan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, termasuk akses terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.“Kami menyambut baik kolaborasi ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan inklusi keuangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat Aceh,” ujar Imsak.

Dalam kesempatan yang sama, Senior Vice President Alternative Channel & Government Project Group BSI, Gunawan Arief Hartoyo mengatakan BSI Agen sebagai perpanjangan layanan BSI memiliki peran penting dalam mendukung perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.Melalui Aplikasi BSI Agen, lanjut Gunawan, masyarakat dapat memperoleh kemudahan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tanpa harus datang ke kantor cabang.“BSI Agen sebagai perpanjangan layanan BSI juga dapat membantu lebih banyak masyarakat agar terlindungi dengan mendaftar kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Aplikasi BSI Agen.

Dengan jaringan yang tersebar hingga tingkat desa dan kecamatan, kami optimistis kolaborasi ini mampu memperluas jangkauan layanan kepada para pekerja, termasuk pelaku usaha mikro dan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR),” katanya.

Sementara itu, Deputi Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrem.

“Kami mendukung penuh kemudahan bagi Agen BSI maupun penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kolaborasi ini akan memberikan manfaat bagi BSI, Agen BSI, BPJS Ketenagakerjaan, serta seluruh pekerja di Provinsi Aceh,” ujar Mintje.

Melalui kolaborasi tersebut, BSI dan BPJS Ketenagakerjaan berharap semakin banyak pekerja, khususnya pekerja informal, pelaku UMKM, dan penerima KUR, yang memperoleh akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kehadiran layanan melalui BSI Agen diharapkan mampu memperluas jangkauan kepesertaan hingga masyarakat yang berada di wilayah yang belum terlayani secara optimal.

Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari komitmen BSI dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan dan perluasan cakupan perlindungan sosial nasional melalui pemanfaatan jaringan layanan keagenan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Hasil Rapat Forkopimda Aceh, Tangani Karhutla Hidupkan Hukum Adat

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Pesisir Aceh Barat menjadi salah satu topik pembahasan serius dalam rapat Forkopimda di ruang rapat Gubernur Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23 Juli 2026).Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), meminta peserta rapat untuk memberi pandangan dan pertimbangan. “Semua nanti kita jadikan keputusan bersama,” kata Mualem yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun dalam rapat Forkopimda tersebut.

Selain Gubernur Mualem dan Sekda Nasir, kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi, rapat Forkopimda dihadiri Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan, Kepala BIN Aceh Andrie P Mulia, Dan Lanal Sabang Kolonel (P) Sadimin, dan Dan Lanud Sultan Iskandar Muda Kolonel PNB Suryo Anggoro.

Adapun Wali Nanggro Aceh diwakili Tuha Peuet Saifuddin Harun, Pangdam Iskandar Muda diwakili Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko, Kajati Aceh diwakili Aspema Kejati Nur Albar, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh diwakili Hakim Tipikor Firmansyah. Selanjutnya, kata Nurlis, Sekda Nasir memaparkan persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Aceh.

Di antaranya di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan dan Singkil. “Di antaranya yang paling luas terbakar adalah lahan gambut, lebih 150 hektar,” kata Sekda Nasir. “Dampak yang terjadi, meningkatnya CO2 yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, kebakaran semakin meluas dan tak terkendali, dan perotensi menurunkan citra pemerintah,” kata Nasir.

Ia melanjutkan, Gubernur Mualem telah menghimbau para Bupati/Walikota se-Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanganan Karhutla dan Reaktivasi Desk Penanganan Karhutla Tahun 2026. Selain itu, BNPB telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pada kesempatan yang sama, Kapolda Ruddi memberi respon dengan mengajak bersama-sama memonitor Karhutla. Sedangkan Aspema Kejati Nur Albar, menyebut kebakaran hutan itu sebagai masalah yang terus berulang.

Nur Albar menyrankan untuk menghidupkan hukum adat Aceh dalam menangani kebakaran hutan. “Hukum adat cukup bagus untuk penanganan hutan di Aceh yang memiliki Majelis Adat Aceh,” kata Selain itu, Kepala BIN Aceh Andrie P Mulia, menyarankan untuk melibatkan para ahli dan akademisi serta kampus dalam penanganan kebakaran lahan gambut. “Dari hasil penelitian mereka nanti dapat menghasilkan kemanfaatan dari lahan gambut, dan mengurangi kebakaran,” katanya.[]

Untuk Pertama Kalinya, 248 Kepala SMA, SMK dan SLB se-Aceh Dilantik Langsung oleh Gubernur Aceh

BANDA ACEH ( Inforakyataceh ) Sebanyak 248 Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB se-Aceh mencatat sejarah baru dengan dilantik langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/7/2026).

Pelantikan ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh terhadap kepala sekolah jenjang menengah di Aceh.Dalam sambutannya, Mualem mengatakan pelantikan tersebut merupakan momentum bersejarah bagi dunia pendidikan Aceh.

Ia berharap pelantikan itu menjadi awal lahirnya tata kelola pendidikan yang lebih baik, profesional dan terbebas dari berbagai kepentingan di luar tugas utama lembaga pendidikan.”Ini menjadi sejarah kepala sekolah SMA dan SMK yang ada pelantikannya. Dulu sebulan dua bulan diganti. Jangan ada lagi kepentingan di lembaga pendidikan,” kata Mualem.

Menurutnya, pelantikan yang dilakukan langsung oleh gubernur merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam membangun pendidikan yang lebih berkualitas. Karena itu, para kepala sekolah yang telah menerima amanah diminta menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.”Ini saya lantik langsung agar mengarah ke hal positif. Kita juga akan melakukan evaluasi secara berkala. Laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Mualem menyebut hari pelantikan tersebut akan menjadi hari yang bersejarah bagi para kepala sekolah yang menerima amanah untuk mengayomi dan membimbing anak-anak Aceh di lingkungan sekolah.”Ini jadi hari sejarah bapak dan ibu yang bakal mengayomi anak-anak di sekolah. Semoga bisa sukses dan sejahtera bagi kita semua.

Atas nama Pemerintah Aceh kami ucapkan selamat kepada semua pejabat yang hari ini menerima amanah,” katanya.Ia menegaskan, jabatan yang diemban para kepala sekolah merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan.

Para kepala sekolah tidak hanya bertugas mengelola sekolah, tetapi juga menjadi pembimbing dan pembina generasi penerus Aceh.”Jabatan ini adalah amanah Allah. Bapak dan ibu yang terpilih menjadi pembimbing dan pembina anak sekolah, mari kita ayomi sebaik mungkin,” ujarnya.Mualem mengingatkan, setelah orang tua di rumah, para guru dan kepala sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak Aceh.

Karena itu, ia meminta para kepala sekolah memastikan seluruh peserta didik mendapatkan pendidikan yang baik dan tumbuh dengan akhlak yang mulia.”Kita tahu bahwa selepas orang tuanya, kitalah pembimbing generasi muda Aceh. Jadi pastikan anak-anak benar-benar belajar, jangan berkelahi di sekolah. Murid sekolah saat ini akan menjadi pengganti kita ke depan,” kata Mualem.

Ia juga berharap para kepala sekolah dapat menjaga dan membina akhlak para peserta didik serta mengarahkan mereka pada hal-hal yang lebih bermakna untuk masa depannya.”Saya harapkan kepada kepala sekolah marilah jaga akhlak dan karakter anak-anak kita. Yang jelas anak di bangku SMA harus diarahkan ke jalan yang lebih bermakna,” ujarnya.

Mualem menambahkan, pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk di sektor pendidikan.

Selain melantik 248 Kepala SMA, SMK dan SLB se-Aceh, pada kesempatan yang sama Mualem juga melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Aceh, yakni Muhsin, S.Pd.I., M.Pd.I. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Dr. Amrizal, S.H., LL.M. sebagai Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Muhammad Fadhil, S.T., M.T. sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Ramzi, M.Si. sebagai Kepala Biro Organisasi Setda Aceh, dan dr. M. Fuad, Sp.PD, K-HOM, FINASIM sebagai Wakil Direktur Penunjang RSUD dr. Zainoel Abidin.[]

Gubernur Mualem Sebut Persoalan Krusial Aceh, dari Tambang Ilegal Hingga LGBT

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memaparkan lima masalah krusial di Aceh. “Masalah pertambangan ilegal, Karhutla, Shalat Berjamaah, LGBT, penanganan bencana atau status bencana, dan ilegal loging (perambahan hutan),” kata Mualem didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun.Pernyataan Gubernur Mualem, menurut Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi, disampaikan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh (Forkopimda) yang berlangsung dalam ruang rapat gubernur di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23 Juli 2026).

Selain Gubernur Mualem dan Sekda Nasir, kata Nurlis, rapat Forkopimda dihadiri Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan, Kepala BIN Aceh Andrie P Mulia, Dan Lanal Sabang Kolonel (P) Sadimin, dan Dan Lanud Sultan Iskandar Muda Kolonel PNB Suryo Anggoro.

Adapun Wali Nanggro Aceh diwakili Tuha Peuet Saifuddin Harun, Pangdam Iskandar Muda diwakili Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko, Kajati Aceh diwakili Aspema Kejati Nur Albar, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh diwakili Hakim Tipikor Firmansyah.

Dalam rapat, kata Nurlis, Gubernur Mualem meminta Sekda Nasir memaparkan seluruh persoalan secara jelas dan lengkap. “Saya membutuhkan pandangan, pendapat dan pertimbangan, untuk menjadi keputusan kita bersama,” kata Mualem dalam rapat tersebut.Nasir memaparkan tentang masifnya tambang ilegal di sejumlah wilayah di Aceh. “Bahkan penambangan dilakukan dengan bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya,” katanya.

Penanganan tambang ilegal, kata Nasir, di antaranya adalah sosialisasi bahaya merkuri, penertiban terpadu bersama APH, koordinasi lintas instansi serta upaya legalisasi melalui WPR bersama pemerintahan kabupaten/kota. “Untuk itu perlu diterbitkan maklumat bersama Forkopimda Aceh, dan melakukan bimbingan dan pengawasan ke jajaran masing-masing,” katanya.

Selanjutnya, Sekda Nasir memaparkan persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Pesisir Barat Aceh. “Di antaranya yang paling luas terbakar adalah lahan gambut, lebih 150 hektar,” kata Sekda Nasir. Ia melanjutkan, Gubernur Mualem telah menghimbau para Bupati/Walikota se-Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanganan Karhutla dan Reaktivasi Desk Penanganan Karhutla Tahun 2026. “Selain itu, BNPB telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC),” katanya.

Mengenai LGBT, dalam paparan Sekda Nasir, disebutkan telah masifnya penyebaran konten LGBT di ruang digital maupun komunitas tertentu yang menimbulkan perhatian masyarakat. “Aktivitas mereka terindikasi di café atau warkop, barbershop dan tempat Fitness/Gym,” kata Nasir. Sekda Nasir juga memaparkan dampak dari LGBT. “Dapat meningkatkan resiko infeksi menular seksual termasuk HIV AIDS. Berpotensi menimbulkan keresahan sosial, polemik di masyarakat, dan bertentangan dengan norma yang berlaku di Aceh,” katanya.

Pemerintah Aceh, kata Nasir, segera merevisi Pergub mengenai Gugus Tugas Pencegahan Pornografi, dan memperkuat ketahanan keluarga melalui pola asuh dan disiplin positif. “Perlunya dibentuk tim terpadu untuk mengantisipasi dan memantau aktivitas LGBT di ranah public dan media sosial,” katanya.Sedangkan mengenai Shalat Berjamaah, Sekda Nasir memaparkan bahwa Gubernur Mualem telah menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/INSTR/2025 tentang Pelaksanaan Shalat Fardhu Berjamaah bagi Aparatur dan Masyarakat serta Pelaksanaan Mengaji pada Satuan Pendidikan di Aceh.

“Namun, Pelaksanaan shalat berjamaah di masjid dan meunasah pada jam kerja maupun di lingkungan masyarakat masih perlu diperkuat,” kata Nasir.

“Belum optimal pelaksanaan shalat berjamaah di lingkungan masyarakat.”Dampaknya, kata Nasir, akan berpengaruh pada penguatan nilai keagamaan, disiplin, dan karakter masyarakat. ”Karena itu perlu mengeluarkan seruan FORKOPIMDA Aceh terkait pelaksanaan shalat fardhu berjamaah,” kata Nasir.

Mengenai bencana hidrometeorologi, Forkopimda sepakat untuk menetapkan status masih masa transisi, jadi belum masuk ke rehab-rekon.

Gubernur mengambil keputusan sesuai dengan kesepakatan seluruh peserta rapat Forkopimda. Penanganan ilegal loging menjadi perhatian serius Gubernur Mualem, sebab ia menganggap berkaitan erat dengan bencana banjir besar di Aceh. “Salah satu penyebab banjir ini adalah penebangan pohon di hutan-hutan atau ilegal loging,” kata Mualem. Karena itu, Gubernur Mualem ingin perkara ilegal loging ini dihentikan.[]