Dua Bulan Berlalu, Wagub Aceh Desak Pusat Percepat Jadup dan Pemulihan

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Selasa 10-2-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta percepatan penyaluran berbagai bantuan dan program pemulihan bagi korban banjir dan longsor saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota MPR RI di Kantor Gubernur Aceh.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan bantuan bagi delapan kabupaten yang terdampak paling parah, yakni Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Hadir dalam kunjungan itu Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Dari jajaran Pemerintah Aceh hadir Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir serta para bupati dan wakil bupati dari daerah terdampak.

Wagub Fadhlullah mengatakan bencana banjir dan longsor telah berlangsung lebih dari dua bulan dan pemerintah terus melakukan penanganan secara bertahap. Saat ini, tercatat sekitar 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa masih berada di pengungsian, meskipun jumlah tersebut terus menurun seiring sebagian warga kembali ke rumah atau menempati hunian sementara.

“Kami berharap penyaluran dana bantuan dari Kementerian Sosial dapat dipercepat, khususnya jadup bagi warga di huntara, bantuan perabotan, serta dana pemulihan ekonomi. Harapan kami bisa terealisasi secepat mungkin, kalau bisa sebelum meugang puasa,” ujar Fadhlullah.

Selain itu, Wagub Aceh meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang sebelumnya dijanjikan Presiden. Ia juga mengusulkan agar iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat dialihkan ke APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), mengingat fokus daerah saat ini pada penanganan bencana.
“Kami berharap dengan kehadiran pimpinan MPR RI, berbagai kebutuhan Aceh bisa ditindaklanjuti lebih cepat,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejak pembentukan satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai menunjukkan pemulihan, mulai dari pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Meski demikian, data pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu pengungsi di Aceh.

Menurut Tito, solusi utama saat ini adalah percepatan pemberian uang pengganti bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data calon penerima dan menekankan pentingnya percepatan validasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Data yang valid menjadi kunci, karena kita tidak ingin di kemudian hari ada persoalan saat dilakukan pemeriksaan,” tegas Tito.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraannya dengan

Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di Aceh. Ia menyebut Gubernur menyampaikan perlunya pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi serta keterbatasan keuangan daerah dalam penyediaan hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan masyarakat terdampak.

“Semua yang disampaikan telah kami teruskan kepada Presiden. Apa yang terjadi di Aceh adalah bagian dari yang kami rasakan. Sakit Aceh adalah sakit kami,” ujar Muzani.

Menanggapi permintaan Wagub Aceh, Muzani menyatakan pihaknya akan memperjuangkan penghapusan sementara kebijakan barcode BBM dengan berkoordinasi bersama Pertamina, serta mengupayakan agar sekitar 500 ribu peserta JKA dapat ditanggung melalui APBN. Terkait bantuan sapi meugang, ia menyebut akan dicarikan solusi tidak hanya bagi korban banjir, tetapi juga masyarakat Aceh secara umum.

Dalam kesempatan tersebut, MPR RI menyerahkan sebanyak 15 ribu paket sembako berisi mi instan, minyak goreng, teh, biskuit, minyak kayu putih, popok, dan pembalut perempuan. Selain itu, diserahkan pula paket perlengkapan ibadah berupa sajadah, kain sarung, baju, mukena, serta Alquran untuk menyambut bulan suci Ramadan. []

Pimpin Rakor Penanggulangan Bencana, Wagub Minta Kabupaten/Kota Fokus Persiapan Ramadhan

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Senin 9-2-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Aceh pada fase transisi pemulihan yang berlangsung di Posko Terpadu, Kantor Gubernur Aceh.

Rapat koordinasi tersebut diikuti secara langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, serta unsur lintas sektor yang terlibat dalam penanganan bencana hidrometeorologi. Sementara itu, para bupati dan wali kota se-Aceh beserta jajaran pemerintah kabupaten/kota mengikuti rapat secara daring melalui Zoom.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah, khususnya wilayah terdampak bencana, dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Ia meminta bupati dan wali kota memastikan seluruh aspek pendukung berjalan optimal guna menjaga kenyamanan dan ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa.

Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam rapat tersebut, di antaranya kesiapan pelaksanaan tradisi meugang, jaminan ketersediaan pasokan listrik oleh PT PLN, serta kondisi dan kesiapan infrastruktur dasar di daerah terdampak bencana.

Selain itu, Fadhlullah juga meminta setiap kabupaten dan kota menyampaikan laporan kondisi terkini wilayah masing-masing sebagai bahan evaluasi bersama dan dasar penentuan langkah lanjutan pada fase pemulihan.
Terkait tradisi meugang, Fadhlullah menyampaikan bahwa sejumlah kabupaten dan kota telah mengajukan permohonan bantuan sapi meugang kepada Presiden Republik Indonesia. Permohonan tersebut telah disetujui dan dialokasikan khusus bagi desa-desa yang terdampak bencana.

“Bantuan tersebut akan direalisasikan melalui mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat langsung ke pemerintah kabupaten dan kota untuk pembelian sapi meugang,” ujar Fadhlullah.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur juga mengimbau pemerintah kabupaten dan kota terdampak bencana agar secara terbuka menyampaikan kebutuhan serta kendala yang dihadapi dalam menyambut dan menjalani bulan Ramadhan, sehingga solusi dapat segera dirumuskan dan ditindaklanjuti secara terpadu.

Rapat Dipimpin Wagub Aceh, Polemik Huntara Bireuen Resmi Berakhir

Bireuen  ( Aceh dalam berita ) Minggu 8-2-2026 Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turun langsung memimpin rapat bersama para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, di Kantor Camat Peusangan.

Kehadiran orang nomor dua di Aceh itu untuk meluruskan polemik bantuan hunian sementara (huntara) yang belakangan ramai dipersoalkan.

Di forum tersebut, Wagub menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, terutama pada masa transisi pemulihan pascabencana.

“Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana,” kata Fadhlullah.

Ia menyampaikan, rumah warga yang rusak ringan, sedang hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Menurutnya, skema bantuan tersebut juga telah disosialisasikan di tingkat desa.

Persoalan muncul pada pilihan hunian. Pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri adanya surat masyarakat Bireuen yang menyebut tak semua warga menginginkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan masih berharap huntara.

Padahal, kata Wagub, data menunjukkan Terdata 2.646 KK sudah ditransfer dari BRI, Mandiri, dan BNI oleh PPK BNPB ke Rekening Milik Masyarakat yaitu melalui Bank Aceh Syariah dan BSI, dari data tersebut 1.596 KK terkonfirmasi sudah diterima oleh Masyarakat yang berhak, untuk yang lainnya sedang menunggu proses kliring antar Bank serta beberapa orang ditemukan terjadi kekeliruan NIK, untuk hal tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Bireuen.

“Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak terima huntara. Karena itu kami hadir di sini, untuk menjelaskan dan berdialog agar terhindar dari masalah ke depannya,” tegasnya.

*Keuchik Kompak : Warga Tolak Huntara*

Dalam rapat, para keuchik menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap (huntap).

Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warganya banyak hanyut. Namun setelah ditanya berulang kali, mereka tetap menolak huntara.

“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” ujarnya.

Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menyebut warga menolak karena huntara direncanakan dibangun terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Warga memilih membersihkan rumah meski terendam lumpur.

Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, juga menyampaikan warganya meminta huntap, namun belum bisa memastikan waktu pembangunan.

Di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keusyik Habibullah mengatakan sebanyak 58 KK warganya memilih menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan. Meskipun begitu, sebanyak 12 KK belum menerima DTH. Ia berharap pemerintah segera mencairkan dan tersebut. Sebab warganya sudah dua bulan kehilangan penghasilan.

*Huntap Tunggu SK Bupati*

Tenaga Ahli Kepala BNPB Yan Namora, yang hadir menjelaskan, hasil survei yang ia lakukan melalui wawancara langsung ke beberapa masyarakat didapatkan bahwa sebagian besar korban bencana memilih DTH dan tak ingin Huntara. Masyarakat juga ingin dibangun Huntap langsung.

Yan memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap. Bantuan perbaikan rumah juga disiapkan sebesar Rp. 15 juta untuk keluarga yang rumahnya rusak ringan dan Rp. 30 juta rusak sedang, dan Rp.60 juta rusak berat.

“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini BNPB sedang melakukan proses validasi data sehingga Huntap tak bisa segera dibangun. Dari 3.266 usulan pemerintah kabupaten Bireuen, masih ditemukan ada ketidaksesuaian.

“Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit,” kata Tenaga Ahli Kepala BNPB itu.

Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir menambahkan, ahli waris korban meninggal akan menerima santunan. Begitupun dengan korban luka berat juga akan menerima santunan sebesar Rp. 5 juta.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyediakan bantuan perabot Rp. 3 juta, dana bantuan lauk pauk bagi warga yang memilih tinggal di huntara Rp450 ribu per orang untuk 1 bulan dan berlaku sementara selama tiga bulan, serta pemulihan ekonomi Rp 5 juta per keluarga. Seluruh bantuan ditransfer langsung ke rekening penerima.

*Jangan Lagi Dipolemikkan*

Bupati Bireuen Mukhlis menegaskan pilihan warga sudah jelas. “Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya huntap langsung,” kata Mukhlis.

Anggota DPRA Rusyidi Mukhtar Ceulangiek juga meminta keuchik menyampaikan kondisi sebenarnya agar tidak memicu kesalahpahaman.

Rapat menyepakati, tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima DTH tidak boleh menerima huntara, dan proses pembangunan huntap menunggu SK Bupati.

Dengan keputusan itu, polemik huntara di Bireuen dinyatakan selesai. Fokus pemerintah kini mempercepat pembangunan hunian tetap agar warga segera keluar dari masa pengungsian.

Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut turut didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si serta para Kepala SKPA terkait. []

Rapat Dipimpin Wagub Aceh, Polemik Huntara Bireuen Resmi Berakhir

Bireuen  ( Aceh dalam berita ) Minggu 8-2-2026 Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turun langsung memimpin rapat bersama para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, di Kantor Camat Peusangan.

Kehadiran orang nomor dua di Aceh itu untuk meluruskan polemik bantuan hunian sementara (huntara) yang belakangan ramai dipersoalkan.

Di forum tersebut, Wagub menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, terutama pada masa transisi pemulihan pascabencana.

“Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana,” kata Fadhlullah.

Ia menyampaikan, rumah warga yang rusak ringan, sedang hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Menurutnya, skema bantuan tersebut juga telah disosialisasikan di tingkat desa.

Persoalan muncul pada pilihan hunian. Pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri adanya surat masyarakat Bireuen yang menyebut tak semua warga menginginkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan masih berharap huntara.

Padahal, kata Wagub, data menunjukkan Terdata 2.646 KK sudah ditransfer dari BRI, Mandiri, dan BNI oleh PPK BNPB ke Rekening Milik Masyarakat yaitu melalui Bank Aceh Syariah dan BSI, dari data tersebut 1.596 KK terkonfirmasi sudah diterima oleh Masyarakat yang berhak, untuk yang lainnya sedang menunggu proses kliring antar Bank serta beberapa orang ditemukan terjadi kekeliruan NIK, untuk hal tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Bireuen.

“Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak terima huntara. Karena itu kami hadir di sini, untuk menjelaskan dan berdialog agar terhindar dari masalah ke depannya,” tegasnya.

*Keuchik Kompak : Warga Tolak Huntara*

Dalam rapat, para keuchik menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap (huntap).

Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warganya banyak hanyut. Namun setelah ditanya berulang kali, mereka tetap menolak huntara.

“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” ujarnya.

Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menyebut warga menolak karena huntara direncanakan dibangun terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Warga memilih membersihkan rumah meski terendam lumpur.

Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, juga menyampaikan warganya meminta huntap, namun belum bisa memastikan waktu pembangunan.

Di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keusyik Habibullah mengatakan sebanyak 58 KK warganya memilih menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan. Meskipun begitu, sebanyak 12 KK belum menerima DTH. Ia berharap pemerintah segera mencairkan dan tersebut. Sebab warganya sudah dua bulan kehilangan penghasilan.

*Huntap Tunggu SK Bupati*

Tenaga Ahli Kepala BNPB Yan Namora, yang hadir menjelaskan, hasil survei yang ia lakukan melalui wawancara langsung ke beberapa masyarakat didapatkan bahwa sebagian besar korban bencana memilih DTH dan tak ingin Huntara. Masyarakat juga ingin dibangun Huntap langsung.

Yan memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap. Bantuan perbaikan rumah juga disiapkan sebesar Rp. 15 juta untuk keluarga yang rumahnya rusak ringan dan Rp. 30 juta rusak sedang, dan Rp.60 juta rusak berat.

“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini BNPB sedang melakukan proses validasi data sehingga Huntap tak bisa segera dibangun. Dari 3.266 usulan pemerintah kabupaten Bireuen, masih ditemukan ada ketidaksesuaian.

“Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit,” kata Tenaga Ahli Kepala BNPB itu.

Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir menambahkan, ahli waris korban meninggal akan menerima santunan. Begitupun dengan korban luka berat juga akan menerima santunan sebesar Rp. 5 juta.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyediakan bantuan perabot Rp. 3 juta, dana bantuan lauk pauk bagi warga yang memilih tinggal di huntara Rp450 ribu per orang untuk 1 bulan dan berlaku sementara selama tiga bulan, serta pemulihan ekonomi Rp 5 juta per keluarga. Seluruh bantuan ditransfer langsung ke rekening penerima.

*Jangan Lagi Dipolemikkan*

Bupati Bireuen Mukhlis menegaskan pilihan warga sudah jelas. “Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya huntap langsung,” kata Mukhlis.

Anggota DPRA Rusyidi Mukhtar Ceulangiek juga meminta keuchik menyampaikan kondisi sebenarnya agar tidak memicu kesalahpahaman.

Rapat menyepakati, tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima DTH tidak boleh menerima huntara, dan proses pembangunan huntap menunggu SK Bupati.

Dengan keputusan itu, polemik huntara di Bireuen dinyatakan selesai. Fokus pemerintah kini mempercepat pembangunan hunian tetap agar warga segera keluar dari masa pengungsian.

Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut turut didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si serta para Kepala SKPA terkait. []

Akkar Arafat Imbau Masyarakat, Agar Warspada Akun Facebook Bodong mengatas Namakan Gubernur Aceh

Akkar Arafat Imbau Masyarakat, Agar Warspada Akun Facebook Bodong mengatas Namakan Gubernur Aceh

Sekda Aceh Diskusi Perihal Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria

‎Jakarta  ( Aceh dalam berita ) Jum’at 6-2-2026 Sekretaris Daerah ( Sekda ) Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Kepala Inspektorat Aceh, Kepala Biro Administrasi Pembangunan ( Karo Adpem ), dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan ( Karo Adpim ), melakukan silaturrahmi sekaligus diskusi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Infrastruktur, Nazib Faizal.
‎
‎‎Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Deputi, Dalam pertemuan tersebut kedua pihak membahas upaya bersama dalam percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi.
‎
‎‎Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Huntara menjadi sangat penting mengingat kondisi masyarakat korban bencana yang masih membutuhkan tempat tinggal layak. Terlebih, pembangunan ini ditargetkan dapat selesai sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.
‎
‎“Pemerintah Aceh berharap dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat agar masyarakat yang terdampak bencana dapat segera menempati hunian sementara dan menjalankan ibadah puasa dengan tenang,” ujar M. Nasir.
‎
Deputi Kemenko Infrastruktur Nazib Faizal menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan Pemerintah Aceh. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan Huntara melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.
‎
‎Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dan percepatan teknis di lapangan, sehingga penanganan pascabencana di Aceh dapat berjalan optimal dan tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat.

Di Forum Konsultasi, Sekda Aceh Bahas Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Rabu 4-2-2026 Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, didampingi Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zulkifli, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Provinsi Aceh, yang digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh.
‎
‎Dalam sambutannya, Sekda Aceh menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas atas inisiasi dan koordinasi penyusunan Renduk PRRP Provinsi Aceh.
‎
‎Ia menilai, kehadiran Renduk PRRP ini sangat penting untuk memastikan pembangunan kembali tidak hanya memulihkan kondisi sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah.
‎
‎M. Nasir menjelaskan bahwa Aceh merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, sehingga proses pemulihan pascabencana perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
‎
‎Pemerintah Aceh menyambut baik upaya konfirmasi dan penyelarasan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk verifikasi Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) dan penetapan Zona Rawan Bencana (ZRB), sekaligus mendorong penyempurnaan analisis melalui dialog konstruktif yang mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan budaya Aceh.
‎
‎“Kami menyatakan kesiapan untuk mendukung proses validasi Jitupasna dan ZRB, serta mendampingi pemerintah kabupaten/ kota agar rencana aksi yang disepakati dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Di Forum Konsultasi, Sekda Aceh Bahas Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Rabu 4-2-2026 Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, didampingi Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zulkifli, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Provinsi Aceh, yang digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh.
‎
‎Dalam sambutannya, Sekda Aceh menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas atas inisiasi dan koordinasi penyusunan Renduk PRRP Provinsi Aceh.
‎
‎Ia menilai, kehadiran Renduk PRRP ini sangat penting untuk memastikan pembangunan kembali tidak hanya memulihkan kondisi sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah.
‎
‎M. Nasir menjelaskan bahwa Aceh merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, sehingga proses pemulihan pascabencana perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
‎
‎Pemerintah Aceh menyambut baik upaya konfirmasi dan penyelarasan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk verifikasi Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) dan penetapan Zona Rawan Bencana (ZRB), sekaligus mendorong penyempurnaan analisis melalui dialog konstruktif yang mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan budaya Aceh.
‎
‎“Kami menyatakan kesiapan untuk mendukung proses validasi Jitupasna dan ZRB, serta mendampingi pemerintah kabupaten/ kota agar rencana aksi yang disepakati dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sekda Aceh Komit Bahas Program Dan Kebutuhan Anggaran KONi

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Selasa 3-2-2026 Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh menggelar pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, membahas program dan kebutuhan anggaran KONI Aceh tahun 2026. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Aceh M Nasir mengakui kondisi fiskal daerah saat ini dalam keadaan memprihatinkan. Meski demikian, Pemerintah Aceh tetap berkomitmen mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga melalui KONI Aceh.

“Kondisi fiskal memang prihatin, tapi kita komitmen mendukung KONI Aceh. Untuk tahun ini sudah kita anggarkan Rp20 miliar, dan kita harapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan atlet,” ujar M Nasir.

Ketua KONI Aceh Saiful Bahri, yang akrab disapa Pon Yaya, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan bertemu langsung dengan Sekda Aceh. Ia menjelaskan sejumlah kebijakan KONI Aceh yang diambil pada akhir tahun lalu, termasuk penghentian Pra PORA.

“Pra PORA akhir tahun lalu kita hentikan karena kondisi bencana. Anggarannya kita alihkan untuk bantuan kemanusiaan,” kata Pon Yaya.

Ia juga menyampaikan rencana pergeseran pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh (PORA). Menurutnya, PORA tidak memungkinkan digelar tahun ini karena musim hujan dan kondisi daerah yang terdampak banjir cukup parah di sejumlah kabupaten/kota.

“PORA rencananya akan kita geser dari akhir tahun ini ke musim kering di tahun berikutnya. Selain faktor cuaca, banyak daerah saat ini sedang fokus memperbaiki kondisi wilayahnya pascabanjir, sehingga PORA tidak mungkin dilaksanakan tahun ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pon Yaya menegaskan bahwa untuk mencapai target juara 10 besar pada PON 2028, KONI Aceh membutuhkan dukungan tambahan anggaran, khususnya untuk pembinaan atlet dan pelatih.

“Selain pembinaan, ada banyak kebutuhan lain yang sangat urgen. Total anggaran yang dibutuhkan KONI Aceh tahun ini mencapai Rp64 miliar,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Aceh M Nasir menyatakan kesepahaman dengan KONI Aceh terkait pentingnya persiapan matang demi peningkatan prestasi olahraga Aceh.

“Kita sepakat, persiapan yang cukup adalah kunci untuk menjadi juara. Saya punya beban moral yang tinggi terhadap KONI Aceh dan merasa bertanggung jawab untuk mendorong penambahan anggaran guna meningkatkan prestasi olahraga Aceh ke depan,” tegas M Nasir.

Ia memastikan bahwa penambahan anggaran untuk KONI Aceh akan diupayakan melalui mekanisme perubahan APBA