Akkar Arafat Imbau Masyarakat, Agar Warspada Akun Facebook Bodong mengatas Namakan Gubernur Aceh

Banda Aceh ( Aceh dalam berita) Jum’at 6–2-2026 Masyarakat Aceh diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya akun Facebook palsu yang mengatasnamakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem.


‎Akun dengan nama “Muzakir Manaf” tersebut diketahui mengunggah informasi bohong terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat dengan dalih pemenuhan sejumlah persyaratan yang dikirim melalui pesan Facebook. Modus ini diduga bertujuan menipu warga.


‎Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, menegaskan bahwa akun tersebut bukan akun resmi Gubernur Aceh maupun Pemerintah Aceh.


‎Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi atau tawaran bantuan yang disampaikan melalui media sosial, terlebih jika meminta data pribadi atau persyaratan tertentu.


‎“Pemerintah Aceh tidak pernah melakukan penyaluran bantuan maupun pemenuhan syarat bantuan melalui media sosial. Jika ada akun yang mengatasnamakan pimpinan pemerintah dan menawarkan bantuan, itu dipastikan hoaks,” ujar Akkar.


‎Ia juga mengimbau masyarakat agar mengabaikan serta tidak menanggapi pesan dari akun palsu tersebut maupun akun serupa yang mencatut nama pejabat pemerintah.


‎Menurutnya, seluruh program bantuan resmi pemerintah disalurkan melalui mekanisme dan jalur resmi, bukan lewat komunikasi pribadi di media sosial.


‎“Jika menemukan akun mencurigakan, masyarakat diharapkan segera melaporkan dan tidak memberikan data pribadi apapun,” tegasnya.


‎Pemerintah Aceh berharap masyarakat lebih waspada agar tidak menjadi korban penipuan digital yang memanfaatkan nama pejabat daerah.

Akkar Arafat Imbau Masyarakat, Agar Warspada Akun Facebook Bodong mengatas Namakan Gubernur Aceh

Banda Aceh ( Aceh dalam berita) Jum’at 6–2-2026 Masyarakat Aceh diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya akun Facebook palsu yang mengatasnamakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem.


‎Akun dengan nama “Muzakir Manaf” tersebut diketahui mengunggah informasi bohong terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat dengan dalih pemenuhan sejumlah persyaratan yang dikirim melalui pesan Facebook. Modus ini diduga bertujuan menipu warga.


‎Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, menegaskan bahwa akun tersebut bukan akun resmi Gubernur Aceh maupun Pemerintah Aceh.


‎Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi atau tawaran bantuan yang disampaikan melalui media sosial, terlebih jika meminta data pribadi atau persyaratan tertentu.


‎“Pemerintah Aceh tidak pernah melakukan penyaluran bantuan maupun pemenuhan syarat bantuan melalui media sosial. Jika ada akun yang mengatasnamakan pimpinan pemerintah dan menawarkan bantuan, itu dipastikan hoaks,” ujar Akkar.


‎Ia juga mengimbau masyarakat agar mengabaikan serta tidak menanggapi pesan dari akun palsu tersebut maupun akun serupa yang mencatut nama pejabat pemerintah.


‎Menurutnya, seluruh program bantuan resmi pemerintah disalurkan melalui mekanisme dan jalur resmi, bukan lewat komunikasi pribadi di media sosial.


‎“Jika menemukan akun mencurigakan, masyarakat diharapkan segera melaporkan dan tidak memberikan data pribadi apapun,” tegasnya.


‎Pemerintah Aceh berharap masyarakat lebih waspada agar tidak menjadi korban penipuan digital yang memanfaatkan nama pejabat daerah.

Sekda Aceh Diskusi Perihal Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria

Jakarta  ( Aceh dalam berita ) Jum’at 6-2-2026 Sekretaris Daerah ( Sekda ) Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Kepala Inspektorat Aceh, Kepala Biro Administrasi Pembangunan ( Karo Adpem ), dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan ( Karo Adpim ), melakukan silaturrahmi sekaligus diskusi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Infrastruktur, Nazib Faizal.

‎‎Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Deputi, Dalam pertemuan tersebut kedua pihak membahas upaya bersama dalam percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi.

‎‎Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Huntara menjadi sangat penting mengingat kondisi masyarakat korban bencana yang masih membutuhkan tempat tinggal layak. Terlebih, pembangunan ini ditargetkan dapat selesai sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.

‎“Pemerintah Aceh berharap dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat agar masyarakat yang terdampak bencana dapat segera menempati hunian sementara dan menjalankan ibadah puasa dengan tenang,” ujar M. Nasir.

Deputi Kemenko Infrastruktur Nazib Faizal menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan Pemerintah Aceh. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan Huntara melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.

‎Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dan percepatan teknis di lapangan, sehingga penanganan pascabencana di Aceh dapat berjalan optimal dan tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat.

Di Forum Konsultasi, Sekda Aceh Bahas Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Rabu 4-2-2026 Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, didampingi Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zulkifli, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Provinsi Aceh, yang digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh.

‎Dalam sambutannya, Sekda Aceh menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas atas inisiasi dan koordinasi penyusunan Renduk PRRP Provinsi Aceh.

‎Ia menilai, kehadiran Renduk PRRP ini sangat penting untuk memastikan pembangunan kembali tidak hanya memulihkan kondisi sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah.

‎M. Nasir menjelaskan bahwa Aceh merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, sehingga proses pemulihan pascabencana perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

‎Pemerintah Aceh menyambut baik upaya konfirmasi dan penyelarasan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk verifikasi Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) dan penetapan Zona Rawan Bencana (ZRB), sekaligus mendorong penyempurnaan analisis melalui dialog konstruktif yang mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan budaya Aceh.

‎“Kami menyatakan kesiapan untuk mendukung proses validasi Jitupasna dan ZRB, serta mendampingi pemerintah kabupaten/ kota agar rencana aksi yang disepakati dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Di Forum Konsultasi, Sekda Aceh Bahas Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Rabu 4-2-2026 Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, didampingi Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zulkifli, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Provinsi Aceh, yang digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh.

‎Dalam sambutannya, Sekda Aceh menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas atas inisiasi dan koordinasi penyusunan Renduk PRRP Provinsi Aceh.

‎Ia menilai, kehadiran Renduk PRRP ini sangat penting untuk memastikan pembangunan kembali tidak hanya memulihkan kondisi sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah.

‎M. Nasir menjelaskan bahwa Aceh merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, sehingga proses pemulihan pascabencana perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

‎Pemerintah Aceh menyambut baik upaya konfirmasi dan penyelarasan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk verifikasi Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) dan penetapan Zona Rawan Bencana (ZRB), sekaligus mendorong penyempurnaan analisis melalui dialog konstruktif yang mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan budaya Aceh.

‎“Kami menyatakan kesiapan untuk mendukung proses validasi Jitupasna dan ZRB, serta mendampingi pemerintah kabupaten/ kota agar rencana aksi yang disepakati dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sekda Aceh Komit Bahas Program Dan Kebutuhan Anggaran KONi

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Selasa 3-2-2026 Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh menggelar pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, membahas program dan kebutuhan anggaran KONI Aceh tahun 2026. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Aceh M Nasir mengakui kondisi fiskal daerah saat ini dalam keadaan memprihatinkan. Meski demikian, Pemerintah Aceh tetap berkomitmen mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga melalui KONI Aceh.

“Kondisi fiskal memang prihatin, tapi kita komitmen mendukung KONI Aceh. Untuk tahun ini sudah kita anggarkan Rp20 miliar, dan kita harapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan atlet,” ujar M Nasir.

Ketua KONI Aceh Saiful Bahri, yang akrab disapa Pon Yaya, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan bertemu langsung dengan Sekda Aceh. Ia menjelaskan sejumlah kebijakan KONI Aceh yang diambil pada akhir tahun lalu, termasuk penghentian Pra PORA.

“Pra PORA akhir tahun lalu kita hentikan karena kondisi bencana. Anggarannya kita alihkan untuk bantuan kemanusiaan,” kata Pon Yaya.

Ia juga menyampaikan rencana pergeseran pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh (PORA). Menurutnya, PORA tidak memungkinkan digelar tahun ini karena musim hujan dan kondisi daerah yang terdampak banjir cukup parah di sejumlah kabupaten/kota.

“PORA rencananya akan kita geser dari akhir tahun ini ke musim kering di tahun berikutnya. Selain faktor cuaca, banyak daerah saat ini sedang fokus memperbaiki kondisi wilayahnya pascabanjir, sehingga PORA tidak mungkin dilaksanakan tahun ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pon Yaya menegaskan bahwa untuk mencapai target juara 10 besar pada PON 2028, KONI Aceh membutuhkan dukungan tambahan anggaran, khususnya untuk pembinaan atlet dan pelatih.

“Selain pembinaan, ada banyak kebutuhan lain yang sangat urgen. Total anggaran yang dibutuhkan KONI Aceh tahun ini mencapai Rp64 miliar,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Aceh M Nasir menyatakan kesepahaman dengan KONI Aceh terkait pentingnya persiapan matang demi peningkatan prestasi olahraga Aceh.

“Kita sepakat, persiapan yang cukup adalah kunci untuk menjadi juara. Saya punya beban moral yang tinggi terhadap KONI Aceh dan merasa bertanggung jawab untuk mendorong penambahan anggaran guna meningkatkan prestasi olahraga Aceh ke depan,” tegas M Nasir.

Ia memastikan bahwa penambahan anggaran untuk KONI Aceh akan diupayakan melalui mekanisme perubahan APBA

Wagub Bersama Mendagri Aceh Tinjau Huntara Usai Apel Pemulangan Satgas

Aceh Tamiang  ( Aceh dalam berita ) Selasa 3-2-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menghadiri Apel Pemulangan Personel Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri Gelombang I, di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Apel tersebut menandai berakhirnya masa tugas Satgas Kemendagri Gelombang I yang telah bertugas sejak 3 Januari hingga 3 Februari 2026 dalam mendukung percepatan pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.
Satgas yang terdiri dari praja Institut

Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri ini berperan aktif dalam memulihkan fungsi perkantoran pemerintahan serta memastikan pelayanan publik kembali berjalan secara bertahap dan optimal.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Akhmad Wiyagus, Bupati Aceh Tamiang Drs. Armia Pahmi, MH, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tamiang, serta jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas nama Pemerintah Aceh kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajaran dan Pemerintah Pusat atas perhatian, dukungan, serta langkah cepat yang diberikan dalam membantu pemulihan Aceh Tamiang pascabencana banjir.

Menurut Fadhlullah, kehadiran Satgas Kemendagri memberikan dampak nyata, tidak hanya dalam pemulihan fisik kompleks perkantoran pemerintahan, tetapi juga dalam menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.

Usai pelaksanaan apel, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh dan rombongan meninjau langsung hunian sementara (huntara) modular yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum bagi masyarakat terdampak banjir. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelayakan hunian, kesiapan fasilitas pendukung, serta kenyamanan bagi para penghuni.

Pemerintah Aceh berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terus berlanjut, khususnya dalam mendukung pemulihan sosial dan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Aceh Tamiang ke depan.

Sekda Aceh Bahas Penguatan Tata Kelola Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Senin 2-2-2026 Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mewakili Gubernur Aceh menghadiri kegiatan 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 yang berlangsung di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala.

‎Summit ini menjadi forum yang mempertemukan pemerintah, badan pengelola migas, kontraktor, pelaku usaha, serta akademisi untuk membahas penguatan tata kelola dan rantai pasok sektor hulu minyak dan gas bumi di Aceh.

‎Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda Aceh M. Nasir, Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada BPMA dan seluruh pemangku kepentingan atas konsistensi penyelenggaraan forum tersebut sebagai wadah kolaborasi dan sinergi lintas sektor.

‎Pemerintah Aceh menilai summit ini penting untuk mendorong pengelolaan migas yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

‎”Pemerintah Aceh berkomitmen dalam mendukung peningkatan produksi migas sebagai bagian dari kontribusi daerah terhadap ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal,” kata Sekda.


‎Selain itu, forum ini diharapkan mampu memperkuat peran sumber daya lokal, baik tenaga kerja, pelaku usaha barang dan jasa, maupun perguruan tinggi, dalam ekosistem industri hulu migas Aceh.

‎7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat rantai pasok migas Aceh yang berdaya saing dan berkelanjutan

‎Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan sektor energi, antara lain perwakilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diwakili Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhianto

‎Selain itu juga hadir unsur Forkopimda Aceh, perwakilan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM yang diwakili Direktur Hulu Ariana Suryanto, Kepala BPMA Nasri, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Batusate, Rektor UIN Ar-Raniry, Wali Kota Banda Aceh, pimpinan BUMN dan BUMD, serta para tamu undangan lainnya.

Sekda Aceh Bahas Penguatan Tata Kelola Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Senin 2-2-2026 Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mewakili Gubernur Aceh menghadiri kegiatan 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 yang berlangsung di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala.

‎Summit ini menjadi forum yang mempertemukan pemerintah, badan pengelola migas, kontraktor, pelaku usaha, serta akademisi untuk membahas penguatan tata kelola dan rantai pasok sektor hulu minyak dan gas bumi di Aceh.

‎Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda Aceh M. Nasir, Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada BPMA dan seluruh pemangku kepentingan atas konsistensi penyelenggaraan forum tersebut sebagai wadah kolaborasi dan sinergi lintas sektor.

‎Pemerintah Aceh menilai summit ini penting untuk mendorong pengelolaan migas yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

‎”Pemerintah Aceh berkomitmen dalam mendukung peningkatan produksi migas sebagai bagian dari kontribusi daerah terhadap ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal,” kata Sekda.


‎Selain itu, forum ini diharapkan mampu memperkuat peran sumber daya lokal, baik tenaga kerja, pelaku usaha barang dan jasa, maupun perguruan tinggi, dalam ekosistem industri hulu migas Aceh.

‎7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat rantai pasok migas Aceh yang berdaya saing dan berkelanjutan

‎Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan sektor energi, antara lain perwakilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diwakili Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhianto

‎Selain itu juga hadir unsur Forkopimda Aceh, perwakilan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM yang diwakili Direktur Hulu Ariana Suryanto, Kepala BPMA Nasri, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Batusate, Rektor UIN Ar-Raniry, Wali Kota Banda Aceh, pimpinan BUMN dan BUMD, serta para tamu undangan lainnya.

Sekda Aceh Bahas Penguatan Tata Kelola Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Senin 2-2-2026 Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mewakili Gubernur Aceh menghadiri kegiatan 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 yang berlangsung di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala.

‎Summit ini menjadi forum yang mempertemukan pemerintah, badan pengelola migas, kontraktor, pelaku usaha, serta akademisi untuk membahas penguatan tata kelola dan rantai pasok sektor hulu minyak dan gas bumi di Aceh.

‎Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda Aceh M. Nasir, Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada BPMA dan seluruh pemangku kepentingan atas konsistensi penyelenggaraan forum tersebut sebagai wadah kolaborasi dan sinergi lintas sektor.

‎Pemerintah Aceh menilai summit ini penting untuk mendorong pengelolaan migas yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

‎”Pemerintah Aceh berkomitmen dalam mendukung peningkatan produksi migas sebagai bagian dari kontribusi daerah terhadap ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal,” kata Sekda.


‎Selain itu, forum ini diharapkan mampu memperkuat peran sumber daya lokal, baik tenaga kerja, pelaku usaha barang dan jasa, maupun perguruan tinggi, dalam ekosistem industri hulu migas Aceh.

‎7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat rantai pasok migas Aceh yang berdaya saing dan berkelanjutan

‎Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan sektor energi, antara lain perwakilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diwakili Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhianto

‎Selain itu juga hadir unsur Forkopimda Aceh, perwakilan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM yang diwakili Direktur Hulu Ariana Suryanto, Kepala BPMA Nasri, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Batusate, Rektor UIN Ar-Raniry, Wali Kota Banda Aceh, pimpinan BUMN dan BUMD, serta para tamu undangan lainnya.