Wagub Aceh Dampingi Mendagri Kunjungi Posko Pengungsian Terdampak Bencana di Aceh Utara

Aceh Utara ( Aceh dalam berita) Kamis 22-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, SE mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rangkaian kunjungan kerja ke wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh.

Sehari sebelumnya, Rabu (21/1/2026), Wakil Gubernur Aceh mendampingi Mendagri mengunjungi Kabupaten Pidie Jaya untuk meninjau Hunian Sementara (Huntara) serta penanganan bencana di wilayah tersebut.

Pada kunjungan di Kabupaten Aceh Utara, Wakil Gubernur Aceh mendampingi Mendagri meninjau sekaligus menyerahkan bantuan di Posko Pengungsian Desa Bukit Linteung, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Aceh kembali mendampingi Mendagri mengunjungi Posko Pengungsian Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan. Untuk mencapai lokasi tersebut, rombongan menempuh perjalanan menggunakan perahu mengingat kondisi wilayah yang masih terdampak bencana.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, rombongan Wakil Gubernur Aceh bersama Menteri Dalam Negeri juga melaksanakan makan siang bersama di tenda pengungsian Desa Bandar Pusaka, Dusun Seulemak, sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana.

Pada hari yang sama, Wakil Gubernur Aceh juga mendampingi Mendagri meninjau pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Desa Ramah Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.

Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan dalam penanganan bencana di Aceh. Menurutnya, kehadiran langsung Mendagri beserta jajaran merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah pusat dalam membantu masyarakat terdampak, baik melalui penanganan darurat, penyaluran bantuan, maupun percepatan penyediaan hunian sementara.

Dalam kunjungan tersebut, turut serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., serta Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M.

Usai rangkaian kunjungan di Kabupaten Aceh Utara, rombongan Wakil Gubernur Aceh bersama Menteri Dalam Negeri melanjutkan perjalanan udara menuju Kabupaten Aceh Timur untuk meninjau penanganan bencana di wilayah tersebut, sebelum selanjutnya melanjutkan kunjungan ke Kota Langsa.

Sekda Aceh Gelar Pertemuan Dengan MER-C

Banda Aceh  ( Aceh dalam berita ) Jum’at 16-1-3026 Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyambut dan menggelar pertemuan dengan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) di Kantor Gubernur Aceh.

Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Aceh.

Dalam pertemuan itu, Sekda M. Nasir menyebutkan, saat ini pihaknya telah melibatkan sekitar 150 Civil Society Organization (CSO) dan 96 perusahaan untuk berkolaborasi dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.

Sekda juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada MER-C atas kontribusi nyata di lapangan.

Presidium MER-C, Dr. Ir. Ahyahudin Sodri, M.Sc, menjelaskan bahwa MER-C hadir untuk mendampingi dan melengkapi upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan kesehatan. Hingga saat ini, tim MER-C masih aktif di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Tengah.

“Di Aceh Tamiang, Pustu sudah berjalan dan kami mengaktifkan layanan kesehatan untuk membantu petugas lokal. Selama fase tanggap darurat kami tetap berada di sana,” ujar Ahyahudin.

Ia menambahkan, fokus utama penanganan saat ini adalah kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan kolera, serta persoalan keterbatasan sumber air bersih yang masih menjadi masalah serius bagi para pengungsi.

Sementara itu, Koordinator MER-C Aceh, Ira Hadiati, menyampaikan bahwa pihaknya juga tengah memfokuskan upaya untuk mengaktifkan Rumah Sakit Mukhtar Hasbi di Aceh Utara.

“Persyaratan sedang kami lengkapi agar rumah sakit tersebut bisa segera aktif dan menjadi rujukan bagi puskesmas-puskesmas di sekitarnya,” katanya.

Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan sektor swasta dalam memastikan layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Aceh dapat terpenuhi secara optimal.

Sekda Aceh Gelar Pertemuan Dengan MER-C

Banda Aceh  ( Aceh dalam berita ) Jum’at 16-1-3026 Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyambut dan menggelar pertemuan dengan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) di Kantor Gubernur Aceh.

Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Aceh.

Dalam pertemuan itu, Sekda M. Nasir menyebutkan, saat ini pihaknya telah melibatkan sekitar 150 Civil Society Organization (CSO) dan 96 perusahaan untuk berkolaborasi dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.

Sekda juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada MER-C atas kontribusi nyata di lapangan.

Presidium MER-C, Dr. Ir. Ahyahudin Sodri, M.Sc, menjelaskan bahwa MER-C hadir untuk mendampingi dan melengkapi upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan kesehatan. Hingga saat ini, tim MER-C masih aktif di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Tengah.

“Di Aceh Tamiang, Pustu sudah berjalan dan kami mengaktifkan layanan kesehatan untuk membantu petugas lokal. Selama fase tanggap darurat kami tetap berada di sana,” ujar Ahyahudin.

Ia menambahkan, fokus utama penanganan saat ini adalah kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan kolera, serta persoalan keterbatasan sumber air bersih yang masih menjadi masalah serius bagi para pengungsi.

Sementara itu, Koordinator MER-C Aceh, Ira Hadiati, menyampaikan bahwa pihaknya juga tengah memfokuskan upaya untuk mengaktifkan Rumah Sakit Mukhtar Hasbi di Aceh Utara.

“Persyaratan sedang kami lengkapi agar rumah sakit tersebut bisa segera aktif dan menjadi rujukan bagi puskesmas-puskesmas di sekitarnya,” katanya.

Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan sektor swasta dalam memastikan layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Aceh dapat terpenuhi secara optimal.

Wagub Aceh: Dukungan Mentan Jadi Kunci Pemulihan Sawah Terdampak Bencana

Aceh Utara  ( Aceh dalam berita ) Kamis 15-1-2026 Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memimpin langsung kegiatan groundbreaking rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Utara, Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional percepatan pemulihan sektor pertanian sekaligus penguatan ketahanan pangan pascabencana.

Menteri Pertanian tiba di Aceh melalui Bandara Malikussaleh dan disambut Wakil Gubernur Aceh. Turut hadir dalam rombongan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediaty Haryadi (Titiek Soeharto) bersama sejumlah anggota DPR RI.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, SE, MM, unsur Forkopimda Aceh dan Aceh Utara, jajaran pemerintah kabupaten/kota, perwakilan kelompok tani, serta tokoh masyarakat.

Wakil Gubernur Aceh dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan komitmen kuat Kementerian Pertanian sejak masa tanggap darurat bencana. Ia menyebut dukungan pemerintah pusat menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas pangan dan keberlanjutan ekonomi petani di wilayah terdampak.

“Sejak awal bencana, Kementerian Pertanian hadir nyata. Bantuan pangan disalurkan melalui berbagai jalur, mulai dari udara, laut, hingga darat. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam melindungi petani Aceh,” ujar Wagub.

Bantuan pangan Kementerian Pertanian kepada Aceh disalurkan dalam lima tahap, yakni 9,7 ton melalui pesawat Airbus A-400, 120 ton melalui KRI Banda Aceh (593), 330 ton melalui KRI Surabaya (591), 140 ton melalui KRI Makassar (590), serta sekitar 430 ton melalui 200 unit truk dari Medan ke wilayah terdampak.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa intervensi pemerintah tidak berhenti pada fase tanggap darurat, melainkan berlanjut hingga pemulihan dan pembangunan kembali sektor pertanian secara menyeluruh.
Untuk mempercepat rehabilitasi lahan sawah di Aceh Utara, Kementerian Pertanian menyalurkan berbagai sarana produksi, di antaranya pupuk urea, benih padi, traktor roda dua, serta traktor roda empat.

Program rehabilitasi lahan akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan sawah rusak ringan hingga sedang yang mencapai sekitar 90–95 persen. Pendekatan ini diharapkan memungkinkan petani segera kembali menanam dan berproduksi. Skema rehabilitasi juga dirancang berbasis padat karya agar petani terlibat langsung sekaligus memperoleh penghasilan selama proses pemulihan.

Melalui groundbreaking ini, pemerintah menandai dimulainya langkah jangka panjang pemulihan sektor pertanian Aceh, sebagai fondasi menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani pascabencana.

Wagub Aceh: Dukungan Mentan Jadi Kunci Pemulihan Sawah Terdampak Bencana

Aceh Utara  ( Aceh dalam berita ) Kamis 15-1-2026 Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memimpin langsung kegiatan groundbreaking rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Utara, Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional percepatan pemulihan sektor pertanian sekaligus penguatan ketahanan pangan pascabencana.

Menteri Pertanian tiba di Aceh melalui Bandara Malikussaleh dan disambut Wakil Gubernur Aceh. Turut hadir dalam rombongan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediaty Haryadi (Titiek Soeharto) bersama sejumlah anggota DPR RI.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, SE, MM, unsur Forkopimda Aceh dan Aceh Utara, jajaran pemerintah kabupaten/kota, perwakilan kelompok tani, serta tokoh masyarakat.

Wakil Gubernur Aceh dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan komitmen kuat Kementerian Pertanian sejak masa tanggap darurat bencana. Ia menyebut dukungan pemerintah pusat menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas pangan dan keberlanjutan ekonomi petani di wilayah terdampak.

“Sejak awal bencana, Kementerian Pertanian hadir nyata. Bantuan pangan disalurkan melalui berbagai jalur, mulai dari udara, laut, hingga darat. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam melindungi petani Aceh,” ujar Wagub.

Bantuan pangan Kementerian Pertanian kepada Aceh disalurkan dalam lima tahap, yakni 9,7 ton melalui pesawat Airbus A-400, 120 ton melalui KRI Banda Aceh (593), 330 ton melalui KRI Surabaya (591), 140 ton melalui KRI Makassar (590), serta sekitar 430 ton melalui 200 unit truk dari Medan ke wilayah terdampak.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa intervensi pemerintah tidak berhenti pada fase tanggap darurat, melainkan berlanjut hingga pemulihan dan pembangunan kembali sektor pertanian secara menyeluruh.
Untuk mempercepat rehabilitasi lahan sawah di Aceh Utara, Kementerian Pertanian menyalurkan berbagai sarana produksi, di antaranya pupuk urea, benih padi, traktor roda dua, serta traktor roda empat.

Program rehabilitasi lahan akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan sawah rusak ringan hingga sedang yang mencapai sekitar 90–95 persen. Pendekatan ini diharapkan memungkinkan petani segera kembali menanam dan berproduksi. Skema rehabilitasi juga dirancang berbasis padat karya agar petani terlibat langsung sekaligus memperoleh penghasilan selama proses pemulihan.

Melalui groundbreaking ini, pemerintah menandai dimulainya langkah jangka panjang pemulihan sektor pertanian Aceh, sebagai fondasi menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani pascabencana.

Percepat Pemulihan Pascabencana, Wagub Aceh Ikuti Rakor Nasional Kemendagri

Jakarta ( Aceh dalam berita ) Rabu 14-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center, Gedung B Lantai 2, Kemendagri RI, Jakarta.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, didampingi jajaran pimpinan Kementerian Dalam Negeri. Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Suharyanto, serta para kepala dan wakil kepala daerah dari provinsi-provinsi di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Dalam forum strategis tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas langkah konkret percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, khususnya akibat banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir. Pembahasan mencakup sinkronisasi data kerusakan, percepatan penyaluran bantuan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor agar pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk bergerak cepat dan adaptif dalam proses pemulihan pascabencana, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

“Pemerintah Aceh berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip cepat, tepat, dan akuntabel. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat terdampak segera bangkit dan aktivitas sosial-ekonomi dapat pulih,” ujar Fadhlullah.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan pendampingan dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan dan teknis pelaksanaan di lapangan.

“Aceh membutuhkan dukungan berkelanjutan, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada tahap pemulihan jangka menengah dan panjang. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses pemulihan,” tambahnya.

Melalui rakor ini, pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Percepat Pemulihan Pascabencana, Wagub Aceh Ikuti Rakor Nasional Kemendagri

Jakarta ( Aceh dalam berita ) Rabu 14-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center, Gedung B Lantai 2, Kemendagri RI, Jakarta.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, didampingi jajaran pimpinan Kementerian Dalam Negeri. Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Suharyanto, serta para kepala dan wakil kepala daerah dari provinsi-provinsi di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Dalam forum strategis tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas langkah konkret percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, khususnya akibat banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir. Pembahasan mencakup sinkronisasi data kerusakan, percepatan penyaluran bantuan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor agar pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk bergerak cepat dan adaptif dalam proses pemulihan pascabencana, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

“Pemerintah Aceh berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip cepat, tepat, dan akuntabel. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat terdampak segera bangkit dan aktivitas sosial-ekonomi dapat pulih,” ujar Fadhlullah.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan pendampingan dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan dan teknis pelaksanaan di lapangan.

“Aceh membutuhkan dukungan berkelanjutan, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada tahap pemulihan jangka menengah dan panjang. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses pemulihan,” tambahnya.

Melalui rakor ini, pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Percepat Pemulihan Pascabencana, Wagub Aceh Ikuti Rakor Nasional Kemendagri

Jakarta ( Aceh dalam berita ) Rabu 14-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center, Gedung B Lantai 2, Kemendagri RI, Jakarta.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, didampingi jajaran pimpinan Kementerian Dalam Negeri. Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Suharyanto, serta para kepala dan wakil kepala daerah dari provinsi-provinsi di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Dalam forum strategis tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas langkah konkret percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, khususnya akibat banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir. Pembahasan mencakup sinkronisasi data kerusakan, percepatan penyaluran bantuan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor agar pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk bergerak cepat dan adaptif dalam proses pemulihan pascabencana, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

“Pemerintah Aceh berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip cepat, tepat, dan akuntabel. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat terdampak segera bangkit dan aktivitas sosial-ekonomi dapat pulih,” ujar Fadhlullah.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan pendampingan dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan dan teknis pelaksanaan di lapangan.

“Aceh membutuhkan dukungan berkelanjutan, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada tahap pemulihan jangka menengah dan panjang. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses pemulihan,” tambahnya.

Melalui rakor ini, pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Mualem–Dek Fadh Bawa Aceh Masuk 8 Besar Nasional Kinerja Pelayanan Publik

Banda Aceh ( Aceh dalam berita )  Selasa 13-1-2026 Pemerintah Aceh mencatatkan capaian signifikan di tingkat nasional. Dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh), Aceh berhasil menembus delapan besar nasional kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025, Aceh menempati peringkat ke-8 nasional tingkat provinsi dengan indeks 4,56 dan meraih kategori A atau kinerja tertinggi.

Dalam pemeringkatan tersebut, Aceh sejajar dengan Kalimantan Selatan dan berada di antara sepuluh provinsi dengan kinerja pelayanan publik terbaik di Indonesia. Sepuluh besar nasional masing-masing ditempati oleh Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.

Capaian ini dinilai sebagai hasil konsistensi arah kebijakan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf–Fadhlullah yang sejak awal menempatkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama pemerintahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, SIP, MPA, menegaskan bahwa prestasi tersebut merupakan buah kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Aceh yang bergerak dalam satu komando kepemimpinan.

“Masuknya Aceh dalam delapan besar nasional adalah hasil kerja bersama di bawah arahan langsung Gubernur H. Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah. Fokus mereka pada tata kelola yang bersih, cepat, dan responsif mulai menunjukkan hasil yang terukur,” kata M. Nasir.

Ia menjelaskan, hasil PEKPPP 2025 ditetapkan melalui proses pengolahan data, validasi lapangan, serta penilaian akhir oleh tim evaluator independen Kementerian PANRB, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian, capaian Aceh bersifat objektif dan berbasis indikator nasional.
Menurut M. Nasir, selama setahun terakhir Pemerintah Aceh melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik, mulai dari penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan disiplin dan kinerja aparatur, hingga penguatan layanan digital serta sistem pengaduan masyarakat.

“Target kami bukan sekadar mengejar angka, tetapi memastikan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Evaluasi nasional ini mengonfirmasi bahwa kebijakan pimpinan Aceh berada di jalur yang tepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan Aceh masuk dalam jajaran elite nasional kinerja pelayanan publik mengirimkan pesan kuat bahwa daerah mampu bersaing secara kinerja apabila didukung kepemimpinan yang tegas, konsisten, dan berorientasi pada pelayanan.

“Tantangan ke depan adalah menjaga dan meningkatkan capaian ini. Gubernur dan Wakil Gubernur menegaskan bahwa pelayanan publik harus terus bertransformasi karena ekspektasi masyarakat juga terus meningkat,” kata M. Nasir.

Dalam KepmenPANRB tersebut, kategori kinerja pelayanan publik nasional dibagi berdasarkan indeks 0,10 hingga 5,00, dengan kategori tertinggi berada pada rentang 4,51–5,00 atau Kategori A.
Masuknya Aceh dalam kelompok teratas nasional menandai peningkatan signifikan kualitas pelayanan publik dan memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu provinsi dengan kinerja pemerintahan yang kompetitif di tingkat nasional.

Mualem–Dek Fadh Bawa Aceh Masuk 8 Besar Nasional Kinerja Pelayanan Publik

Banda Aceh ( Aceh dalam berita )  Selasa 13-1-2026 Pemerintah Aceh mencatatkan capaian signifikan di tingkat nasional. Dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh), Aceh berhasil menembus delapan besar nasional kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025, Aceh menempati peringkat ke-8 nasional tingkat provinsi dengan indeks 4,56 dan meraih kategori A atau kinerja tertinggi.

Dalam pemeringkatan tersebut, Aceh sejajar dengan Kalimantan Selatan dan berada di antara sepuluh provinsi dengan kinerja pelayanan publik terbaik di Indonesia. Sepuluh besar nasional masing-masing ditempati oleh Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.

Capaian ini dinilai sebagai hasil konsistensi arah kebijakan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf–Fadhlullah yang sejak awal menempatkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama pemerintahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, SIP, MPA, menegaskan bahwa prestasi tersebut merupakan buah kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Aceh yang bergerak dalam satu komando kepemimpinan.

“Masuknya Aceh dalam delapan besar nasional adalah hasil kerja bersama di bawah arahan langsung Gubernur H. Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah. Fokus mereka pada tata kelola yang bersih, cepat, dan responsif mulai menunjukkan hasil yang terukur,” kata M. Nasir.

Ia menjelaskan, hasil PEKPPP 2025 ditetapkan melalui proses pengolahan data, validasi lapangan, serta penilaian akhir oleh tim evaluator independen Kementerian PANRB, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian, capaian Aceh bersifat objektif dan berbasis indikator nasional.
Menurut M. Nasir, selama setahun terakhir Pemerintah Aceh melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik, mulai dari penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan disiplin dan kinerja aparatur, hingga penguatan layanan digital serta sistem pengaduan masyarakat.

“Target kami bukan sekadar mengejar angka, tetapi memastikan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Evaluasi nasional ini mengonfirmasi bahwa kebijakan pimpinan Aceh berada di jalur yang tepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan Aceh masuk dalam jajaran elite nasional kinerja pelayanan publik mengirimkan pesan kuat bahwa daerah mampu bersaing secara kinerja apabila didukung kepemimpinan yang tegas, konsisten, dan berorientasi pada pelayanan.

“Tantangan ke depan adalah menjaga dan meningkatkan capaian ini. Gubernur dan Wakil Gubernur menegaskan bahwa pelayanan publik harus terus bertransformasi karena ekspektasi masyarakat juga terus meningkat,” kata M. Nasir.

Dalam KepmenPANRB tersebut, kategori kinerja pelayanan publik nasional dibagi berdasarkan indeks 0,10 hingga 5,00, dengan kategori tertinggi berada pada rentang 4,51–5,00 atau Kategori A.
Masuknya Aceh dalam kelompok teratas nasional menandai peningkatan signifikan kualitas pelayanan publik dan memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu provinsi dengan kinerja pemerintahan yang kompetitif di tingkat nasional.