Percepat Pemulihan Pascabencana, Wagub Aceh Ikuti Rakor Nasional Kemendagri

Jakarta ( Aceh dalam berita ) Rabu 14-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center, Gedung B Lantai 2, Kemendagri RI, Jakarta.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, didampingi jajaran pimpinan Kementerian Dalam Negeri. Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Suharyanto, serta para kepala dan wakil kepala daerah dari provinsi-provinsi di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Dalam forum strategis tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas langkah konkret percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, khususnya akibat banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir. Pembahasan mencakup sinkronisasi data kerusakan, percepatan penyaluran bantuan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor agar pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk bergerak cepat dan adaptif dalam proses pemulihan pascabencana, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

“Pemerintah Aceh berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip cepat, tepat, dan akuntabel. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat terdampak segera bangkit dan aktivitas sosial-ekonomi dapat pulih,” ujar Fadhlullah.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan pendampingan dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan dan teknis pelaksanaan di lapangan.

“Aceh membutuhkan dukungan berkelanjutan, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada tahap pemulihan jangka menengah dan panjang. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses pemulihan,” tambahnya.

Melalui rakor ini, pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Percepat Pemulihan Pascabencana, Wagub Aceh Ikuti Rakor Nasional Kemendagri

Jakarta ( Aceh dalam berita ) Rabu 14-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center, Gedung B Lantai 2, Kemendagri RI, Jakarta.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, didampingi jajaran pimpinan Kementerian Dalam Negeri. Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Suharyanto, serta para kepala dan wakil kepala daerah dari provinsi-provinsi di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Dalam forum strategis tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas langkah konkret percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, khususnya akibat banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir. Pembahasan mencakup sinkronisasi data kerusakan, percepatan penyaluran bantuan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor agar pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk bergerak cepat dan adaptif dalam proses pemulihan pascabencana, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

“Pemerintah Aceh berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip cepat, tepat, dan akuntabel. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat terdampak segera bangkit dan aktivitas sosial-ekonomi dapat pulih,” ujar Fadhlullah.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan pendampingan dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan dan teknis pelaksanaan di lapangan.

“Aceh membutuhkan dukungan berkelanjutan, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada tahap pemulihan jangka menengah dan panjang. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses pemulihan,” tambahnya.

Melalui rakor ini, pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Mualem–Dek Fadh Bawa Aceh Masuk 8 Besar Nasional Kinerja Pelayanan Publik

Banda Aceh ( Aceh dalam berita )  Selasa 13-1-2026 Pemerintah Aceh mencatatkan capaian signifikan di tingkat nasional. Dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh), Aceh berhasil menembus delapan besar nasional kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025, Aceh menempati peringkat ke-8 nasional tingkat provinsi dengan indeks 4,56 dan meraih kategori A atau kinerja tertinggi.

Dalam pemeringkatan tersebut, Aceh sejajar dengan Kalimantan Selatan dan berada di antara sepuluh provinsi dengan kinerja pelayanan publik terbaik di Indonesia. Sepuluh besar nasional masing-masing ditempati oleh Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.

Capaian ini dinilai sebagai hasil konsistensi arah kebijakan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf–Fadhlullah yang sejak awal menempatkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama pemerintahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, SIP, MPA, menegaskan bahwa prestasi tersebut merupakan buah kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Aceh yang bergerak dalam satu komando kepemimpinan.

“Masuknya Aceh dalam delapan besar nasional adalah hasil kerja bersama di bawah arahan langsung Gubernur H. Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah. Fokus mereka pada tata kelola yang bersih, cepat, dan responsif mulai menunjukkan hasil yang terukur,” kata M. Nasir.

Ia menjelaskan, hasil PEKPPP 2025 ditetapkan melalui proses pengolahan data, validasi lapangan, serta penilaian akhir oleh tim evaluator independen Kementerian PANRB, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian, capaian Aceh bersifat objektif dan berbasis indikator nasional.
Menurut M. Nasir, selama setahun terakhir Pemerintah Aceh melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik, mulai dari penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan disiplin dan kinerja aparatur, hingga penguatan layanan digital serta sistem pengaduan masyarakat.

“Target kami bukan sekadar mengejar angka, tetapi memastikan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Evaluasi nasional ini mengonfirmasi bahwa kebijakan pimpinan Aceh berada di jalur yang tepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan Aceh masuk dalam jajaran elite nasional kinerja pelayanan publik mengirimkan pesan kuat bahwa daerah mampu bersaing secara kinerja apabila didukung kepemimpinan yang tegas, konsisten, dan berorientasi pada pelayanan.

“Tantangan ke depan adalah menjaga dan meningkatkan capaian ini. Gubernur dan Wakil Gubernur menegaskan bahwa pelayanan publik harus terus bertransformasi karena ekspektasi masyarakat juga terus meningkat,” kata M. Nasir.

Dalam KepmenPANRB tersebut, kategori kinerja pelayanan publik nasional dibagi berdasarkan indeks 0,10 hingga 5,00, dengan kategori tertinggi berada pada rentang 4,51–5,00 atau Kategori A.
Masuknya Aceh dalam kelompok teratas nasional menandai peningkatan signifikan kualitas pelayanan publik dan memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu provinsi dengan kinerja pemerintahan yang kompetitif di tingkat nasional.

Mualem–Dek Fadh Bawa Aceh Masuk 8 Besar Nasional Kinerja Pelayanan Publik

Banda Aceh ( Aceh dalam berita )  Selasa 13-1-2026 Pemerintah Aceh mencatatkan capaian signifikan di tingkat nasional. Dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh), Aceh berhasil menembus delapan besar nasional kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025, Aceh menempati peringkat ke-8 nasional tingkat provinsi dengan indeks 4,56 dan meraih kategori A atau kinerja tertinggi.

Dalam pemeringkatan tersebut, Aceh sejajar dengan Kalimantan Selatan dan berada di antara sepuluh provinsi dengan kinerja pelayanan publik terbaik di Indonesia. Sepuluh besar nasional masing-masing ditempati oleh Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.

Capaian ini dinilai sebagai hasil konsistensi arah kebijakan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf–Fadhlullah yang sejak awal menempatkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama pemerintahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, SIP, MPA, menegaskan bahwa prestasi tersebut merupakan buah kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Aceh yang bergerak dalam satu komando kepemimpinan.

“Masuknya Aceh dalam delapan besar nasional adalah hasil kerja bersama di bawah arahan langsung Gubernur H. Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah. Fokus mereka pada tata kelola yang bersih, cepat, dan responsif mulai menunjukkan hasil yang terukur,” kata M. Nasir.

Ia menjelaskan, hasil PEKPPP 2025 ditetapkan melalui proses pengolahan data, validasi lapangan, serta penilaian akhir oleh tim evaluator independen Kementerian PANRB, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian, capaian Aceh bersifat objektif dan berbasis indikator nasional.
Menurut M. Nasir, selama setahun terakhir Pemerintah Aceh melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik, mulai dari penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan disiplin dan kinerja aparatur, hingga penguatan layanan digital serta sistem pengaduan masyarakat.

“Target kami bukan sekadar mengejar angka, tetapi memastikan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Evaluasi nasional ini mengonfirmasi bahwa kebijakan pimpinan Aceh berada di jalur yang tepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan Aceh masuk dalam jajaran elite nasional kinerja pelayanan publik mengirimkan pesan kuat bahwa daerah mampu bersaing secara kinerja apabila didukung kepemimpinan yang tegas, konsisten, dan berorientasi pada pelayanan.

“Tantangan ke depan adalah menjaga dan meningkatkan capaian ini. Gubernur dan Wakil Gubernur menegaskan bahwa pelayanan publik harus terus bertransformasi karena ekspektasi masyarakat juga terus meningkat,” kata M. Nasir.

Dalam KepmenPANRB tersebut, kategori kinerja pelayanan publik nasional dibagi berdasarkan indeks 0,10 hingga 5,00, dengan kategori tertinggi berada pada rentang 4,51–5,00 atau Kategori A.
Masuknya Aceh dalam kelompok teratas nasional menandai peningkatan signifikan kualitas pelayanan publik dan memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu provinsi dengan kinerja pemerintahan yang kompetitif di tingkat nasional.

Wagub Fadhlullah Kawal Langsung Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Minggu 11-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, meninjau langsung penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh, Kunjungan kerja tersebut diawali di Kabupaten Aceh Tamiang dan dilanjutkan ke Kabupaten Bener Meriah.

Di Aceh Tamiang, Mendagri menyerahkan bantuan berupa 456 unit gerobak dorong dan 1.300 dus mi instan untuk mendukung pembersihan lumpur serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir. Mendagri menilai proses pemulihan di Aceh Tamiang mulai menunjukkan kemajuan, ditandai dengan kembalinya roda pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah pusat, kata Mendagri, juga telah mengucurkan anggaran tahap awal guna mempercepat pemulihan, termasuk untuk pembayaran gaji aparatur dan perbaikan fasilitas pemerintahan yang terdampak bencana.
Selanjutnya, Mendagri bersama Wakil Gubernur Aceh melanjutkan peninjauan ke Kabupaten Bener Meriah. Setibanya di Bandara Rembele, rombongan meninjau lokasi pembangunan hunian sementara (huntara) dan posko pengungsian di Desa Tunyang, sekaligus berdialog langsung dengan warga terdampak.

Rombongan juga meninjau Jembatan Jamur Ujung yang sempat terputus akibat banjir dan longsor. Saat ini, akses jalur nasional tersebut telah kembali tersambung melalui pembangunan jembatan bailey sebagai solusi sementara.
Mendagri menegaskan, kehadirannya bersama Wakil Gubernur Aceh merupakan tindak lanjut arahan langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk memastikan percepatan pemulihan pascabencana di wilayah terdampak Aceh berjalan optimal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas dukungan konkret pemerintah pusat. Ia menegaskan Pemerintah Aceh berkomitmen penuh mengawal proses penanganan dan pemulihan pascabencana agar berlangsung cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, demi memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. [ ]

Wagub Aceh Pastikan TKD Kembali, Pemulihan Pascabencana Dipacu

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Sabtu 10-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan mengembalikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sebesar Rp1,7 triliun pada Tahun Anggaran 2026.
Sebelumnya, anggaran TKD Aceh sempat mengalami pemangkasan sebagai dampak kebijakan efisiensi fiskal nasional. Namun, melalui keputusan Presiden, alokasi anggaran tersebut dipastikan kembali utuh.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar yang diberikan kepada Aceh, terutama dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana,” ujar Fadhlullah.

Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang berperan aktif menjembatani komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Presiden RI hingga keputusan strategis tersebut dapat segera diambil.

Pengembalian anggaran TKD Aceh tersebut bermula dari Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Banda Aceh.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta anggota DPR RI, Fadhlullah secara tegas meminta Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mengembalikan alokasi TKD Aceh guna mendukung pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatra.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, di sela rapat, Sufmi Dasco Ahmad melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, Dasco menyerahkan sambungan telepon kepada Menteri Keuangan untuk memastikan keputusan teknis anggaran.

Tak berselang lama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran Aceh tidak mengalami pemangkasan.
“Untuk tahun ini, anggaran Aceh tetap penuh, tidak dipotong,” ujar Purbaya kepada Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut.

Selain isu TKD, dalam forum yang sama Fadhlullah juga mendorong pemerintah pusat agar mempercepat pencairan bantuan pascabencana, khususnya bantuan uang harian dari Kementerian Sosial dan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak banjir.

Ia menegaskan, bantuan uang harian sebesar Rp15 ribu per jiwa bagi korban dengan kategori rumah rusak berat seharusnya tidak menunggu hingga pembangunan hunian sementara (huntara) selesai.

“Jika harus menunggu huntara rampung, masyarakat akan terlalu lama bertahan di pengungsian. Ini perlu solusi cepat,” tegasnya.
Menurut Fadhlullah, data penerima bantuan telah melalui proses validasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.

Wagub Aceh juga menyoroti besaran bantuan pembangunan rumah layak huni dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa standar pembangunan rumah layak huni di Aceh selama ini mencapai Rp98 juta per unit, sementara bantuan pusat saat ini masih berada di angka Rp60 juta untuk rumah rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan.

“Kami berharap besaran bantuan tersebut dapat dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi di Aceh, agar pemulihan pascabencana tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas,” pungkas Fadhlullah. []

Wagub Aceh Pastikan TKD Kembali, Pemulihan Pascabencana Dipacu

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Sabtu 10-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan mengembalikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sebesar Rp1,7 triliun pada Tahun Anggaran 2026.
Sebelumnya, anggaran TKD Aceh sempat mengalami pemangkasan sebagai dampak kebijakan efisiensi fiskal nasional. Namun, melalui keputusan Presiden, alokasi anggaran tersebut dipastikan kembali utuh.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar yang diberikan kepada Aceh, terutama dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana,” ujar Fadhlullah.

Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang berperan aktif menjembatani komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Presiden RI hingga keputusan strategis tersebut dapat segera diambil.

Pengembalian anggaran TKD Aceh tersebut bermula dari Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Banda Aceh.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta anggota DPR RI, Fadhlullah secara tegas meminta Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mengembalikan alokasi TKD Aceh guna mendukung pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatra.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, di sela rapat, Sufmi Dasco Ahmad melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, Dasco menyerahkan sambungan telepon kepada Menteri Keuangan untuk memastikan keputusan teknis anggaran.

Tak berselang lama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran Aceh tidak mengalami pemangkasan.
“Untuk tahun ini, anggaran Aceh tetap penuh, tidak dipotong,” ujar Purbaya kepada Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut.

Selain isu TKD, dalam forum yang sama Fadhlullah juga mendorong pemerintah pusat agar mempercepat pencairan bantuan pascabencana, khususnya bantuan uang harian dari Kementerian Sosial dan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak banjir.

Ia menegaskan, bantuan uang harian sebesar Rp15 ribu per jiwa bagi korban dengan kategori rumah rusak berat seharusnya tidak menunggu hingga pembangunan hunian sementara (huntara) selesai.

“Jika harus menunggu huntara rampung, masyarakat akan terlalu lama bertahan di pengungsian. Ini perlu solusi cepat,” tegasnya.
Menurut Fadhlullah, data penerima bantuan telah melalui proses validasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.

Wagub Aceh juga menyoroti besaran bantuan pembangunan rumah layak huni dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa standar pembangunan rumah layak huni di Aceh selama ini mencapai Rp98 juta per unit, sementara bantuan pusat saat ini masih berada di angka Rp60 juta untuk rumah rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan.

“Kami berharap besaran bantuan tersebut dapat dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi di Aceh, agar pemulihan pascabencana tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas,” pungkas Fadhlullah. []

Wagub Aceh Terima Bantuan Rp10,3 Miliar, Simbol Kebersamaan Antar Daerah

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Jum’at 9-1-2026 Gelombang solidaritas lintas daerah mengalir deras untuk masyarakat Aceh yang tengah terdampak bencana banjir dan longsor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Bone, serta Pemerintah Kota Batam bersama masyarakatnya menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan total nilai mencapai lebih dari Rp10,3 miliar.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menerima langsung bantuan senilai Rp4,5 miliar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan masyarakat Sulsel. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam jamuan makan malam di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, turut menyerahkan bantuan tambahan sebesar Rp1 miliar sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Aceh yang terdampak bencana.

Sebelumnya pada hari yang sama, di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Wagub Aceh juga menerima bantuan dari Pemerintah Kota Batam dan masyarakat Batam dengan total nilai lebih dari Rp4,8 miliar. Bantuan tersebut terdiri atas Rp2,5 miliar dari APBD Pemko Batam dan Rp2,3 miliar dari donasi masyarakat Batam.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia yang menunjukkan solidaritas nyata bagi Aceh.

“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat Aceh yang sedang menghadapi musibah. Ini adalah bukti kuat kebersamaan dan kepedulian antar daerah dalam semangat gotong royong nasional,” ujar Fadhlullah.

Ia menegaskan, seluruh bantuan yang diterima akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta diprioritaskan untuk penanganan darurat dan pemulihan korban banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh.

Solidaritas lintas daerah ini menegaskan bahwa dalam situasi bencana, Aceh tidak sendiri. Dukungan dari berbagai penjuru Tanah Air menjadi energi kolektif untuk membantu masyarakat terdampak bangkit dan pulih kembali. []

500 Ton Beras PMI Masuk Aceh, Wagub Pastikan Segera Disalurkan

Aceh Utara ( Aceh dalam berita ) Jum’at 9-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menerima bantuan kemanusiaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) yang dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal kemanusiaan PMI. Kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara.

Bantuan kemanusiaan itu diserahkan langsung oleh Pengurus Pusat PMI Nasional, Sudirman Said, kepada Wakil Gubernur Aceh sebagai bentuk dukungan PMI terhadap upaya penanganan kondisi darurat serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak di Aceh.

Adapun bantuan yang diterima Pemerintah Aceh mencakup beras sebanyak 500 ton sebagai bantuan utama, disertai berbagai logistik pendukung lainnya. Bantuan tersebut antara lain air mineral, mie instan, paket makanan, hygiene kit, paket pakaian, perlengkapan sekolah anak, obat-obatan, alat kebersihan, genset, mesin sedot lumpur, mini excavator, serta perlengkapan dapur dan sanitasi.

Seluruh bantuan ini selanjutnya akan didistribusikan ke sejumlah kabupaten/kota terdampak di Aceh berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, melalui mekanisme koordinasi lintas instansi dan pemerintah daerah setempat.

Bantuan kemanusiaan tersebut merupakan hasil partisipasi berbagai perusahaan serta donasi perorangan yang dihimpun melalui Palang Merah Indonesia sebagai wujud solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat Aceh.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PMI, khususnya kepada Pengurus Pusat PMI Nasional, Sudirman Said, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyaluran bantuan tersebut.

“Pemerintah Aceh mengucapkan terima kasih kepada PMI, perusahaan-perusahaan, serta para donatur perorangan atas kepedulian dan solidaritas yang ditunjukkan kepada masyarakat Aceh. Bantuan ini akan segera disalurkan secara terkoordinasi dan tepat sasaran,” ujar Fadhlullah.

Ia menegaskan, Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan seluruh bantuan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat yang membutuhkan.

500 Ton Beras PMI Masuk Aceh, Wagub Pastikan Segera Disalurkan

Aceh Utara ( Aceh dalam berita ) Jum’at 9-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menerima bantuan kemanusiaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) yang dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal kemanusiaan PMI. Kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara.

Bantuan kemanusiaan itu diserahkan langsung oleh Pengurus Pusat PMI Nasional, Sudirman Said, kepada Wakil Gubernur Aceh sebagai bentuk dukungan PMI terhadap upaya penanganan kondisi darurat serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak di Aceh.

Adapun bantuan yang diterima Pemerintah Aceh mencakup beras sebanyak 500 ton sebagai bantuan utama, disertai berbagai logistik pendukung lainnya. Bantuan tersebut antara lain air mineral, mie instan, paket makanan, hygiene kit, paket pakaian, perlengkapan sekolah anak, obat-obatan, alat kebersihan, genset, mesin sedot lumpur, mini excavator, serta perlengkapan dapur dan sanitasi.

Seluruh bantuan ini selanjutnya akan didistribusikan ke sejumlah kabupaten/kota terdampak di Aceh berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, melalui mekanisme koordinasi lintas instansi dan pemerintah daerah setempat.

Bantuan kemanusiaan tersebut merupakan hasil partisipasi berbagai perusahaan serta donasi perorangan yang dihimpun melalui Palang Merah Indonesia sebagai wujud solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat Aceh.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PMI, khususnya kepada Pengurus Pusat PMI Nasional, Sudirman Said, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyaluran bantuan tersebut.

“Pemerintah Aceh mengucapkan terima kasih kepada PMI, perusahaan-perusahaan, serta para donatur perorangan atas kepedulian dan solidaritas yang ditunjukkan kepada masyarakat Aceh. Bantuan ini akan segera disalurkan secara terkoordinasi dan tepat sasaran,” ujar Fadhlullah.

Ia menegaskan, Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan seluruh bantuan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat yang membutuhkan.