Wagub Fadhlullah Kawal Langsung Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Minggu 11-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, meninjau langsung penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh, Kunjungan kerja tersebut diawali di Kabupaten Aceh Tamiang dan dilanjutkan ke Kabupaten Bener Meriah.

Di Aceh Tamiang, Mendagri menyerahkan bantuan berupa 456 unit gerobak dorong dan 1.300 dus mi instan untuk mendukung pembersihan lumpur serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir. Mendagri menilai proses pemulihan di Aceh Tamiang mulai menunjukkan kemajuan, ditandai dengan kembalinya roda pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah pusat, kata Mendagri, juga telah mengucurkan anggaran tahap awal guna mempercepat pemulihan, termasuk untuk pembayaran gaji aparatur dan perbaikan fasilitas pemerintahan yang terdampak bencana.
Selanjutnya, Mendagri bersama Wakil Gubernur Aceh melanjutkan peninjauan ke Kabupaten Bener Meriah. Setibanya di Bandara Rembele, rombongan meninjau lokasi pembangunan hunian sementara (huntara) dan posko pengungsian di Desa Tunyang, sekaligus berdialog langsung dengan warga terdampak.

Rombongan juga meninjau Jembatan Jamur Ujung yang sempat terputus akibat banjir dan longsor. Saat ini, akses jalur nasional tersebut telah kembali tersambung melalui pembangunan jembatan bailey sebagai solusi sementara.
Mendagri menegaskan, kehadirannya bersama Wakil Gubernur Aceh merupakan tindak lanjut arahan langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk memastikan percepatan pemulihan pascabencana di wilayah terdampak Aceh berjalan optimal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas dukungan konkret pemerintah pusat. Ia menegaskan Pemerintah Aceh berkomitmen penuh mengawal proses penanganan dan pemulihan pascabencana agar berlangsung cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, demi memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. [ ]

Wagub Aceh Pastikan TKD Kembali, Pemulihan Pascabencana Dipacu

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Sabtu 10-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan mengembalikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sebesar Rp1,7 triliun pada Tahun Anggaran 2026.
Sebelumnya, anggaran TKD Aceh sempat mengalami pemangkasan sebagai dampak kebijakan efisiensi fiskal nasional. Namun, melalui keputusan Presiden, alokasi anggaran tersebut dipastikan kembali utuh.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar yang diberikan kepada Aceh, terutama dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana,” ujar Fadhlullah.

Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang berperan aktif menjembatani komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Presiden RI hingga keputusan strategis tersebut dapat segera diambil.

Pengembalian anggaran TKD Aceh tersebut bermula dari Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Banda Aceh.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta anggota DPR RI, Fadhlullah secara tegas meminta Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mengembalikan alokasi TKD Aceh guna mendukung pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatra.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, di sela rapat, Sufmi Dasco Ahmad melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, Dasco menyerahkan sambungan telepon kepada Menteri Keuangan untuk memastikan keputusan teknis anggaran.

Tak berselang lama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran Aceh tidak mengalami pemangkasan.
“Untuk tahun ini, anggaran Aceh tetap penuh, tidak dipotong,” ujar Purbaya kepada Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut.

Selain isu TKD, dalam forum yang sama Fadhlullah juga mendorong pemerintah pusat agar mempercepat pencairan bantuan pascabencana, khususnya bantuan uang harian dari Kementerian Sosial dan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak banjir.

Ia menegaskan, bantuan uang harian sebesar Rp15 ribu per jiwa bagi korban dengan kategori rumah rusak berat seharusnya tidak menunggu hingga pembangunan hunian sementara (huntara) selesai.

“Jika harus menunggu huntara rampung, masyarakat akan terlalu lama bertahan di pengungsian. Ini perlu solusi cepat,” tegasnya.
Menurut Fadhlullah, data penerima bantuan telah melalui proses validasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.

Wagub Aceh juga menyoroti besaran bantuan pembangunan rumah layak huni dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa standar pembangunan rumah layak huni di Aceh selama ini mencapai Rp98 juta per unit, sementara bantuan pusat saat ini masih berada di angka Rp60 juta untuk rumah rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan.

“Kami berharap besaran bantuan tersebut dapat dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi di Aceh, agar pemulihan pascabencana tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas,” pungkas Fadhlullah. []

Wagub Aceh Pastikan TKD Kembali, Pemulihan Pascabencana Dipacu

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Sabtu 10-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan mengembalikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sebesar Rp1,7 triliun pada Tahun Anggaran 2026.
Sebelumnya, anggaran TKD Aceh sempat mengalami pemangkasan sebagai dampak kebijakan efisiensi fiskal nasional. Namun, melalui keputusan Presiden, alokasi anggaran tersebut dipastikan kembali utuh.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar yang diberikan kepada Aceh, terutama dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana,” ujar Fadhlullah.

Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang berperan aktif menjembatani komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Presiden RI hingga keputusan strategis tersebut dapat segera diambil.

Pengembalian anggaran TKD Aceh tersebut bermula dari Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Banda Aceh.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta anggota DPR RI, Fadhlullah secara tegas meminta Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mengembalikan alokasi TKD Aceh guna mendukung pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatra.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, di sela rapat, Sufmi Dasco Ahmad melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, Dasco menyerahkan sambungan telepon kepada Menteri Keuangan untuk memastikan keputusan teknis anggaran.

Tak berselang lama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran Aceh tidak mengalami pemangkasan.
“Untuk tahun ini, anggaran Aceh tetap penuh, tidak dipotong,” ujar Purbaya kepada Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut.

Selain isu TKD, dalam forum yang sama Fadhlullah juga mendorong pemerintah pusat agar mempercepat pencairan bantuan pascabencana, khususnya bantuan uang harian dari Kementerian Sosial dan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak banjir.

Ia menegaskan, bantuan uang harian sebesar Rp15 ribu per jiwa bagi korban dengan kategori rumah rusak berat seharusnya tidak menunggu hingga pembangunan hunian sementara (huntara) selesai.

“Jika harus menunggu huntara rampung, masyarakat akan terlalu lama bertahan di pengungsian. Ini perlu solusi cepat,” tegasnya.
Menurut Fadhlullah, data penerima bantuan telah melalui proses validasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.

Wagub Aceh juga menyoroti besaran bantuan pembangunan rumah layak huni dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa standar pembangunan rumah layak huni di Aceh selama ini mencapai Rp98 juta per unit, sementara bantuan pusat saat ini masih berada di angka Rp60 juta untuk rumah rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan.

“Kami berharap besaran bantuan tersebut dapat dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi di Aceh, agar pemulihan pascabencana tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas,” pungkas Fadhlullah. []

Wagub Aceh Terima Bantuan Rp10,3 Miliar, Simbol Kebersamaan Antar Daerah

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Jum’at 9-1-2026 Gelombang solidaritas lintas daerah mengalir deras untuk masyarakat Aceh yang tengah terdampak bencana banjir dan longsor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Bone, serta Pemerintah Kota Batam bersama masyarakatnya menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan total nilai mencapai lebih dari Rp10,3 miliar.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menerima langsung bantuan senilai Rp4,5 miliar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan masyarakat Sulsel. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam jamuan makan malam di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, turut menyerahkan bantuan tambahan sebesar Rp1 miliar sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Aceh yang terdampak bencana.

Sebelumnya pada hari yang sama, di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Wagub Aceh juga menerima bantuan dari Pemerintah Kota Batam dan masyarakat Batam dengan total nilai lebih dari Rp4,8 miliar. Bantuan tersebut terdiri atas Rp2,5 miliar dari APBD Pemko Batam dan Rp2,3 miliar dari donasi masyarakat Batam.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia yang menunjukkan solidaritas nyata bagi Aceh.

“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat Aceh yang sedang menghadapi musibah. Ini adalah bukti kuat kebersamaan dan kepedulian antar daerah dalam semangat gotong royong nasional,” ujar Fadhlullah.

Ia menegaskan, seluruh bantuan yang diterima akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta diprioritaskan untuk penanganan darurat dan pemulihan korban banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh.

Solidaritas lintas daerah ini menegaskan bahwa dalam situasi bencana, Aceh tidak sendiri. Dukungan dari berbagai penjuru Tanah Air menjadi energi kolektif untuk membantu masyarakat terdampak bangkit dan pulih kembali. []

500 Ton Beras PMI Masuk Aceh, Wagub Pastikan Segera Disalurkan

Aceh Utara ( Aceh dalam berita ) Jum’at 9-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menerima bantuan kemanusiaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) yang dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal kemanusiaan PMI. Kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara.

Bantuan kemanusiaan itu diserahkan langsung oleh Pengurus Pusat PMI Nasional, Sudirman Said, kepada Wakil Gubernur Aceh sebagai bentuk dukungan PMI terhadap upaya penanganan kondisi darurat serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak di Aceh.

Adapun bantuan yang diterima Pemerintah Aceh mencakup beras sebanyak 500 ton sebagai bantuan utama, disertai berbagai logistik pendukung lainnya. Bantuan tersebut antara lain air mineral, mie instan, paket makanan, hygiene kit, paket pakaian, perlengkapan sekolah anak, obat-obatan, alat kebersihan, genset, mesin sedot lumpur, mini excavator, serta perlengkapan dapur dan sanitasi.

Seluruh bantuan ini selanjutnya akan didistribusikan ke sejumlah kabupaten/kota terdampak di Aceh berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, melalui mekanisme koordinasi lintas instansi dan pemerintah daerah setempat.

Bantuan kemanusiaan tersebut merupakan hasil partisipasi berbagai perusahaan serta donasi perorangan yang dihimpun melalui Palang Merah Indonesia sebagai wujud solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat Aceh.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PMI, khususnya kepada Pengurus Pusat PMI Nasional, Sudirman Said, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyaluran bantuan tersebut.

“Pemerintah Aceh mengucapkan terima kasih kepada PMI, perusahaan-perusahaan, serta para donatur perorangan atas kepedulian dan solidaritas yang ditunjukkan kepada masyarakat Aceh. Bantuan ini akan segera disalurkan secara terkoordinasi dan tepat sasaran,” ujar Fadhlullah.

Ia menegaskan, Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan seluruh bantuan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat yang membutuhkan.

500 Ton Beras PMI Masuk Aceh, Wagub Pastikan Segera Disalurkan

Aceh Utara ( Aceh dalam berita ) Jum’at 9-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menerima bantuan kemanusiaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) yang dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal kemanusiaan PMI. Kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara.

Bantuan kemanusiaan itu diserahkan langsung oleh Pengurus Pusat PMI Nasional, Sudirman Said, kepada Wakil Gubernur Aceh sebagai bentuk dukungan PMI terhadap upaya penanganan kondisi darurat serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak di Aceh.

Adapun bantuan yang diterima Pemerintah Aceh mencakup beras sebanyak 500 ton sebagai bantuan utama, disertai berbagai logistik pendukung lainnya. Bantuan tersebut antara lain air mineral, mie instan, paket makanan, hygiene kit, paket pakaian, perlengkapan sekolah anak, obat-obatan, alat kebersihan, genset, mesin sedot lumpur, mini excavator, serta perlengkapan dapur dan sanitasi.

Seluruh bantuan ini selanjutnya akan didistribusikan ke sejumlah kabupaten/kota terdampak di Aceh berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, melalui mekanisme koordinasi lintas instansi dan pemerintah daerah setempat.

Bantuan kemanusiaan tersebut merupakan hasil partisipasi berbagai perusahaan serta donasi perorangan yang dihimpun melalui Palang Merah Indonesia sebagai wujud solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat Aceh.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PMI, khususnya kepada Pengurus Pusat PMI Nasional, Sudirman Said, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyaluran bantuan tersebut.

“Pemerintah Aceh mengucapkan terima kasih kepada PMI, perusahaan-perusahaan, serta para donatur perorangan atas kepedulian dan solidaritas yang ditunjukkan kepada masyarakat Aceh. Bantuan ini akan segera disalurkan secara terkoordinasi dan tepat sasaran,” ujar Fadhlullah.

Ia menegaskan, Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan seluruh bantuan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat yang membutuhkan.

Wagub Aceh Dorong Huntara Ramah Anak dan Fasilitas Ibadah

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Kamis 8-1-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membahas penanganan bencana serta rencana pembangunan hunian sementara (huntara) bersama Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Tedi Bharata, dalam pertemuan di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Wagub Fadhlullah memaparkan kondisi terkini sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh, sekaligus menjelaskan langkah-langkah penanganan darurat yang telah dijalankan Pemerintah Aceh. Ia menegaskan, percepatan pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi konkret antara pemerintah daerah dan BUMN, terutama dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak.

Fadhlullah juga mengusulkan agar huntara yang dibangun oleh BUMN tidak hanya bersifat fungsional, tetapi turut dilengkapi fasilitas ibadah serta ruang bermain anak. Menurutnya, fasilitas tersebut penting untuk menjaga kenyamanan pengungsi sekaligus mendukung proses pemulihan psikologis, khususnya bagi anak-anak korban bencana.

Selain membahas pembangunan huntara, Wagub Aceh memberikan arahan serta rekomendasi sejumlah daerah yang dinilai strategis untuk dikunjungi langsung oleh Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. Kunjungan lapangan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran riil kondisi pascabencana dan memperkuat dukungan BUMN dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam kesempatan itu, Fadhlullah juga menyampaikan pengalamannya turun langsung ke lokasi bencana, bertemu warga terdampak, serta meninjau kerusakan infrastruktur. Ia menekankan bahwa kehadiran pemerintah di lapangan menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan BUMN dalam mempercepat penanganan bencana serta pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak. []

Wagub Fadhlullah Dampingi Menko Polkam Tinjau Kesiapan Huntap di Aceh Utara

Aceh Utara ( Aceh dalam berita ) Rabu 7-1-2026 Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Jenderal (Purn) Djamari Chaniago meninjau kesiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Utara.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wagub Fadhlullah turut didampingi Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah. Rombongan disambut langsung di Bandara Malikussaleh sebelum bergerak menuju lokasi utama peninjauan di Gampong Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, Aceh Utara.
Pada kesempatan itu, Menko Polkam RI melakukan penyerahan hunian tetap secara simbolis kepada warga terdampak bencana sebagai bagian dari rangkaian program pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.

Wagub Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas langkah konkret Kemenko Polkam RI yang dinilainya responsif dalam mendukung percepatan pemulihan masyarakat. Ia menegaskan, Kemenko Polkam menjadi instansi pemerintah pusat pertama yang merealisasikan pembangunan huntap di Aceh Utara.

“Kami mengapresiasi komitmen Kemenko Polkam yang telah bergerak cepat membantu masyarakat terdampak. Harapan kami, dukungan seperti ini juga dapat diperluas ke daerah lain di Aceh yang masih membutuhkan penanganan pascabencana,” ujar Fadhlullah.

Selain pembangunan hunian, Wagub juga menekankan urgensi percepatan renovasi fasilitas rumah ibadah yang rusak akibat banjir. Menurutnya, hal tersebut penting mengingat bulan suci Ramadan yang kian dekat.

“Ramadan sudah semakin dekat. Kami berharap renovasi masjid dan mushala dapat menjadi prioritas agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman,” katanya.

Usai penyerahan simbolis, Wagub Fadhlullah bersama Menko Polkam RI dan rombongan meninjau langsung kondisi lapangan di Gampong Kuala Cangkoy. Dalam peninjauan tersebut, Fadhlullah memaparkan kesiapan lahan, kondisi infrastruktur pendukung, serta kebutuhan riil masyarakat terdampak kepada jajaran pemerintah pusat.

Sementara itu, Menko Polkam RI Djamari Chaniago menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh aspek persiapan pembangunan huntap telah siap, baik secara teknis maupun administratif. Ia menargetkan pembangunan 104 unit huntap, termasuk fasilitas mushala, dapat diselesaikan sebelum bulan Ramadan.

“Kita memastikan pembangunan hunian tetap ini berjalan sesuai rencana. Targetnya, sebelum Ramadan masyarakat sudah dapat menempati hunian dan menjalankan ibadah dengan layak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Djamari Chaniago menyampaikan bahwa Presiden RI telah menetapkan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana, termasuk Aceh. Program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, kata dia, tidak hanya mencakup pembangunan hunian, tetapi juga perbaikan jalan, jembatan, serta pemulihan fasilitas publik lainnya.

Wagub Fadhlullah Dampingi Menko Polkam Tinjau Kesiapan Huntap di Aceh Utara

Aceh Utara ( Aceh dalam berita ) Rabu 7-1-2026 Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Jenderal (Purn) Djamari Chaniago meninjau kesiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Utara.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wagub Fadhlullah turut didampingi Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah. Rombongan disambut langsung di Bandara Malikussaleh sebelum bergerak menuju lokasi utama peninjauan di Gampong Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, Aceh Utara.
Pada kesempatan itu, Menko Polkam RI melakukan penyerahan hunian tetap secara simbolis kepada warga terdampak bencana sebagai bagian dari rangkaian program pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.

Wagub Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas langkah konkret Kemenko Polkam RI yang dinilainya responsif dalam mendukung percepatan pemulihan masyarakat. Ia menegaskan, Kemenko Polkam menjadi instansi pemerintah pusat pertama yang merealisasikan pembangunan huntap di Aceh Utara.

“Kami mengapresiasi komitmen Kemenko Polkam yang telah bergerak cepat membantu masyarakat terdampak. Harapan kami, dukungan seperti ini juga dapat diperluas ke daerah lain di Aceh yang masih membutuhkan penanganan pascabencana,” ujar Fadhlullah.

Selain pembangunan hunian, Wagub juga menekankan urgensi percepatan renovasi fasilitas rumah ibadah yang rusak akibat banjir. Menurutnya, hal tersebut penting mengingat bulan suci Ramadan yang kian dekat.

“Ramadan sudah semakin dekat. Kami berharap renovasi masjid dan mushala dapat menjadi prioritas agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman,” katanya.

Usai penyerahan simbolis, Wagub Fadhlullah bersama Menko Polkam RI dan rombongan meninjau langsung kondisi lapangan di Gampong Kuala Cangkoy. Dalam peninjauan tersebut, Fadhlullah memaparkan kesiapan lahan, kondisi infrastruktur pendukung, serta kebutuhan riil masyarakat terdampak kepada jajaran pemerintah pusat.

Sementara itu, Menko Polkam RI Djamari Chaniago menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh aspek persiapan pembangunan huntap telah siap, baik secara teknis maupun administratif. Ia menargetkan pembangunan 104 unit huntap, termasuk fasilitas mushala, dapat diselesaikan sebelum bulan Ramadan.

“Kita memastikan pembangunan hunian tetap ini berjalan sesuai rencana. Targetnya, sebelum Ramadan masyarakat sudah dapat menempati hunian dan menjalankan ibadah dengan layak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Djamari Chaniago menyampaikan bahwa Presiden RI telah menetapkan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana, termasuk Aceh. Program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, kata dia, tidak hanya mencakup pembangunan hunian, tetapi juga perbaikan jalan, jembatan, serta pemulihan fasilitas publik lainnya.

Wagub Fadhlullah Dampingi Menko Polkam Tinjau Kesiapan Huntap di Aceh Utara

Aceh Utara ( Aceh dalam berita ) Rabu 7-1-2026 Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Jenderal (Purn) Djamari Chaniago meninjau kesiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Utara.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wagub Fadhlullah turut didampingi Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah. Rombongan disambut langsung di Bandara Malikussaleh sebelum bergerak menuju lokasi utama peninjauan di Gampong Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, Aceh Utara.
Pada kesempatan itu, Menko Polkam RI melakukan penyerahan hunian tetap secara simbolis kepada warga terdampak bencana sebagai bagian dari rangkaian program pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.

Wagub Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas langkah konkret Kemenko Polkam RI yang dinilainya responsif dalam mendukung percepatan pemulihan masyarakat. Ia menegaskan, Kemenko Polkam menjadi instansi pemerintah pusat pertama yang merealisasikan pembangunan huntap di Aceh Utara.

“Kami mengapresiasi komitmen Kemenko Polkam yang telah bergerak cepat membantu masyarakat terdampak. Harapan kami, dukungan seperti ini juga dapat diperluas ke daerah lain di Aceh yang masih membutuhkan penanganan pascabencana,” ujar Fadhlullah.

Selain pembangunan hunian, Wagub juga menekankan urgensi percepatan renovasi fasilitas rumah ibadah yang rusak akibat banjir. Menurutnya, hal tersebut penting mengingat bulan suci Ramadan yang kian dekat.

“Ramadan sudah semakin dekat. Kami berharap renovasi masjid dan mushala dapat menjadi prioritas agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman,” katanya.

Usai penyerahan simbolis, Wagub Fadhlullah bersama Menko Polkam RI dan rombongan meninjau langsung kondisi lapangan di Gampong Kuala Cangkoy. Dalam peninjauan tersebut, Fadhlullah memaparkan kesiapan lahan, kondisi infrastruktur pendukung, serta kebutuhan riil masyarakat terdampak kepada jajaran pemerintah pusat.

Sementara itu, Menko Polkam RI Djamari Chaniago menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh aspek persiapan pembangunan huntap telah siap, baik secara teknis maupun administratif. Ia menargetkan pembangunan 104 unit huntap, termasuk fasilitas mushala, dapat diselesaikan sebelum bulan Ramadan.

“Kita memastikan pembangunan hunian tetap ini berjalan sesuai rencana. Targetnya, sebelum Ramadan masyarakat sudah dapat menempati hunian dan menjalankan ibadah dengan layak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Djamari Chaniago menyampaikan bahwa Presiden RI telah menetapkan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana, termasuk Aceh. Program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, kata dia, tidak hanya mencakup pembangunan hunian, tetapi juga perbaikan jalan, jembatan, serta pemulihan fasilitas publik lainnya.