Nana Thama : Aparat Penegak Hukum Jangan Tutup Mata Periksa dan Usut Dana Sapi Bantuan Presiden Prabowo di Aceh Timur

Idi Rayeuk ( Aceh dalam berita ) Senin 9-3-2026 Polemik pengadaan sapi bantuan Meugang untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur memasuki babak baru. Sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut transparansi penggunaan anggaran bantuan sebesar Rp7,55 miliar yang digelontorkan pemerintah pusat.

Desakan tersebut disampaikan oleh Nana Thama, wartawan media online sekaligus Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Aceh Timur. Ia meminta aparat penegak hukum agar segera melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan sapi bantuan yang dinilai menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat.

“Aparat penegak hukum jangan tutup mata. Periksa dan usut dana sapi meugang Rp7,5 miliar ini. Hukum harus on the track, tidak ada kata terlambat,” tegas Nana Thama kepada media.

Polemik bermula saat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Timur, Murdani, S.STP., M.Si, menyampaikan bahwa jumlah sapi yang dibeli melalui pihak vendor mencapai 398 ekor.

“Ada bang, jumlahnya 398 ekor… bagi saja dengan Rp7,5 miliar,” ujar Murdani saat dikonfirmasi.

Berdasarkan perhitungan tersebut, jika total anggaran Rp7,55 miliar dibagi dengan 398 ekor sapi, maka rata-rata harga sapi diperkirakan sekitar Rp18,4 juta per ekor.

Namun ketika awak media mencoba mengonfirmasi kembali terkait rincian RAP belanja, harga per ekor, serta spesifikasi sapi, nomor WhatsApp kepala dinas disebut tidak lagi dapat dihubungi.

“Ini aneh, sekelas kepala dinas memberikan pernyataan tanpa didasari data atau RAP belanja yang jelas,” kata Nana Thama.

Ia juga menyoroti kondisi sejumlah sapi bantuan yang dinilai berukuran kecil.

“Kalau harga per ekor sekitar Rp18 juta, sementara kondisi sapi kurus dan sebagian masih anakan, ini tentu memunculkan dugaan adanya mark up anggaran,” ujarnya.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Disbunnak Aceh Timur Murdani memberikan klarifikasi saat ditemui tim media di ruang kerjanya.

Menurutnya, dana Rp7,5 miliar merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi 150 desa terdampak banjir di Aceh Timur.

Ia menjelaskan bahwa skema awal penganggaran sebenarnya dihitung sekitar Rp50 juta untuk satu ekor sapi yang dialokasikan bagi setiap desa terdampak.

“Anggaran awal sekitar Rp50 juta per ekor untuk 150 desa yang terdampak,” jelasnya.

Namun dalam pelaksanaannya, proses pembelian sapi dilakukan oleh pihak rekanan atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Timur, dengan sapi didatangkan dari wilayah Sumatera Utara.

Murdani mengakui bahwa proses pengadaan dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas sehingga tidak seluruh prosedur berjalan maksimal.

“Memang tidak maksimal karena waktu mepet. Pihak rekanan membeli dengan sistem pukul rata harga, besar kecil sesuai permintaan pemilik kandang ternak,” katanya.
Ia juga tidak menampik bahwa terdapat sejumlah sapi yang berukuran kecil.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dinas tidak sempat melakukan penimbangan atau verifikasi fisik secara detail terhadap seluruh sapi sebelum didistribusikan.

“Tidak sempat karena waktu mepet. Pada intinya kita sudah mempercayakan kepada pihak rekanan,” ujarnya.

Murdani menjelaskan bahwa data penerima bantuan merujuk pada laporan BPBD Aceh Timur yang mencatat 454 desa terdampak banjir dengan jumlah penduduk lebih dari 18 ribu jiwa.

Distribusi sapi dilakukan secara terpusat di kantor Satpol PP Aceh Timur, di mana para kepala desa atau geuchik datang langsung mengambil sapi yang telah disediakan untuk dibagikan kepada masyarakat.

Dalam keterangannya, Murdani juga mengakui bahwa Inspektorat daerah tidak secara langsung terlibat dalam proses pengadaan sapi bantuan tersebut, meskipun pihak dinas mengklaim telah melakukan koordinasi.

Sementara terkait transparansi dokumen seperti RAP/RAB, kontrak pengadaan, dan daftar vendor, ia menyebut dokumen tersebut dapat diberikan apabila diminta oleh lembaga resmi.

“Kalau lembaga resmi yang meminta, tentu akan kita berikan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Murdani kepada tim investigasi AWPI Aceh Timur yang dipimpin Haris Nduru selaku Ketua Investigasi, didampingi Erwin Nainggolan selaku Humas AWPI Aceh Timur.

Kasus pengadaan sapi Meugang ini kini menjadi perhatian publik di Aceh Timur. Sejumlah kalangan menilai transparansi penggunaan dana bantuan pemerintah harus dibuka secara jelas agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Desakan pun menguat agar aparat penegak hukum segera melakukan penelusuran guna memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat yang terdampak bencana.

Polres Aceh Timur Salurkan Bantuan untuk Dayah Terdampak Banjir

Idi Rayeuk ( Aceh dalam berita ) Kamis 5-3-2026 Menjelang waktu berbuka puasa, jajaran Polres Aceh Timur mendatangi Dayah Istiqamatuddin Hidayatul Mu’arrif di Desa Meunasah Pu’uk, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,  Kedatangan mereka bukan untuk kegiatan seremonial semata, melainkan membawa bantuan bagi para santri yang sebelumnya terdampak banjir.

Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K. memimpin langsung penyerahan bantuan sosial tersebut. Turut mendampingi Wakapolres Kompol Abdul Muin, S.H.,M.M. beserta sejumlah pejabat utama Polres Aceh Timur dan Kapolsek Idi Rayeuk AKP Rahmadsyah.

Bantuan diserahkan langsung oleh Kapolres Aceh Timur kepada pimpinan dayah, Tgk. Budi Hidayat, di halaman kompleks dayah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh pimpinan dayah Istiqamatuddin Hidayatul Mu’arrif.

Bantuan yang disalurkan berupa perlengkapan ibadah dan kebutuhan pokok untuk para santri. Di antaranya 50 sarung, 50 mukena, 50 baju koko, 50 sajadah, 20 kilogram kurma, serta 10 karung beras kemasan masing-masing 5 kilogram.

Kapolres Aceh Timur mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat, khususnya lembaga pendidikan keagamaan yang sempat terdampak bencana.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi para santri dan membantu kebutuhan mereka selama menjalani aktivitas belajar dan beribadah.” Ungkap Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K.

Sementara itu Tgk. Budi Hidayat, menyampakan terima kasih kepada Kapolres Aceh Timur yang mana bantuan tersebut menjadi yang pertama diterima dayahnya setelah musibah banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada November tahun lalu.

“Dayah kami sempat terendam banjir hingga mencapai dua meter. dan baru kali ini ada bantuan yang datang setelah musibah itu. Terima kasih kepada Bapak Kapolres Aceh Timur atas bantuannya semoga menjadi ladang amal bagi Bapak Kapolres Aceh Timur beserta jajarannya,” ungkap Tgk. Budi.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan para santri, terlebih di bulan Ramadan yang sedang dijalani.

Polres Aceh Timur Salurkan Bantuan untuk Dayah Terdampak Banjir

Idi Rayeuk ( Aceh dalam berita ) Kamis 5-3-2026 Menjelang waktu berbuka puasa, jajaran Polres Aceh Timur mendatangi Dayah Istiqamatuddin Hidayatul Mu’arrif di Desa Meunasah Pu’uk, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,  Kedatangan mereka bukan untuk kegiatan seremonial semata, melainkan membawa bantuan bagi para santri yang sebelumnya terdampak banjir.

Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K. memimpin langsung penyerahan bantuan sosial tersebut. Turut mendampingi Wakapolres Kompol Abdul Muin, S.H.,M.M. beserta sejumlah pejabat utama Polres Aceh Timur dan Kapolsek Idi Rayeuk AKP Rahmadsyah.

Bantuan diserahkan langsung oleh Kapolres Aceh Timur kepada pimpinan dayah, Tgk. Budi Hidayat, di halaman kompleks dayah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh pimpinan dayah Istiqamatuddin Hidayatul Mu’arrif.

Bantuan yang disalurkan berupa perlengkapan ibadah dan kebutuhan pokok untuk para santri. Di antaranya 50 sarung, 50 mukena, 50 baju koko, 50 sajadah, 20 kilogram kurma, serta 10 karung beras kemasan masing-masing 5 kilogram.

Kapolres Aceh Timur mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat, khususnya lembaga pendidikan keagamaan yang sempat terdampak bencana.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi para santri dan membantu kebutuhan mereka selama menjalani aktivitas belajar dan beribadah.” Ungkap Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K.

Sementara itu Tgk. Budi Hidayat, menyampakan terima kasih kepada Kapolres Aceh Timur yang mana bantuan tersebut menjadi yang pertama diterima dayahnya setelah musibah banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada November tahun lalu.

“Dayah kami sempat terendam banjir hingga mencapai dua meter. dan baru kali ini ada bantuan yang datang setelah musibah itu. Terima kasih kepada Bapak Kapolres Aceh Timur atas bantuannya semoga menjadi ladang amal bagi Bapak Kapolres Aceh Timur beserta jajarannya,” ungkap Tgk. Budi.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan para santri, terlebih di bulan Ramadan yang sedang dijalani.

Polres Aceh Timur Salurkan Bantuan Sembako Untuk Korban Banjir di Tiga kecamatan

Aceh Timur ( Aceh dalam berita ) Rabu 4-3-2026 Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi melalui kasat intelkam IPTU Jolly Ronny Mamarimbing kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir di kecamatan Idi Rayeuk didesa meunasah Puuk.

kegiatan penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) berlangsung didesa meunasah Puuk langsung di sambut oleh kepala desa setempat.

Penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata jajaran kepolisian, khususnya Kasat Intelkam, terhadap warga yang masih merasakan dampak banjir besar yang melanda.

Banyak masyarakat yang kehilangan harta benda dan membutuhkan dukungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lokasi kegiatan penyaluran Bansos dipusatkan di beberapa desa kecamatan Idi Rayeuk, kecamatan darul Aman dan Pante Bidari

Warga terlihat antusias menyambut rombongan Kasat Intelkam yang datang langsung membawa bantuan didampingi anggotanya dan anggota Polsek setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Iptu Jolly menyerahkan sebanyak 50 paket sembako kepada warga yang terdampak. Paket tersebut berisi kebutuhan pokok yang diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam beberapa hari ke depan.

Kasat Intelkam Polres Aceh Timur IPTU Jolly menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud empati dan dukungan pihak kepolisian kepada warga yang sedang mengalami kesulitan. Menurutnya, kepolisian tidak hanya bertugas menjaga keamanan, namun juga hadir untuk memberikan bantuan kemanusiaan ketika masyarakat membutuhkan.

Warga penerima bantuan tampak berterima kasih dan mengapresiasi perhatian yang diberikan Polres Aceh Timur. Mereka menilai bahwa bantuan sembako tersebut sangat berarti di tengah kondisi pascabencana yang membuat sebagian keluarga masih berusaha bangkit.

Selain itu, kegiatan sosial ini juga menjadi momentum mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat. Kehadiran Kasat Intelkam secara langsung di tengah warga menunjukkan komitmen Polres Langsa untuk terus aktif membantu di berbagai kondisi.

Proses pembagian bantuan berlangsung tertib dan terorganisir. Para personel yang bertugas memastikan seluruh paket sembako disalurkan tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan tanpa adanya kendala di lapangan.

Kegiatan tersebut berakhir pada pukul 14.20 WIB, dengan situasi berjalan aman, tertib, dan penuh kehangatan antara aparat kepolisian dan warga. Tidak ada hambatan berarti selama penyerahan berlangsung.

Melalui kegiatan Bansos ini, Kasat Intelkam Polres Aceh Timur berharap agar bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat terdampak banjir serta menjadi penyemangat untuk bangkit dan pulih dari bencana yang melanda Aceh Timur.

Polres Aceh Timur Salurkan Bantuan Sembako Untuk Korban Banjir di Tiga kecamatan

Aceh Timur ( Aceh dalam berita ) Rabu 4-3-2026 Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi melalui kasat intelkam IPTU Jolly Ronny Mamarimbing kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir di kecamatan Idi Rayeuk didesa meunasah Puuk.

kegiatan penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) berlangsung didesa meunasah Puuk langsung di sambut oleh kepala desa setempat.

Penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata jajaran kepolisian, khususnya Kasat Intelkam, terhadap warga yang masih merasakan dampak banjir besar yang melanda.

Banyak masyarakat yang kehilangan harta benda dan membutuhkan dukungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lokasi kegiatan penyaluran Bansos dipusatkan di beberapa desa kecamatan Idi Rayeuk, kecamatan darul Aman dan Pante Bidari

Warga terlihat antusias menyambut rombongan Kasat Intelkam yang datang langsung membawa bantuan didampingi anggotanya dan anggota Polsek setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Iptu Jolly menyerahkan sebanyak 50 paket sembako kepada warga yang terdampak. Paket tersebut berisi kebutuhan pokok yang diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam beberapa hari ke depan.

Kasat Intelkam Polres Aceh Timur IPTU Jolly menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud empati dan dukungan pihak kepolisian kepada warga yang sedang mengalami kesulitan. Menurutnya, kepolisian tidak hanya bertugas menjaga keamanan, namun juga hadir untuk memberikan bantuan kemanusiaan ketika masyarakat membutuhkan.

Warga penerima bantuan tampak berterima kasih dan mengapresiasi perhatian yang diberikan Polres Aceh Timur. Mereka menilai bahwa bantuan sembako tersebut sangat berarti di tengah kondisi pascabencana yang membuat sebagian keluarga masih berusaha bangkit.

Selain itu, kegiatan sosial ini juga menjadi momentum mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat. Kehadiran Kasat Intelkam secara langsung di tengah warga menunjukkan komitmen Polres Langsa untuk terus aktif membantu di berbagai kondisi.

Proses pembagian bantuan berlangsung tertib dan terorganisir. Para personel yang bertugas memastikan seluruh paket sembako disalurkan tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan tanpa adanya kendala di lapangan.

Kegiatan tersebut berakhir pada pukul 14.20 WIB, dengan situasi berjalan aman, tertib, dan penuh kehangatan antara aparat kepolisian dan warga. Tidak ada hambatan berarti selama penyerahan berlangsung.

Melalui kegiatan Bansos ini, Kasat Intelkam Polres Aceh Timur berharap agar bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat terdampak banjir serta menjadi penyemangat untuk bangkit dan pulih dari bencana yang melanda Aceh Timur.

Polres Aceh Timur Salurkan Bantuan Sembako Untuk Korban Banjir di Tiga kecamatan

Aceh Timur ( Aceh dalam berita ) Rabu 4-3-2026 Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi melalui kasat intelkam IPTU Jolly Ronny Mamarimbing kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir di kecamatan Idi Rayeuk didesa meunasah Puuk.

kegiatan penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) berlangsung didesa meunasah Puuk langsung di sambut oleh kepala desa setempat.

Penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata jajaran kepolisian, khususnya Kasat Intelkam, terhadap warga yang masih merasakan dampak banjir besar yang melanda.

Banyak masyarakat yang kehilangan harta benda dan membutuhkan dukungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lokasi kegiatan penyaluran Bansos dipusatkan di beberapa desa kecamatan Idi Rayeuk, kecamatan darul Aman dan Pante Bidari

Warga terlihat antusias menyambut rombongan Kasat Intelkam yang datang langsung membawa bantuan didampingi anggotanya dan anggota Polsek setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Iptu Jolly menyerahkan sebanyak 50 paket sembako kepada warga yang terdampak. Paket tersebut berisi kebutuhan pokok yang diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam beberapa hari ke depan.

Kasat Intelkam Polres Aceh Timur IPTU Jolly menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud empati dan dukungan pihak kepolisian kepada warga yang sedang mengalami kesulitan. Menurutnya, kepolisian tidak hanya bertugas menjaga keamanan, namun juga hadir untuk memberikan bantuan kemanusiaan ketika masyarakat membutuhkan.

Warga penerima bantuan tampak berterima kasih dan mengapresiasi perhatian yang diberikan Polres Aceh Timur. Mereka menilai bahwa bantuan sembako tersebut sangat berarti di tengah kondisi pascabencana yang membuat sebagian keluarga masih berusaha bangkit.

Selain itu, kegiatan sosial ini juga menjadi momentum mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat. Kehadiran Kasat Intelkam secara langsung di tengah warga menunjukkan komitmen Polres Langsa untuk terus aktif membantu di berbagai kondisi.

Proses pembagian bantuan berlangsung tertib dan terorganisir. Para personel yang bertugas memastikan seluruh paket sembako disalurkan tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan tanpa adanya kendala di lapangan.

Kegiatan tersebut berakhir pada pukul 14.20 WIB, dengan situasi berjalan aman, tertib, dan penuh kehangatan antara aparat kepolisian dan warga. Tidak ada hambatan berarti selama penyerahan berlangsung.

Melalui kegiatan Bansos ini, Kasat Intelkam Polres Aceh Timur berharap agar bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat terdampak banjir serta menjadi penyemangat untuk bangkit dan pulih dari bencana yang melanda Aceh Timur.

Asril Ibrahim : Kinerja Bupati Aceh Timur Dinilai Lebih Banyak Konsep Ketimbang Realisasi

Aceh Timur ( Aceh dalam berita ) Jum’at 28-2-2026 Kinerja Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky mulai menjadi sorotan sejumlah kalangan masyarakat. Sejak resmi dilantik pada 19 Maret 2025, hingga mendekati satu tahun masa kepemimpinan, keduanya dinilai belum menunjukkan langkah konkret yang signifikan dalam merealisasikan program-program unggulan yang pernah dijanjikan saat kampanye.

Sejumlah pihak menilai, berbagai kegiatan seperti inspeksi mendadak (sidak) maupun kunjungan ke instansi di bawah naungan pemerintah daerah lebih terkesan sebagai rutinitas seremonial. Hingga kini, implementasi program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai belum terlihat secara nyata.

“Sejauh ini yang terlihat lebih banyak konsep dan wacana. Realisasi program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat belum tampak signifikan,” ujar Asril Ibrahim Tokoh Masyarakat Aceh Timur Idi Rayeuk kepa media di Aceh Timur.

Di sisi lain, geliat pembangunan yang tampak di beberapa titik wilayah dinilai bukan sepenuhnya merupakan hasil inisiatif pemerintah kabupaten. Sebagaimana diketahui, Aceh Timur merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang pada akhir tahun 2025. Kondisi tersebut secara otomatis menarik perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk melakukan percepatan rehabilitasi dan pemulihan infrastruktur serta kehidupan sosial masyarakat.

“Kalaupun ada denyut pembangunan, itu lebih karena faktor penanganan pascabanjir. Itu memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan untuk memastikan daerah terdampak segera pulih,” tambah Asril.

Masyarakat Aceh Timur saat ini berharap agar pasangan kepala daerah tersebut segera membuktikan komitmen politiknya melalui program yang terukur dan berdampak langsung. Janji-janji kampanye yang dahulu digaungkan dinilai perlu segera direalisasikan agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Selain dinilai minim realisasi program prioritas, lambannya pembangunan juga disebut-sebut berkaitan dengan belum tertatanya struktur birokrasi secara definitif. Hingga kini, banyak jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang masih diisi oleh pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt), baik pada level kepala dinas maupun pejabat struktural eselon III dan IV.

Kondisi tersebut dinilai berdampak pada kurang optimalnya pengambilan kebijakan dan percepatan program kerja. “Bagaimana mungkin akselerasi pembangunan bisa berjalan maksimal jika hampir satu tahun masih banyak jabatan penting berstatus Plt. Ini tentu memengaruhi stabilitas dan keberanian dalam mengambil keputusan,”ujar Asril

Menurutnya, hingga saat ini pejabat yang telah didefinitifkan secara luas justru berada di level pemerintahan desa, yakni kepala desa (keuchik) yang langsung dilantik oleh Bupati. Sementara pada level organisasi perangkat daerah (OPD), proses penetapan pejabat definitif dinilai berjalan lamban.

Sejumlah pengamat menilai bahwa ketidakpastian jabatan dalam waktu yang cukup panjang berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Bahkan muncul dugaan adanya dinamika politik atau pertimbangan non-teknis dalam proses pengisian jabatan tersebut. Namun demikian, dugaan tersebut masih sebatas persepsi publik dan belum dapat dibuktikan secara faktual.

“Di beberapa daerah lain, dalam rentang waktu yang sama, proses penataan birokrasi sudah selesai bahkan sudah beberapa kali dilakukan pelantikan pejabat struktural. Sementara di Aceh Timur, masyarakat masih menunggu kepastian,” tambah Asril.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Timur segera melakukan penataan birokrasi secara profesional dan transparan agar roda pemerintahan berjalan efektif. Kepastian kepemimpinan di tingkat OPD dinilai menjadi salah satu kunci percepatan realisasi program pembangunan dan pemulihan ekonomi masyarakat, terutama pascabanjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025 lalu.Pungkas Asril Ibrahim.

Bantuan Sosial Kodam Iskandar Muda Ringankan Beban Warga Pante Bidari

Aceh Timur  ( Aceh dalam berita ) Minggu 22-2-2026 Kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan oleh Kodam Iskandar Muda melalui jajaran Koramil dengan menyalurkan bantuan sosial kepada warga di Desa Alue Ie Merah, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Bantuan tersebut diberikan kepada 480 kepala keluarga (KK) sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

Suasana kebersamaan terlihat saat aparat kewilayahan bersama perangkat desa menyalurkan bantuan secara langsung kepada warga. Masyarakat tampak antusias dan bersyukur atas bantuan yang diterima, karena dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tidak hanya di Desa Alue Ie Merah, bantuan juga disalurkan ke Desa Matang Pudeng berupa 100 sak beras ukuran 5 kilogram serta 30 kitab Al-Qur’an. Bantuan Al-Qur’an tersebut diperuntukkan bagi balai pengajian dan masjid setempat guna mendukung kegiatan ibadah serta pembinaan keagamaan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kehadiran aparat teritorial di tengah masyarakat juga menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam membantu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah binaan.

Ribuan Nama Dicoret Sepihak? Dedi Saputra Desak Audit Total dan Transparansi BPBD

Aceh Timur ( Aceh dalam berita ) Selasa 17-2-2026 Polemik pencoretan ribuan data warga terdampak banjir hidrometeorologi di Aceh Timur terus menuai sorotan. Sekitar 3.100 lebih nama masyarakat dikabarkan hilang atau dicoret dari daftar penerima bantuan, memicu keresahan luas di tengah warga.

Pemerhati sosial Aceh Timur, Dedi Saputra, angkat suara terkait kisruh tersebut. Ia menegaskan, pemerintah harus bersikap tegas dan transparan dalam menangani persoalan data bantuan.

“Kalau memang dari awal tidak ada niat membantu, jangan setengah-setengah. Jangan turunkan harapan masyarakat, lalu akhirnya mereka tidak dibantu. Ini menyangkut nasib korban banjir,” tegas Dedi kepada media.

Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah menyampaikan bahwa penghapusan atau pencoretan data tersebut dilakukan oleh pihak BPBD. Namun, hal ini justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat.

Dedi meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Timur segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPBD dan tim pendataan di lapangan. Ia juga mendorong adanya audit dan pembukaan data secara transparan agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab.

“Jangan sampai persoalan ini menjadi benang kusut yang tidak terselesaikan. Masyarakat sudah terdampak banjir, jangan lagi ditambah beban dengan ketidakjelasan data. Kita harus cari solusi, bukan saling menyalahkan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan potensi dampak sosial yang bisa muncul akibat ketimpangan bantuan di lapangan.
“Yang dikhawatirkan adalah munculnya kesenjangan sosial di tingkat desa, khususnya di wilayah yang benar-benar terdampak banjir. Ketimpangan bantuan itu tidak bisa ditutupi. Jika satu warga menerima sementara yang lain dengan kondisi sama justru dicoret, itu akan memicu polemik baru dan berpotensi menimbulkan gangguan sosial,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa persoalan validitas data bukan hal sepele. Ia menilai, jika data yang disalurkan tidak sesuai dengan fakta lapangan, maka hal itu dapat berimplikasi hukum.

“Data yang diverifikasi dan disalurkan harus benar-benar sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada perbedaan antara data di atas kertas dengan fakta di lapangan, itu bisa masuk ranah perbuatan melawan hukum. Ini yang harus dijaga sebelum ditetapkan menjadi keputusan resmi, baik oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap anggaran maupun penerima,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah segera duduk bersama seluruh pihak terkait untuk mengklarifikasi dan memverifikasi ulang data yang dicoret, sehingga masyarakat yang benar-benar terdampak tidak kehilangan haknya.

Kisruh ini dinilai berpotensi memicu ketegangan sosial apabila tidak segera ditangani secara terbuka dan profesional.