Kapolda Aceh Hadiri Rapim TNI–Polri Tahun 2026 di Istana Merdeka

Jakarta  ( Aceh dalam berita) Selasa 10-2-2026 Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI–Polri Tahun 2026 yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026, kemarin.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K.,

Rapim TNI–Polri Tahun 2026 dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan dihadiri jajaran pimpinan TNI serta Polri, sambungnya.

Dari unsur Polri, hadir Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, para Pejabat Utama Mabes Polri, serta seluruh Kapolda se-Indonesia, jelas Kabid Humas.

“Rapat pimpinan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional ke depan,” ujar Kabid Humas.

Menurutnya, kehadiran Polri dalam Rapim tersebut menegaskan komitmen institusi untuk menindaklanjuti arahan Presiden, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program Asta Cita, menjaga stabilitas nasional, menegakkan hukum secara berkeadilan, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Hal ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Kabid Humas.

Kapolda Aceh Hadiri Rapim TNI–Polri Tahun 2026 di Istana Merdeka

Jakarta  ( Aceh dalam berita) Selasa 10-2-2026 Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI–Polri Tahun 2026 yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026, kemarin.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K.,

Rapim TNI–Polri Tahun 2026 dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan dihadiri jajaran pimpinan TNI serta Polri, sambungnya.

Dari unsur Polri, hadir Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, para Pejabat Utama Mabes Polri, serta seluruh Kapolda se-Indonesia, jelas Kabid Humas.

“Rapat pimpinan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional ke depan,” ujar Kabid Humas.

Menurutnya, kehadiran Polri dalam Rapim tersebut menegaskan komitmen institusi untuk menindaklanjuti arahan Presiden, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program Asta Cita, menjaga stabilitas nasional, menegakkan hukum secara berkeadilan, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Hal ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Kabid Humas.

Mahasiswa STIK Angkatan 83 Laksanakan Pengabdian Masyarakat Pasca Banjir di Kembang Tanjung

Mapolres Sigli  ( Aceh dalam berita ) Selasa 10-2-2026 Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri Angkatan 83 melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pasca banjir di wilayah Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB tersebut dipusatkan di Mesjid Nurul Mukmin serta Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 26 Pidie, yang sebelumnya terdampak banjir.

Kehadiran mahasiswa STIK ini bertujuan untuk memberikan dukungan moril serta membantu pemulihan psikologis masyarakat, khususnya anak-anak.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasubagdalpers Bag SDM Polres Pidie Iptu T. Iskandar, Kapolsek Kembang Tanjung AKP Azwar Effendi, serta personel Polres Pidie dan Polsek Kembang Tanjung.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, mahasiswa STIK melaksanakan silaturahmi dengan panitia Mesjid Nurul Mukmin serta melakukan kunjungan ke MIN 26 Pidie. Di sekolah tersebut, mahasiswa STIK memberikan kegiatan trauma healing kepada para siswa-siswi pasca banjir sebagai upaya mengembalikan rasa aman dan semangat belajar anak-anak.

Sementara Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, SIK, MIK menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam membantu masyarakat bangkit pasca bencana.

“Pasca banjir, masyarakat membutuhkan dukungan tidak hanya secara fisik tetapi juga moril.

Kehadiran Mahasiswa STIK di tengah masyarakat, khususnya kepada anak-anak melalui kegiatan trauma healing, diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi psikologis dan menumbuhkan kembali semangat,” ujar AKBP Jaka Mulyana, SIK, MIK.

Ia menegaskan, Polres Pidie bersama mahasiswa STIK Lemdiklat Polri akan terus mendukung kegiatan kemanusiaan dan sosial sebagai bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat, terutama dalam situasi pasca bencana.

Mahasiswa STIK Angkatan 83 Laksanakan Pengabdian Masyarakat Pasca Banjir di Kembang Tanjung

Mapolres Sigli  ( Aceh dalam berita ) Selasa 10-2-2026 Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri Angkatan 83 melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pasca banjir di wilayah Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB tersebut dipusatkan di Mesjid Nurul Mukmin serta Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 26 Pidie, yang sebelumnya terdampak banjir.

Kehadiran mahasiswa STIK ini bertujuan untuk memberikan dukungan moril serta membantu pemulihan psikologis masyarakat, khususnya anak-anak.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasubagdalpers Bag SDM Polres Pidie Iptu T. Iskandar, Kapolsek Kembang Tanjung AKP Azwar Effendi, serta personel Polres Pidie dan Polsek Kembang Tanjung.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, mahasiswa STIK melaksanakan silaturahmi dengan panitia Mesjid Nurul Mukmin serta melakukan kunjungan ke MIN 26 Pidie. Di sekolah tersebut, mahasiswa STIK memberikan kegiatan trauma healing kepada para siswa-siswi pasca banjir sebagai upaya mengembalikan rasa aman dan semangat belajar anak-anak.

Sementara Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, SIK, MIK menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam membantu masyarakat bangkit pasca bencana.

“Pasca banjir, masyarakat membutuhkan dukungan tidak hanya secara fisik tetapi juga moril.

Kehadiran Mahasiswa STIK di tengah masyarakat, khususnya kepada anak-anak melalui kegiatan trauma healing, diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi psikologis dan menumbuhkan kembali semangat,” ujar AKBP Jaka Mulyana, SIK, MIK.

Ia menegaskan, Polres Pidie bersama mahasiswa STIK Lemdiklat Polri akan terus mendukung kegiatan kemanusiaan dan sosial sebagai bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat, terutama dalam situasi pasca bencana.

Dua Bulan Berlalu, Wagub Aceh Desak Pusat Percepat Jadup dan Pemulihan

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Selasa 10-2-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta percepatan penyaluran berbagai bantuan dan program pemulihan bagi korban banjir dan longsor saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota MPR RI di Kantor Gubernur Aceh.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan bantuan bagi delapan kabupaten yang terdampak paling parah, yakni Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Hadir dalam kunjungan itu Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Dari jajaran Pemerintah Aceh hadir Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir serta para bupati dan wakil bupati dari daerah terdampak.

Wagub Fadhlullah mengatakan bencana banjir dan longsor telah berlangsung lebih dari dua bulan dan pemerintah terus melakukan penanganan secara bertahap. Saat ini, tercatat sekitar 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa masih berada di pengungsian, meskipun jumlah tersebut terus menurun seiring sebagian warga kembali ke rumah atau menempati hunian sementara.

“Kami berharap penyaluran dana bantuan dari Kementerian Sosial dapat dipercepat, khususnya jadup bagi warga di huntara, bantuan perabotan, serta dana pemulihan ekonomi. Harapan kami bisa terealisasi secepat mungkin, kalau bisa sebelum meugang puasa,” ujar Fadhlullah.

Selain itu, Wagub Aceh meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang sebelumnya dijanjikan Presiden. Ia juga mengusulkan agar iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat dialihkan ke APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), mengingat fokus daerah saat ini pada penanganan bencana.
“Kami berharap dengan kehadiran pimpinan MPR RI, berbagai kebutuhan Aceh bisa ditindaklanjuti lebih cepat,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejak pembentukan satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai menunjukkan pemulihan, mulai dari pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Meski demikian, data pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu pengungsi di Aceh.

Menurut Tito, solusi utama saat ini adalah percepatan pemberian uang pengganti bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data calon penerima dan menekankan pentingnya percepatan validasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Data yang valid menjadi kunci, karena kita tidak ingin di kemudian hari ada persoalan saat dilakukan pemeriksaan,” tegas Tito.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraannya dengan

Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di Aceh. Ia menyebut Gubernur menyampaikan perlunya pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi serta keterbatasan keuangan daerah dalam penyediaan hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan masyarakat terdampak.

“Semua yang disampaikan telah kami teruskan kepada Presiden. Apa yang terjadi di Aceh adalah bagian dari yang kami rasakan. Sakit Aceh adalah sakit kami,” ujar Muzani.

Menanggapi permintaan Wagub Aceh, Muzani menyatakan pihaknya akan memperjuangkan penghapusan sementara kebijakan barcode BBM dengan berkoordinasi bersama Pertamina, serta mengupayakan agar sekitar 500 ribu peserta JKA dapat ditanggung melalui APBN. Terkait bantuan sapi meugang, ia menyebut akan dicarikan solusi tidak hanya bagi korban banjir, tetapi juga masyarakat Aceh secara umum.

Dalam kesempatan tersebut, MPR RI menyerahkan sebanyak 15 ribu paket sembako berisi mi instan, minyak goreng, teh, biskuit, minyak kayu putih, popok, dan pembalut perempuan. Selain itu, diserahkan pula paket perlengkapan ibadah berupa sajadah, kain sarung, baju, mukena, serta Alquran untuk menyambut bulan suci Ramadan. []

Dua Bulan Berlalu, Wagub Aceh Desak Pusat Percepat Jadup dan Pemulihan

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Selasa 10-2-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta percepatan penyaluran berbagai bantuan dan program pemulihan bagi korban banjir dan longsor saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota MPR RI di Kantor Gubernur Aceh.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan bantuan bagi delapan kabupaten yang terdampak paling parah, yakni Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Hadir dalam kunjungan itu Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Dari jajaran Pemerintah Aceh hadir Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir serta para bupati dan wakil bupati dari daerah terdampak.

Wagub Fadhlullah mengatakan bencana banjir dan longsor telah berlangsung lebih dari dua bulan dan pemerintah terus melakukan penanganan secara bertahap. Saat ini, tercatat sekitar 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa masih berada di pengungsian, meskipun jumlah tersebut terus menurun seiring sebagian warga kembali ke rumah atau menempati hunian sementara.

“Kami berharap penyaluran dana bantuan dari Kementerian Sosial dapat dipercepat, khususnya jadup bagi warga di huntara, bantuan perabotan, serta dana pemulihan ekonomi. Harapan kami bisa terealisasi secepat mungkin, kalau bisa sebelum meugang puasa,” ujar Fadhlullah.

Selain itu, Wagub Aceh meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang sebelumnya dijanjikan Presiden. Ia juga mengusulkan agar iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat dialihkan ke APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), mengingat fokus daerah saat ini pada penanganan bencana.
“Kami berharap dengan kehadiran pimpinan MPR RI, berbagai kebutuhan Aceh bisa ditindaklanjuti lebih cepat,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejak pembentukan satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai menunjukkan pemulihan, mulai dari pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Meski demikian, data pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu pengungsi di Aceh.

Menurut Tito, solusi utama saat ini adalah percepatan pemberian uang pengganti bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data calon penerima dan menekankan pentingnya percepatan validasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Data yang valid menjadi kunci, karena kita tidak ingin di kemudian hari ada persoalan saat dilakukan pemeriksaan,” tegas Tito.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraannya dengan

Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di Aceh. Ia menyebut Gubernur menyampaikan perlunya pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi serta keterbatasan keuangan daerah dalam penyediaan hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan masyarakat terdampak.

“Semua yang disampaikan telah kami teruskan kepada Presiden. Apa yang terjadi di Aceh adalah bagian dari yang kami rasakan. Sakit Aceh adalah sakit kami,” ujar Muzani.

Menanggapi permintaan Wagub Aceh, Muzani menyatakan pihaknya akan memperjuangkan penghapusan sementara kebijakan barcode BBM dengan berkoordinasi bersama Pertamina, serta mengupayakan agar sekitar 500 ribu peserta JKA dapat ditanggung melalui APBN. Terkait bantuan sapi meugang, ia menyebut akan dicarikan solusi tidak hanya bagi korban banjir, tetapi juga masyarakat Aceh secara umum.

Dalam kesempatan tersebut, MPR RI menyerahkan sebanyak 15 ribu paket sembako berisi mi instan, minyak goreng, teh, biskuit, minyak kayu putih, popok, dan pembalut perempuan. Selain itu, diserahkan pula paket perlengkapan ibadah berupa sajadah, kain sarung, baju, mukena, serta Alquran untuk menyambut bulan suci Ramadan. []

Dua Bulan Berlalu, Wagub Aceh Desak Pusat Percepat Jadup dan Pemulihan

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Selasa 10-2-2026 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta percepatan penyaluran berbagai bantuan dan program pemulihan bagi korban banjir dan longsor saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota MPR RI di Kantor Gubernur Aceh.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan bantuan bagi delapan kabupaten yang terdampak paling parah, yakni Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Hadir dalam kunjungan itu Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Dari jajaran Pemerintah Aceh hadir Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir serta para bupati dan wakil bupati dari daerah terdampak.

Wagub Fadhlullah mengatakan bencana banjir dan longsor telah berlangsung lebih dari dua bulan dan pemerintah terus melakukan penanganan secara bertahap. Saat ini, tercatat sekitar 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa masih berada di pengungsian, meskipun jumlah tersebut terus menurun seiring sebagian warga kembali ke rumah atau menempati hunian sementara.

“Kami berharap penyaluran dana bantuan dari Kementerian Sosial dapat dipercepat, khususnya jadup bagi warga di huntara, bantuan perabotan, serta dana pemulihan ekonomi. Harapan kami bisa terealisasi secepat mungkin, kalau bisa sebelum meugang puasa,” ujar Fadhlullah.

Selain itu, Wagub Aceh meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang sebelumnya dijanjikan Presiden. Ia juga mengusulkan agar iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat dialihkan ke APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), mengingat fokus daerah saat ini pada penanganan bencana.
“Kami berharap dengan kehadiran pimpinan MPR RI, berbagai kebutuhan Aceh bisa ditindaklanjuti lebih cepat,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejak pembentukan satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai menunjukkan pemulihan, mulai dari pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Meski demikian, data pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu pengungsi di Aceh.

Menurut Tito, solusi utama saat ini adalah percepatan pemberian uang pengganti bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data calon penerima dan menekankan pentingnya percepatan validasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Data yang valid menjadi kunci, karena kita tidak ingin di kemudian hari ada persoalan saat dilakukan pemeriksaan,” tegas Tito.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraannya dengan

Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di Aceh. Ia menyebut Gubernur menyampaikan perlunya pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi serta keterbatasan keuangan daerah dalam penyediaan hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan masyarakat terdampak.

“Semua yang disampaikan telah kami teruskan kepada Presiden. Apa yang terjadi di Aceh adalah bagian dari yang kami rasakan. Sakit Aceh adalah sakit kami,” ujar Muzani.

Menanggapi permintaan Wagub Aceh, Muzani menyatakan pihaknya akan memperjuangkan penghapusan sementara kebijakan barcode BBM dengan berkoordinasi bersama Pertamina, serta mengupayakan agar sekitar 500 ribu peserta JKA dapat ditanggung melalui APBN. Terkait bantuan sapi meugang, ia menyebut akan dicarikan solusi tidak hanya bagi korban banjir, tetapi juga masyarakat Aceh secara umum.

Dalam kesempatan tersebut, MPR RI menyerahkan sebanyak 15 ribu paket sembako berisi mi instan, minyak goreng, teh, biskuit, minyak kayu putih, popok, dan pembalut perempuan. Selain itu, diserahkan pula paket perlengkapan ibadah berupa sajadah, kain sarung, baju, mukena, serta Alquran untuk menyambut bulan suci Ramadan. []

Pemulihan Pascabencana, TNI bersihkan SMPN 26 di Aceh Tengah

Aceh Tengah ( Aceh dalam berita ) Selasa 10-2-2026 Personel Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam (Satgas Gulbencal) Kodim 0106/Aceh Tengah melakukan pembersihan pascabencana tanah longsor dan banjir bandang di SMPN 26 Desa Reje Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah.

Para Personel TNI bersama warga membersihkan SMP Negeri 26 Takengon yang terdampak banjir. Lumpur setinggi lutut orang dewasa menutupi sejumlah bangunan sekolah sehingga kegiatan belajar-mengajar sementara tidak dapat dilaksanakan.

Sebanyak enam gedung dengan total 10 ruangan terdampak banjir. Bangunan tersebut meliputi satu gedung dewan guru (tiga ruangan), satu gedung berisi tiga ruang kelas, satu gedung perpustakaan, satu mess sekolah, serta dua gedung rumah dinas guru yang terdiri dari empat unit rumah.

Pembersihan dilakukan secara gotong royong oleh personel Kodim 0106/Aceh Tengah, 20 personel Yonif TP 854/DK, dan empat warga setempat. Mereka membersihkan lumpur, kayu, serta sisa material banjir dari lantai dan dinding bangunan.

Saat ini pembersihan difokuskan pada rumah dinas guru, khususnya ruangan ke-6 hingga ke-10. Hingga sore hari, pekerjaan telah mencapai sekitar 77 persen dan akan dilanjutkan sampai seluruh bangunan bersih dan dapat digunakan kembali.

Proses pembersihan masih terkendala keterbatasan air bersih, sehingga sisa lumpur yang menempel di lantai dan dinding membutuhkan waktu lebih lama untuk dibersihkan.

Salah seorang warga, Heru, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan.
“Kami terbantu dengan adanya TNI. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai,” ujarnya.

Ia berharap pembersihan segera rampung agar kegiatan belajar di SMP Negeri 26 Takengon dapat kembali berjalan seperti biasa.

Satgas Gulbencal Kodim 0106/Aceh Tengah menyatakan pembersihan akan terus dilakukan hingga seluruh fasilitas sekolah siap digunakan kembali.

Pemulihan Pascabencana, TNI bersihkan SMPN 26 di Aceh Tengah

Aceh Tengah ( Aceh dalam berita ) Selasa 10-2-2026 Personel Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam (Satgas Gulbencal) Kodim 0106/Aceh Tengah melakukan pembersihan pascabencana tanah longsor dan banjir bandang di SMPN 26 Desa Reje Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah.

Para Personel TNI bersama warga membersihkan SMP Negeri 26 Takengon yang terdampak banjir. Lumpur setinggi lutut orang dewasa menutupi sejumlah bangunan sekolah sehingga kegiatan belajar-mengajar sementara tidak dapat dilaksanakan.

Sebanyak enam gedung dengan total 10 ruangan terdampak banjir. Bangunan tersebut meliputi satu gedung dewan guru (tiga ruangan), satu gedung berisi tiga ruang kelas, satu gedung perpustakaan, satu mess sekolah, serta dua gedung rumah dinas guru yang terdiri dari empat unit rumah.

Pembersihan dilakukan secara gotong royong oleh personel Kodim 0106/Aceh Tengah, 20 personel Yonif TP 854/DK, dan empat warga setempat. Mereka membersihkan lumpur, kayu, serta sisa material banjir dari lantai dan dinding bangunan.

Saat ini pembersihan difokuskan pada rumah dinas guru, khususnya ruangan ke-6 hingga ke-10. Hingga sore hari, pekerjaan telah mencapai sekitar 77 persen dan akan dilanjutkan sampai seluruh bangunan bersih dan dapat digunakan kembali.

Proses pembersihan masih terkendala keterbatasan air bersih, sehingga sisa lumpur yang menempel di lantai dan dinding membutuhkan waktu lebih lama untuk dibersihkan.

Salah seorang warga, Heru, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan.
“Kami terbantu dengan adanya TNI. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai,” ujarnya.

Ia berharap pembersihan segera rampung agar kegiatan belajar di SMP Negeri 26 Takengon dapat kembali berjalan seperti biasa.

Satgas Gulbencal Kodim 0106/Aceh Tengah menyatakan pembersihan akan terus dilakukan hingga seluruh fasilitas sekolah siap digunakan kembali.