Wali Kota Illiza Resmikan Sarana WASH Ramah Anak di SMPN 9 Banda Aceh

BANDA ACEH (Inforakyataceh) Lingkungan sekolah yang bersih, sehat, aman, dan nyaman menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Untuk mendukung hal tersebut, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, meresmikan sekaligus menyerahkan sarana Air, Sanitasi, dan Hygiene (WASH) di SMP Negeri 9 Banda Aceh, Rabu (15/7/2026).

Sarana WASH yang dibangun tersebut dirancang aman, inklusif, serta berketahanan terhadap perubahan iklim. Fasilitas itu merupakan hasil kerja sama antara UNICEF Indonesia, Yayasan Aceh Hijau, PT Wings Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Illiza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menghadirkan fasilitas pendukung kesehatan dan kenyamanan bagi warga sekolah.

Ia berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat menjadi awal dari semakin banyaknya sekolah di Banda Aceh yang memiliki sarana sanitasi dan air bersih yang layak.“Semoga ini menjadi langkah awal bagi banyak sekolah di Banda Aceh untuk memiliki lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan nyaman, demi mencetak generasi masa depan yang cerdas dan peduli terhadap lingkungan,” ujar Illiza.

Selain meresmikan fasilitas WASH, Illiza juga mengajak para siswa untuk turut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.Ia mendorong para siswa membiasakan diri membawa botol minum dari rumah sebagai bagian dari penerapan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 9 Banda Aceh, Nurdin, mengatakan sekolahnya mendapatkan dua fasilitas utama melalui program tersebut.Fasilitas itu meliputi pembangunan toilet yang layak dan ramah anak serta penyediaan air minum siap saji dengan menggunakan teknologi Reverse Osmosis (RO).Menurut Nurdin, keberadaan sarana tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan dasar siswa maupun tenaga pendidik di lingkungan sekolah.

Ia menyebutkan, fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak selama ini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan mendukung aktivitas belajar mengajar.Dengan adanya fasilitas WASH tersebut, SMP Negeri 9 Banda Aceh diharapkan dapat menjadi salah satu contoh penerapan sarana sanitasi dan air bersih yang aman, inklusif, serta ramah lingkungan di lingkungan sekolah.(TM)

Kalaksa BPBD Aceh Besar Beri Penguatan SPAB pada MPLS SMAN Modal Bangsa

KOTA JANTHO ( Inforakyataceh ) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil SSos MSi, memberikan materi tentang Penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) kepada peserta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMAN Modal Bangsa, Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda, Gampong Cot Geundreut, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (15/7/2026).

Dalam kegiatan yang turut didampingi oleh staf BPBD Aceh Besar tersebut, Ridwan Jamil yang akrab disapa RJ, menyampaikan materi mengenai Penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sebagai bagian dari upaya membangun budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah.

RJ menjelaskan, mitigasi kebencanaan di sekolah merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mengurangi risiko bencana melalui dua pilar utama, yakni mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural.

“Mitigasi struktural dilakukan melalui penguatan fisik bangunan dan sarana prasarana sekolah agar lebih aman terhadap ancaman bencana. Sementara mitigasi nonstruktural dilakukan dengan meningkatkan kapasitas siswa, guru, dan seluruh warga sekolah agar memiliki pengetahuan serta keterampilan menghadapi bencana,” ujarnya.

Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sehingga sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga lingkungan yang aman dan tangguh terhadap berbagai potensi bencana.

“Aceh merupakan daerah yang memiliki potensi berbagai jenis bencana. Karena itu, edukasi mitigasi harus ditanamkan sejak dini agar para siswa memahami risiko yang ada dan mengetahui langkah-langkah penyelamatan diri ketika terjadi keadaan darurat,” katanya.

Kalaksa BPBD Aceh Besar itu berharap materi yang diberikan pada kegiatan MPLS dapat meningkatkan kesadaran para peserta didik baru terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana serta mendorong mereka menjadi pelopor keselamatan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

“Kami berharap seluruh warga sekolah dapat bersama-sama membangun budaya sadar bencana. Dengan begitu, tujuan mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana dapat tercapai dan risiko bencana di lingkungan pendidikan dapat diminimalkan,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen BPBD Aceh Besar dalam memperkuat pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan melalui implementasi program SPAB, sehingga tercipta sekolah yang aman, tangguh, dan siap menghadapi berbagai potensi bencana.(*)

Plt Dirut Perumda Tirta Mountala Tutup Pelatihan Kompetensi SPAM, Tekankan Peningkatan Layanan Pelanggan

KOTA JANTHO ( Inforakyataceh ) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mountala Aceh Besar terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna menghadirkan pelayanan air minum yang semakin profesional kepada masyarakat.Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Evaluasi dan Peningkatan Kompetensi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pelayanan yang resmi ditutup oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Tirta Mountala Aceh Besar, Ir. Yusmadi, MM, di Aula Kantor Pusat Operasional Perumda Tirta Mountala, Siron, Sabtu (11/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, sejak Kamis hingga Sabtu itu diikuti enam orang karyawan Perumda Tirta Mountala Aceh Besar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam mendukung pelayanan air bersih yang optimal.Turut hadir dalam penutupan kegiatan tersebut Anggota Dewan Pengawas T. Abulis Samarkhan ST, Direktur Umum Devid Zainal SE, serta jajaran manajemen Perumda Tirta Mountala Aceh Besar.

Kepala Bagian Umum Sunawar ST, selaku panitia kegiatan mengatakan pelatihan dirancang untuk memperkuat kemampuan teknis maupun pelayanan para pegawai agar mampu menjawab tantangan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum yang semakin kompleks.Selama tiga hari, peserta mendapatkan berbagai materi yang mencakup aspek produksi, operasional, teknik distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Materi tersebut disampaikan oleh tim pemateri dan evaluator yang terdiri dari Muhammad Ichsan Nizali SE, Muhammad Taufik ST, dan Sudirman ST.

Dalam amanatnya saat menutup kegiatan, Plt Direktur Utama Perumda Tirta Mountala Aceh Besar, Ir. Yusmadi, MM, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi pegawai harus menjadi budaya kerja yang terus dikembangkan seiring perubahan dan perkembangan teknologi.”Terus tingkatkan kompetensi, adaptif terhadap setiap perubahan, dan yang paling utama adalah mengutamakan pelayanan kepada pelanggan. Kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur keberhasilan kita sebagai perusahaan pelayanan publik,” tegas Yusmadi.

Ia menambahkan, tantangan pengelolaan air minum ke depan semakin besar, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki kemampuan teknis yang baik, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif kepada masyarakat.Menurutnya, peningkatan kualitas SDM akan berdampak langsung terhadap kualitas layanan Perumda Tirta Mountala, baik dari sisi kontinuitas distribusi air bersih maupun penyelesaian berbagai keluhan pelanggan.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas Perumda Tirta Mountala, T. Abulis Samarkhan ST, berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan evaluasi dan peningkatan kompetensi tersebut, Perumda Tirta Mountala Aceh Besar menegaskan komitmennya untuk terus membangun SDM yang unggul, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima demi memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Aceh Besar secara optimal.(**)

Produksi Sampah Capai 250 Ton Per Hari, Illiza Dorong Warga Pilah Sampah dari Rumah

BANDA ACEH (Inforakyataceh) Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dinilai penting menyusul produksi sampah di ibu kota Provinsi Aceh yang kini mencapai sekitar 249 hingga 250 ton setiap harinya.Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengatakan persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan.Hal tersebut disampaikan Illiza saat membuka Sosialisasi Waste Collecting Point (WCP) di Aula Balai Kota Banda Aceh, Rabu (15/7/2026).

Illiza menyebutkan, jumlah penduduk Banda Aceh yang mencapai 269.552 jiwa turut berpengaruh terhadap tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap hari.“Ini bukan angka yang kecil. Jika seluruh sampah hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir tanpa pemilahan dan pengurangan dari sumbernya, maka beban lingkungan akan semakin berat,” ujarnya.

Menurut Illiza, pengelolaan sampah harus dimulai sejak dari sumbernya, terutama rumah tangga. Warga diharapkan tidak lagi mencampur seluruh jenis sampah, melainkan memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu.

Upaya tersebut diyakini dapat mengurangi jumlah sampah yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir sekaligus meningkatkan potensi pemanfaatan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi.“Kalau pemilahan dilakukan sejak dari rumah, volume sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang. Di sisi lain, tingkat daur ulang meningkat dan lingkungan menjadi lebih bersih,” kata Illiza.

Ia menjelaskan, penerapan Waste Collecting Point (WCP) merupakan salah satu bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terarah. WCP diharapkan tidak hanya menjadi tempat pengumpulan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemilahan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Program tersebut sejalan dengan program ASRI (Aksi Solutif untuk Ramah Lingkungan) yang menjadi salah satu langkah Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota yang bersih, sehat, hijau, serta mampu menghadapi tantangan perubahan iklim.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga terus mendorong pengembangan berbagai fasilitas pengelolaan sampah, termasuk TPS 3R dan TPST, serta memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.Illiza menegaskan, keberhasilan program pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen untuk mengambil peran, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, sekolah, perguruan tinggi, komunitas lingkungan maupun tokoh agama.Ia juga memberikan apresiasi kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh yang telah menginisiasi program WCP dengan melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai pengelola.

Illiza menilai keterlibatan KWT dapat memperkuat edukasi lingkungan di tingkat keluarga. Para ibu dinilai memiliki posisi strategis dalam membentuk kebiasaan anggota keluarga, termasuk dalam hal memilah dan mengelola sampah.“Saya berharap Kelompok Wanita Tani dapat menjadi agen perubahan yang mengajak masyarakat membiasakan pemilahan sampah dari rumah, sekaligus mengembangkan pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomi,” ungkapnya.

Illiza berharap kolaborasi berbagai pihak dapat mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di Banda Aceh.“Pemerintah menyiapkan kebijakan dan fasilitas, masyarakat membangun budaya disiplin, dunia usaha ikut berpartisipasi, dan komunitas menjadi penggerak di lapangan. Jika semua bergerak bersama, saya yakin Banda Aceh akan menjadi kota yang semakin bersih, sehat, dan nyaman,” pungkasnya.[Daus]

*Transformasi Layanan BSI Dorong Peningkatan 24 Juta Nasabah*

Jakarta, 14 Juli 2026 — Memasuki era digital, persaingan industri tidak lagi hanya dari sisi produk melainkan bagaimana sebuah perusahaan mampu menghadirkan layanan yang berbeda sehingga memberikan kenyamanan bagi nasabah dan stakeholders.

SEVP Operations BSI, Ana Nurul Khayati, mengungkapkan bahwa lanskap persaingan perbankan saat ini telah bergeser secara signifikan. Inilah yang terus kami kembangkan di PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) melalui komitmen Melayani Sepenuh Hati sebagai visi utama Customer Experience (CX) perusahaan demi menghadirkan layanan yang inklusif.

Hadirnya BSI di tengah masyarakat lima tahun lalu menjadi tonggak sejarah baru lahirnya bank syariah terbesar di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mencapai sekitar 231 juta jiwa, namun pangsa pasar perbankan syariah nasional saat ini masih berada di angka 8% hingga 9%.

Fakta ini menunjukkan peluang ekspansi yang masih sangat terbuka lebar.”Lalu selanjutnya bagaimana Bank Syariah bisa hadir tapi juga menjadi pilihan Utama masyarakat.Inilah yang terus kami pelajari dan meyakini persaingan kini bukan lagi sekadar tentang produk, melainkan tentang pengalaman pelanggan,” jelas Ana.Langkah ini terbukti efektif. Nilai fungsional dan emosional yang ditawarkan oleh BSI kini semakin menarik minat nasabah lintas segmentasi.

Data menunjukkan adanya tren peningkatan pesat pada profil nasabah BSI. Per Maret 2026, proporsi nasabah semakin bervariasi dan inklusif hingga mendorong customer based 24 juta dari berbagai lintas segmen.

Layanan BSI mengedepankan inklusivitas termasuk memberikan kenyamanan bagi nasabah disabilitas yakni seluruh kantor cabang BSI dilengkapi jalur landai (portable/permanen), toilet difabel, area parkir khusus difabel, kartu antrian, area tunggu, kursi roda hingga dilengkapi floor sign difabel.

BSI membangun fondasi layanan berlandaskan empat pilar strategis, yakni (Brand) untuk membangun citra keunggulan yang kuat dan konsisten dalam setiap interaksi, (People) guna memberdayakan SDM agar melayani dengan empati, integritas, dan kebanggaan, (Process) melalui rancangan proses layanan yang simpel, andal, dan mampu menepati janji kepada nasabah, serta (Tech) yang memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan pengalaman terbaik, inovatif, dan aman.

Keempat pilar tersebut dihidupkan melalui budaya kerja EMAS (Empati, Melayani, Antusias, Sepenuh Hati).Transformasi ini berhasil membawa BSI meraih posisi prestisius “TOP 2 National Service Excellence” pada ajang BSEM 2026. Selain itu, BSI juga dinobatkan sebagai peringkat pertama pada kategori Walk-in Channel dan peringkat kedua pada Best Customer Experience.

Pencapaian BSI tahun ini naik kelas dan dengan demikian, BSI tidak lagi hanya bersaing dengan bank syariah, melainkan berkompetisi secara langsung dengan bank-bank besar nasional.”Masa depan perbankan syariah bukan sekadar tentang tampil berbeda, melainkan tentang menjadi relevan. Ketika layanan kita mampu membuat setiap orang merasa dihargai, dipahami, dan dimudahkan, maka kita tidak lagi hanya menjadi pilihan bagi nasabah syariah. Kita menjadi bank pilihan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Ana.

Kapolda Aceh Hadiri Pembukaan Turnamen Sepak Bola Pangdam IM Cup U-43 Se-Aceh 2026, Perkuat Sinergi TNI-Polri dan Kebersamaan Masyarakat

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menghadiri pembukaan Turnamen Sepak Bola Pangdam Iskandar Muda (IM) Cup U-43 Se-Aceh Tahun 2026 yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Senin (14/7/2026). Turnamen yang diselenggarakan oleh Kodam Iskandar Muda tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi, memperkuat sinergi antarlembaga, sekaligus membangun semangat sportivitas di tengah masyarakat Aceh.

Pembukaan turnamen dipimpin oleh Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., dan dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Wakapolda Aceh Brigjen Pol.

Ari Wahyu Widodo, S.I.K., Irwasda Polda Aceh, para Pejabat Utama Kodam Iskandar Muda, para Pejabat Utama Polda Aceh, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Kepala Bank Syariah Indonesia (BSI), serta tamu undangan lainnya.Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol.

Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan, kehadiran Kapolda Aceh dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya memperkuat sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat melalui kegiatan yang positif dan membangun.

“Turnamen Pangdam IM Cup U-43 bukan sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, membangun semangat persatuan, serta memperkuat sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Aceh,” kata Joko.Menurutnya, olahraga memiliki peran strategis dalam membangun kebersamaan, menumbuhkan sportivitas, dan mempererat hubungan antarwarga.

Karena itu, Polda Aceh menyambut baik penyelenggaraan turnamen yang melibatkan peserta dari berbagai daerah di Aceh tersebut.”Melalui momentum ini diharapkan semakin tumbuh rasa persaudaraan, solidaritas, dan kolaborasi antarelemen masyarakat. Sinergi yang telah terjalin dengan baik antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan di Aceh,” ujarnya.

Joko menambahkan, Polda Aceh akan terus mendukung berbagai kegiatan positif yang mampu memperkuat persatuan dan menciptakan ruang interaksi yang sehat di tengah masyarakat.”Semoga Turnamen Pangdam IM Cup U-43 Se-Aceh Tahun 2026 berjalan lancar, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjadi momentum untuk memperkokoh soliditas dan kebersamaan dalam mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan kondusif,” tutupnya.

Habibie Dukung Langkah Kortas Tipikor Polri Bongkar Korupsi Batu Bara

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Aceh, Teuku Raja Aulia Habibie, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).Menurut Habibie, proses penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh hingga seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Ia menilai dugaan manipulasi kualitas batu bara yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga sekitar Rp5 triliun merupakan kasus besar yang memerlukan penanganan serius.”Kami memberikan dukungan penuh kepada Kortas Tipikor Polri agar mengusut tuntas dugaan korupsi dalam suplai batu bara, termasuk praktik manipulasi kualitas yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar,” ujar Habibie kepada pihak Media, Minggu (12/7/2026).

Ia juga menilai pengungkapan kasus tersebut dapat menjadi momentum penting bagi Kortas Tipikor dan Polri dalam menunjukkan komitmennya mendukung agenda pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas pemerintah.Selain itu, Habibie berharap penyidik memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui ataupun terlibat dalam perkara tersebut, baik sebagai saksi maupun pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurutnya, apabila ditemukan alat bukti yang cukup, penyidik juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku usaha maupun oknum pejabat tanpa pandang bulu.Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri mengungkap adanya dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU.

Dari hasil penyelidikan awal, ditemukan indikasi manipulasi dokumen terkait kualitas dan kuantitas batu bara yang diduga berdampak pada terganggunya pasokan listrik hingga menyebabkan pemadaman (blackout) di sejumlah wilayah Indonesia.

Perkara tersebut diduga tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian nasional. Saat ini penyidik masih terus mendalami fakta-fakta dan peran setiap pihak sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut, termasuk penetapan tersangka.

Hasballah Dukung Langkah Polri Ungkap Korupsi Pasokan Batu Bara yang Sebabkan Blackout Sumatera

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Anggota Komisi III DPRA, Hasballah, S.Ag., menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait pemenuhan pasokan batu bara yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik (blackout) di Sumatera serta sejumlah wilayah lainnya di Indonesia.

Dalam keterangannya kepada Media pada Minggu (12/7/2026), Hasballah menyampaikan apresiasi atas komitmen Kortas Tipikor Polri dalam menangani perkara tersebut, “proses penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan berpedoman pada prinsip Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, serta tetap menjunjung tinggi independensi” imbuhnya.Ia juga menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Hasballah, dugaan korupsi dalam sektor batu bara tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar, tetapi juga berdampak langsung terhadap terganggunya pasokan listrik yang menyebabkan masyarakat di berbagai daerah mengalami kesulitan akibat pemadaman.

*Korupsi Batu Bara Diusut Polri*

Kasus dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang memicu terjadinya blackout di Sumatera dan sejumlah wilayah Indonesia diusut Kortas Tipikor Polri.

Kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan.”Kami penyidik menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai tahun 2026,” kata Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (6/7).Status naik penyidikan itu ditetapkan sejak 4 Juli 2026.

Totok mengatakan pihaknya menemukan adanya dua perusahaan yang diduga melakukan penyimpangan hukum terhadap pemenuhan pasokan batu bara.”Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat: PT OBP dan PT BRA,” ujar Totok.Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo menambahkan, ada sejumlah modus yang dilakukan pihak terduga pelaku dalam kasus ini. Salah satunya ialah manipulasi dokumen.

Penyidik juga menemukan manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang riil.Belum ada tersangka yang dijerat dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Penyidik telah memeriksa 16 saksi terkait dan menganalisis sejumlah dokumen. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 5 triliun.

Wali Nanggroe Aceh Tegaskan Dukungan terhadap Penegakan Hukum yang Profesional, Berkeadilan, dan Berintegritas

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh menyampaikan dukungan terhadap setiap upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, termasuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi terkait pemenuhan pasokan batu bara yang saat ini sedang dalam proses penyidikan.

Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, akuntabel, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Menurut Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, pemberantasan korupsi merupakan amanat konstitusi yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, setiap proses penegakan hukum hendaknya dilaksanakan secara independen, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), menghormati hak asasi manusia, serta terbebas dari segala bentuk intervensi maupun kepentingan di luar hukum.

Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat Aceh, untuk terus membangun budaya integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan perkara yang sedang ditangani, berdasarkan keterangan resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri tengah melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara bagi sejumlah pembangkit listrik pada periode tertentu. Proses tersebut saat ini masih berada pada tahap penyidikan sehingga seluruh pihak perlu menghormati mekanisme hukum yang sedang berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe berharap seluruh rangkaian proses penegakan hukum dapat berjalan secara independen, objektif, dan berkeadilan hingga memperoleh kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum yang berintegritas diyakini akan semakin memperkuat supremasi hukum, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang adil, bermartabat, dan sejahtera.

———%%—————————

Dukung Polri, Bendahara PCNU Pidie Jaya Soroti Skandal Korupsi Batu Bara Pemicu Blackout

Banda Aceh ( Inforakyataceh ) Bendahara PCNU Pidie Jaya, H. Muhammad Ridha, ST., M.M., mendukung pengusutan kasus korupsi pemenuhan pasokan batu bara hingga terjadinya blackout di Sumatera dan sejumlah wilayah Indonesia oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Menurut Ridha, skandal blackout ini harus diusut tuntas.

“Tentu saja upaya Polri perlu didukung ya untuk mengungkap skandal blackout ini dan permainannya seperti apa,” kata Ridha kepada wartawan, Sabtu (11/7/2026).”Kortas Tipikor Polri harus cepat menindaklanjuti ini karena sekali lagi di tengah ketidakpastian yang kemudian sekarang ini gonjang-ganjing ekonomi, daya saing kita jadi turun, investor mikir-mikir ada kerawanan,” kata Ridha kepada wartawan.

Ridha juga menuturkan kasus ini harus diungkap seluruhnya agar tak terulang, menyebutkan permainan hitam dalam bisnis batu bara harus diungkap maksimal.”Harus diingat bisnis batu bara itu bisnis besar dan permainan hitamnya begitu besar jadi tidak bisa diungkap setengah-setengah dan itu harus maksimal dilakukan oleh kepolisian,” ungkap Ridha

Korupsi Batu Bara Diusut Polri.

Seperti diketahui, Kortas Tipikor Polri tengah mengusut kasus dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang memicu terjadinya blackout di Sumatera dan sejumlah wilayah Indonesia. Kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan.

“Kami penyidik menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai tahun 2026,” kata Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (6/7).Status naik penyidikan itu ditetapkan sejak 4 Juli 2026.

Totok mengatakan pihaknya menemukan adanya dua perusahaan yang diduga melakukan penyimpangan hukum terhadap pemenuhan pasokan batu bara.”Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat: PT OBP dan PT BRA,” ujar Totok.

Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo menambahkan, ada sejumlah modus yang dilakukan pihak terduga pelaku dalam kasus ini. Salah satunya ialah manipulasi dokumen.

Penyidik juga menemukan manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang riil.

Belum ada tersangka yang dijerat dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Penyidik telah memeriksa 16 saksi terkait dan menganalisis sejumlah dokumen. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 5 triliun.