Desakan Penyelidikan Dana Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Menguat, Kaperwil Mitrapolisi Aceh Minta APH Bertindak

Aceh Timur ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026  Polemik pengadaan sapi bantuan Meugang senilai Rp7,5 miliar untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur terus bergulir dan kini mendapat sorotan lebih luas. Sejumlah kalangan mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proses pengadaan bantuan tersebut.

Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Provinsi Aceh, M. Haris Nduru, secara tegas meminta pihak kejaksaan dan kepolisian untuk tidak tinggal diam terhadap persoalan yang kini ramai diperbincangkan masyarakat Aceh Timur.

Menurutnya, penggunaan dana bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat harus dipastikan transparan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu penggunaannya harus jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabka.

Aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujar Haris Nduru kepada awak media.

Ia menegaskan, jika dalam waktu dekat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur maupun Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur tidak menindaklanjuti polemik tersebut kami akan segera melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Kapolda Aceh.

“Apabila tidak ada tindak lanjut dari Kejari dan Polres Aceh Timur, maka dalam waktu dekat kami bersama rekan-rekan akan menyurati Kejati Aceh dan Kapolda Aceh untuk meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti secara serius,” tegasnya.

Haris Nduru yang juga merupakan tim investigasi nasional media angkatberita.id ini menyatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional.

Ia mengaku akan berkoordinasi dengan pimpinan redaksi dan jaringan investigasi di tingkat pusat guna menyusun laporan resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui secara langsung kondisi di lapangan terkait penggunaan bantuan yang disebut berasal dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak banjir di Aceh Timur.

“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan di pusat untuk membuat laporan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto, agar presiden dapat memerintahkan pihak-pihak terkait melakukan pemeriksaan dan mengusut dugaan ini secara terbuka,” ujarnya.

Dalam penelusuran tim investigasi media dan organisasi wartawan, terdapat sejumlah kejanggalan yang memunculkan tanda tanya publik terhadap proses pengadaan sapi bantuan tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengakuan pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Timur yang menyebut proses pengadaan dilakukan dalam waktu singkat sehingga tidak seluruh prosedur berjalan maksimal.

Berdasarkan keterangan kepala dinas, pembelian sapi dilakukan oleh pihak rekanan yang ditunjuk, dengan sistem harga pukul rata tanpa memperhatikan ukuran maupun berat sapi.

Selain itu, dinas juga mengakui tidak sempat melakukan penimbangan maupun verifikasi fisik secara detail terhadap sapi yang dibeli sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait mekanisme pengawasan serta standar pengadaan barang yang seharusnya dilakukan dalam penggunaan anggaran negara.

Sejumlah pihak menilai terdapat potensi pelanggaran prosedur dalam pengadaan bantuan tersebut, di antaranya:

Tidak adanya penimbangan atau verifikasi fisik sapi sebelum didistribusikan kepada masyarakat penerima bantuan.

Penggunaan sistem harga pukul rata tanpa mempertimbangkan bobot dan kualitas ternak yang dibeli.

Tidak maksimalnya pengawasan internal karena Inspektorat daerah disebut tidak terlibat secara langsung dalam proses pengadaan.

Minimnya transparansi dokumen pengadaan, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak dengan vendor, serta spesifikasi ternak yang dibeli.

Penunjukan pihak rekanan oleh kepala daerah yang memerlukan klarifikasi terkait mekanisme dan dasar penunjukannya.

Apabila dugaan tersebut terbukti, maka proses pengadaan berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Aceh Timur, terutama karena bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Sejumlah kalangan menilai penyelidikan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan apakah proses pengadaan telah berjalan sesuai aturan atau justru terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menelusuri polemik pengadaan sapi Meugang senilai Rp7,5 miliar tersebut.

Desakan Penyelidikan Dana Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Menguat, Kaperwil Mitrapolisi Aceh Minta APH Bertindak

Aceh Timur ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026  Polemik pengadaan sapi bantuan Meugang senilai Rp7,5 miliar untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur terus bergulir dan kini mendapat sorotan lebih luas. Sejumlah kalangan mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proses pengadaan bantuan tersebut.

Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Provinsi Aceh, M. Haris Nduru, secara tegas meminta pihak kejaksaan dan kepolisian untuk tidak tinggal diam terhadap persoalan yang kini ramai diperbincangkan masyarakat Aceh Timur.

Menurutnya, penggunaan dana bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat harus dipastikan transparan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu penggunaannya harus jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabka.

Aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujar Haris Nduru kepada awak media.

Ia menegaskan, jika dalam waktu dekat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur maupun Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur tidak menindaklanjuti polemik tersebut kami akan segera melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Kapolda Aceh.

“Apabila tidak ada tindak lanjut dari Kejari dan Polres Aceh Timur, maka dalam waktu dekat kami bersama rekan-rekan akan menyurati Kejati Aceh dan Kapolda Aceh untuk meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti secara serius,” tegasnya.

Haris Nduru yang juga merupakan tim investigasi nasional media angkatberita.id ini menyatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional.

Ia mengaku akan berkoordinasi dengan pimpinan redaksi dan jaringan investigasi di tingkat pusat guna menyusun laporan resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui secara langsung kondisi di lapangan terkait penggunaan bantuan yang disebut berasal dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak banjir di Aceh Timur.

“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan di pusat untuk membuat laporan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto, agar presiden dapat memerintahkan pihak-pihak terkait melakukan pemeriksaan dan mengusut dugaan ini secara terbuka,” ujarnya.

Dalam penelusuran tim investigasi media dan organisasi wartawan, terdapat sejumlah kejanggalan yang memunculkan tanda tanya publik terhadap proses pengadaan sapi bantuan tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengakuan pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Timur yang menyebut proses pengadaan dilakukan dalam waktu singkat sehingga tidak seluruh prosedur berjalan maksimal.

Berdasarkan keterangan kepala dinas, pembelian sapi dilakukan oleh pihak rekanan yang ditunjuk, dengan sistem harga pukul rata tanpa memperhatikan ukuran maupun berat sapi.

Selain itu, dinas juga mengakui tidak sempat melakukan penimbangan maupun verifikasi fisik secara detail terhadap sapi yang dibeli sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait mekanisme pengawasan serta standar pengadaan barang yang seharusnya dilakukan dalam penggunaan anggaran negara.

Sejumlah pihak menilai terdapat potensi pelanggaran prosedur dalam pengadaan bantuan tersebut, di antaranya:

Tidak adanya penimbangan atau verifikasi fisik sapi sebelum didistribusikan kepada masyarakat penerima bantuan.

Penggunaan sistem harga pukul rata tanpa mempertimbangkan bobot dan kualitas ternak yang dibeli.

Tidak maksimalnya pengawasan internal karena Inspektorat daerah disebut tidak terlibat secara langsung dalam proses pengadaan.

Minimnya transparansi dokumen pengadaan, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak dengan vendor, serta spesifikasi ternak yang dibeli.

Penunjukan pihak rekanan oleh kepala daerah yang memerlukan klarifikasi terkait mekanisme dan dasar penunjukannya.

Apabila dugaan tersebut terbukti, maka proses pengadaan berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Aceh Timur, terutama karena bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Sejumlah kalangan menilai penyelidikan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan apakah proses pengadaan telah berjalan sesuai aturan atau justru terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menelusuri polemik pengadaan sapi Meugang senilai Rp7,5 miliar tersebut.

Wakil Wali Kota Banda Aceh Tutup BSI Fest Ramadhan, Dorong Penguatan Ekonomi Syariah dan UMKM

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026 Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, secara resmi menutup rangkaian kegiatan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, sejak 12 hingga 15 Maret 2026, menjadi bagian dari upaya BSI menghadirkan aktivitas yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai spiritual di bulan suci Ramadhan, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, mengapresiasi pelaksanaan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang digelar oleh Bank Syariah Indonesia di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan ini dinilai tidak hanya menyemarakkan bulan suci Ramadhan, namun juga turut mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM serta peningkatan transaksi digital melalui Qris.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan ekosistem ekonomi syariah di Banda Aceh semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, menyampaikan bahwa BSI Fest Ramadhan merupakan bagian dari komitmen BSI untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat spiritual, sosial, dan ekonomi.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana syiar Ramadhan, tetapi juga wadah untuk memperkuat literasi keuangan syariah sekaligus mendorong transaksi digital di kalangan masyarakat.

“Melalui BSI Fest Ramadhan ini, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi antara BSI, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Harapannya, kegiatan ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Aceh, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas,” ujarnya.

Ia menambahkan, tingginya antusiasme masyarakat yang tercermin dari ribuan transaksi digital selama kegiatan menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap pemanfaatan layanan keuangan syariah berbasis digital.

“Ke depan, BSI akan terus menghadirkan berbagai program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran BSI sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh,” tutupnya.

Selama pelaksanaan festival, BSI menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan religius. Salah satunya melalui rangkaian **Kajian Ramadhan** yang menghadirkan talkshow literasi keuangan syariah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BSI. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan berbasis digital yang semakin marak.

Selain itu, BSI juga menghadirkan kajian **“Langkah Emas Berhaji”**, yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perencanaan ibadah haji melalui instrumen emas. Berbagai tausiyah Ramadhan turut digelar untuk memperkuat nilai-nilai keislaman serta mempererat ukhuwah di tengah masyarakat.

Komitmen BSI dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diwujudkan melalui **Bazar UMKM** yang diikuti oleh 60 pelaku usaha lokal dari sektor fashion, kriya, dan kuliner. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus memberikan ruang promosi dan peningkatan penjualan bagi pelaku usaha lokal di Aceh.

Selama empat hari pelaksanaan kegiatan, tercatat sekitar **7.500 transaksi menggunakan QRIS** dengan total nilai transaksi mencapai **lebih dari Rp150 juta**. Angka tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat serta meningkatnya pemanfaatan transaksi digital di Kota Banda Aceh.

Berbagai **Aneka Lomba Ramadhan** juga turut memeriahkan kegiatan ini, di antaranya lomba mewarnai tingkat SD yang diikuti oleh 129 peserta, lomba jingle bangun sahur dengan 7 peserta, lomba content creator BSI Fest Ramadhan yang diikuti 10 peserta, serta **QRIS Challenge** yang melibatkan 60 tenant UMKM. Total hadiah yang disiapkan untuk berbagai perlombaan tersebut mencapai **Rp17 juta**, sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas generasi muda sekaligus mendorong pemanfaatan transaksi digital syariah.

Dalam kesempatan tersebut, BSI juga menyalurkan **santunan anak yatim** dari gampong di sekitar Kota Banda Aceh sebagai wujud kepedulian sosial serta komitmen untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadhan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut
Kepala BI Kantor Perwakilan Aceh, Agus Chusaini, OJK Ace diwakili Ferdinan Daula, Wakil Imam Besar Mesjid Raya Baiturrahman Abi Ishaq Lamkawe, Ketua ISMI Aceh sekaligus Anggota DPRA Nurkhalis, Ketua DMI Kota Banda Aceh Fauzan Zakaria dan sejumlah tamu undangam lainnya.

Wakil Wali Kota Banda Aceh Tutup BSI Fest Ramadhan, Dorong Penguatan Ekonomi Syariah dan UMKM

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026 Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, secara resmi menutup rangkaian kegiatan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, sejak 12 hingga 15 Maret 2026, menjadi bagian dari upaya BSI menghadirkan aktivitas yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai spiritual di bulan suci Ramadhan, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, mengapresiasi pelaksanaan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang digelar oleh Bank Syariah Indonesia di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan ini dinilai tidak hanya menyemarakkan bulan suci Ramadhan, namun juga turut mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM serta peningkatan transaksi digital melalui Qris.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan ekosistem ekonomi syariah di Banda Aceh semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, menyampaikan bahwa BSI Fest Ramadhan merupakan bagian dari komitmen BSI untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat spiritual, sosial, dan ekonomi.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana syiar Ramadhan, tetapi juga wadah untuk memperkuat literasi keuangan syariah sekaligus mendorong transaksi digital di kalangan masyarakat.

“Melalui BSI Fest Ramadhan ini, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi antara BSI, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Harapannya, kegiatan ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Aceh, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas,” ujarnya.

Ia menambahkan, tingginya antusiasme masyarakat yang tercermin dari ribuan transaksi digital selama kegiatan menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap pemanfaatan layanan keuangan syariah berbasis digital.

“Ke depan, BSI akan terus menghadirkan berbagai program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran BSI sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh,” tutupnya.

Selama pelaksanaan festival, BSI menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan religius. Salah satunya melalui rangkaian **Kajian Ramadhan** yang menghadirkan talkshow literasi keuangan syariah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BSI. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan berbasis digital yang semakin marak.

Selain itu, BSI juga menghadirkan kajian **“Langkah Emas Berhaji”**, yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perencanaan ibadah haji melalui instrumen emas. Berbagai tausiyah Ramadhan turut digelar untuk memperkuat nilai-nilai keislaman serta mempererat ukhuwah di tengah masyarakat.

Komitmen BSI dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diwujudkan melalui **Bazar UMKM** yang diikuti oleh 60 pelaku usaha lokal dari sektor fashion, kriya, dan kuliner. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus memberikan ruang promosi dan peningkatan penjualan bagi pelaku usaha lokal di Aceh.

Selama empat hari pelaksanaan kegiatan, tercatat sekitar **7.500 transaksi menggunakan QRIS** dengan total nilai transaksi mencapai **lebih dari Rp150 juta**. Angka tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat serta meningkatnya pemanfaatan transaksi digital di Kota Banda Aceh.

Berbagai **Aneka Lomba Ramadhan** juga turut memeriahkan kegiatan ini, di antaranya lomba mewarnai tingkat SD yang diikuti oleh 129 peserta, lomba jingle bangun sahur dengan 7 peserta, lomba content creator BSI Fest Ramadhan yang diikuti 10 peserta, serta **QRIS Challenge** yang melibatkan 60 tenant UMKM. Total hadiah yang disiapkan untuk berbagai perlombaan tersebut mencapai **Rp17 juta**, sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas generasi muda sekaligus mendorong pemanfaatan transaksi digital syariah.

Dalam kesempatan tersebut, BSI juga menyalurkan **santunan anak yatim** dari gampong di sekitar Kota Banda Aceh sebagai wujud kepedulian sosial serta komitmen untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadhan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut
Kepala BI Kantor Perwakilan Aceh, Agus Chusaini, OJK Ace diwakili Ferdinan Daula, Wakil Imam Besar Mesjid Raya Baiturrahman Abi Ishaq Lamkawe, Ketua ISMI Aceh sekaligus Anggota DPRA Nurkhalis, Ketua DMI Kota Banda Aceh Fauzan Zakaria dan sejumlah tamu undangam lainnya.

Wakil Wali Kota Banda Aceh Tutup BSI Fest Ramadhan, Dorong Penguatan Ekonomi Syariah dan UMKM

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026 Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, secara resmi menutup rangkaian kegiatan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, sejak 12 hingga 15 Maret 2026, menjadi bagian dari upaya BSI menghadirkan aktivitas yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai spiritual di bulan suci Ramadhan, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, mengapresiasi pelaksanaan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang digelar oleh Bank Syariah Indonesia di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan ini dinilai tidak hanya menyemarakkan bulan suci Ramadhan, namun juga turut mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM serta peningkatan transaksi digital melalui Qris.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan ekosistem ekonomi syariah di Banda Aceh semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, menyampaikan bahwa BSI Fest Ramadhan merupakan bagian dari komitmen BSI untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat spiritual, sosial, dan ekonomi.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana syiar Ramadhan, tetapi juga wadah untuk memperkuat literasi keuangan syariah sekaligus mendorong transaksi digital di kalangan masyarakat.

“Melalui BSI Fest Ramadhan ini, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi antara BSI, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Harapannya, kegiatan ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Aceh, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas,” ujarnya.

Ia menambahkan, tingginya antusiasme masyarakat yang tercermin dari ribuan transaksi digital selama kegiatan menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap pemanfaatan layanan keuangan syariah berbasis digital.

“Ke depan, BSI akan terus menghadirkan berbagai program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran BSI sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh,” tutupnya.

Selama pelaksanaan festival, BSI menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan religius. Salah satunya melalui rangkaian **Kajian Ramadhan** yang menghadirkan talkshow literasi keuangan syariah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BSI. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan berbasis digital yang semakin marak.

Selain itu, BSI juga menghadirkan kajian **“Langkah Emas Berhaji”**, yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perencanaan ibadah haji melalui instrumen emas. Berbagai tausiyah Ramadhan turut digelar untuk memperkuat nilai-nilai keislaman serta mempererat ukhuwah di tengah masyarakat.

Komitmen BSI dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diwujudkan melalui **Bazar UMKM** yang diikuti oleh 60 pelaku usaha lokal dari sektor fashion, kriya, dan kuliner. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus memberikan ruang promosi dan peningkatan penjualan bagi pelaku usaha lokal di Aceh.

Selama empat hari pelaksanaan kegiatan, tercatat sekitar **7.500 transaksi menggunakan QRIS** dengan total nilai transaksi mencapai **lebih dari Rp150 juta**. Angka tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat serta meningkatnya pemanfaatan transaksi digital di Kota Banda Aceh.

Berbagai **Aneka Lomba Ramadhan** juga turut memeriahkan kegiatan ini, di antaranya lomba mewarnai tingkat SD yang diikuti oleh 129 peserta, lomba jingle bangun sahur dengan 7 peserta, lomba content creator BSI Fest Ramadhan yang diikuti 10 peserta, serta **QRIS Challenge** yang melibatkan 60 tenant UMKM. Total hadiah yang disiapkan untuk berbagai perlombaan tersebut mencapai **Rp17 juta**, sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas generasi muda sekaligus mendorong pemanfaatan transaksi digital syariah.

Dalam kesempatan tersebut, BSI juga menyalurkan **santunan anak yatim** dari gampong di sekitar Kota Banda Aceh sebagai wujud kepedulian sosial serta komitmen untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadhan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut
Kepala BI Kantor Perwakilan Aceh, Agus Chusaini, OJK Ace diwakili Ferdinan Daula, Wakil Imam Besar Mesjid Raya Baiturrahman Abi Ishaq Lamkawe, Ketua ISMI Aceh sekaligus Anggota DPRA Nurkhalis, Ketua DMI Kota Banda Aceh Fauzan Zakaria dan sejumlah tamu undangam lainnya.