Jelang Idul Fitri, TNI kebut Pembangunan Jembatan Perintis Sekerak, Aceh Tamiang

Aceh Tamiang ( Aceh dalam berita ) Sabtu 15-3-2026 Semangat pengabdian prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membantu masyarakat terus ditunjukkan melalui berbagai kegiatan pembangunan di wilayah. Meskipun sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, para prajurit tetap bekerja penuh semangat melanjutkan pembangunan jembatan perintis yang menghubungkan Desa Sekrak Kiri dan Desa Sekrak Kanan di Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.

Pembangunan jembatan tersebut merupakan upaya untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat yang sebelumnya terbatas. Jembatan ini juga menjadi jalur penghubung penting dari Desa Pangkalan, Kecamatan Kejuruan Muda menuju Desa Sekrak, sehingga kehadirannya sangat dinantikan oleh warga setempat.

Pengerjaan jembatan perintis tersebut dilaksanakan secara bersama-sama oleh personel TNI bersama masyarakat setempat. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mempermudah distribusi hasil pertanian, serta mendukung aktivitas ekonomi warga di wilayah tersebut.

Jembatan yang saat ini sedang dibangun memiliki panjang sekitar 240 meter dan merupakan fasilitas yang menjadi kewenangan desa. Dalam pelaksanaannya, pembangunan jembatan melibatkan sebanyak 28 personel yang terdiri dari satu orang personel Posramil Sekerak, Personel dari Yon TP 907/DS, serta masyarakat yang turut membantu dalam proses pengerjaan di lapangan.

Meski harus bekerja dalam kondisi berpuasa, para prajurit tetap menunjukkan dedikasi dan semangat yang tinggi demi percepatan penyelesaian pembangunan jembatan tersebut. Hingga saat ini, progres pembangunan jembatan telah mencapai sekitar 69,70 persen dan terus dikebut agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Adapun tahapan pekerjaan yang saat ini sedang dilaksanakan meliputi pemasangan gelagar memanjang, pemasangan besi palangan, pemasangan reling turunan, pemasangan seling rawaian, pemasangan papan pijakan, pemasangan ram kawat, serta pemasangan plang anjuran dan plang identitas jembatan yang dilanjutkan dengan proses pengecatan.

Seluruh tahapan pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, kekuatan konstruksi, serta kualitas pembangunan agar jembatan tersebut nantinya dapat digunakan secara aman dan tahan lama oleh masyarakat.

Keberadaan jembatan tersebut sangat penting bagi warga sekitar karena selama ini masyarakat harus menempuh jalur alternatif yang cukup jauh dan sulit dilalui untuk menuju desa tetangga maupun pusat kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut tentu menyulitkan warga dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari.

Dengan adanya pembangunan jembatan ini, diharapkan mobilitas masyarakat akan menjadi lebih lancar, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Salah seorang warga setempat, Kamil, menyampaikan rasa terima kasih kepada para prajurit TNI yang telah bekerja keras membantu masyarakat dalam membangun jembatan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan ini sangat berarti bagi masyarakat karena akan mempermudah akses transportasi yang selama ini menjadi kendala utama bagi warga di wilayah tersebut.

“Kami sangat berterima kasih kepada bapak-bapak TNI yang tetap bekerja dengan penuh semangat meskipun sedang menjalankan ibadah puasa. Kehadiran jembatan ini tentu sangat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Kamil.

Ia juga menuturkan bahwa selama ini masyarakat harus melewati jalur alternatif yang cukup jauh dan terkadang sulit dilalui, terutama saat kondisi cuaca tidak mendukung. Dengan adanya pembangunan jembatan tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam beraktivitas.

Kamil berharap pembangunan jembatan perintis tersebut dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat dapat segera memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan, baik untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun aktivitas sosial lainnya.

“Semoga pembangunan jembatan ini dapat segera selesai dan bisa digunakan oleh masyarakat. Kami juga berharap jembatan ini nantinya dapat dijaga dan dirawat bersama agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama,” harapnya.

Pembangunan jembatan perintis di Kecamatan Sekerak ini menjadi salah satu wujud nyata kepedulian TNI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah. Selain mendukung pembangunan infrastruktur desa, kegiatan tersebut juga semakin memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperlancar konektivitas antarwilayah di Kabupaten Aceh Tamiang.

Kodim 0102/Pidie Rehab Rumah Lansia di Tangse, Progres Capai 95 Persen

Pidie ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026 Kepedulian Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat kembali ditunjukkan melalui aksi nyata di wilayah teritorialnya. Prajurit Kodim 0102/Pidie melaksanakan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik seorang lansia bernama Nek Syamsiah (70), warga Desa Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Saat ini, progres pembangunan rumah tersebut telah mencapai sekitar 95 persen dan telah memasuki tahap akhir atau finishing.

Program rehabilitasi rumah tersebut merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat, khususnya dalam membantu warga kurang mampu agar dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk dihuni.

Sebelumnya, kondisi rumah milik Nek Syamsiah diketahui cukup memprihatinkan. Bangunan rumah yang telah lama berdiri itu mengalami banyak kerusakan, mulai dari atap yang sudah lapuk hingga sering bocor saat hujan turun, serta dinding rumah yang mulai rapuh dan tidak lagi memberikan perlindungan yang memadai bagi penghuninya. Kondisi tersebut tentu sangat menyulitkan bagi Nek Syamsiah yang hidup seorang diri dengan keterbatasan ekonomi.

Melihat kondisi tersebut, Babinsa setempat kemudian melakukan pendataan terhadap kondisi rumah warga di wilayah binaannya. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut memang sudah tidak layak untuk dihuni, laporan kemudian disampaikan kepada komando atas sehingga rumah tersebut dapat dimasukkan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Kodim 0102/Pidie.

Proses pengerjaan rehabilitasi rumah tersebut dilaksanakan secara gotong royong oleh prajurit TNI bersama masyarakat setempat. Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terlihat jelas dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari pembongkaran bagian rumah yang rusak hingga pembangunan kembali struktur rumah agar menjadi lebih kokoh dan layak ditempati.

Komandan Kodim 0102/Pidie, Letkol Inf Abdul Hadi, S.Sos., menyampaikan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah binaannya.

Menurutnya, TNI tidak hanya memiliki tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah masyarakat serta memberikan kontribusi nyata dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

“Alhamdulillah, progres pengerjaan rumah Nek Syamsiah saat ini telah mencapai sekitar 95 persen dan sudah memasuki tahap finishing. Insya Allah dalam waktu dekat rumah ini sudah dapat ditempati sehingga beliau dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan lebih nyaman di rumah yang baru dan layak,” ujar Dandim.

Lebih lanjut, Dandim menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga sejalan dengan arahan Komandan Korem 011/Lilawangsa agar seluruh satuan jajaran TNI di wilayah mampu hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui berbagai program pembinaan teritorial, termasuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, TNI berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.

“Program ini merupakan bagian dari pengabdian TNI kepada rakyat. Kami berharap keberadaan TNI di tengah masyarakat dapat memberikan manfaat nyata dan membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Dandim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial terhadap sesama, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan rumah tersebut juga menjadi bukti kuat bahwa hubungan antara TNI dan rakyat tetap terjalin erat dalam semangat kebersamaan dan saling membantu.

Sementara itu, Nek Syamsiah tidak dapat menyembunyikan rasa haru dan kebahagiaannya ketika melihat rumahnya yang kini hampir selesai diperbaiki. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dandim 0102/Pidie, Babinsa, serta seluruh prajurit TNI yang telah membantu memperbaiki rumahnya.

“Dulu rumah saya sangat memprihatinkan. Kalau hujan turun, atapnya bocor dan dindingnya sudah lapuk. Saya tidak pernah menyangka rumah ini bisa diperbaiki seperti sekarang,” ungkapnya dengan penuh haru.

Ia juga menjelaskan bahwa bantuan tersebut bermula ketika Babinsa datang melakukan pendataan kondisi rumah warga di desa tersebut. Setelah melihat kondisi rumahnya yang sudah tidak layak, Babinsa kemudian melaporkan sehingga rumah tersebut akhirnya mendapatkan bantuan rehabilitasi.

“Alhamdulillah setelah didata oleh Babinsa, rumah saya langsung diperbaiki. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bapak-bapak TNI yang sudah membantu,” tuturnya.

Bagi Nek Syamsiah, bantuan tersebut merupakan kebahagiaan yang tidak ternilai. Apalagi proses pembangunan rumahnya hampir rampung tepat pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah.

“Ini seperti mimpi bagi saya. Sudah lama saya berharap punya rumah yang layak dihuni. Kalau bukan karena bantuan TNI, mungkin sampai kapan pun rumah saya tidak akan bisa diperbaiki,” ucapnya dengan penuh rasa syukur.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Kodim 0102/Pidie ini menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui kegiatan tersebut, TNI terus menunjukkan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, membantu mengatasi kesulitan warga serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kodim 0102/Pidie Rehab Rumah Lansia di Tangse, Progres Capai 95 Persen

Pidie ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026 Kepedulian Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat kembali ditunjukkan melalui aksi nyata di wilayah teritorialnya. Prajurit Kodim 0102/Pidie melaksanakan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik seorang lansia bernama Nek Syamsiah (70), warga Desa Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Saat ini, progres pembangunan rumah tersebut telah mencapai sekitar 95 persen dan telah memasuki tahap akhir atau finishing.

Program rehabilitasi rumah tersebut merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat, khususnya dalam membantu warga kurang mampu agar dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk dihuni.

Sebelumnya, kondisi rumah milik Nek Syamsiah diketahui cukup memprihatinkan. Bangunan rumah yang telah lama berdiri itu mengalami banyak kerusakan, mulai dari atap yang sudah lapuk hingga sering bocor saat hujan turun, serta dinding rumah yang mulai rapuh dan tidak lagi memberikan perlindungan yang memadai bagi penghuninya. Kondisi tersebut tentu sangat menyulitkan bagi Nek Syamsiah yang hidup seorang diri dengan keterbatasan ekonomi.

Melihat kondisi tersebut, Babinsa setempat kemudian melakukan pendataan terhadap kondisi rumah warga di wilayah binaannya. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut memang sudah tidak layak untuk dihuni, laporan kemudian disampaikan kepada komando atas sehingga rumah tersebut dapat dimasukkan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Kodim 0102/Pidie.

Proses pengerjaan rehabilitasi rumah tersebut dilaksanakan secara gotong royong oleh prajurit TNI bersama masyarakat setempat. Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terlihat jelas dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari pembongkaran bagian rumah yang rusak hingga pembangunan kembali struktur rumah agar menjadi lebih kokoh dan layak ditempati.

Komandan Kodim 0102/Pidie, Letkol Inf Abdul Hadi, S.Sos., menyampaikan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah binaannya.

Menurutnya, TNI tidak hanya memiliki tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah masyarakat serta memberikan kontribusi nyata dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

“Alhamdulillah, progres pengerjaan rumah Nek Syamsiah saat ini telah mencapai sekitar 95 persen dan sudah memasuki tahap finishing. Insya Allah dalam waktu dekat rumah ini sudah dapat ditempati sehingga beliau dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan lebih nyaman di rumah yang baru dan layak,” ujar Dandim.

Lebih lanjut, Dandim menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga sejalan dengan arahan Komandan Korem 011/Lilawangsa agar seluruh satuan jajaran TNI di wilayah mampu hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui berbagai program pembinaan teritorial, termasuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, TNI berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.

“Program ini merupakan bagian dari pengabdian TNI kepada rakyat. Kami berharap keberadaan TNI di tengah masyarakat dapat memberikan manfaat nyata dan membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Dandim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial terhadap sesama, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan rumah tersebut juga menjadi bukti kuat bahwa hubungan antara TNI dan rakyat tetap terjalin erat dalam semangat kebersamaan dan saling membantu.

Sementara itu, Nek Syamsiah tidak dapat menyembunyikan rasa haru dan kebahagiaannya ketika melihat rumahnya yang kini hampir selesai diperbaiki. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dandim 0102/Pidie, Babinsa, serta seluruh prajurit TNI yang telah membantu memperbaiki rumahnya.

“Dulu rumah saya sangat memprihatinkan. Kalau hujan turun, atapnya bocor dan dindingnya sudah lapuk. Saya tidak pernah menyangka rumah ini bisa diperbaiki seperti sekarang,” ungkapnya dengan penuh haru.

Ia juga menjelaskan bahwa bantuan tersebut bermula ketika Babinsa datang melakukan pendataan kondisi rumah warga di desa tersebut. Setelah melihat kondisi rumahnya yang sudah tidak layak, Babinsa kemudian melaporkan sehingga rumah tersebut akhirnya mendapatkan bantuan rehabilitasi.

“Alhamdulillah setelah didata oleh Babinsa, rumah saya langsung diperbaiki. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bapak-bapak TNI yang sudah membantu,” tuturnya.

Bagi Nek Syamsiah, bantuan tersebut merupakan kebahagiaan yang tidak ternilai. Apalagi proses pembangunan rumahnya hampir rampung tepat pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah.

“Ini seperti mimpi bagi saya. Sudah lama saya berharap punya rumah yang layak dihuni. Kalau bukan karena bantuan TNI, mungkin sampai kapan pun rumah saya tidak akan bisa diperbaiki,” ucapnya dengan penuh rasa syukur.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Kodim 0102/Pidie ini menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui kegiatan tersebut, TNI terus menunjukkan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, membantu mengatasi kesulitan warga serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kodim 0102/Pidie Rehab Rumah Lansia di Tangse, Progres Capai 95 Persen

Pidie ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026 Kepedulian Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat kembali ditunjukkan melalui aksi nyata di wilayah teritorialnya. Prajurit Kodim 0102/Pidie melaksanakan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik seorang lansia bernama Nek Syamsiah (70), warga Desa Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Saat ini, progres pembangunan rumah tersebut telah mencapai sekitar 95 persen dan telah memasuki tahap akhir atau finishing.

Program rehabilitasi rumah tersebut merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat, khususnya dalam membantu warga kurang mampu agar dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk dihuni.

Sebelumnya, kondisi rumah milik Nek Syamsiah diketahui cukup memprihatinkan. Bangunan rumah yang telah lama berdiri itu mengalami banyak kerusakan, mulai dari atap yang sudah lapuk hingga sering bocor saat hujan turun, serta dinding rumah yang mulai rapuh dan tidak lagi memberikan perlindungan yang memadai bagi penghuninya. Kondisi tersebut tentu sangat menyulitkan bagi Nek Syamsiah yang hidup seorang diri dengan keterbatasan ekonomi.

Melihat kondisi tersebut, Babinsa setempat kemudian melakukan pendataan terhadap kondisi rumah warga di wilayah binaannya. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut memang sudah tidak layak untuk dihuni, laporan kemudian disampaikan kepada komando atas sehingga rumah tersebut dapat dimasukkan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Kodim 0102/Pidie.

Proses pengerjaan rehabilitasi rumah tersebut dilaksanakan secara gotong royong oleh prajurit TNI bersama masyarakat setempat. Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terlihat jelas dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari pembongkaran bagian rumah yang rusak hingga pembangunan kembali struktur rumah agar menjadi lebih kokoh dan layak ditempati.

Komandan Kodim 0102/Pidie, Letkol Inf Abdul Hadi, S.Sos., menyampaikan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah binaannya.

Menurutnya, TNI tidak hanya memiliki tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah masyarakat serta memberikan kontribusi nyata dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

“Alhamdulillah, progres pengerjaan rumah Nek Syamsiah saat ini telah mencapai sekitar 95 persen dan sudah memasuki tahap finishing. Insya Allah dalam waktu dekat rumah ini sudah dapat ditempati sehingga beliau dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan lebih nyaman di rumah yang baru dan layak,” ujar Dandim.

Lebih lanjut, Dandim menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga sejalan dengan arahan Komandan Korem 011/Lilawangsa agar seluruh satuan jajaran TNI di wilayah mampu hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui berbagai program pembinaan teritorial, termasuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, TNI berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.

“Program ini merupakan bagian dari pengabdian TNI kepada rakyat. Kami berharap keberadaan TNI di tengah masyarakat dapat memberikan manfaat nyata dan membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Dandim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial terhadap sesama, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan rumah tersebut juga menjadi bukti kuat bahwa hubungan antara TNI dan rakyat tetap terjalin erat dalam semangat kebersamaan dan saling membantu.

Sementara itu, Nek Syamsiah tidak dapat menyembunyikan rasa haru dan kebahagiaannya ketika melihat rumahnya yang kini hampir selesai diperbaiki. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dandim 0102/Pidie, Babinsa, serta seluruh prajurit TNI yang telah membantu memperbaiki rumahnya.

“Dulu rumah saya sangat memprihatinkan. Kalau hujan turun, atapnya bocor dan dindingnya sudah lapuk. Saya tidak pernah menyangka rumah ini bisa diperbaiki seperti sekarang,” ungkapnya dengan penuh haru.

Ia juga menjelaskan bahwa bantuan tersebut bermula ketika Babinsa datang melakukan pendataan kondisi rumah warga di desa tersebut. Setelah melihat kondisi rumahnya yang sudah tidak layak, Babinsa kemudian melaporkan sehingga rumah tersebut akhirnya mendapatkan bantuan rehabilitasi.

“Alhamdulillah setelah didata oleh Babinsa, rumah saya langsung diperbaiki. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bapak-bapak TNI yang sudah membantu,” tuturnya.

Bagi Nek Syamsiah, bantuan tersebut merupakan kebahagiaan yang tidak ternilai. Apalagi proses pembangunan rumahnya hampir rampung tepat pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah.

“Ini seperti mimpi bagi saya. Sudah lama saya berharap punya rumah yang layak dihuni. Kalau bukan karena bantuan TNI, mungkin sampai kapan pun rumah saya tidak akan bisa diperbaiki,” ucapnya dengan penuh rasa syukur.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Kodim 0102/Pidie ini menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui kegiatan tersebut, TNI terus menunjukkan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, membantu mengatasi kesulitan warga serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Desakan Penyelidikan Dana Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Menguat, Kaperwil Mitrapolisi Aceh Minta APH Bertindak

Aceh Timur ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026  Polemik pengadaan sapi bantuan Meugang senilai Rp7,5 miliar untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur terus bergulir dan kini mendapat sorotan lebih luas. Sejumlah kalangan mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proses pengadaan bantuan tersebut.

Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Provinsi Aceh, M. Haris Nduru, secara tegas meminta pihak kejaksaan dan kepolisian untuk tidak tinggal diam terhadap persoalan yang kini ramai diperbincangkan masyarakat Aceh Timur.

Menurutnya, penggunaan dana bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat harus dipastikan transparan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu penggunaannya harus jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabka.

Aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujar Haris Nduru kepada awak media.

Ia menegaskan, jika dalam waktu dekat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur maupun Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur tidak menindaklanjuti polemik tersebut kami akan segera melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Kapolda Aceh.

“Apabila tidak ada tindak lanjut dari Kejari dan Polres Aceh Timur, maka dalam waktu dekat kami bersama rekan-rekan akan menyurati Kejati Aceh dan Kapolda Aceh untuk meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti secara serius,” tegasnya.

Haris Nduru yang juga merupakan tim investigasi nasional media angkatberita.id ini menyatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional.

Ia mengaku akan berkoordinasi dengan pimpinan redaksi dan jaringan investigasi di tingkat pusat guna menyusun laporan resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui secara langsung kondisi di lapangan terkait penggunaan bantuan yang disebut berasal dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak banjir di Aceh Timur.

“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan di pusat untuk membuat laporan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto, agar presiden dapat memerintahkan pihak-pihak terkait melakukan pemeriksaan dan mengusut dugaan ini secara terbuka,” ujarnya.

Dalam penelusuran tim investigasi media dan organisasi wartawan, terdapat sejumlah kejanggalan yang memunculkan tanda tanya publik terhadap proses pengadaan sapi bantuan tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengakuan pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Timur yang menyebut proses pengadaan dilakukan dalam waktu singkat sehingga tidak seluruh prosedur berjalan maksimal.

Berdasarkan keterangan kepala dinas, pembelian sapi dilakukan oleh pihak rekanan yang ditunjuk, dengan sistem harga pukul rata tanpa memperhatikan ukuran maupun berat sapi.

Selain itu, dinas juga mengakui tidak sempat melakukan penimbangan maupun verifikasi fisik secara detail terhadap sapi yang dibeli sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait mekanisme pengawasan serta standar pengadaan barang yang seharusnya dilakukan dalam penggunaan anggaran negara.

Sejumlah pihak menilai terdapat potensi pelanggaran prosedur dalam pengadaan bantuan tersebut, di antaranya:

Tidak adanya penimbangan atau verifikasi fisik sapi sebelum didistribusikan kepada masyarakat penerima bantuan.

Penggunaan sistem harga pukul rata tanpa mempertimbangkan bobot dan kualitas ternak yang dibeli.

Tidak maksimalnya pengawasan internal karena Inspektorat daerah disebut tidak terlibat secara langsung dalam proses pengadaan.

Minimnya transparansi dokumen pengadaan, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak dengan vendor, serta spesifikasi ternak yang dibeli.

Penunjukan pihak rekanan oleh kepala daerah yang memerlukan klarifikasi terkait mekanisme dan dasar penunjukannya.

Apabila dugaan tersebut terbukti, maka proses pengadaan berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Aceh Timur, terutama karena bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Sejumlah kalangan menilai penyelidikan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan apakah proses pengadaan telah berjalan sesuai aturan atau justru terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menelusuri polemik pengadaan sapi Meugang senilai Rp7,5 miliar tersebut.

Desakan Penyelidikan Dana Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Menguat, Kaperwil Mitrapolisi Aceh Minta APH Bertindak

Aceh Timur ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026  Polemik pengadaan sapi bantuan Meugang senilai Rp7,5 miliar untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur terus bergulir dan kini mendapat sorotan lebih luas. Sejumlah kalangan mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proses pengadaan bantuan tersebut.

Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Provinsi Aceh, M. Haris Nduru, secara tegas meminta pihak kejaksaan dan kepolisian untuk tidak tinggal diam terhadap persoalan yang kini ramai diperbincangkan masyarakat Aceh Timur.

Menurutnya, penggunaan dana bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat harus dipastikan transparan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu penggunaannya harus jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabka.

Aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujar Haris Nduru kepada awak media.

Ia menegaskan, jika dalam waktu dekat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur maupun Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur tidak menindaklanjuti polemik tersebut kami akan segera melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Kapolda Aceh.

“Apabila tidak ada tindak lanjut dari Kejari dan Polres Aceh Timur, maka dalam waktu dekat kami bersama rekan-rekan akan menyurati Kejati Aceh dan Kapolda Aceh untuk meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti secara serius,” tegasnya.

Haris Nduru yang juga merupakan tim investigasi nasional media angkatberita.id ini menyatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional.

Ia mengaku akan berkoordinasi dengan pimpinan redaksi dan jaringan investigasi di tingkat pusat guna menyusun laporan resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui secara langsung kondisi di lapangan terkait penggunaan bantuan yang disebut berasal dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak banjir di Aceh Timur.

“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan di pusat untuk membuat laporan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto, agar presiden dapat memerintahkan pihak-pihak terkait melakukan pemeriksaan dan mengusut dugaan ini secara terbuka,” ujarnya.

Dalam penelusuran tim investigasi media dan organisasi wartawan, terdapat sejumlah kejanggalan yang memunculkan tanda tanya publik terhadap proses pengadaan sapi bantuan tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengakuan pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Timur yang menyebut proses pengadaan dilakukan dalam waktu singkat sehingga tidak seluruh prosedur berjalan maksimal.

Berdasarkan keterangan kepala dinas, pembelian sapi dilakukan oleh pihak rekanan yang ditunjuk, dengan sistem harga pukul rata tanpa memperhatikan ukuran maupun berat sapi.

Selain itu, dinas juga mengakui tidak sempat melakukan penimbangan maupun verifikasi fisik secara detail terhadap sapi yang dibeli sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait mekanisme pengawasan serta standar pengadaan barang yang seharusnya dilakukan dalam penggunaan anggaran negara.

Sejumlah pihak menilai terdapat potensi pelanggaran prosedur dalam pengadaan bantuan tersebut, di antaranya:

Tidak adanya penimbangan atau verifikasi fisik sapi sebelum didistribusikan kepada masyarakat penerima bantuan.

Penggunaan sistem harga pukul rata tanpa mempertimbangkan bobot dan kualitas ternak yang dibeli.

Tidak maksimalnya pengawasan internal karena Inspektorat daerah disebut tidak terlibat secara langsung dalam proses pengadaan.

Minimnya transparansi dokumen pengadaan, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak dengan vendor, serta spesifikasi ternak yang dibeli.

Penunjukan pihak rekanan oleh kepala daerah yang memerlukan klarifikasi terkait mekanisme dan dasar penunjukannya.

Apabila dugaan tersebut terbukti, maka proses pengadaan berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Aceh Timur, terutama karena bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Sejumlah kalangan menilai penyelidikan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan apakah proses pengadaan telah berjalan sesuai aturan atau justru terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menelusuri polemik pengadaan sapi Meugang senilai Rp7,5 miliar tersebut.

Desakan Penyelidikan Dana Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Menguat, Kaperwil Mitrapolisi Aceh Minta APH Bertindak

Aceh Timur ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026  Polemik pengadaan sapi bantuan Meugang senilai Rp7,5 miliar untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur terus bergulir dan kini mendapat sorotan lebih luas. Sejumlah kalangan mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proses pengadaan bantuan tersebut.

Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Provinsi Aceh, M. Haris Nduru, secara tegas meminta pihak kejaksaan dan kepolisian untuk tidak tinggal diam terhadap persoalan yang kini ramai diperbincangkan masyarakat Aceh Timur.

Menurutnya, penggunaan dana bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat harus dipastikan transparan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu penggunaannya harus jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabka.

Aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujar Haris Nduru kepada awak media.

Ia menegaskan, jika dalam waktu dekat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur maupun Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur tidak menindaklanjuti polemik tersebut kami akan segera melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Kapolda Aceh.

“Apabila tidak ada tindak lanjut dari Kejari dan Polres Aceh Timur, maka dalam waktu dekat kami bersama rekan-rekan akan menyurati Kejati Aceh dan Kapolda Aceh untuk meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti secara serius,” tegasnya.

Haris Nduru yang juga merupakan tim investigasi nasional media angkatberita.id ini menyatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional.

Ia mengaku akan berkoordinasi dengan pimpinan redaksi dan jaringan investigasi di tingkat pusat guna menyusun laporan resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui secara langsung kondisi di lapangan terkait penggunaan bantuan yang disebut berasal dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak banjir di Aceh Timur.

“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan di pusat untuk membuat laporan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto, agar presiden dapat memerintahkan pihak-pihak terkait melakukan pemeriksaan dan mengusut dugaan ini secara terbuka,” ujarnya.

Dalam penelusuran tim investigasi media dan organisasi wartawan, terdapat sejumlah kejanggalan yang memunculkan tanda tanya publik terhadap proses pengadaan sapi bantuan tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengakuan pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Timur yang menyebut proses pengadaan dilakukan dalam waktu singkat sehingga tidak seluruh prosedur berjalan maksimal.

Berdasarkan keterangan kepala dinas, pembelian sapi dilakukan oleh pihak rekanan yang ditunjuk, dengan sistem harga pukul rata tanpa memperhatikan ukuran maupun berat sapi.

Selain itu, dinas juga mengakui tidak sempat melakukan penimbangan maupun verifikasi fisik secara detail terhadap sapi yang dibeli sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait mekanisme pengawasan serta standar pengadaan barang yang seharusnya dilakukan dalam penggunaan anggaran negara.

Sejumlah pihak menilai terdapat potensi pelanggaran prosedur dalam pengadaan bantuan tersebut, di antaranya:

Tidak adanya penimbangan atau verifikasi fisik sapi sebelum didistribusikan kepada masyarakat penerima bantuan.

Penggunaan sistem harga pukul rata tanpa mempertimbangkan bobot dan kualitas ternak yang dibeli.

Tidak maksimalnya pengawasan internal karena Inspektorat daerah disebut tidak terlibat secara langsung dalam proses pengadaan.

Minimnya transparansi dokumen pengadaan, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak dengan vendor, serta spesifikasi ternak yang dibeli.

Penunjukan pihak rekanan oleh kepala daerah yang memerlukan klarifikasi terkait mekanisme dan dasar penunjukannya.

Apabila dugaan tersebut terbukti, maka proses pengadaan berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Aceh Timur, terutama karena bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Sejumlah kalangan menilai penyelidikan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan apakah proses pengadaan telah berjalan sesuai aturan atau justru terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menelusuri polemik pengadaan sapi Meugang senilai Rp7,5 miliar tersebut.

Wakil Wali Kota Banda Aceh Tutup BSI Fest Ramadhan, Dorong Penguatan Ekonomi Syariah dan UMKM

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026 Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, secara resmi menutup rangkaian kegiatan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, sejak 12 hingga 15 Maret 2026, menjadi bagian dari upaya BSI menghadirkan aktivitas yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai spiritual di bulan suci Ramadhan, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, mengapresiasi pelaksanaan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang digelar oleh Bank Syariah Indonesia di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan ini dinilai tidak hanya menyemarakkan bulan suci Ramadhan, namun juga turut mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM serta peningkatan transaksi digital melalui Qris.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan ekosistem ekonomi syariah di Banda Aceh semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, menyampaikan bahwa BSI Fest Ramadhan merupakan bagian dari komitmen BSI untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat spiritual, sosial, dan ekonomi.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana syiar Ramadhan, tetapi juga wadah untuk memperkuat literasi keuangan syariah sekaligus mendorong transaksi digital di kalangan masyarakat.

“Melalui BSI Fest Ramadhan ini, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi antara BSI, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Harapannya, kegiatan ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Aceh, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas,” ujarnya.

Ia menambahkan, tingginya antusiasme masyarakat yang tercermin dari ribuan transaksi digital selama kegiatan menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap pemanfaatan layanan keuangan syariah berbasis digital.

“Ke depan, BSI akan terus menghadirkan berbagai program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran BSI sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh,” tutupnya.

Selama pelaksanaan festival, BSI menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan religius. Salah satunya melalui rangkaian **Kajian Ramadhan** yang menghadirkan talkshow literasi keuangan syariah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BSI. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan berbasis digital yang semakin marak.

Selain itu, BSI juga menghadirkan kajian **“Langkah Emas Berhaji”**, yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perencanaan ibadah haji melalui instrumen emas. Berbagai tausiyah Ramadhan turut digelar untuk memperkuat nilai-nilai keislaman serta mempererat ukhuwah di tengah masyarakat.

Komitmen BSI dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diwujudkan melalui **Bazar UMKM** yang diikuti oleh 60 pelaku usaha lokal dari sektor fashion, kriya, dan kuliner. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus memberikan ruang promosi dan peningkatan penjualan bagi pelaku usaha lokal di Aceh.

Selama empat hari pelaksanaan kegiatan, tercatat sekitar **7.500 transaksi menggunakan QRIS** dengan total nilai transaksi mencapai **lebih dari Rp150 juta**. Angka tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat serta meningkatnya pemanfaatan transaksi digital di Kota Banda Aceh.

Berbagai **Aneka Lomba Ramadhan** juga turut memeriahkan kegiatan ini, di antaranya lomba mewarnai tingkat SD yang diikuti oleh 129 peserta, lomba jingle bangun sahur dengan 7 peserta, lomba content creator BSI Fest Ramadhan yang diikuti 10 peserta, serta **QRIS Challenge** yang melibatkan 60 tenant UMKM. Total hadiah yang disiapkan untuk berbagai perlombaan tersebut mencapai **Rp17 juta**, sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas generasi muda sekaligus mendorong pemanfaatan transaksi digital syariah.

Dalam kesempatan tersebut, BSI juga menyalurkan **santunan anak yatim** dari gampong di sekitar Kota Banda Aceh sebagai wujud kepedulian sosial serta komitmen untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadhan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut
Kepala BI Kantor Perwakilan Aceh, Agus Chusaini, OJK Ace diwakili Ferdinan Daula, Wakil Imam Besar Mesjid Raya Baiturrahman Abi Ishaq Lamkawe, Ketua ISMI Aceh sekaligus Anggota DPRA Nurkhalis, Ketua DMI Kota Banda Aceh Fauzan Zakaria dan sejumlah tamu undangam lainnya.

Wakil Wali Kota Banda Aceh Tutup BSI Fest Ramadhan, Dorong Penguatan Ekonomi Syariah dan UMKM

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026 Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, secara resmi menutup rangkaian kegiatan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, sejak 12 hingga 15 Maret 2026, menjadi bagian dari upaya BSI menghadirkan aktivitas yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai spiritual di bulan suci Ramadhan, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, mengapresiasi pelaksanaan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang digelar oleh Bank Syariah Indonesia di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan ini dinilai tidak hanya menyemarakkan bulan suci Ramadhan, namun juga turut mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM serta peningkatan transaksi digital melalui Qris.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan ekosistem ekonomi syariah di Banda Aceh semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, menyampaikan bahwa BSI Fest Ramadhan merupakan bagian dari komitmen BSI untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat spiritual, sosial, dan ekonomi.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana syiar Ramadhan, tetapi juga wadah untuk memperkuat literasi keuangan syariah sekaligus mendorong transaksi digital di kalangan masyarakat.

“Melalui BSI Fest Ramadhan ini, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi antara BSI, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Harapannya, kegiatan ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Aceh, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas,” ujarnya.

Ia menambahkan, tingginya antusiasme masyarakat yang tercermin dari ribuan transaksi digital selama kegiatan menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap pemanfaatan layanan keuangan syariah berbasis digital.

“Ke depan, BSI akan terus menghadirkan berbagai program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran BSI sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh,” tutupnya.

Selama pelaksanaan festival, BSI menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan religius. Salah satunya melalui rangkaian **Kajian Ramadhan** yang menghadirkan talkshow literasi keuangan syariah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BSI. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan berbasis digital yang semakin marak.

Selain itu, BSI juga menghadirkan kajian **“Langkah Emas Berhaji”**, yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perencanaan ibadah haji melalui instrumen emas. Berbagai tausiyah Ramadhan turut digelar untuk memperkuat nilai-nilai keislaman serta mempererat ukhuwah di tengah masyarakat.

Komitmen BSI dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diwujudkan melalui **Bazar UMKM** yang diikuti oleh 60 pelaku usaha lokal dari sektor fashion, kriya, dan kuliner. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus memberikan ruang promosi dan peningkatan penjualan bagi pelaku usaha lokal di Aceh.

Selama empat hari pelaksanaan kegiatan, tercatat sekitar **7.500 transaksi menggunakan QRIS** dengan total nilai transaksi mencapai **lebih dari Rp150 juta**. Angka tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat serta meningkatnya pemanfaatan transaksi digital di Kota Banda Aceh.

Berbagai **Aneka Lomba Ramadhan** juga turut memeriahkan kegiatan ini, di antaranya lomba mewarnai tingkat SD yang diikuti oleh 129 peserta, lomba jingle bangun sahur dengan 7 peserta, lomba content creator BSI Fest Ramadhan yang diikuti 10 peserta, serta **QRIS Challenge** yang melibatkan 60 tenant UMKM. Total hadiah yang disiapkan untuk berbagai perlombaan tersebut mencapai **Rp17 juta**, sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas generasi muda sekaligus mendorong pemanfaatan transaksi digital syariah.

Dalam kesempatan tersebut, BSI juga menyalurkan **santunan anak yatim** dari gampong di sekitar Kota Banda Aceh sebagai wujud kepedulian sosial serta komitmen untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadhan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut
Kepala BI Kantor Perwakilan Aceh, Agus Chusaini, OJK Ace diwakili Ferdinan Daula, Wakil Imam Besar Mesjid Raya Baiturrahman Abi Ishaq Lamkawe, Ketua ISMI Aceh sekaligus Anggota DPRA Nurkhalis, Ketua DMI Kota Banda Aceh Fauzan Zakaria dan sejumlah tamu undangam lainnya.

Wakil Wali Kota Banda Aceh Tutup BSI Fest Ramadhan, Dorong Penguatan Ekonomi Syariah dan UMKM

Banda Aceh ( Aceh dalam berita ) Minggu 15-3-2026 Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, secara resmi menutup rangkaian kegiatan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, sejak 12 hingga 15 Maret 2026, menjadi bagian dari upaya BSI menghadirkan aktivitas yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai spiritual di bulan suci Ramadhan, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, mengapresiasi pelaksanaan **BSI Fest Ramadhan 1447 H** yang digelar oleh Bank Syariah Indonesia di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Kegiatan ini dinilai tidak hanya menyemarakkan bulan suci Ramadhan, namun juga turut mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM serta peningkatan transaksi digital melalui Qris.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan ekosistem ekonomi syariah di Banda Aceh semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, menyampaikan bahwa BSI Fest Ramadhan merupakan bagian dari komitmen BSI untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat spiritual, sosial, dan ekonomi.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana syiar Ramadhan, tetapi juga wadah untuk memperkuat literasi keuangan syariah sekaligus mendorong transaksi digital di kalangan masyarakat.

“Melalui BSI Fest Ramadhan ini, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi antara BSI, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Harapannya, kegiatan ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Aceh, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas,” ujarnya.

Ia menambahkan, tingginya antusiasme masyarakat yang tercermin dari ribuan transaksi digital selama kegiatan menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap pemanfaatan layanan keuangan syariah berbasis digital.

“Ke depan, BSI akan terus menghadirkan berbagai program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran BSI sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh,” tutupnya.

Selama pelaksanaan festival, BSI menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan religius. Salah satunya melalui rangkaian **Kajian Ramadhan** yang menghadirkan talkshow literasi keuangan syariah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BSI. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan berbasis digital yang semakin marak.

Selain itu, BSI juga menghadirkan kajian **“Langkah Emas Berhaji”**, yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perencanaan ibadah haji melalui instrumen emas. Berbagai tausiyah Ramadhan turut digelar untuk memperkuat nilai-nilai keislaman serta mempererat ukhuwah di tengah masyarakat.

Komitmen BSI dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diwujudkan melalui **Bazar UMKM** yang diikuti oleh 60 pelaku usaha lokal dari sektor fashion, kriya, dan kuliner. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus memberikan ruang promosi dan peningkatan penjualan bagi pelaku usaha lokal di Aceh.

Selama empat hari pelaksanaan kegiatan, tercatat sekitar **7.500 transaksi menggunakan QRIS** dengan total nilai transaksi mencapai **lebih dari Rp150 juta**. Angka tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat serta meningkatnya pemanfaatan transaksi digital di Kota Banda Aceh.

Berbagai **Aneka Lomba Ramadhan** juga turut memeriahkan kegiatan ini, di antaranya lomba mewarnai tingkat SD yang diikuti oleh 129 peserta, lomba jingle bangun sahur dengan 7 peserta, lomba content creator BSI Fest Ramadhan yang diikuti 10 peserta, serta **QRIS Challenge** yang melibatkan 60 tenant UMKM. Total hadiah yang disiapkan untuk berbagai perlombaan tersebut mencapai **Rp17 juta**, sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas generasi muda sekaligus mendorong pemanfaatan transaksi digital syariah.

Dalam kesempatan tersebut, BSI juga menyalurkan **santunan anak yatim** dari gampong di sekitar Kota Banda Aceh sebagai wujud kepedulian sosial serta komitmen untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadhan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut
Kepala BI Kantor Perwakilan Aceh, Agus Chusaini, OJK Ace diwakili Ferdinan Daula, Wakil Imam Besar Mesjid Raya Baiturrahman Abi Ishaq Lamkawe, Ketua ISMI Aceh sekaligus Anggota DPRA Nurkhalis, Ketua DMI Kota Banda Aceh Fauzan Zakaria dan sejumlah tamu undangam lainnya.